gila138

Han Feng Su Yingxue

Kemenperin Targetkan Industri Pengolahan Nonmigas Tumbuh 5,80 Persen******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pertumbuhan industri pengolahannonmigaspada 2024 bisa mencapai 5,80 persen.

Menperin Agus Gumiwang menyebut angka tersebut cukup agresif. Oleh sebab itu, seluruh jajaran Kemenperin diharapkan bisa bekerja sama demi mempercepat langkah menuju Indonesia Emas 2045.

" Ini angka yang cukup agresif, mengingat sektor industri terus menjadi penggerak utama perekonomian nasional di tengah upaya pemulihan ekonomi dan mempercepat langkah menuju Indonesia Emas 2045," tutur Agus dalam temu media akhir tahun di Hyatt Regency Bali, Kamis (28/12).

Untuk Direktorat Jenderal Industri Agro, target pertumbuhan sebesar 6,14 persen, Direktorat Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil 4,76 persen, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate) 6,87 persen serta Direktorat Industri Kecil Menengah dan Aneka (Ikma) 4,25 persen.

Kemenperin juga menargetkan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 17,90 persen pada 2024. Sementara nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas ditargetkan mencapai Rp630,57 triliun dan nilai ekspor produk industri pengolahan non migas mencapai US6,40 miliar.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas, Kemenperin menargetkan 20,33 juta orang.

Agus menyebut target 2024 ini merupakan hasil review dari Rencana Strategis (Renstra) Kemenperin 2020-2024 dengan melihat realisasi sampai dengan 2023.

"Tren kinerja industri pengolahan nonmigas sedang mengalami kenaikan, terutama di Triwulan III 2023. Subsektor industri yang pertumbuhannya meningkat pada 2023 antara lain industri barang logam, komputer, barang elektronik dan optik, industri logam dasar dan industri angkutan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

santo

Ma'ruf Amin: Kalau Bansos Terus Namanya Melestarikan Kemiskinan******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemberian bantuan sosial (bansos) secara terus menerus berpotensi melestarikan kemiskinan.

Hal tersebut ia sampaikan saat berbincang dengan awak media yang disiarkan di kanal Youtube Wapres RI, Sabtu (6/1).

Menurut Ma'ruf, anggaran sosial dari APBN itu terbatas. Di sisi lain, anggaran itu juga harus bisa bermanfaat untuk menghilangkan kemiskinan.

"Tapi pemberdayaannya, supaya menghilangkan kemiskinan. Kalau bansos terus namanya melestarikan kemiskinan," ucap Ma'ruf.

Oleh karena itu, ia pun ingin di 2024 anggaran untuk bansos bisa terus berkurang. Sebagai gantinya, anggaran itu dialihkan untuk program pemberdayaan.

"Karena itu kita harap 2024 tambah lagi anggarannya, untuk sosial juga. Tidak hanya anggaran bantuan sosial, perlindungan sosial, tapi pemberdayaannya itu supaya menghilangkan kemiskinan," ujarnya.

Ma'ruf mencontohkan anggaran bisa digunakan untuk memberdayakan pelaku usaha menengah dan besar. Sebab, kalau unit usaha itu produktif, maka bisa memberdayakan masyarakat juga.

Tak hanya itu, Ma'ruf menilai pemberdayaan pada unit usaha pun bisa menekan angka stunting. Maklum, kata dia, selama anggaran sosial juga mencakup untuk penanganan stunting.

"Jadi pengusaha menengah, besar. Tergantung langkah kita melakukan pemberdayaan. Nanti itu kita dorong supaya mempercepat," tutup Ma'ruf.

Pemerintah memang menggelontorkan banyak bantuan sosial bagi masyarakat selama beberapa tahun belakangan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menggelontorkan Rp443,4 triliun dana APBN untuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sepanjang 2023.

Menurutnya, pemberian bansos itu dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah harga pangan yang tinggi.

"Karena masyarakat rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan menerima tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya kami beri penebalan bantuan sosial," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (2/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Ia merinci, besaran bansos senilai Rp443,4 triliun itu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga sebanyak Rp44,5 triliun.

Lalu, penyaluran kartu sembako untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp44,5 triliun. Kemudian, bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta keluarga sebesar Rp7,5 triliun.

Lebih lanjut, dana perlinsos itu juga mencakup penyaluran subsidi BBM sebanyak 16,5 juta kiloliter sebesar Rp21,3 triliun. Selanjutnya, subsidi listrik untuk 64,5 terawatt hour sebesar Rp68,7 triliun.

Kemudian, untuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) 4,6 juta debitur sebesar Rp40,9 triliun dan bantuan pangan 21,3 juta keluarga sebesar Rp7,8 triliun.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyalurkan Rp10,4 triliun untuk pemberian BLT desa kepada 2,9 juta keluarga.

Bai Yeyi

Citigroup PHK Lagi, Kali Ini Sasar Level Manajer******

CEO Citigroup Jane Fraser membahas rencana perombakan besar-besaran perusahaan dengan para direktur pelaksana. Salah satu poin yang dibahas adalah rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah posisi pimpinan.

