angkasa138

produsen internasional

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Orde Langit

Dalih Bulog, Stok Beras Pemerintah Tipis Gegara Harga BBM Naik******

Perum Bulog mengungkapkan salah satu alasan stok cadangan beras pemerintah (CBP) menipis adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah September lalu.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengaku mulanya stok CBP pada Juli 2022 masih tersedia 1,2 juta ton. Perkiraan ini dianggap cukup hingga akhir tahun.

Namun, setelah pengumuman kenaikan BBM, harga beras tiba-tiba meningkat. Pasalnya, biaya operasional untuk pengiriman beras juga ikut meningkat.

Pasokan CBP yang dikeluarkan untuk KPSH sepanjang Agustus-Desember pun mencapai 200 ribu ton.

"Kebijakan BBM juga kenaikan pada waktu itu, harga beras meningkat, tiba-tiba terjadi kenaikan permintaan CBP untuk KPSH sampai dengan 214 ribu ton," kata Epi dalam seminar daring, Jumat (23/12).

Padahal, jika dibandingkan sebelum Agustus, rata-rata penyaluran beras untuk KPSH hanya 500-1.000 ton per hari atau 20ribu-30 ribu ton per bulan. Perhitungan itu yang membuat Bulog menduga stok 1,2 juta ton masih cukup hingga akhir tahun.

Secara rinci, Bulog menyalurkan CBP untuk KPSH pada Juli kurang dari 50 ribu ton. Namun, pada Agustus, angka itu meningkat hingga lebih dari 200 ribu ton.

"Dengan 1,2 juta ton sampai dengan bulan Juli, maka Agustus-Desember dalam waktu lima bulan (sebenarnya) kita cuman butuh sekitar 150 ribu ton saja untuk keluar. Artinya, stok akhir kita masih cukup, karena pada saat panen gadu berikutnya Agustus-September kita masih bisa menyerap," jelas Epi.

Melihat kondisi krisis tersebut, Bulog pun membeli gabah dalam negeri. Sayangnya saat Bulog hendak membeli gabah, terjadi kenaikan harga di tingkat petani dan pengepul. Terlebih, periode November-Desember terjadi defisit produksi.

Akhirnya, pemerintah pun menugaskan Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras untuk cadangan hingga akhir tahun. Lebih jauh, untuk menghindari krisis serupa terjadi, Epi mengaku Bulog sudah membeli stok pada panen raya mendatang.

"Kita sudah membeli stok yang banyak pada saat panen raya. Sudah bisa membeli sekitar 550 ribu ton pada saat panen Maret, April, Mei. Sampai sekarang Insyaallah pengadaan kita nanti targetnya 1 juta ton, sedikit lagi kita dapat. Sekitar 10 ribu ton lagi untuk bisa masuk ke dalam pengadaan cadangan beras pemerintah," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tiran paling hebat dalam sejarah

Mentan Bantah Bank Dunia soal Beras RI Termahal di ASEAN******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyangkal temuan Bank Duniayang menyebut harga berasIndonesia paling mahal se-Asia Tenggara.

Syahrul heran dengan dasar perhitungan harga beras Bank Dunia. Selain itu, ia mempertanyakan kapan data tersebut diambil.

"Menurut para pakar yang ada, tidak betul itu! Terus, mengambilsampling-nya atau random samplingstatistiknya di mana? Kapan?," katanya di sela-sela rapat kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu (21/12).

"Kalau di saat kita lagi menanam, ya nggak ada lagi panen, tentu harga juga melakukan dinamika," ucapnya.

Ia meragukan data Bank Dunia lantaran berbeda dengan temuan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Menurut badan pangan di bawah naungan PBB itu, beras Indonesia justru tergolong murah.

"Data FAO kita nomor 2 (paling rendah). Yang mana yang dipakai (untuk samplingstatistiknya)?" pungkasnya.

Bank Dunia melaporkan harga eceran beras Indonesia paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Data tersebut dimuat dalam Laporan Bank Dunia Indonesia Economic Prospect (IEP) December 2022.

Temuan Bank Dunia, harga beras di Indonesia 28 persen lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras di Filipina.

Bahkan, harga beras Indonesia disebut dua kali lipat lebih mahal dari beras di Vietnam, Kamboja, dan Myanmar.

[Gambas:Video CNN]

Curang dan memasuki dunia lain

Delapan Sektor Ambruk, IHSG Terkapar ke Level 6.768******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.768 pada Selasa (20/12). Indeks saham perlahan melemah 11,38 poin atau minus 0,17 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14.828 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20.816 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 168 saham menguat, 359 terkoreksi, dan 175 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB menguat 0.51 persen ke level Rp15.678 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia ikut melemah. Nikkei 225 di Jepang yang tercatat minus 2,46 persen disusul indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 1,95 persen. Indeks Kospi di Korea Selatan pun juga melemah sebesar 0,80 persen.

Serupa, bursa Amerika tampak dominan melemah. Indeks S&P 500 merosot 0,90 persen dan indeks NYSE Composite turun sebesar 0,53 persen. Kemudian indeks NASDAQ Composite ikut turun di 1,49 persen.

Hanya bursa saham Eropa yang terpantau menguat. Tampak indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,40 persen diikuti indeks CAC 40 di Prancis dengan persentase 0,32 persen. Kemudian disusul indeks DAX di Jerman yang menguat sebesar 0,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dahuanglu

Pengusaha Mau Insentif Agar Program Bebas Truk Kelebihan Muatan Jalan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

"Transisi kendaraan dari ODOL menjadi zeroODOL kan perlu investasi besar dan kalau investasinya besar dalam bentuk masif kalau enggak diintervensi pemerintah dalam bentuk subsidi dan keringanan fiskal kan susah," katanya.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa memerintah intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

"Dari subsidi bisa berupa bantuan dari pemerintah kepada sektor angkutan apakah berupa subsidi keringanan dana untuk uang muka pembelian angkutan atau subsidi bunga," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan dana Rp5 triliun untuk subsidi kendaraan listrik tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana tersebut akan dibagi untuk subsidi pembelian motor listrik, mobil listrik, serta bus listrik.

"Sedang dibicarakan dengan menteri keuangan. Nilainya Rp 5 triliun. Nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus (listrik) itu akan kita pertimbangkan juga," katanya dalam konferensi pers virtual di laman YouTube Sekretariat Presiden.

[Gambas:Video CNN]

surga memancing

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]