data togel hk

Kamp pelatihan iblis

Buwas Sebut Tunjangan Pangan TNI******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan tunjangan pangan bagi TNI, Polri, dan ASN akan kembali diberikan dalam bentuk beras. Hal ini dilakukan demi meningkatkan penyaluran berasBulog.

"Artinya kalau kita menyerap (beras) sebanyak mungkin, kita nanti akan menyalurkan sebanyak mungkin, tidak hanya untuk operasi pasar, tapi nantinya untuk kepentingan ASN, TNI dan Polri. Jadi ini jaminan bahwa TNI, ASN, Pori, berasnya kembali disuplai oleh pemerintah melalui Bulog, ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (3/2).

Buwas mengatakan sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana tersebut. Nantinya setelah pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern (Modern Rice Milling Plant/MRMP) milik Bulog telah dibangun, maka rencana tersebut akan diatur dalam peraturan presiden (perpres).

Saat ini, tunjangan beras PNS dan anggota keluarganya masing-masing 10 kg per bulan. Tunjangan beras tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp7.242 per kg atau Rp72.420 per orang.

Hal itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan tunjangan pangan berupa uang mulai diberlakukan setelah reformasi atau tahun 2000-an. Namun, beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua disebut masih memberikan tunjangan pangan dalam bentuk beras hingga saat ini.

Sementara rencana tunjangan pangan dalam bentuk beras untuk seluruh wilayah disebut masih dalam proses pengajuan.

"Masih dalam proses pengajuan," kata Awaludin.

[Gambas:Video CNN]

patriark legendaris

Buwas Sebut Beras Impor Sudah Masuk 300 Ribu Ton******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas mengatakan beras imporyang telah masuk ke Indonesia hingga saat ini berjumlah 300 ribu ton dari target 500 ribu ton.

Sisa beras impor disebut sedang dalam perjalanan dan paling lama masuk ke Indonesia pada 15 Februari mendatang.

"Impor yang sudah masuk 300 (ribu) lebih dari 500 (ribu), sisanya ini sekarang di lautan dan pelabuhan, tunggu bongkar. Sebenarnya sudah diprioritaskan hanya karena cuaca, kalau enggak berasnya bisa rusak" ujar Buwas di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (3/2).

Buwas menjelaskan target CBP rencananya dipenuhi dengan 500 ribu beras dalam negeri dan beras impor 500 ribu ton.

Sementara itu, Bulog ditugaskan memenuhi target CBP tahun ini sebanyak 2,4 juta ton. Untuk memenuhi target itu, Buwas mengatakan pihaknya akan memenuhi dengan beras dalam negeri.

Penyerapan beras produksi dalam negeri akan dioptimalkan saat musim panen raya pada Maret mendatang.

"Kita akan mengutamakan produk dalam negeri yang oleh prediksi baik oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementan (Kementerian Pertanian) bahwasanya mulai Februari pertengahan sudah mulai ada panen di beberapa wilayah, tapi mulai panen start-nya itu yang dianggap panen raya mulainya Maret," ujar Buwas.

Bulog menargetkan saat panen raya nanti bisa menyerap gabah untuk memenuhi 70 persen target CBP tahun ini dan kemudian sisanya diharapkan dapat dipenuhi saat panen gadu.

Buwas menambahkan petani nantinya tidak lagi perlu menjual gabah kering giling (GKG) ke Bulog, tetapi cukup gabah kering panen (GKP). Nantinya, GKG diolah di infrastruktur milik Bulog dari mulai pengeringan hingga diolah menjadi beras.

"Harapan saya tentunya kita akan membuat beras sendiri dengan harga yang murah," ujar Buwas.

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Iblis Dahonglou

Respons Korban Indosurya Cs soal Omongan Jokowi: Jangan Retorika Saja******

Korban kasus asuransi danKoperasiSimpan Pinjam (KSP) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasabah asuransi yang bercerita hingga menangis karena uangnya tak bisa kembali.

Iman, salah satu korban KSP Indosurya mengatakan pernyataan Jokowi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Namun, ia meminta tindakan nyata dari pemerintah.

"Tindakan harus tegas. Jangan hanya retorika saja," kata Iman kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (7/2).

Padahal sebelumnya dua petinggi Indosurya itu ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim.

Bagi Iman, hal terpenting saat ini adalah bagaimana agar uang korban bisa kembali. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait uang mereka.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal Pesawat Susi Air yang Dibakar di Papua

Ia pun berharap permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan lepas dua petinggi Indosurya bisa membuahkan keadilan bagi korban.

"Harapan saya dengan kasus Indosurya lagi proses kasasi di MA (Mahkamah Agung), semoga MA tidak masuk angin dan korban mendapat rasa keadilan," ujar Iman.

Senada, korban asuransi Wanaartha, Tara, mengatakan keinginan nasabah agar uangnya dikembalikan memang sudah disampaikan Jokowi. Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut dari pernyataan dari kepala negara itu.

"Pertanyaan kami, apa tindak lanjutnya pernyataan tersebut? Apakah bapak presiden segera meminta Bareskrim lebih tegas atau apalah istilahnya terhadap para buron?" tanya Tara.

Ia juga mempertanyakan apakah Jokowi akan meminta Kejaksaan Agung menyerahkan dana nasabah sebesar Rp2,4 triliun yang disita karena dikaitkan dengan Jiwasraya. Lalu, apakah Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat membuat anggaran belanja khusus untuk menangani korban asuransi.

