foto wallpaper kakek zeus

Jiuxiaojue

Pemerintah Ancam Importir Baju Bekas Penjara 10 Tahun******

Pemerintah mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menurutnya, impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce,Kamis (6/4).

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Jadi sanksinya ini ada beragam, ada untuk importir dan pedagang yang ada di e-commerce anggota idEA," jelas Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang.

Adapun hari ini, Teten mengundang stakeholder terkait untuk rapat bersama di kantornya mengenai 'Penanganan Konten dan Penjualan Impor Pakaian Bekas Ilegal Melalui E-Commerce, Marketplace, Social Commerce dan Media Sosial'.

Dalam rapat ini hadir perwakilan dari Kepolisian RI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta para E-Commerce anggota idEA.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Kemnaker Jelaskan Soal THR Driver Ojol Tidak Diatur dalam SE Menteri******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojekdan Grab boleh memberikan insentif pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra driver ojek online (ojol). Namun, kewajiban pemberian THR terhadap mitra tidak diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan. 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/4).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mengatakan hubungan kemitraan memang bukan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, melainkan hubungan antara individu dengan individu.

"Jadi, masuk dalam kategori hubungan perdata pada umumnya. Sehingga tidak otomatis pemilik aplikasi memberikan THR, tetapi harus diperjanjikan lebih dahulu dengan pemilik aplikasi. Barulah mereka (mitra) mendapatkan THR," tuturnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan THR untuk mitra kerja memang tidak perlu karena dapat disalahartikan menjadi ikatan. Namun, THR untuk mitra kerja boleh saja diberikan jika pengusaha berkenan.

Tak jauh beda, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menegaskan kemitraan tidak terdapat hubungan kerja. Pasalnya, suatu hubungan hukum menjadi hubungan kerja jika memenuhi tiga unsur, yaitu pekerjaan, perintah, dan upah.

"Jika hubungan kemitraan tersebut tidak terdapat hubungan kerja, maka hak-hak normatif dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja bukan merupakan kewajiban pengusaha. Sehingga kewajiban THR juga bukan suatu keharusan bagi hubungan kemitraan tersebut," ungkap Hadi.

Meski tidak ada kewajiban hukum, Hadi mengatakan sepatutnya pengusaha memberikan THR atau hal sejenis kepada mitranya atas dasar kewajiban moral. Namun, pemberian insentif pengganti THR ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing hubungan kemitraan tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Chief Corporate Affairs Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Nila Marita dan PR Manager GrabBike Dewi Nuraini untuk menanggapi imbauan Kemnaker soal insentif pengganti THR. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: judul diubah pada Selasa pukul 22.00 setelah narasumber meralat pernyataannya. Semula berjudul Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

4 Alasan Pemerintah Belum Restui Impor KRL Bekas Jepang******

Pemerintah belum mau merestui impor KRL bekasdari Jepangyang diajukan PT KCI. Hal itu mereka putuskan usai menerima hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan ada 4 dasar utama penolakan impor tersebut. Pertama,rencana impor KRL bekas tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua, Seto mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak dapat mempertimbangkan permohonan dispensasi impor KRL dari PT KCI. Alasannya, pemerintah fokus pada peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Keempat, hasil audit BPKP menunjukkan armada KCI saat ini masih memadai ketimbang 2019. BPKP menyebut pada 2019 KCI memiliki 1.078 unit untuk mengangkut 336,3 juta penumpang. Sedangkan pada 2023 ada 1.114 unit untuk mengangkut 237,6 juta penumpang.

"Overloadmemang terjadi pada jam-jam peak hour.Namun, secara keseluruhan okupansi 2023 itu adalah 62,75 persen, 2024 diperkirakan masih 75 persen, dan 2025 83 persen. Ini data dari BPKP," tegas Seto.

Sementara itu, rata-rata jumlah penumpang saat ini adalah 800 ribu per hari dan 900 ribu per hari pada saat jam sibuk. Seto mengatakan angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan 2019 yang jumlahnya bisa tembus 1,1 juta orang.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil review," tutup Seto.

[Gambas:Video CNN]

tolong panggil aku tuan Paus

Bulog Akan Impor Beras 500 Ribu Ton untuk Bansos******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya akan mengimpor 500 ribu ton beras untuk disalurkan sebagai bantuan sosial(bansos). Hal ini lantaran penyerapan produksi dalam negeri tidak mencukupi dan di sisi lain bansos beras harus segera disalurkan.

"Dengan tugas untuk penyaluran bansos memang kami tidak punya amunisi, artinya karena kita sedang upayakan dari dalam negeri. Untuk percepatan karena memang dibutuhkan, kemarin keputusannya kita ditugaskan kembali untuk bansos mendatangkan 500 ribu ton impor (beras)," kata Buwas dalam rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPR, Senin (3/4).

Buwas mengatakan beras yang dibutuhkan untuk bansos mencapai 640 ribu ton. Di sisi lain, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog saat ini hanya 245 ribu ton. Bansos tersebut akan diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Maret-Mei 2023.

"Empat negara itu yang sudah menawarkan, tapi kan kita sedang tawar harganya, kualitasnya juga kita cek. Makanya enggak bisa mudah dan cepat," kata Buwas.

Kendati demikian, Buwas mengatakan beras impor tersebut masih belum bisa dipastikan kapan akan masuk ke Indonesia.

