angka prediksi togel

Thor yang marah

Erick Thohir Ajukan PMN ke DPR Rp57,8 T hingga 2025******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengajukan penyertaan modal negara (PMN) 2024 dan 2025 senilai total Rp57,8 triliun untuk sejumlah perusahaan pelat merah kepada Komisi VI DPR RI.

Erick menjelaskan PMN 2024 berasal dari cadangan pembiayaan investasi dengan total Rp13,6 triliun, mulai dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru Rp2 triliun.

"PT Hutama Karya penyelesaian tugas Tol Palembang-Betung Rp1,6 triliun. Lalu Reasuransi Indonesia Utama untuk penguatan permodalan Rp1 triliun. Lalu, Pelni pembelian tiga kapal perintis yaitu Rp3 triliun. Lalu INKA, peningkatan kapasitas dan kualitas produksi itu kurang lebih Rp2 triliun, lalu penyehatan ID Food untuk penguatan modal Rp1 triliun, dan penguatan permodalan penjaminan KUR yang ada di IFG yaitu Rp3 triliun," tutur Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).

"Untuk APBN 2025, secara PMN-nya, kita mengusulkan Rp44 triliun, di mana yang terbesar itu dari Hutama Karya, pembangunan JTTS (Jalan Tol Trans Sumatra) fase II dan III, yaitu Rp13,8 triliun," lanjut Erick.

Selain Hutama Karya, PMN 2025 juga akan diberikan kepada Asabri sebesar Rp3,61 triliun, PT PLN Rp3 triliun untuk program listrik desa, IFG Group sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR, PT Pelni sebesar Rp2,5 trilin untuk pengadaan kapal baru, dan Biofarma untuk fasilitas capex baru Rp2,2 triliun.

Kemudian BUMN akan memberikan PMN 2025 kepada PT Adhi Karya sebesar Rp2,09 triliun, PT Wijaya Karya sebesar Rp2 triliun, Danareksa sebesar Rp2 triliun, PT KAI Rp1,8 triliun, ID Food sebesar Rp1,62 triliun, PT PP Rp1,56 triliun, Perum Damri Rp1 triliun, Perumnas Rp1 triliun, dan PT INKA Rp976 miliar.

Lebih lanjut, Erick pun memperkirakan perusahaan negara hanya bisa memberi setoran dividen ke negara sebesar Rp279,7 triliun pada 2020-2024. Sementara estimasi kebutuhan suntikan PMN sebesar Rp226,1 triliun pada periode yang sama.

Erick menyebut proporsi dividen BUMN yang lebih besar dari PMN, yakni 55 persen dan 45 persen, mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kumulatifnya tetap antara dividen dan PMN, masih lebih besar dividennya. Kurang lebih proporsinya 55 (persen) dibandingkan 45 persen," kata dia.

Dalam paparannya, Erick menjelaskan sebaran realisasi dan usulan PMN tunai 2020-2024 sebesar Rp226,1 triliun. Rinciannya, R27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, Rp35,3 triliun pada 2023, dan Rp41,8 triliun pada 2024.

Sementara itu, realisasi dan usulan dividen 2020-2024 sebesar Rp279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Rincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, dan Rp85,5 triliun pada 2024.

Selain dividen, Erick menyebut laba konsolidasi BUMN pada 2023 mencapai Rp292 triliun atau lebih tinggi dari 2021 yang sebesar Rp125 triliun dan 2022 sebesar Rp254 triliun.

Ia menyebut total laba konsolidasi BUMN pada 2022 yang mencapai Rp309 triliun dikarenakan ada non-cash senilai Rp55,7 triliun dari hasil restrukturisasi Garuda Indonesia.

"Kalau kita lihat untuk 2023 nanti hasil audit, kita secara cash-nya ini Rp292 triliun, artinya ada kenaikan cukup signifikan hampir Rp38 triliun lebih kalau kita apple to apple secara cash-nya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Kepala OIKN Curhat ke DPR Anggaran Diblokir Sri Mulyani Rp21,7 Miliar******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono curhat anggaran 2024 diblokir Rp21,7 miliar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (18/3). Bambang menyebut anggaran yang diblokir itu setara dengan 5 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp434 miliar.

"Jadi ini pagu DIPA Rp343 miliar ada yang diblokir seperti kementerian lain, yakni 5 persen. (Jadi) total pagu belanja (2024) Rp412 miliar," ucap Bambang.

Blokir anggaran itu diketahui dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic AdjustmentBelanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Dalam surat itu, Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

Di sisi lain, Bambang telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp122 miliar untuk belanja pegawai ke Kementerian Keuangan pada Maret ini.

Selain itu, pihaknya juga bakal mengusulkan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp3,56 triliun. Tambahan anggaran ini terbagi untuk beberapa pos.

Rinciannya, untuk deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam Rp457 miliar. Lalu, deputi bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Rp57,4 miliar.

Kemudian, untuk deputi bidang transformasi hijau dan digital Rp864,3 miliar dan deputi bidang perencanaan dan pertanahan Rp15,03 miliar. Adapun tambahan anggaran terbesar adalah untuk deputi bidang sarana dan prasarana, yakni Rp2,17 triliun.

"Mengajukan tambahan anggaran utamanya untuk menampung atau mengelola fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang akan diserahterimakan pada kami dari kementerian/lembaga lain," kata Bambang.

Lebih rinci, tambahan anggaran Rp2,17 triliun untuk deputi bidang sarana dan prasarana mencakup Rp587,4 miliar untuk program operasional dan perawatan.

