koin55

Jiuyao Ajaib

Prabowo: Indonesia Kurang Pandai Kelola Kekayaan, Masalah Ini Sistemik******

Bakal calon presiden Prabowo Subiantomenyoroti fenomena mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri.

Ia menyatakan bahwa fenomena tersebut merupakan salah satu masalah sistemik yang membuat Indonesia belum naik kelas menjadi negara maju hingga saat ini.

Padahal menurut Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA)  yang bisa dijadikan modal besar untuk menjadi negara maju.

"Dan menurut saya masalah ini adalah masalah sistemik. Masalah ini adalah karena kita tidak setia kepada undang-undang dasar kita sendiri," lanjut dia.

Ia sebelumnya merinci kekayaan SDA yang dimiliki Indonesia. Misalnya saja, cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan nikel terbesar kedua dunia, tembaga ketujuh dunia hingga potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) mencapai 437 Gigawatt (GW).

"Selain itu ada potensi produksi ikan tangkap lestari tiap tahun 12 juta ton. Potensi budidaya laut 50 juta ton per tahun," katanya.

Prabowo menjelaskan Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah menyebutkan jika hasil kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama rakyat Indonesia.

"Pasal 33 adalah blueprintekonomi Indonesia. Dari sejak tahun 1945 jelas dikatakan dalam Pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan," jelasnya.

"Tiap negara punya budaya lain, tiap negara punya kultur berbeda. Kalau di suatu negara atau katakanlah di negara barat, mereka sangat suka dan sangat yakin dengan kapitalisme neoliberal. Ya, itu mereka. Tetapi budaya kita pendiri-pendiri bangsa kita tidak merancang Indonesia seperti itu," ujar Prabowo lebih lanjut.

Prabowo mengatakan negara-negara yang ekonominya tumbuh pesat justru memiliki aturan yang mirip dengan Pasal 33 UUD 1945.

Menurut dia, semua orang boleh berargumen berapa kekayaan yang dikuasai negara. Hanya saja prinsipnya negara harus aktif, bahkan kalau perlu intervensi.

"Sistem kita tidak bisa lagi meneruskan sistem kapitalisme neoliberal. Karena di barat pun sudah tidak laku. Di barat pun sudah mengatakan bahwa ekonomi neoliberal tidak bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak," tegasnya.

Prabowo mengatakan Indonesia harus kembali kepada ekonomi Pancasila, yaitu gabungan antara yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme.

[Gambas:Video CNN]

keyakinan abadi

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

Grab Klarifikasi soal Istri Founder Dianggap Dukung Israel******

Layanan transportasi onlineGrabramai diprotes karena istri dari salah satu pendirinya, Anthony Tan, dianggap mendukungIsrael. Akibatnya, netizen menyerukan untuk memboikot bisnis jasa ini. 

Melansir detik finance, istri Anthony, Chloe Tong, membagikan momen saat ia dan keluarganya berlibur ke Israel, serta bagaimana ia menyukai perjalanannya itu. Hal tersebut kemudian dianggap netizen sebagai dukungan pada Israel.

Netizen juga menuding Grab mendukung Israel hingga menyerukan agar perusahaan itu diboikot.

Grab bersama Ovo juga berdonasi Rp3,5 miliar untuk membantu korban di Gaza.

"Kami berharap bantuan ini dapat turut meringankan penderitaan korban konflik di Gaza," katanya.

[Gambas:Video CNN]

istri parit

Stafsus Bantah Bahlil Jadi Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo******

Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa membantah bahwa Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah menjadi wakil ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bantahan ia sampaikan untuk meluruskan informasi yang disampaikan oleh Kepala Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman.

Ia mengatakan kalau informasi Maman benar, pastilah Bahlil sudah mengundurkan diri dari jabatan menteri yang saat ini diembannya sebagaimana dilakukan oleh Rosan Roeslani yang memilih menanggalkan jabatannya sebagai wakil menteri BUMN dan wakil komisaris utama Pertamina usai memutuskan ikut jadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. 

Tina menambahkan keputusan Bahlil itu dilakukan karena ia ingin fokus pada tugasnya sebagai menteri investasi/kepala BKPM.

Informasi soal Bahlil ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 disampaikan oleh Kepala Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman.

"Sepengetahuan saya Pak Bahlil ditaruh sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Maman usai mendampingi Prabowo-Gibran mendaftar ke KPU, Rabu (25/10).

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Berita ini dibuat atas tanggapan dari berita berjudul 'Profil dan Sepak Terjang Bahlil, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran' yang dimuat oleh CNNIndonesia.com pada Rabu (25/10) pukul 15.01 lalu.

Tuhan bersinar di langit

Bappebti Ingin Bursa CPO Kerek Penerimaan Pajak******

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko  berharap bursa berjangka crude palm oil (CPO) bisa meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Hal itu seiring perdagangan yang kian transparan.

"Kami yakin penerimaan pajak jika ini berjalan dengan fair akan meningkat, baik dari sisi PPN (pajak pertambahan nilai) maupun dari sisi PPh (pajak penghasilan)," katanya dalam peluncuran bursa CPO di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).

Ia mengatakan dengan Bursa CPO, Indonesia akan memiliki harga acuan (price reference)sendiri, tidak lagi bergantung pada bursa Malaysia maupun bursa Rotterdam.

"Kalau tiap hari bikin price discoverydan itu kredibel, baru kami akan 'jualan' bahwa bursa Indonesia harganya sudah kredibel. Tolong instansi lainnya jadikan ini referensi," katanya.

"Referensi bagi pengambilan keputusan, untuk pajak, di sisi hulu nanti untuk menentukan harga TBS (tandan buah segar). Jadi nanti baik petani, produsen CPO, dan sebagainya sudah jelas acuan harganya di situ," katanya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia merupakan negara dengan produksi CPO terbanyak di dunia. Namun sayangnya selama ini masih menggunakan harga acuan negara lain.

"Produksi kita nomor satu di dunia hampir 47 juta ton CPO, ekspor hampir US miliar, tapi bertahun-tahun acuannya Malaysia dan Rotterdam. Tapi kita diam saja, tidak merasa terusik, tidak merasa malu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Kemenhub Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Tahun Ini Terjadi 2 Kali******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi puncak arus mudik libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) terjadi dua kali.

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, puncak arus mudik I akan terjadi pada 22-23 Desember 2023. Sementara, prediksi puncak arus balik I terjadi pada 26-27 Desember 2023.

Sedangkan, prediksi puncak arus mudik II terjadi pada 29-30 Desember 2023. Adapun prediksi puncak arus balik II terjadi pada 1-2 Januari 2024.

Budi mengatakan skenario pengaturan lalu lintas harus dipersiapkan lebih baik. Menurutnya, hal ini diperlukan agar masyarakat yang pulang kampung atau berwisata tetap aman dan mendapatkan pelayanan yang memadai.

Ia pun menyebut persiapan pelaksanaan angkutan Nataru tahun ini menjadi salah satu agenda yang dibahas pada Rakornis Perhubungan Darat Tahun 2023.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menyampaikan Rakornis Bidang Perhubungan Darat pada tahun ini bertema 'Kolaborasi Kebijakan Untuk Transportasi Darat Yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Ia menuturkan bahwa ke depannya teknologi transportasi publik juga berkembang dengan pesat. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi Kemenhub.

"Kami juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang terbaik. Karenanya, kami berharap Rakornis ini menjadi sarana memperbaharui informasi dan untuk meningkatkan kemampuan kita semua," ujarnya.