daftar pinjol ilegal ojk

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

Gandeng Swasta, Menhub Kejar Bandara Singkawang Rampung April 2024******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimenargetkan pembangunan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat rampung dan mulai beroperasi pada April 2024 mendatang.

Uji coba landasan pacu pun telah dilakukan dengan penerbangan kalibrasi perdana dengan pesawat komersial PK-CAN B200GT Super King Air dari Bandara Supadio, Pontianak.

Ia menyebut progres pembangunan bandara itu telah mencapai 95 persen. Sementara, khusus untuk pembangunan runway sepanjang 1.400 meter sudah 100 persen rampung.

"Sehingga yang tadinya hanya bisa didarati pesawat ATR, nanti pesawat Airbus A320 sudah bisa mendarat disini," ujar Budi melalui keterangan resmi, Minggu (28/1).

Pembangunan Bandara Singkawang dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dari para pengusaha lokal Singkawang.

"Banyak putra-putra Singkawang menjadi donatur untuk mengembangkan bandara ini. termasuk perpanjangan runway dari 1.400 meter menjadi 2.000 meter," tutur Budi.

Ia pun mengapresiasi kepada pihak swasta yang telah berpartisipasi dalam pembangunan bandara ini. Menurutnya, dukungan swasta sangat berarti mengingat keterbatasan APBN.

"Pembangunan Bandara Singkawang dapat menjadi contoh yang baik dari kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta," ucapnya.

Budi berharap pembangunan Bandara Singkawang dapat meningkatkan konektivitas, potensi pariwisata, membuka lapangan pekerjaan, peluang usaha, serta pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

Bandara Singkawang dibangun mulai 2019 sampai dengan 2023. Bandara ini memiliki runway sepanjang 1.400 meter x 30 meter, taxiway 200 meter x 18 meter, apron 100 meter x 50 meter, dan terminal kargo seluas 312 meter persegi yang dibangun menggunakan APBN.

Sementara, gedung terminal penumpang seluas 8.000 meter persegi dan perpanjangan runway menjadi 2.000 meter dibangun menggunakan dana CSR.

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri super

Daftar 10 Jabatan yang Diemban Luhut Selain Menko Marinves******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Panjaitan kembali mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia ditunjuk sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NEPIO).

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) ESDM Djoko Siswanto mengatakan keputusan itu seiring terbitnya Kepmen ESDM Nomor 250.k/hk.02/mem/2021 Tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO.

Adapun anggota dari tim ini terdiri dari ketua dewan pengarah BRIN, menteri/kepala lembaga terkait, anggota DEN ESDM, dan ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).

Tim NEPIO bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Tim dikerahkan untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi nol bersih 2060.

Penunjukan sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir menambah deret jabatan yang diiemban Luhut. Berikut sejumlah jabatan yang dipegang Luhut:

1. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN)

Penunjukkan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Mengutip CNBC Indonesia, tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

2. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang diteken Jokowi pada 2021 lalu, salah satu tugas dewan pengarah adalah memantau dan mengawasi penyelamatan danau prioritas nasional serta melaporkan hasilnya kepada presiden.

3. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi menunjuk Luhut untuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Luhut memiliki tugas untuk mengkoordinasikan prasarana dan sarana moda transportasi itu.

4. Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional

Luhut ditunjuk menjadi Ketua Dewan SDA oleh Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Untuk jabatannya ini, dia bisa menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional.

5. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Jokowi membentuk Tim Gernas BBI pada 2021 lalu dengan Luhut sebagai ketua. Pembentukan tim itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 15/2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

6. Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Kepres Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut memimpin susunan pengarah yang tugasnya memberi arahan kepada Pelaksana terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

7. Koordinator Penanganan Polusi DKI Jakarta

Jokowi menunjuk Luhut memimpin penanganan polusi udara Jakarta yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/8).

8. Koordinator Penggunaan Kendaraan Listrik sebagai Kendaraan Operasional Pemerintah

Jokowi menugaskan Luhut mengoordinasikan pelaksanaan instruksi presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ada tiga poin yang menjadi arahan khusus Jokowi kepada Luhut yaitu koordinasi pelaksanaan inpres, penyelesaian permasalahan, dan pelaporan pelaksanaan inpres.

9. Ketua Satgas Investasi IKN

Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua satgas untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan satgas tersebut akan mengkoordinasi antar kementerian dan lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien.

[Gambas:Video CNN]

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

Awal Pekan, IHSG Diproyeksi Melemah Terbatas******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah terbatas pada perdagangan Senin (22/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat perkembangan pergerakan IHSG sedang berusaha untuk keluar dari rentang konsolidasinya. Di sisi lain, lanjut dia, gelombang tekanan terlihat sudah cukup terbatas.

