cara biar cepat dapat uang

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Harga Beras Premium di Wakatobi Sultra Dekati Rp 1 Juta per Karung******

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulawesi Tenggara (Sultra) Sitti Saleha mengatakanharga beras di Kabupaten Wakatobi Rp 800 ribu per karung kemasan 50 kilogram (kg).

Hal itu disampaikan untuk menanggapi beredarnya kabar harga beras di wilayah tersebut melonjak ke Rp 21 ribu per kg atau berkisar Rp1 juta untuk ukuran 50 kg.

"Harga beras jenis premium masih sekitar Rp 15 ribu sampai Rp 16 ribu per kilonya," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperindag Sultra Laode Muhammad Fitrah Arsyad menyebutkan harga beras jenis premium di 15 kabupaten kota berkisar Rp15.700 sampai Rp17 ribu per kg.

"(Beras) premium untuk Kota Kendari sekitar Rp15.700 sampai Rp16 ribu, kalau kabupaten lain Rp16 ribu sampai Rp17 ribu," kata Fitrah kepadaCNNIndonesia.com.

Untuk beras jenis medium, Fitrah menyebut harganya berkisar Rp13.600 sampai Rp14 ribu per kg.

"Rata-rata 15 kabupaten semua Rp13.600 sampai Rp14 ribu, ada memang beberapa kabupaten seperti Buton Tengah, Kolaka Utara semua Rp14 ribu, untuk daerah lainnya Rp13.600 sampai Rp13.800 untuk medium," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Shihuang Daluo

Otorita Buka Suara soal Janji Elon Musk Investasi di IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) buka suara soal kabar CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, yang dikabarkan bakal berinvestasi di IKN.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan sudah ada permintaan dari Starlink, satelit milik SpaceX, untuk membangun jaringan internet di ibu kota anyar Indonesia itu.

Agung mengklaim Starlink sendiri sudah menyampaikan minta investasi.

Namun, Agung belum bisa menyampaikan lebih detail terkait investasi Starlink itu. Ia meminta semua pihak untuk bersabar.

"Tapi detailnya, peran Elon Musk nanti kita tunggu tanggal mainnya," ucap Agung.

Kabar Elon Musk akan berinvestasi di IKN pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dari hasil obrolannya dengan Musk, Luhut mengklaim Bos Starlink itu berjanji memasang jaringan internet di IKN.

"Kan Starlink mau masuk, saya kira hampir selesai ya persyaratannya, dia akan ke IKN," tutur Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Ia mengatakan Musk Cs akan datang ke Indonesia setelah persyaratan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika rampung. Selang seminggu, Luhut dan jajaran akan mengeluarkan surat izin layak operasi (SILO) kepada SpaceX.

Lima hari usai SILO terbit, Luhut mengatakan Elon Musk Cs bisa datang ke Indonesia.

"Begitu dia datang, kita sudah usul datang ke IKN, katanya dia mau launching di IKN dan Puskesmas dekat IKN," jelas Luhut.

"Karena Presiden (Joko Widodo) minta, kenapa Starlink ini supaya Puskesmas-Puskesmas yang tidak terjangkau komunikasi, dengan Starlink bisa terjangkau. Sehingga pelayanan kesehatan di pedesaan itu bisa terjangkau," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan keluarga kaya

Puan Sampaikan Pantun Sindiran Soal Pemilu******

Oleh karena itu, Puan berharap praktik demokrasi di Tanah Air akan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

“DPR RI melalui alat kelengkapannya dan fungsi konstitusionalnya memastikan bahwa seluruh aparat negara harus dapat menciptakan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yang memungkinkan adanya praktik kebebasan memilih secara bebas, jujur, adil, setara, dan rahasia,” terangnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR melalui alat kelengkapan dewan akan selalu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pemilu, serta mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, syarat dan ketentuan berkampanye, KPU, hingga Bawaslu.

