depo 100 bonus 100 to rendah

Peri dan Setan Daqin

Meta Didenda Rp4,32 T, Diduga Langgar Hukum Privasi Data******

RegulatorIrlandia mendenda perusahaan induk Facebook, MetaPlatforms Inc, senilai US5 juta atau sekitar Rp4,32 triliun (asumsi kurs Rp15.725 per dolar AS) karena melanggar undang-undang privasi data Eropa yang dikenal Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

Meta dituding gagal mencegah peretas menyedot informasi pribadi lebih dari 500 juta pengguna Facebook dalam kebocoran data pada 2019.

Melansir CNN Business,Selasa (29/11), ini adalah yang keempat kalinya dalam setahun terakhir Meta dihukum oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia. Komisi mengatakan Meta dijatuhkan denda pada Jumat lalu.

Pada September lalu, Meta juga didenda sebesar 405 juta euro terkait penanganan data anak oleh Instagram. Tindakan penegakan hukum lainnya pada Maret 2022 dan dan September 2021 yang berujung pada denda masing-masing sebesar 17 juta euro dan 225 juta euro.

Sementara itu juru bicara Meta mengatakan pihaknya sedang meninjau keputusan Komisi Perlindungan Data tersebut dengan hati-hati dan telah bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan agensi.

Penyelidikan dimulai April lalu setelah Business Insider melaporkan bahwa lebih dari setengah miliar detail pengguna Facebook diunggah di situs peretas. Namun, Meta mengatakan pelaku kejahatan telah menyalahgunakan alat pengimpor kontaknya untuk mencocokkan nomor telepon yang diketahui dengan profil pengguna Facebook sebelum mengambil informasi tambahan dari profil mereka.

"Melindungi privasi dan keamanan data orang merupakan hal mendasar dalam cara kerja bisnis kami," kata Meta.

"Pengikisan data yang tidak sah tidak dapat diterima dan bertentangan dengan aturan kami dan kami akan terus bekerja sama dengan rekan-rekan kami dalam tantangan industri ini," lanjut pernyataan Meta.

Keputusan Komisi Perlindungan Data Irlandia tersebut muncul di tengah kritik luas oleh pendukung privasi bahwa regulator telah bergerak lambat dan ragu-ragu untuk menegakkan GDPR yang berlaku sejak 2018.

Denda GDPR terbesar hingga saat ini diberlakukan tahun lalu di Amazon (AMZN) sebesar 746 juta euro oleh regulator privasi di Luxembourg yang mengatakan cara perusahaan e-commerce memproses data pribadi tidak sesuai dengan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Panggilan Sihir

Harga Sewa Kampung Susun Bayam******

PT Jakarta Propertindo (JakPro) bakal menetapkan harga sewa Kampung Susun Bayam(KSB) di bawah Rp1,5 juta per bulan. Besaran sewa tersebut merupakan hasil diskusi antara JakPro dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ya betul (harga sewa di bawah Rp 1,5 juta), untuk tarif sewa Kampung Susun Bayam, sudah kami diskusikan kembali dengan Pemprov DKI," kata Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (JakPro) Syachrial Syarief dikutip detikcom, Selasa (29/11).

Harga sewa tersebut merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018. JakPro juga mengklaim telah melakukan sosialisasi harga sewa itu kepada warga.

"Kemarin kita ketemuan rapat tuh Rabu. Rapat itu belum ada kesepakatan. Pihak JakPro maupun dengan warga belum ada kesepakatan mengenai masalah nominal dan serah terima kunci belum ada informasi itu," ucapnya.

Selain itu, warga juga menagih janji JakPro untuk bisa menempati rumah susun tersebut. Di mana, calon penghuni dijanjikan bisa menempati Kampung Susun Bayam per 20 November, namun sampai saat ini belum ada serah terima kunci.

"Ini rencana kita mau menuntut penyerahan kunci sesuai dengan pernyataan dari pihak JakPro dan pihak Pemprov dan disaksikan waktu itu ada Pak Lurah, sama staf Lurah pada 20 (November). Itu dinyatakan di dalam satu ruangan, penyerahannya sekarang. Waktu pernyataan itu dibuat Oktober kemarin, dan itu dinyatakan di dalam kantor dalam situasi kita rapat. Artinya kan itu pernyataan resmi dari pejabat JakPro dan Pemprov," kata Asep.

"Tapi sampai hari ini, sampai kemarin, kita tunggu-tunggu nggak ada realisasi penyerahan kunci itu. Kita nggak ngerti kendalanya seperti apa dan bagaimana kendalanya, kita nggak tahu, karena memang itu bukan ranah kita," imbuhnya.

Sebagai informasi, kampung susun ini memang diperuntukkan bagi warga eks Kampung Bayam. Perkampungan mereka digusur untuk pembangunan Stadion BMW yang kini diberi nama JIS.

