cara keluar dari pinjol

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

Menteri KKP Akan Batasi Kuota Penangkapan Ikan Mulai Januari 2023******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menerapkan kuota penangkapan ikan mulai Januari 2023.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat.

Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

"Penangkapannya harus diatur, di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya dalam Bincang Bahari Edisi Spesial, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Kementerian KKP.

Lebih lanjut, Trenggono menekankan program penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi perikanan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Menurutnya, jumlah kapal yang beredar di laut Indonesia saat ini ada 23 ribu kapal, tetapi hanya 6 ribu yang berizin.

Ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda). Trenggono menegaskan pihaknya hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau.

Kendati, saat ini sudah bisa dipantau melalui satelit dan dimonitor oleh Kementerian KKP. Oleh karena itu, Trenggono menekankan indikator kesuksesan program penangkapan terukur, antara lain pengawasan intens serta patroli dari kapal dan tim air surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSKP) Kementerian KKP.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Yang pertama adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Dengan begitu, Trenggono menegaskan pemerintah akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Kapan mau diterapkannya, kami berharap awal Januari (2023) sudah bisa diterapkan. Tapi tentu payung hukumnya semua harus bisa selesai, sampai hari ini belum. Sedang menunggu persetujuan Presiden. Kalau dalam minggu-minggu ini Presiden tanda tangan, saya kira sudah bisa ditindaklanjuti," pungkas Trenggono.

Kemudian, Trenggono mengharapkan di seluruh kapal penangkap ikan bisa dipasang suatu teknologi penunjang monitoring. Dua poin utama yang bakal diawasi adalah berapa jumlah ikan yang diambil serta posisi kapal tersebut. Poin terakhir bermanfaat agar Kementerian KKP bisa tanggap memberikan pertolongan jika kapal mengalami kerusakan atau kendala di tengah laut.

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri pertama

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan

Pertempuran yang tak terkalahkan

Es Krim Mixue: Murah, Enak Tapi Belum Bersertifikat Halal******

Produk es krimMixuedigemari masyarakat karena harganya murah dan rasanya enak. Namun, sejumlah konsumen urung membeli lantaran waralaba asal China ini belum mengantongi sertifikat halal. 

Dalam Instagram resminya, @mixueindonesia, Mixue Indonesia membenarkan produk es krim dan teh yang mereka jual belum halal.

"Saat ini memang benar Mixue belum memiliki sertifikat halal," tulis manajemen Mixue yang dirilis pada 27 Juli 2022. Unggahan ini ditandai sebagai unggahan pertama di laman Instagramnya.

Mixue mengklaim sudah mengurus sertifikat halal kepada otoritas halal di China sejak 2021 awal, tetapi hingga kini prosesnya belum selesai. Pihak manajemen beralasan lamanya pengurusan halal lantaran 90 persen bahan bakunya diimpor dari China.

"Sehingga proses konsultasi sertifikat halal kami pada saat itu diajukan kepada Shanghai Al-Amin terlebih dahulu," bunyi pengumuman Mixue.

[Gambas:Instagram]

Pandemi covid-19 yang menyebabkan lockdown di berbagai negara pun dituding pihak Mixue sebagai alasan lambatnya pengurusan halal.

"Pandemi covid-19 selama dua tahun ini cukup beruk dan berulang kali mengakibatkan adanya kebijakan lockdown di berbagai negara, termasuk Tiongkok, menyebabkan sangat terhambatnya proses pengurusan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Bakal Berbeda******

Pemerintah berencana untuk membedakantarif KRL bagi orang miskin dan kaya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tak akan ada kenaikan tarif KRL saat ini. Namun, akan diberlakukan tarif baru bagi orang kaya tanpa melalui sistem subsidi.

Menurutnya, sistem subsidi ini diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat. Masyarakat dengan ekonomi mampu akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Saat ini yang menggunakan tarif KRL tarifnya hanya sekitar Rp4 ribuan untuk jarak minimal karena subsidi jenis Public Service Obligation(PSO) yang diberikan pemerintah. Padahal, harusnya tarif aslinya sekitar Rp10 ribu - Rp15 ribu.

Kerenanya, dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Untuk itu pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," jelasnya.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

Kendati demikian, rencana tersebut mendapat sejumlah penolakan. Beberapa pengamat menilai langkah tersebut tak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong angkutan umum demi menekan kemacetan jalan.

Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna tegas menyebut rencana perbedaan tarif KRL melenceng dari hakikatnya sebagai angkutan umum.

"Jadi kalau (tarif) orang kaya dinaikkan maka KRL tidak bersifat inklusif lagi. Justru adanya PSO ini membantu mengurangi kemacetan dan jadi daya tarik orang kaya naik KRL ke tempat kerja," ungkap Yayat.

[Gambas:Video CNN]

Paman terkuat dalam sejarah

Hujan Bawa Berkah, Pedagang Jas Hujan Untung Ratusan Ribu per Hari******

Pedagang jas hujan memanen keuntungan beberapa bulan terakhir. Selama musim penghujan, para pedagangini bisa meraup untung ratusan ribu dalam sehari.

Juan (32) salah seorang pedagang jas hujan sekaligus tukang parkir minimarket di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kecipratan cuan dari hujan. Ia mengaku bisa mendapat keuntungan hingga Rp200 ribu hingga  Rp300 ribu sehari.

"(Jas hujan) tudung kan Rp15 ribu, kalau plastik langsunganRp10 ribu, Saya ambil modalnya kadang goceng (Rp5.000), kadang Rp8.000. Keuntungannya Rp300 ribu ada lah, kan hujan nggak tiap hari juga," kata Juan saat ditemuiCNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Dalam cuaca seperti belakangan ini, ia bisa menjual dari 15 hingga 30 jas hujan, tergantung waktu hujan berlangsung. Pembeli paling banyak saat hujan turun di jam pulang kantor. Tak hanya pengendara sepeda motor, namun penumpang ojek onlinejuga kerap membeli jas jualannya.

"Tergantung jamnya, kalau siang itu orang kebanyakan mau neduh, tapi kalau jam pulang kerja orang kan ingin cepat sampai rumah," ujar Juan.

Selain Juan, pemilik warung kelontong di Depok, Jawa Barat, Eko juga merasakan keuntungan pada musim hujan. Setidaknya, ada 5-10 pembeli jas hujan datang ke warungnya.

"Musim hujan ini ada (peningkatan) sih, terutama di awal-awal musim hujan. Sebulan-dua bulan lalu itu lumayan naiknya. Lebih dari 50 persen bahkan," kata Eko.

Menurutnya, kebanyakan pembeli jas hujan adalah orang-orang yang berteduh di warung. Tipe jas hujan yang dibeli kebanyakan yang sekali pakai, sebagian kecil lainnya memilih jas hujan yang lebih awet dan tahan lama.

"Yang sekali pakai ada, yang bisa berkali-kali juga ada semua. Kebanyakan tapi beli yang plastik sih, karena orang belinya kalau mendadak gitu pas neduh di de[an warung," ucapnya.

Ia mengaku keuntungannya berkisar di Rp150 ribu-Rp200 ribu per hari. Keuntungannya meningkat drastis dibandingkan dengan sebelum musim hujan.

"Mungkin kalau sekarang bisa sampai Rp200 ribuan buat keuntungannya. Kalau dulu satu ajayang beli sudah untung. Ini hampir 100 persen bisa lebih peningkatannya," ungkap Eko.

[Gambas:Video CNN]

kebangkitan orang mati

Harga Emas Tertekan ke Rp1,012 Juta per Gram Kamis Pagi******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,012 juta per gram pada Kamis (29/12). Harga emas tercatat turun Rp2.000 dari Rp1,014 juta per gram pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp2.000 dari Rp914 ribu menjadi Rp912 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp559,5 ribu, 2 gram Rp1,97 juta, 3 gram Rp2,94 juta, 5 gram Rp4,86 juta, 10 gram Rp9,67 juta, 25 gram Rp24 juta, dan 50 gram Rp48 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,14 persen menjadi US.813,3 per troy ons. Sementara itu, harga emas di perdagangan spot menguat 0,12 persen ke US.806,5 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas range-boundhari ini. Menurutnya, pergerakan harga emas akan tertekan oleh penguatan dolar AS dan kenaikan pada imbal hasil obligasi AS 10 tahun.

Di sisi lain, sentimen risk-offdi pasar oleh kekhawatiran perlambatan ekonomi masih bisa mendukung harga emas.

"Sedangkan perihal kenaikan tajam kemarin hanyalah spike atau lonjakan sesaat yang sering terjadi ketika volume perdagangan yang kecil di tengah liburan akhir tahun," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.795 per troy ons dan resistanceUS.825 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]