batik77 rtp

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Batas Radius Pembelian Tiket Feri di Merak, Bakauheni hingga Gilimanuk******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewanti-wanti pemudik soal batas radius pembelian tiket online Ferizy alias kapal Feri di Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan ini merupakan kebijakan geofencing. Ia mengatakan langkah ini ditempuh demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo.

"Jarak terjauh dari (Pelabuhan) Merak 4,7 km itu batas orang bisa membeli tiket, di (Pelabuhan) Bakauheni 4,2 km, di Pelabuhan Ketapang 2,6 km, dan di (Pelabuhan) Gilimanuk 2 km," ungkapnya dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

Lihat Juga : Jadwal Lengkap One Way, Contraflow, Ganjil-Genap Mudik Lebaran 2024

Khusus di Pelabuhan Merak, Dirjen Darat Hendro mengatakan ada 66 kapal yang disiapkan untuk mengangkut para pemudik di lebaran 2024 ini. Ia mengatakan ada juga tambahan area parkir di Merak, yakni di Pelabuhan Indah Kiat, yang bisa menampung 350 kendaraan-400 kendaraan.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi memperkirakan ada total 1.341 unit kapal laut yang siap melayani penyeberangan selama mudik tahun ini. Ini terbagi ke dalam 26 unit milik PT Pelni untuk 51.296 penumpang, 107 armada perintis untuk 38.966 orang, dan 1.208 armada swasta yang siap mengangkut 151.042 penumpang.

Antoni juga mengatakan ada program mudik gratis jalur laut dari Kemenhub yang terbagi ke dalam dua tipe. Ada yang bisa mengangkut orang dan motor, tetapi ada juga tiket gratis hanya untuk penumpang.

"Tiket gratis (untuk penumpang) ini dialokasikan 49 ruas dengan jumlah penumpang 39.289 (orang). Ada PT Dharma Indah, PT Pelayaran Sakti Makmur, PT Dharma Lautan Utama, dan PT Pelni," tuturnya.

Lihat Juga : Prediksi Tiga Titik Macet Lebaran 2024: Tol Cipali, Merak dan Ketapang

Menjadi penulis di Azeroth

Respons Erick Thohir usai Diminta Prabowo Masukan soal Dirjen Pajak******

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara usai diminta calon presiden Prabowo Subianto untuk memberikan saran soal sosok yang cocok menjadi direktur jenderal (dirjen) pajak.

Ia mengaku kaget saat diminta masukan oleh pria yang juag menjabat sebagai menteri pertahanan itu. Menurut Erick, Prabowo ingin dibantu oleh orang-orang yang terbaik di bidangnya.

"Saya kaget ketika minta masukan, ya pasti gak saya saja, Pak Chatib (Chatib Basri) diminta masukan, ya mungkin kita coba lihat siapa yang terbaik" ujarnya di sela Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

"Kan beliau (Prabowo) menekankan bahwa perpajakan ini harus terus (mendorong) pertumbuhan ekonomi, di mana salah satunya ratio pajak, bisa gak sekarang 10 persen jadi 16 persen? dibandingkan menaikan pajak pribadi atau korporasi sehingga kita kalah bersaing dengan negara tetangga," ujar Erick.

Prabowo sebelumnya meminta saran ke Erick hingga Menteri Keuangan 2013-2014Chatib Basrisoal sosok yang pantas menjadidirektur jenderal pajakKementerian Keuangan.

"Pak Erick, Pak Darmawan (Direktur Utama Mandiri Darmawan Junaidi), Pak Kartika (Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo), Pak Chatib mohon berikan saran kepada saya, siapa yang kira-kira bisa dijadikan Dirjen Pajak?" ujar Prabowo dalam forum investasi yang sama.

Mulanya, Prabowo bercerita soal tax ratioIndonesia yang sekitar 10 persen. Padahal, ia meyakini rasio pajak itu masih bisa ditingkatkan.

Ketua Umum Partai Gerindra itu membandingkan dengan tax rationegara tetangga yang berada di level 16 persen, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, hingga Kamboja.

"Dari angka 10 persen (tax ratio) kalau bisa kita tingkatkan ke 16 persen seperti di Thailand, maka kenaikan 6 persen dari US.500 miliar produk domestik bruto (PDB), ini akan menjadi angka yang signifikan. Ini mencapai US miliar," ujar Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi Menunggang Naga

Klarifikasi Kemenhub soal Motor Listrik Tak Bisa Ikut Mudik Gratis******

Kementerian Perhubungan mengklarifikasi soal kabar bahwa motor listriktidak bisa mengikuti program mudik gratis Kemenhub.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menepis kabar tersebut. Ia menegaskan pihaknya tengah mengupayakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengangkutan motor listrik ke moda kereta api (KA).

"Bukannya (motor listrik) belum bisa ikut mudik gratis, tapi masih dipelajari solusi pengangkutannya dan bagaimana sistem kelistrikannya," ucap Hendro kepada CNNIndonesia.com, Minggu (3/3).

Lihat Juga : Mudik Gratis Kemenhub 2024 via Bus, Kapal dan Kereta, Cek Jadwalnya

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub mengatakan bahwa motor listrik tidak bisa mengikuti program mudik gratis. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub Arif Anwar menegaskan pihaknya sampai sekarang belum bisa melayani pemudik yang ingin membawa pulang motor listriknya.