Kemudian, untuk program pengembangan sarana prasarana dan manajemen transportasi Rp347,1 miliar, program pengembangan dan pembangunan sektor perumahan dan pemukiman Rp893,7 miliar, dan program perencanaan sektoral infrastruktur dasar Rp18,1 miliar.

Selanjutnya, untuk program perencanaan sektoral infrastruktur sosial Rp2 miliar, penyelenggaraan kurasi pembangunan persetujuan PBG dan AMDAL Rp7,3 miliar, dan program pengembangan serta pembangunan sarana prasarana gedung pemerintahan Rp28,4 miliar.

Lalu, untuk program penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana Rp11,9 miliar, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang sarana prasarana Rp13,3 miliar, dan program penangan bencana kebakaran Rp265,5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan langit

Crazy Rich India Bangun Pembangkit Hijau Raksasa, 5 Kali Luas Paris******

Crazy rich IndiaGautam Adanimembangun pembangkit dari energi terbarukan terbesar di dunia. Luasnya lima kali Paris, Perancis.

Nilai investasinya US miliar atau Rp315 triliun (asumsi kurs Rp15.755 per dolar AS).

Saking besarnya, pembangkit hijau berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu/angin (PLTB) sampai terlihat dari luar angkasa. Listriknya cukup untuk memenuhi kebutuhan Swiss.

"Sebuah wilayah yang begitu luas, wilayah yang tidak terbebani, tidak ada satwa liar, tidak ada vegetasi, tidak ada pemukiman. Tidak ada penggunaan alternatif yang lebih baik untuk tanah itu," kata Direktur Eksekutif AGEL Sagar Adani, yang juga keponakan Gautam Adani.

Targetnya, kebun listrik bersih ini bakal rampung lima tahun kemudian, pada 2029. Pembangkit hijau terbesar dunia ini disebut bisa menghasilkan listrik untuk 16 juta rumah tangga di India.

Saat ini, 70 kebutuhan listrik India masih dipenuhi dari pembangkit yang berasal dari batu bara.

AGEL bakal menginvestasikan US0 miliar atau Rp1.574 triliun untuk transisi energi dalam beberapa dekade ke depan. Sebesar 70 persen di antaranya dikhususkan untuk energi bersih demi menunjang kebutuhan 1,4 miliar warga India.

India menargetkan nol emisi pada 2070. Negara ini adalah konsumen energi terbesar ketiga di dunia. Pada 2050, permintaan listrik India dari AC rumah saja diprediksi melebihi total konsumsi energi di seluruh Afrika.

Gautam Adani merupakan merupakan orang terkaya kedua India dan Asia. Kekayaannya mencapai US0 miliar atau setara Rp1.573 triliun.

Bisnis miliknya, Adani Group, bergerak di berbagai sektor mulai dari tambang batu bara, pelabuhan, media hingga semen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

Bos KAI Respons Rencana Brunei Garap Kereta Cepat ke IKN******

Bos PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAIDidiek Hartantyo merespons rencana Brunei Darussalam yang mau menggarap kereta cepathingga Kalimantan, bahkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Didiek menegaskan belum ada komunikasi KAI dengan pihak yang mencetuskan isu tersebut. Meski begitu, ia tak menutup diri adanya pembicaraan dengan Brunei soal Trans Borneo.

"Kalau baik bagi Indonesia, ya kita buka (komunikasi)," ucapnya usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (3/4).

Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, menggembar-gemborkan rencana pembangunan kereta cepat menembus IKN ini. Megaproyek tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.115 triliun.

Pada tahap pertama, proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak yang merupakan ibu kota Kalimantan Barat dengan Kuching dan Kinabalu di Malaysia hingga distrik Tutong, Brunei. Lalu, di tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Rencananya, bakal ada 4 terminal dengan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta cepat yang menghubungkan tiga negara ini direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

Senada dengan KAI, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei. Namun, konsep jalur kereta lebih dari 1.600 km itu belum menjadi kesepakatan resmi antarnegara.

"Belum ada pemikiran sama sekali. Itu (Trans Borneo) hanya orang punya konsep, dia perusahaan kereta api, ingin bangun (jalur) kereta api. Itu saja," jelas Risal di sela-sela Rapat Kerja Kemenhub dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Presiden Joko Widodo sampai turun tangan untuk menjernihkan isu liar ini.

Jokowi menegaskan belum ada komunikasi soal rencana pembangunan proyek Trans Borneo. Ia menekankan hingga saat ini tak ada obrolan proyek yang melintasi tiga negara tersebut.

"Belum (ada komunikasi). Tetapi saya tahu itu sudah ada. Itu perencanaan lama," jelas Jokowi hari ini di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Teknologi

Tutup Pekan, IHSG Diprediksi Suram******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (22/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai gerak IHSG masih belum akan beranjak dari fase konsolidasi wajar. Namun, rilis kinerja emiten bisa jadi harapan penopang gerak indeks.

"Momentum koreksi masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target jangka pendek hingga menengah," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ASII, LSIP, SMGR, BBCA, BBRI, SMRA, JSMR, dan GGRM.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menyoroti daya tekan jual yang kuat dalam gerak indeks. Ia meramal IHSG hari ini akan melemah dalam rentang 7.270-7.400.

"Pembahasan masih tentang posisi candlestickIHSG, yang mana lebih mengindikasikan pelemahan daripada penguatan," ramalnya.

IHSG bangkit ke level 7.338 pada perdagangan Kamis (21/3). Indeks saham naik 7,22 poin atau plus 0,10 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp11,17 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,60 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Jatuh ke dalam debu

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.