angka tawon kode alam

Terlahir kembali sebagai istri militer

Jadi Direktur INA, Thomas Oentoro Mundur dari Komisaris Garuda******

Thomas Oentoro mundur dari posisi komisaris independen PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk pada Minggu (11/2).

Dilansir dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) perseroan telah menerima surat pengunduran diri Thomas pada tanggal yang sama.

Perusahaan menyebut pengunduran diri itu sehubungan dengan diangkatnya Thomas sebagai anggota dewan direktur Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA).

Garuda menegaskan bahwa pengunduran diri Thomas tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasi perseroan.

"Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal," tulis Garuda.

Garuda juga menyebut pihaknya bakal mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait surat pengunduran diri Thomas.

Hal ini dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Termasuk menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut," tutup Garuda.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Berdarah Besi

Nilai Impor Beras RI Melesat 135 Persen Jadi Rp4,3 T Pada Januari 2024******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor berasIndonesia selama Januari 2024 mencapai US9,2 juta atau Rp4,3 triliun (kurs Rp15.624 per dolar AS).

Nilai impor beras pada Januari 2024 naik 135,1 persen secara tahunan (yoy) dari US8,7 juta pada Januari 2023. Namun, turun 16,73 persen secara bulanan (mtm).

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan impor beras mayoritas berasal dari Thailand senilai US3 juta.

"Kemudian Pakistan senilai US,3 juta, dan yang ketiga dari Myanmar senilai US,98 juta," ujar Amalia dalam konferensi pers, Kamis (15/2).

Di lain sisi, saat ini kelangkaan beras tengah terjadi di ritel modern. Bahkan pedagang pasar tradisional ikut menjerit imbas harganya yang meroket.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku permasalahan ini terjadi lantaran masa panen yang mundur ke Maret 2024. Di lain sisi, beras impor pemerintah yang dikemas dalam bentuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum kunjung tiba.

Ia kemudian menyinggung soal stok beras di ritel dan pengaruh bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.

"(Suplai) SPHP lancar, tetapi kemarin kan ada prioritas bansos (bantuan pangan). Jadi, kan beras SPHP (dari beras) impor, impornya belum masuk, tapi pemerintah harus tetap memberikan (bantuan pangan kepada) 22 juta masyarakat marjinal itu yang 10 kg. Selama Januari kemarin sudah terkirim hampir 850 ribu ton, jadi kondisinya utamakan itu (bantuan pangan) harus jalan dong," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Senin (12/2).

Kini, Aprindo meminta jaminan dari Bulog untuk kelancaran suplai beras SPHP ke ritel-ritel modern. Harapannya, ini akan mengatasi kelangkaan beras premium di toko ritel dan menghindari panic buying.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Kemendagri Kritik Pembatasan di Ritel Picu Emak******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkritik pembatasan pembelianberas di ritel modern maksimal dua pack alias 10 kg per orang memicu kelangkaan.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyebut kebijakan yang dianggap bisa meminimalisir panic buying itu malah membuat emak-emak panik sehingga menimbun beras. Pada akhirnya, terjadi kelangkaan di sejumlah toko ritel modern.

"Dengan dibatasi dua plastik (pack) itu, itu menimbulkan kepanikan," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Kritik itu diungkap Tomsi usai mendengarkan penjelasan Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri. Ia menilai apa yang disampaikan Bulog belum menjawab keluhan masyarakat.

Kemendagri ingin ada kejelasan target acuan kapan harga dan stok beras di pasar bisa terkendali.

Sementara itu, Bulog mengatakan pembatasan pembelian beras adalah kebijakan dari pengusaha ritel, yakni Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

"Terkait pembatasan pembelian di ritel modern kemarin, saya baru konfirmasi dengan teman-teman, jadi memang adanya pembatasan itu lebih ke kebijakan Aprindo, bukan dari Bulog," tegas Cahyaningtiyas alias Tiyas.

"Jadi, Bulog itu menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke ritel atas permintaan dari rekan-rekan penjual ritel modern. Mereka melakukan kebijakan pembatasan penjualan lebih untuk menghindari adanya panic buying, pemerataan stok," imbuhnya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa ikut berkomentar. Ia menyebut sudah ada rakor dengan Aprindo untuk membahas isu kelangkaan beras di Indomaret dan Alfamart Cs.

Akan tetapi, Ketut membantah adanya kelangkaan beras seperti yang ramai dikeluhkan masyarakat.

"Kami melakukan rakor dengan ritel modern sebagaimana kemarin isu kelangkaan, padahal sebenarnya bukan langka, tapi pasokan tidak optimal. Oleh karena itu, dengan rakor kemarin sudah diambil langkah-langkah dan sedang berkembang pasokan ke ritel modern," tegas Ketut.

[Gambas:Video CNN]

Alice di Alam Impian

Bapanas Sebut Beras 700 Ribu Ton Bakal Diguyur ke Pasar******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan mengkoordinasikan penyaluran beras 700 ribu ton ke pasar tradisional hingga toko ritel modern. Hal ini dilakukan di tengah laporan kelangkaan beras premium di sejumlah gerai ritel.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan beras tersebut akan didistribusikan oleh Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mengingat stoknya yang berlimpah.

Namun, pihaknya akan melakukan pengemasan ulang mengingat kemasan beras dari pasar induk hingga 50 kg. Sementara, beras di pasar ritel dikemas dalam ukuran 5 kg.