"Ya (beras) dapatnya aja belum, kok diprediksi masuknya kapan. Ya belum tahu," kata Buwas.

Secara total, Bulog kembali mendapat penugasan Bapanas untuk mengimpor beras 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Jokowi pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus didatangkan secepatnya.

[Gambas:Video CNN]

Orang kaya yang saleh

Melihat Gurita 15.906 Proyek China di Indonesia******

. Bahkan, capaian itu menobatkan Negeri Tirai Bambu menjadi investorketiga terbesar di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dengan bangga memamerkan capaian China tersebut yang merupakan akumulasi sejak 2014 hingga 2022.

"Sehingga bersama-sama dengan Tiongkok kita berjuang menjadi negara maju di 2045 nanti," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (5/4).

Menko Marves Luhut tak merinci daftar proyek China di Indonesia. Namun, ada beberapa proyek jumbo RI yang sudah dikenal merupakan andil Negeri Tirai Bambu, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Selain KCJB, ada juga proyek-proyek fantastis lain yang merupakan sinergi Indonesia-China. Berikut daftar 5 proyek RI yang dibiayai China:

1. Kereta Cepat Jakarta-Bandung

China sukses mengalahkan Jepang dalam rebutan tender proyek KCJB. Mereka menawarkan proyek dengan nilai US,5 miliar atau lebih murah dari Jepang yang mematok US,2 miliar.

Namun, pembengkakan biaya (cost overrun) dalam pembangunan proyek ini terus menanjak, bahkan menembus US,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliun. Luhut sampai harus terbang ke China untuk negosiasi bunga utang tersebut.

Rencananya, KCJB beroperasi Agustus 2023. Luhut mengklaim kereta cepat bakal jadi kado terindah HUT ke-78 Republik Indonesia.

2. Pabrik Baterai Listrik di Kawasan Industri Morowali

Selain kereta cepat, China ada di balik proyek Kawasan Industri Morowali alias Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Luhut mengklaim kawasan ini menjadi pabrik bahan baku baterai terbesar di dunia.

Investor pabrik ini adalah perusahaan baterai terbesar China CATL, perusahaan daur ulang baterai GEM, Tsingshan Group, dan perusahaan Jepang Hanwa.

Luhut menyebut investasi awal mencapai US0 juta. Namun, investor telah berkomitmen untuk menanamkan investasi hingga US,2 miliar selama lima tahun ke depan, terhitung sejak 2019.

3. Pengolahan Bijih Nikel di Morowali

PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) merupakan perusahaan pengolahan bijih nikel yang dimiliki pengusaha tambang asal China bernama Tony Zhou Yuan. Pusat operasinya ada di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton per tahun.

Pabrik smelter PT GNI dibuka dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Desember 2021. PT GNI bahkan masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang hilirisasi mineral dan batu bara (minerba).

"Saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan smelter oleh PT GNI dan ini akan memberikan nilai tambah yang tidak sedikit dari bijih nikel yang diolah menjadi feronikel. Ini nilai tambahnya meningkat 14 kali," kata Jokowi.

Berdasarkan data di situs GNI, mereka melakukan ekspor perdana produk hasil olahan nikel pada 20 Januari 2022. Hasil olahan yang diekspor adalah produk turunan nikel dalam bentuk nickel pig iron (NPI) atau feronikel.

Bos sekaligus Direktur Operasional PT GNI Tony Zhou Yuan menyebut ada 13.650 ton feronikel yang diekspor ke China. Nilai ekspornya mencapai US juta.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PLTA Sungai Kayan dan Tol Medan Kualanamu

Istri Cantik CEO dari Surga

Okupansi Hotel Bali Diprediksi Naik Hingga 5 Persen Saat Libur Lebaran******

Wakil GubernurBali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace memproyeksi tingkat okupansi hotel di Bali akan naik 3 persen - 5 persen saat libur Lebaran 2023, meskipun ada wilayah yang kenaikannya bisa 20 persen seperti Kuta dan Nusa Dua.

Menurutnya, walaupun pada tahun lalu sudah mulai terlihat peningkatan tingkat keterisian hotel di Bali, namun kenaikannya tak terlalu signifikan.

"Biasanya kalau sebelum (covid-19), waktu Lebaran 2019 dan 2018, secara kewilayahan peningkatannya ada yang sampai 20 persen. Tetapi secara rata-rata di Bali, peningkatan tiga sampai lima persen," kata Cok Ace di Kantor DPRD Bali, Senin (3/4).

Kemudian, untuk di daerah Ubud, Kabupaten Gianyar, dan Candi Dasa, Kabupaten Karangasem, ia menyebut tingkat keterisian hotel sekitar 5 persen saat Idulfitri.

"Kalau Lebaran sebelumnya, menurut sebaran kewilayahan, Nusa Dua dan Kuta bisa meningkat 20 persen. Kalau Ubud, Candi Dasa, itu peningkatannya sekitar 5 persen," imbuhnya.

Ia berharap kunjungan wisatawan domestik pada libur Lebaran tahun ini meningkat. Pasalnya, saat ini kondisi ekonomi semakin baik dibandingkan saat pandemi.

"Mudah-mudahan sekarang kondisi domestik sekarang sudah makin bagus ekonominya. Kita berharap yang peningkatannya lebih tinggi saat Lebaran itu wisatawan domestik," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]