Pada awal Januari 2022 Jakpro menyebut ada program Resettlement Action Plan (RAP) atau permukiman kembali. Jakpro menyebut ada 642 keluarga yang terdaftar dalam program tersebut.

Jakpro berpegang pada arahan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk penataan kawasan JIS.

Kampung Susun Bayam dibangun dalam kurun waktu 4 bulan 20 hari sejak 7 Mei 2022 lalu. Bangunan ini berdiri di atas area seluas 17.354 meter persegi, dibangun 3 tower 4 lantai yang terdiri dari 138 unit hunian.

Setiap unit memiliki luas 36 m persegi dengan layout ruangan meliputi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur ruang keluarga balkon dan ruang cuci pakaian mengambil konsep mezzanine.

[Gambas:Video CNN]

Brahmacharya

Kadin Dukung Apindo Gugat Pemerintah Soal UMP 2023******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait gugatan atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pengusaha mengikuti mekanisme atau kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, namun butuh juga butuh kepastian hukum.

"Kalau kita melihat ada dualisme dari regulasi. Dualisme ini berbahaya membuat ketidakpastian hukum. Di sisi inilah waktu teman asosiasi datang dan bilang ada uji materiil kami mendukung karena kami melihatnya dari hukum, karena ada ketidakpastian dari sisi investor dan pelaku industri," ujarnya dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Jadi sebetulnya kaitan dengan UMP, suara industri macam-macam. Di sisi ini perlu adanya solusi. Industri tidak bisa disamakan. Ada industri, ada juga padat karya. Di sisi ini kita nggak sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Rasyid kembali menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

"Jadi untuk UMP lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada. Saya menghormati proses yang ada. Saya tidak mau menyentuh hal tersebut, kalau berbicara cawe-cawe. Jadi kami harus menghargai proses tersebut. Saya setuju melihatnya kepastian hukum karena ada dualisme tadi," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah tak pernah mengajak pengusaha membahas mengenai UMP 2023 yang ditetapkan berdasarkan Permenaker 18/2022 tersebut. Sehingga, ia melihat wajar saja Apindo melakukan gugatan.

Pasalnya, kata Sarman, kenaikan UMP yang ditetapkan tidak berdasarkan kemampuan pelaku usaha yang saat ini masih banyak belum pulih seutuhnya.

"Tiba-tiba keluar Permenaker 18/2022, bagi kami sangat aneh. Itu tidak melalui proses perundingan, ini kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang menetapkan pemerintah yang bayar siapa? pemerintah? Kita yang bayar," kata Sarman.

"Jadi kita yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," imbuhnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, Sarman optimis gugatan yang diajukan pengusaha ke MA bakal menang. Karenanya, diharapkan UMP 2023 bisa kembali diformulasikan berdasarkan PP 36/2021.

"Feeling saya nggak mungkin kalah (gugatan). Feeling saya ya, karena bagaimanapun juga PP itu lebih tinggi dari Permenaker," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

kunci ajaib

Buruh soal Kenaikan UMP DKI: Tak Layak, Akan Selalu Miskin******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menolak kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 sebesar 5,6 persen. Presiden Aspek Mirah Sumirat menilai kenaikan UMP jauh dari kelayakan hidup buruhyang tinggal di Jakarta.

Menurut Mirah, jika kenaikan UMP masih jauh dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, buruh akan selalu berada dalam kehidupan yang miskin.

"Alasan penolakan karena angka tersebut masih sangat jauh dari kata layak untuk biaya hidup seorang buruh yang tinggal di Jakarta. Artinya, buruh akan selalu miskin dan tak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya," tutur Mirah lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

"Aspek Indonesia mendesak Pejabat Gubernur DKI Jakarta untuk berani menerbitkan Surat Keputusan Gubernur yang baru untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022," ucapnya.

Mirah meminta agar Surat Keputusan Gubernur yang baru perlu segera diterbitkan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur serikat pekerja.

Apalagi, rekomendasi kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 10,5 persen telah disampaikan oleh unsur serikat pekerja dalam sidang Dewan Pengupahan yang dilaksanakan pada Selasa (22/11) di Balai Kota DKI Jakarta.

Mirah juga meminta kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk melihat langsung ke masyarakat dan mengetahui sulitnya kehidupan buruh jika kenaikan upah terus ditekan. Ia menyebut SK Gubernur tersebut tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan sampai kehilangan kepekaan dan kehilangan empati, ketika menerbitkan keputusan yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas," tegasnya.

Diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah mengungkapkan besaran UMP 2023 mempertimbangkan usulan Sidang Dewan Pengupahan pada Selasa (22/11) yang dihadiri oleh berbagai pihak berkepentingan.

