pinjaman 30 juta kredivo 641Jutaan kata 624440Orang-orang telah membaca serialisasi
《link mesin slot》
Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.
"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).
Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.
Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.
Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
[Gambas:Video CNN]
Kemnaker Lacak Perusahaan Syaratkan Karyawati Staycation Demi Kontrak******
Kementerian Ketenagakerjaan(Kemnaker) tengah melacak perusahaan viral yang diduga mensyaratkankaryawati staycation dengan bos demi mendapat perpanjangan kontrak kerja.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengecam keras perbuatan tak terpuji tersebut. Ia menyebut bakal bekerja sama dengan dinas tenaga kerja (disnaker) untuk melacak perusahaan yang dimaksud.
"Saya sebagai wamen mengecam keras dan tidak dapat mentolerir. Kemnaker akan bekerja sama dengan disnaker daerah dan pihak lain terkait untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk mengambil tindakan terhadap perusahaan maupun oknum yang melakukan perbuatan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).
"Saat ini kita sudah memiliki UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil tindakan," jelas Afriansyah.
Di lain sisi, Afriansyah menyebut perlu ada sosialisasi masif demi mencegah tindakan serupa. Ia juga menegaskan perlunya penanganan kekerasan dan pelecehan seksual yang tepat di tempat kerja.
Tak cuma dengan disnaker setempat, ia mengatakan Kemnaker bakal bekerja sama dengan asosiasi, serikat pekerja atau buruh, dan pengelola kawasan industri untuk melakukan sosialisasi tersebut.
Lihat Juga :Erick Thohir Akui Ada Arogansi di Antara Bos BUMN |
Senada, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan pihaknya tengah menelusuri perusahaan yang diduga berlokasi di Cikarang, Jawa Barat tersebut. Jika dugaan itu benar secara fakta, Dani mengatakan perbuatan tersebut melanggar aspek norma sosial, moral, serta hukum.
"Saya akan menugaskan Disnaker untuk mendalami informasi ini. Kami sangat mengharapkan korban mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pemkab Bekasi melalui Disnaker Kabupaten Bekasi," kata Dani di Cikarang hari ini.
"Pengawasan ketenagakerjaan memang saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Disnakertrans Provinsi Jabar, khususnya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Bekasi," sambungnya.
Kabar soal syarat karyawati wajib staycation bersama bos bila ingin kontrak diperpanjang menjadi buah bibir di Twitter. Bahkan, kejadian serupa dinilai sudah merupakan rahasia umum di kalangan pekerja Cikarang.
[Gambas:Video CNN]
Shopee dan Tokopedia Naikkan Biaya Mulai 1 Mei, Berikut Rinciannya******
Platform belanja online, Shopeedan Tokopedia, kompak menaikkan biaya mulai Senin (1/5) lalu.
Namun, kenaikan berbeda. Untuk Shopee, kenaikan diberlakukan terhadap biaya isi ulang atautop upShopeePay. Sedangkan Tokopedia, kenaikan dilakukan pada biaya layanan.
"Mulai 1 Mei 2023, akan ada penyesuaian biaya isi saldo ShopeePay melalui debit instan, transfer bank (virtual account) dan juga merchant," tulis Shopee dalam pengumumannya yang dikutip, Rabu (3/5).
Sementara, Tokopedia per 2 Mei menerapkan biaya layanan Rp1.000 untuk setiap transaksi dengan metode pembayaran virtual account.
Selain itu, ada juga penyesuaian biaya jasa aplikasi untuk setiap transaksi produk fisik. Transaksi dengan nominal Rp0-Rp1 juta dikenakan biaya jasa aplikasi Rp2.000, sedangkan transaksi di atas Rp1 juta dikenakan biaya jasa aplikasi Rp3.000.
Berikut rincian kenaikan biaya top up saldo ShopeePay per 1 Mei 2023:
- BCA OneKlik (debit instan): dari bebas biaya admin menjadi Rp1.000
- BRI Direct Debit (debit instan): dari bebas biaya admin menjadi Rp1.000
- Kartu Debit : dari bebas biaya admin menjadi 2 persen dari nominal top up
- Mandiri Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- BSI Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- Permata Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- Virtual Account Bank Lainnya: dari Rp500 menjadi Rp1.000
Biaya top up mulai 1 Juni 2023:
- Indomaret/i.Saku: dari Rp1.500 menjadi Rp2.000
- Alfamart/Alfamidi/Dan+Dan: dari Rp1.500 menjadi Rp2.000.