Namun, ia melihat masih ada peluang koreksi wajar yang tetap perlu diwaspadai oleh para investor.

"Namun fluktuasi nilai tukar rupiah serta harga komoditas masih akan turut membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," kata dia.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.123 dan resistance7.272 hari ini.

Sementara itu, analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG gagal menembus ke atas 7.281. Menurut dia, penutupan harian IHSG masih di bawah garis SMA-20.

"Sehingga tetap berada dalam konsolidasi dan masih berpeluang untuk melemah ke target terdekat wave c dari (iv) di 7.111 menurut analisis Fibonacci retracement," katanya.

Ia pun memprediksi IHSG bergerak di levelsupport7.111 dan resistance7.300.

IHSG ditutup di level 7.227, turun 25,56 poin atau 0,35 persen pada Jumat (19/1).

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,55 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,46 miliar saham.

Pada penutupan ini, 196 saham menguat, 327 terkoreksi, dan 238 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

Transmart Full Day Sale, Pengunjung Buru AC dengan Harga Miring******

Sejumlah pengunjung Transmart Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memburu AC1/2 PK yang dibanderol hanya pada kisaran Rp2 jutaan. Harga miring itu didapat lantaran diskon dari Transmart Full Day Saleyang kembali digelar hari ini, Minggu (28/1).

Andri (47), pria asal Cilangkap, Jakarta Timur memutuskan membeli AC Polytron 1/2 PK di Transmart yang berada di Trans Studio Cibubur ini.

"Memang sudah seminggu ini nyari AC, tapi kebetulan aja kali di sini cocok jenis sama harganya, ya," kata dia saat ditemui CNNIndonesia.com, Minggu (28/1).

Tak hanya Andri, Rudi (50), warga asal Bekasi, Jawa Barat, juga membeli AC split 1/2 PK merek Sharp. AC itu didapatkannya dengan hanya Rp2,9 juta dari harga normal hampir Rp4 juta.

"Enggak cuma beli AC, sih. Tadi memang lagi nemenin istri belanja aja di sini. Ternyata cocok ajasama AC ini," tuturnya.

Transmart Full Day Sale kembali digelar hari ini. Ada diskon besar-besaran buat sejumlah produk terpilih, salah satunya pendingin ruangan alias AC.

Sejumlah merek ternama seperti LG, Polytron, Panasonic, Sharp, sampai Samsung bisa didapatkan dengan harga spesial mulai dari Rp2 jutaan saja di Transmart.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Transmart Full Day Sale masih tetap berlangsung hingga jam operasional tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Penawaran dengan harga spesial ini bisa didapatkan dengan pembelian menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Ratuku Zhou Jielun

Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen******

Pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan kenaikan pajak hiburan 40 hingga 75 persen.

Kebijakan kenaikan pajak hiburan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Lihat Juga : Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen

"Makanya, sekarang mumpung menjelang 14 Februari, gerakkan semua agar Perppu keluar. Itu cara terbaik untuk pertama dulu. Kalau Perppu sudah keluar, nanti MK akan lebih mulus," imbuhnya.

Hotman mengajak seluruh pelaku usaha yang terdampak kebijakan ini bergerak dan menyuarakan penolakan. Menurutnya, aksi penolakan ini harus bisa menarik perhatian Jokowi.

"Ya, you knowIndonesia. Kalau semakin banyak postingan, semakin banyak di media, media mendukung, itu akan mendapat perhatian. Kamu harus dapat perhatian pemerintah sebelum 14 Februari, kamu perlu Perppu. Tapi kalau Perppu keluar itu sudah menang 60 persen," ujarnya.

Lihat Juga : Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen, Inul hingga Hotman Paris Protes

Hotman menilai pajak hiburan 40 persen hanya akan mematikan industri Pariwisata. Ia mencontohkan saat harga tiket pesawat mahal pada Desember 2023 lalu, kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata menurun.

"(Akibatnya) Itu akan sangat fatal, lihat saja nanti. Sekarang aja gara-gara tiket mahal pariwisata berkurang di Bali," katanya.

Lebih lanjut, Hotman mengaku khawatir wisatawan mancanegara tak akan mau datang lagi ke Indonesia, khususnya Bali. Menurutnya, mereka justru memilih berlibur ke Thailand.

"Sudah terjadi, karena ongkos ke Thailand cuma Rp1 juta. Sekarang ini pergi ke Turki nggak sampai Rp15 juta sudah bisa ke Turki," ujarnya.

Lihat Juga : Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK

Sebelumnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Sementara itu pengusaha spa telah mendaftarkan gugatan ke MK terkait aturan baru ini.

Su Xian'er Han Jin

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]