Dilansir dari Reuters, Jumat (19/1), sumber yang mengetahui rencana ini menyebut rencana ini merupakan tindak lanjut dari rencana PHK 20 ribu karyawan dalam dua tahun ke depan yang diumumkan pekan lalu.

Dalam pembicaraan terpisah, manajer di bagian pasar, risiko, dan perbankan investasi menyebut bakal diberhentikan sebagai bagian dari reorganisasi.

Sayangnya hingga kini pihak Citigroup masih menolak untuk memberikan komentar.

Di tengah reorganisasi perusahaan, sebanyak tiga eksekutif senior pun dikabarkan hengkang dari Citigroup.

Para eksekutif tersebut di antaranya Tim Gately, kepala penjualan ekuitas AS; Thomas Lynch, kepala global penjualan layanan utama; dan Matt Brady, kepala penjualan Delta One di Amerika.

Ketiga eksekutif juga tak segera memberikan tanggapan yang meminta komentar terkait hal ini.

Citigroup juga dikabarkan bakal memberhentikan sekitar 20 peneliti ekuitas di Asia Pasifik sebagai bagian dari perombakan globalnya.

Menurut seorang sumber yang mengetahui perihal ini, dua orang peneliti di Hong Kong akan terkena dampaknya. Sementara pengurangan jumlah karyawan lainnya akan dilakukan di Jepang, Australia, dan Korea.

Kata sumber itu, pemangkasan ini akan mengurangi tenaga kerja riset regional bank Wall Street yang memiliki beberapa ratus karyawan yang berbasis di berbagai pasar.

Citigroup sebelumnya mengatakan bakal memangkas 20 ribu karyawan selama dua tahun ke depan usai membukukan kerugian sekitar US,8 miliar atau setara Rp28,14 triliun (asumsi kurs Rp15.637 per dolar AS) pada kuartal terakhir.

Menurut sumber, jumlah karyawan akan dikurangi sebanyak 5.000 orang dalam organisasi saat ini, sementara 5.000 karyawan lainnya akan diberhentikan dari bisnis yang dijual.

Kendati Citigroup telah memberikan informasi terbaru secara berkala terkait pemangkasan ini, para investor dan pekerja tetap mengamati dengan seksama waktu dan rincian ihwal perubahan organisasi ini.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 10 ribu staf akan diberhentikan dari divisi-divisi pendukung seperti teknologi dan operasional.

Rencana pemangkasan sekitar 8 persen dari pegawai Citigroup merupakan salah satu PHK terbesar di Wall Street dalam beberapa tahun terakhir. Perombakan ini merupakan bagian penting dari upaya Fraser untuk merampingkan bank dan meningkatkan imbal hasil dan harga sahamnya.

Bank terbesar ketiga di AS ini juga tengah menghadapi perintah persetujuan dari regulator pada 2020 yang menuntut perbaikan atas beberapa "kekurangan yang sudah berlangsung lama" dalam pengendalian internalnya.

[Gambas:Video CNN]

Remaja yang merindukan penyakit cinta

Alasan Said Aqil******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan alasan Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak mundur dari jabatanya meski keduanya menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Said Aqil diketahui mendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Cak Imin. Sedangkan Ahok menyatakan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Arya mengatakan tidak masalah jika kedua komisaris BUMN itu menyatakan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres, asalkan tidak ikut berkampanye.

Arya mengatakan setiap orang, termasuk komisaris BUMN, berhak memilih dan mempunyai pilihan masing-masing. Menurutnya, mendeklarasikan pilihan capres dan cawapres tidak serta merta berarti ikut berkampanye.

"Masa enggak boleh komisaris dukung seseorang? Memang komisaris hilang hak pilihnya? Saya dukung ini, katanya, silahkan. Sama kayak Pak Ahok lah, Pak Ahok juga begitu (dukung capres), sama saja," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN, termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Naga Akhir

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Sambut Imlek dengan Alat Masak Baru, Diskon hingga 50% di Transmart******

Tahun Baru Imlek sebentar lagi, Bunda-bunda mungkin sudah merencanakan membuat masakan yang akan dihidangkan untuk keluarga saat perayaan nanti.

Biar memasak menu Imlek makin semangat, yuk beli dulu peralatan masak terbarunya di Transmart mumpung lagi ada diskon sampai 50 persen selama periode Full Day Sale.

Lihat Juga : Tanggal Muda Saatnya Belanja di Transmart, Ada Diskon Gede 50% + 20%

Diskon peralatan masak ini hanya berlaku selama dua hari, sejak Sabtu (3/2) hingga Minggu (4/2) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Selain alat masak, Bunda juga dapat sekaligus membeli wadah makan baru untuk menyimpan masakan atau camilan Imlek.

Kapan lagi kan aneka macam sealware set of 3 di Transmart bisa dibeli dari harga normal Rp39.900 per set, didiskon jadi sekitar Rp23.920 per set.

Buruan langsung unduh aja di App Store atau Google Play Store. Kemudian, buat akun dan upgrade ke Allo Prime.

Begitu juga dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah bisa langsung melakukan pengajuan instan di setiap gerai Transmart.

Periode diskonnya memang terbatas cuma dua hari, jadi jangan sampai terlewatkan ya dan segera merapat ke Transmart terdekat.