Dia juga mengingatkan bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 semakin dekat dan tinggal delapan hari lagi. Menurut Puan, kemeriahan para calon dalam Pemilu 2024 telah hadir menyemarakkan pesta demokrasi sejak tahap kampanye pada 28 November 2023.

“Baliho, spanduk, umbul-umbul, dan lain sebagainya terpasang di setiap tempat. Ada yang dipaku pada pohon-pohon, bergantungan pada pagar-pagar jalan, bahkan ada yang sampai pagarnya roboh,” kata Puan.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh rakyat Indonesia yang sudah memiliki hak suara untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Dukungan dari rakyat terhadap Pemilu 2024 dapat berkontribusi terhadap kemajuan negara.

“Bagi rakyat, yang terpenting dalam pemilu adalah jalan untuk menentukan hidupnya menjadi lebih sejahtera, hidup yang lebih mudah, hidup yang lebih nyaman,” ujar Puan.

Ratapan Ksatria

Curhat Bos GoTo soal Persaingan Tokopedia vs E******

Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Patrick Waluyo curhat soal persaingan Tokopedia dengan e-commercelain di Indonesia.

Patrick mengatakan kompetisi e-commerce di tanah air makin intens, khususnya dalam dua tahun terakhir. Ia mengakui Tokopedia mulai ditinggalkan para pembeli yang mementingkan harga murah.

"Di tengah upaya GoTo untuk mengejar profitabilitas dengan mengurangi subsidi dan insentif, pangsa pasar Tokopedia semakin berkurang, khususnya di kalangan pengguna yang memprioritaskan harga," curhat Patrick dalam Paparan Publik Insidental GoTo secara virtual, Rabu (28/2).

Melihat geliat e-commerce lawan yang disokong modal jumbo, Patrick menyambut baik kedatangan TikTok. Ia mengatakan ada harapan baru usai masuknya perusahaan China itu menjalankan TikTok Shop dengan menggandeng Tokopedia.

Bahkan, GoTo meyakini kemitraan dengan TikTok bisa membawa Tokopedia kembali menjadi pemain nomor satu di sektor e-commerce di Indonesia.

Saat ini, Patrick menyebut progres integrasi dan migrasi kedua aplikasi tersebut hampir rampung. Berdasarkan bahan paparannya bahkan dituliskan sudah mendekati penyelesaian alias hampir 100 persen.

"Proses integrasi dan migrasi sistem berjalan dengan baik, semua pihak berkomunikasi dengan kementerian terkait, dan sepanjang sepengetahuan kami proses ini pada hari ini sudah hampir selesai," tuturnya.

"Proses diharapkan seluruhnya rampung paling lambat dalam 1,5 bulan ke depan. Integrasi teknis ini memisahkan sistem elektronik TikTok dan Tokopedia sesuai peraturan menteri perdagangan (Permendag Nomor 31 Tahun 2023)," tandas Patrick.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Komentari Keputusan DKPP, Anies: Jangan Ada Pelanggaran Lagi******

“Jadi, ini peringatan bagi semua, jangan ada pelanggaran,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Oleh sebab itu, kata Anies, momentum ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak agar dapat mengoreksi peristiwa yang sedang terjadi dalam rangka menyongsong Pemilu 2024.

“Banyak pihak sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika,” ucap Anies.

Mengenai kemungkinan Koalisi Perubahan maupun Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) bakal mengusulkan agar Ketua KPU Hasyim Asy’ari layak dipecat seusai divonis DKPP, Anies secara eksplisit tidak menyinggung soal itu. Namun, Anies menegaskan ada pihak-pihak yang telah mencederai demokrasi.

“Kalau itu (pemecatan), kami tidak ada komentar. Tetapi, prinsipnya, kami becik ketitik, olo ketoro. Yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuak. Ini tinggal sembilan hari. Yuk ini jadi peringatan jangan ada yang melakukan pelanggaran etika supaya tidak mencederai pemilu besok,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).