[Gambas:Video CNN]

Karier hiburan Nona Hou Fu

Knight Frank Sebut Properti di IKN Paling Diminati Setelah Jabodetabek******

PT Knight Frank Indonesia menyatakan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dianggap berpotensi bagi sektor properti pada 2023. Perusahaan tersebut menyebut IKN berada di posisi kedua setelah aglomerasi Jabodetabek.

Hasil survei yang dilakukan perusahaan konsultan itu menunjukkan IKN berada di posisi kedua setelah aglomerasi Jabodetabek. IKN meraup nilai 15 persen dan Jabodetabek 51 persen.

"Daerah Jabodetabek masih dinilai oleh 51 persen sebagai kawasan yang prospektif untuk investasi sektor properti, sedang wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di posisi kedua," ujar Senior Research Advisor Syarifah Syaukat di Jakarta Pusat, Kamis (1/12).

Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip mengungkapkan alasan terpilihnya IKN sebagai daerah paling prospektif nomor dua. Menurutnya, para responden survei melihat captive market yang dimiliki IKN.

"Captive market ini tentunya tidak langsung secara, mungkin akan secara bertahap merelokasi ke IKN itu kan nggak langsung 100 persen, pembangunannya juga akan dilakukan secara bertahap," ungkapnya.

Menurut Willson, saat ini para pengembang masih akan melihat kepastian payung hukum yang disediakan pemerintah. Pasalnya, kepastian hukum saat ini dianggap masih belum meyakinkan investor.

"Dari survei ini memang membuktikan persepsi sentimen saat ini masih positif, pada awalnya kan banyak investor asing, yang dibutuhkan adalah kepastian hukum. Kenapa banyak investor mundur? Karena kepastian hukum yang (membuat) mereka masih bingung," papar Willson.

Lebih jauh, ia menilai, kondisi menjelang tahun politik akan ikut berpengaruh pada perkembangan sektor properti.

Terbukti lewat survei ini juga menangkap 66 persen responden cenderung untuk wait and see pemulihan sektor properti dalam 3-5 tahun ke depan karena masuknya Indonesia pada persiapan menjelang tahun politik di 2024 nanti.

"Ini sangat critical sekali kalau pergantian presiden. Mereka juga lihat potensinya, captive market itu populasi di 10 tahun, 20 tahun itu seperti apa, akan menentukan nilai investasi mereka. Nanti termasuk perijinan-perijinan tersebut apakah akan berjalan baik atau tidak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Senjata ilahi

Saham Bisnis Alat Tulis China Anjlok Gara******

Aksi unjuk rasa dengan memegang kertas putih kosong sebagai simbol protes terhadap penyensoran di Chinamembuat saham bisnis alat tulis terkemuka di negara itu merosot.

Saham perusahaan alat tulis M&G Stationery jatuh 3 persen pada Senin (28/11) setelah sebuah dokumen beredar luas di media sosial yang mengatakan perusahaan akan melarang penjualan lembaran kertas putih A4 secara nasional baik onlinedanofflinemulai Selasa, (29/11).

A4 mengacu pada ukuran kertas standar yang biasa digunakan di negara-negara di luar Amerika Serikat dan Kanada.

Dokumen yang dibagikan di media sosial mengatakan larangan menjual kertas putih itu diterapkan untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional serta "mencegah penjahat menimbun kertas putih A4 dalam jumlah besar dan menggunakannya untuk kegiatan subversif ilegal."

Perusahaan juga disebut mengutuk keras gerakan kertas putih yang baru-baru ini terjadi di berbagai kota di China.

Tak lama setelah sahamnya jatuh, M&G Stationery mengatakan dokumen yang beredar secaraonlineitu palsu. Perusahaan juga telah melaporkan hal tersebut ke polisi.

"Produksi dan operasi perusahaan saat ini semuanya normal," kata M&G Stationery, dikutip CNN Business, Rabu (30/11).

Namun setelah M&G mengajukan laporannya, beberapa pengguna media sosial mengaku tidak dapat memesan lembaran kertas putih A4 dari toko online perusahaan.

Pengguna lain dengan alamat IP di provinsi Shandong mengatakan pengiriman bisa gagal jika alamat seseorang berada di kota besar seperti Beijing dan Shanghai.

Demonstrasi memprotes aturan lockdownpecah di berbagai kota di China, momen yang dianggap sangat langka di negara serba ketat itu. Demonstrasi terjadi di hampir seluruh kota besar China, seperti Shanghai dan Beijing, pada Minggu (27/11).

Berbeda dengan di demonstrasi pada umumnya, para pengunjuk rasa di China pada akhir pekan lalu tak membawa spanduk berisi protes, melainkan kertas putih kosong.

Kertas putih ini merupakan simbol frustrasi warga karena tak dapat menyuarakan protes mereka secara terbuka akibat sensor ketat di China.

[Gambas:Video CNN]