Tara juga meminta pertanggungjawaban kinerja OJK yang dinilai tidak bisa menyelesaikan kasus Wanaartha selama tiga tahun terakhir, tetapi malah mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut.

"Apakah begini cara menyelesaikan yang baik? Di mana kehadiran negara untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengapa hanya korban Jiwasraya yang diurusi," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan banyak korban kasus asuransi yang bercerita sambil menangis kepadanya agar uang nasabah bisa kembali. Keluhan itu tidak hanya dari satu tempat saja, tetapi berbagai wilayah yang ia kunjungi.

Adapun asuransi yang ia maksud adalah Jiwasraya, Asuransi Bumiputera, Wanaartha, Indosurya dan sejumlah masalah di industri jasa keuangan lainnya.

"Indosurya, Wanaartha, unit link. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat yang nangis. Rakyat itu hanya minta satu, duit saya balik, uang saya balik," katanya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2).

Jokowi mengatakan pengawasan yang benar-benar ketat diperlukan supaya kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan terjaga. Pasalnya, kalau sampai kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan runtuh, itu bisa berdampak besar.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

Jadwal Kereta Panoramic Selama Februari 2023******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAIbakal kembali mengoperasikan Kereta Panoramicpada Februari 2023 usai terakhir beroperasi pada 8 Januari lalu.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan Kereta Panoramic bakal beroperasi setiap Jumat dan Minggu selama Februari ini. Rincian tanggal operasinya; 3, 10, 17, dan 24 Februari 2023.

Kereta Panoramic itu akan dirangkaikan pada KA Argo Parahyangan (nomor KA 44) relasi Gambir - Bandung dan pada KA Argo Wilis (nomor KA 6) relasi Bandung - Surabaya Gubeng.

Selama dua hari dioperasikan yakni 3 Februari dan 5 Februari 2023, Joni mengatakan total terdapat 163 penumpang Kereta Panoramic dengan okupansi mencapai 107 persen di mana 7 persennya merupakan penumpang dinamis (penumpang turun naik di stasiun antara).

Rinciannya yaitu Kereta Panoramic Argo Parahyangan relasi Gambir - Bandung sebanyak 38 penumpang, Argo Wilis relasi Bandung - Surabaya Gubeng sebanyak 45 penumpang. Sedangkan Kereta Panoramic Argo Parahyangan relasi Bandung -Gambir sebanyak 38 penumpang, Argo Wilis relasi Surabaya Gubeng - Bandung 42 penumpang.

Joni mengatakan sebelum dioperasikan kembali pada Februari ini, KAI telah melakukan evaluasi dan perbaikan fasilitas Kereta Panoramic. Kini, Kereta Panoramic hanya memiliki 38 kursi, turun dari sebelumnya 46.

KAI menghilangkan kursi di baris 1 dan 12 untuk memberikan keleluasaan bagi pelanggan menikmati pemandangan. Selain itu, KAI juga menambahkan pantry yang elegan bagi pelanggan yang ingin menikmatisnackdan minuman gratis.

Kereta Panoramic merupakan kereta dengan spesifikasi khusus untuk menikmati panorama di sepanjang perjalanan. Dengan kereta ini, penumpang bisa melihat pemandangan alam yang indah melalui jendela kereta panoramic yang sangat besar.

[Gambas:Video CNN]

Jendela besar itu merupakan salah satu nilai tambah bepergian menggunakan Kereta Panoramic.

Saat ini, pengelolaan Kereta Panoramic dilakukan oleh anak usaha KAI yaitu KAI Wisata. Untuk masyarakat yang tertarik menikmati layanan eksklusif Kereta Panoramic, pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, Call Center 121 dan seluruh channel penjualan resmi KAI lainnya.

"KAI Group akan terus melakukan evaluasi pada layanan Kereta Panoramic agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh pelanggan. KAI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan yang telah memanfaatkan Kereta Panoramic sebagai pilihan dalam bertransportasi," tutup Joni.

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

secara bersaing

Keppres Ibu Kota RI Pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara Terbit 2024******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.

Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (6/2). Bambang mengatakan sampai Keppres dikeluarkan pihaknya akan terus menyiapkan IKN agar bisa layak huni pada tahun tersebut.

Adapun tugas Badan Otorita IKN mencakup persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menyebut sejak saat ini pihaknya akan secara bertahap menyiapkan pemindahan termasuk untuk layanan publik.

Merujuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), status ibu kota negara masih dipegang DKI Jakarta hingga presiden mengeluarkan Keppres pemindahan secara resmi.

"Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN Nusantara dengan Keputusan Presiden," bunyi pasal 39 ayat (1) UU IKN, dikutip dari salinan resmi yang telah dikonfirmasi Panitia Khusus IKN.

[Gambas:Video CNN]

Terkait pemindahan ibu kota ke IKN pada 2024, Jokowi pun optimistis upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia bisa digelar di sana pada tahun tersebut.

Jokowi mengatakan progres pembangunan IKN Nusantara telah berjalan baik. Ia meyakini pembangunan akan sesuai jadwal jika pembangunan terus berjalan baik.

"Ya kalau kerjanya seperti ini, saya kira insya Allah bisa (HUT RI 2024 di IKN), harus optimistis," kata Jokowi melalui keterangan tertulis beberapa waktu lalu.