Sementara, untuk isi ulang saldo melalui Seabank baik debit instan dan virtual account tidak dikenakan biaya. Sedangkan, biaya top up melalui BCA, BRI dan BNI virtual account tidak ada perubahan, tetap Rp1.000.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot777 mansion、unsur2 slot、warung168
Terkait:championqq、gaming303、judi slot resmi、slot259、voucher travian、m11slot、agenasia88、pinjaman online mudah cair、dewa88 gacor、play 388 slot
bab terbaru:slot win 888(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 7,99 juta pengangguranper Februari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 5,45 persen dari sebanyak 146,62 juta orang angkatan kerja.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 ini turun dari data Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang atau 5,86 persen.
"Dari 7,99 juta atau 5,45 persen yang menganggur, ini turun. Jadi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif ke tingkat pengangguran terbuka ini," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).
Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki.
Sedangkan, jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di pedesaan hanya 3,42 persen.
Secara rinci, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 211,59 juta orang per Februari 2023. Dari jumlah tersebut, 146,62 juta orang masuk dalam angkatan kerja dan 64,97 juta orang bukan angkatan kerja.
Dari 146,62 juta angkatan kerja tersebut, sebanyak 7,99 juta orang pengangguran dan 138,63 juta orang bekerja. Untuk orang yang bekerja terdiri dari 92,16 juta orang pekerja penuh, 36,88 juta orang pekerja paruh waktu, dan 9,59 juta orang setengah pengangguran.
[Gambas:Video CNN]
Asosiasi Serikat PekerjaIndonesia (ASPEKIndonesia) mengutuk keras dugaan syarat staycationdengan bos demi mendapat kontrak kerja.
"Ini tindakan biadab yang tidak bisa dimaafkan oleh siapapun. Biadab karena pelaku telah melakukan pelecehan seksual, eksploitasi manusia, dan melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak," tegas Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Jumat (5/5).
"Aparat kepolisian harus secara tuntas mengusut dan mengungkap pelakunya serta menghukum pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya," imbuhnya.
Ia lantas menjabarkan empat tuntutan utama ASPEK dalam kasus ini. Pertama,Mirah meminta pelaku diproses hukum dan dihukum seberat-beratnya.
"Tidak boleh ada perdamaian dalam kasus pelecehan seksual karena yang dirugikan adalah para korban. Kasus ini pantas disebut sebagai praktik perbudakan dan eksploitasi manusia," jelasnya.
Kedua,ia meminta para korban mendapat jaminan perlindungan hukum, termasuk saat memberikan kesaksian atas kasus ini. Menurutnya, kasus pelecehan seksual rentan dan rawan intimidasi, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga ancaman serius lainnya.
Lihat Juga :Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,03 Persen pada Kuartal I 2023 |
Ketiga,Mirah menuntut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) segera turun ke lapangan untuk menindak tegas perusahaan yang tidak mampu memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pekerjanya, khususnya pekerja perempuan. Ia menduga kasus serupa banyak terjadi di perusahaan lain.
Keempat,ia meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) segera membentuk tim khusus. Tujuannya adalah melindungi para korban pelecehan seksual dan keluarganya, serta memperjuangkan keadilan hukum.
Di lain sisi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor juga mengecam keras perbuatan tak terpuji tersebut. Ia mengatakan bakal bekerja sama dengan dinas tenaga kerja (disnaker) untuk melacak perusahaan yang dimaksud.
"Saya sebagai wamen mengecam keras dan tidak dapat mentolerir. Kemnaker akan bekerja sama dengan disnaker daerah dan pihak lain terkait untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk mengambil tindakan terhadap perusahaan maupun oknum yang melakukan perbuatan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).
"Saat ini kita sudah memiliki UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil tindakan," sambung Afriansyah.
Sementara itu, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan pihaknya sedang menelusuri perusahaan yang diduga berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Jika dugaan itu benar, Dani mengatakan perbuatan tersebut melanggar aspek norma sosial, moral, serta hukum.
"Saya akan menugaskan Disnaker untuk mendalami informasi ini. Kami sangat mengharapkan korban mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pemkab Bekasi melalui Disnaker Kabupaten Bekasi," kata Dani di Cikarang.