Kemudian, sekitar 50 ribu ton beras akan digelontorkan oleh Food Station untuk wilayah Jabodetabek. Selain beras komersil, pihaknya juga akan mendistribusikan beras SPHP 5 kg ke ritel modern maupun pasar tradisional.

Proses distribusi, sambung Arif, juga akan dipercepat demi membantu mengendalikan kondisi di lapangan. Hal ini juga sejalan dengan rapat bersama Jokowi dan sejumlah menteri yang telah dilakukan pada pagi ini. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bulog, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), hingga Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

"Tadi saya minta tolong Pak Dirut Food Station, Ketua Aprindo, kemudian para penggiling padi, pedagang, dan Bulog yang ada di sini, karena kami mau mempercepat, cetak yang 5 kg SPHP. Nanti Bulog akan berkoordinasi dengan penggiling padi, cetak secepatnya, kirim ke modern market, kirim ke pasar tradisional," terangnya.

Lebih lanjut, langkah pembatasan pembelian beras di toko ritel juga akan terus dilaksanakan untuk menjaga pemerataan akses produk. Dalam hal ini, masyarakat dibatasi untuk membeli maksimal 10 kg beras atau 2 kali 5 kg.

Pembelian beras dan gula di ritel modern seperti Indomaret dan Alfamadi sebelumnya dibatasi karena persediaan stok yang menipis.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Indomaret kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (12/2), pembelian beras dan gula dibatasi maksimal 1 pak isi 5 kilogram (kg) per konsumen.

Petugas mengatakan awalnya pembelian beras dan gula dibatasi 2 pak per konsumen sejak beberapa bulan terakhir. Namun, pembatasan semakin ketat menjadi 1 pak sejak pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

Prabowo Unggul Quick Count, Bagaimana Saham Keluarga Cendana?******

Emiten yang terafiliasi dengan Keluarga Cendana bergerak bervariasi usai paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalamquick count.

Berdasarkan 99 persen sampel masuk. Hasilnya, Prabowo-Gibran unggul dari dua pasangan lainnya.

Prabowo sendiri merupakan mantan Keluarga Cendana. Ia pernah menjadi menantu Soeharto dengan menikahi Titiek Soeharto.

Melansir data RTI Infokom, pada penutupan Jumat (16/2) sore, saham HUMI menguat 15 poin atau 21,13 persen ke posisi 86. Adapun kapitalisasi pasar dari perusahaan ini mencapai Rp1,55 triliun.

HUMI adalah anak usaha dari HITS. Perusahaan ini bergerak di jasa kepelabuhan dan maritim.

Sementara itu, HITS ditutup melemah 6 poin atau minus 1,39 persen ke posisi 426. Sedangkan, kapitalisasi pasar perusahaan tersebut mencapai Rp3,03 triliun.

HITS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi laut/pelayaran dan distribusi energi.

Berdasarkan hasil survei berbagai lembaga yang melakukan quick count, Prabowo-Gibran menang telak. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua. Sementara Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih suara terendah.

Quick count berasal dari data hasil penghitungan suara di level TPS oleh lembaga-lembaga survei. Ada ribuan TPS yang dijadikan sampel, lalu diolah menjadi data hitung cepat atau quick count.

Berikut hasil akhir quick count versi Charta Politika. Angka berasal dari 99 persen data masuk per pukul 14.24 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,62 persen
Prabowo-Gibran 57,78 persen
Ganjar-Mahfud 16,59 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Litbang Kompas. Angka berasal dari 99,70 persen data masuk per pukul 13.08 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,23 persen
Prabowo-Gibran 58,45 persen
Ganjar-Mahfud 16,32 persen

Berikut hasil akhir quick count versi LSI. Angka berasal dari 97,20 persen data masuk per pukul 13.08 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,30 persen
Prabowo-Gibran 57,46 persen
Ganjar-Mahfud 17,23 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Poltracking Indonesia. Angka berasal dari 99 persen data masuk per pukul 11.12 WIB hari Kamis (15/2).

Anies-Imin 25,03 persen
Prabowo-Gibran 58,71 persen
Ganjar-Mahfud 16,26 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Politika Research and Consulting (PRC). Angka berasal dari 99,42 persen data masuk per pukul 08.57 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 24,01 persen
Prabowo-Gibran 59,32 persen
Ganjar-Mahfud 16,67 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Indikator Politik Indonesia. Angka berasal dari 99,20 persen data masuk per pukul 18.11 WIB hari Kamis (15/2).

Anies-Imin 25,36 persen
Prabowo-Gibran 58,03 persen
Ganjar-Mahfud 16,61 persen

Berikut hasil akhir quick count versi LSI Denny JA. Angka berasal dari 99,90 persen data masuk per pukul 13.15 WIB hari Kamis (15/2).

Anies-Imin 25,21 persen
Prabowo-Gibran 58,06 persen
Ganjar-Mahfud 16,73 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Populi Center. Angka berasal dari 100 persen data masuk per pukul 05.44 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,06 persen
Prabowo-Gibran 59,08 persen
Ganjar-Mahfud 15,86 persen

Hasil hitung cepat (quick count) bukan perhitungan resmi Pilpres 2024 karena data diperoleh dari sampel TPS. Tidak diambil dari seluruh TPS.

Hasil resmi akan dihitung oleh KPU melalui rekapitulasi berjenjang dari level TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat. KPU memiliki waktu maksimal 35 hari sejak pemungutan suara dilakukan.

[Gambas:Video CNN]