Sebelumnya, syarat karyawati wajib staycationbersama bos bila ingin kontrak diperpanjang viral di Twitter. Bahkan, kejadian sejenis dinilai lumrah di kalangan pekerja Cikarang.
[Gambas:Video CNN]
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 7,99 juta pengangguranper Februari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 5,45 persen dari sebanyak 146,62 juta orang angkatan kerja.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 ini turun dari data Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang atau 5,86 persen.
"Dari 7,99 juta atau 5,45 persen yang menganggur, ini turun. Jadi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif ke tingkat pengangguran terbuka ini," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).
Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki.
Sedangkan, jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di pedesaan hanya 3,42 persen.
Secara rinci, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 211,59 juta orang per Februari 2023. Dari jumlah tersebut, 146,62 juta orang masuk dalam angkatan kerja dan 64,97 juta orang bukan angkatan kerja.
Dari 146,62 juta angkatan kerja tersebut, sebanyak 7,99 juta orang pengangguran dan 138,63 juta orang bekerja. Untuk orang yang bekerja terdiri dari 92,16 juta orang pekerja penuh, 36,88 juta orang pekerja paruh waktu, dan 9,59 juta orang setengah pengangguran.
[Gambas:Video CNN]
Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya tercatat melayani 814.370 penumpang selama periode arus mudik hingga balik Lebaran 2023.
General Manager Bandara Juanda Sisyani Jaffar menjelaskan angka itu tercatat selama 19 hari pelaksanaan posko yang berlangsung sejak tanggal 14 April hingga 2 Mei 2023
"Jumlah itu 814.370 atau berada 5,5 persen di atas prediksi yakni 772.145 penumpang. Jumlah penumpang yang dilayani sepanjang posko tahun ini juga lebih tinggi 24 persen jika dibanding posko tahun sebelumnya yakni sebanyak 656.817 penumpang," kata Sisyani, Rabu (3/5).
"Yang menarik adalah pada realisasi penerbangan tambahan atau ekstra flight, yang jumlahnya mencapai 378 penerbangan dari 822 pengajuan, atau terealisasi hingga 46 persen. Per hari rata-rata ada 20 penerbangan tambahan," ujarnya.
Sisyani menyebut selain menandakan bahwa transportasi udara masih menjadi pilihan masyarakat, jumlah penerbangan tambahan itu juga menunjukkan langkah antisipasi maskapai cukup tepat.
Pelaksanaan libur lebaran tahun 2023 ini juga menandai capaian trafik jumlah penumpang tertinggi. Tercatat Senin (1/5) atau pada masa arus balik, jumlah penumpang mencapai 52.308, menjadi yang tertinggi selama periode posko sekaligus selama tahun 2023 yang sudah berjalan.
Tak hanya itu, Sisyani melanjutkan perbandingan jumlah penumpang harian pada masa arus balik ternyata lebih tinggi dibanding saat arus mudik.
"Jika kita ambil rata-rata harian sebelum Hari H Lebaran, kami melayani 42 ribu penumpang per hari, sementara pasca lebaran hingga berakhirnya posko rata-rata ada sejumlah 45 ribu penumpang per harinya," ujarnya.
Pihaknya bersyukur karena meski jumlah penumpang meningkat, standar pelayanan kepada pengguna jasa dapat terjaga. Permasalahan di lapangan juga bisa diselesaikan dengan baik berkat dukungan semua pihak.
Lebih lanjut, ia berharap komunikasi dan koordinasi dapat terus berjalan baik, mengingat dalam waktu dekat Bandara Juanda akan melayani penerbangan haji.
[Gambas:Video CNN]
Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.785 pada Rabu (3/5) sore. Indeks saham melemah 77,34 poin atau minus 1,1 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,25 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,48 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 195 saham menguat, 351 terkoreksi, dan 184 lainnya stagnan. Terpantau, 8 dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor industri, yakni minus 1,56 persen.
Sedangkan, bursa Amerika kompak bergerak di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,12 persen, indeks NYSE Composite minus 1,42 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,89 persen.
[Gambas:Video CNN]
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.
"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).
Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.
Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.
"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.
Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.
"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.
Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.
[Gambas:Video CNN]
《link mesin slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pola dan jam gacor slot pragmaticHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link mesin slot》bab terbaru。