Arif mengaku belum ada kejelasan regulasi mengenai SOP pengangkutan motor listrik. Oleh karena itu, layanan tersebut belum tersedia hingga sekarang.

"Seperti yang disampaikan bahwa regulasinya belum jelas dari rekan-rekan Ditjen Darat (Kemenhub). Kami pun juga belum mengetahui secara pasti SOP membawa motor listrik seperti apa," ucap Arif, dikutip dariAntara.

"Khawatirnya salah pengangkutan dan sebagainya karena memang rawan. Oleh karena itu, untuk tahun ini kami belum memberikan layanan untuk motor listrik," sambungnya.

Lihat Juga : Kemenhub Prediksi Minat Mudik 2024 Lebih Besar dari Tahun Lalu

DJKA menegaskan akan mempersiapkan diri untuk menyediakan layanan mudik gratis kereta api bagi para pengguna motor listrik. Pelayanan untuk motor listrik diharapkan akan tersedia ketika permintaannya sudah mencukupi.

Kemenhub menyediakan layanan mudik gratis untuk 2024, salah satunya menggunakan moda kereta api. Pendaftaran akan dibuka mulai Senin (4/3) sampai Kamis (18/4)

DJKA Kemenhub menyiapkan kuota untuk 28.196 penumpang dan 12.180 unit motor dalam program mudik gratis KA ini.

Mulailah berlatih dari dasar laut

Erick Thohir dan BPKP Teken Kerja Sama Bersih******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirdan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Senin (4/3).

Penandatangan MoU dilakukan untuk pengembangan, penerapan, serta penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern (SPI) di BUMN.

"Jadi wujud nyata komitmen kami dengan Pak Jaksa Agung akan memperbaiki terus menerus berkelanjutan perbaikan dan transformasi di BUMN. Tentu saja semua terkait dengan kasus-kasus," kata Ateh usai melakukan penandatanganan.

Menurut Ateh, BPKP selaku auditor menyambut baik komitmen ini dan siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agent of development sekaligus value creator.

"Saya berharap langkah ini dapat memicu rantai kerja sama berkelanjutan bagi upaya penguatan tata kelola korporasi negara yang baik dan bersih," lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Erick menyampaikan pihaknya maupun BPKP memiliki niatan yang sama bahwa BUMN harus benar-benar sehat. Sebab, BUMN tak hanya sebagai korporasi, namun juga sebagai pelayanan publik yang dihubungkan dengan keekonomian rakyat dan pembangunan.

"Jadi tentu konteksnya di situ. Dan Alhamdulillah, program yang sudah di-launching dengan Pak Jaksa Agung dan saya, program bersih-bersih ini berjalan dengan baik, dan tentu atas pengawalan BPKP," kata Erick.

Namun, ia menjelaskan program tersebut belum selesai karena proses transformasi masih harus dilanjutkan.

"Apalagi tantangan yang terjadi di dunia sekarang dinamikanya cukup kompleks. Ini yang kita harapkan, tentu dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi di BUMN dengan pengawalan pendampingan bisa lebih baik lagi," jelasnya.

"Tetap ujungnya apa? Korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi, itu konteksnya," tutur Erick lebih lanjut.

Penandatangan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan ini, Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya pengendalian intern untuk pencegahan korupsi di BUMN.

"Ini tadi yang disampaikan kan pembenahan. Artinya, yang telah kemarin kami lakukan dan ditemukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, kita benahi agar tidak terjadi kembali perbuatan-perbuatan itu, itu utamanya," ujar Burhanuddin dalam kesempatan yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

Peruri Jadi GovTech Indonesia, Wamen BUMN Bocorkan Tugasnya******

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memaparkan tugas utama Peruri terkait penugasan baru sebagai GovTech Indonesia.

GovTech bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standarisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan. Adapun aplikasi super layanan publik itu akan diberi nama INA Digital.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengingatkan, Peruri fokus pada dua elemen dalam kerangka kerja adaptif, yakni transformasi organisasi dan orang-orang yang terus dikembangkan secara berkelanjutan.

"INA Digital merupakan masa depan Peruri, di samping tetap menjalankan tugasnya dalam mencetak uang rupiah dan dokumen sekuriti lainnya, Peruri harus berfokus pada penyelenggaraan SPBE (Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai GovTech Indonesia," ujar Tiko melalui keterangan resmi, Selasa (13/2).

Tiko turut mengapresiasi Peruri. Menurutnya, meski bergantung pada regulasi pemerintah, Peruri mampu menjaga profitabilitasnya dengan bertransformasi dari sisi teknologi untuk menciptakan produk yang berkualitas dan berkompetisi di bisnis internasional.

INA Digital akan mengintegrasikan layanan digital pemerintahan ke dalam satu portal nasional. Dengan begitu, publik dapat mengakses beberapa layanan pemerintahan menjadi lebih efisien, cepat, dan efektif melalui adanya single sign-on berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric.

Tiko menyebut, saat ini beberapa aplikasi SPBE Prioritas yang akan diintegrasikan adalah Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan Bantuan Sosial, Layanan Administrasi Kependudukan, Layanan Transaksi Keuangan Negara, Layanan Administrasi Pemerintahan, Layanan Portal Layanan Publik, Layanan Satu Data Indonesia, dan Layanan Kepolisian.

Ilustrasi. Peruri ditunjuk sebagai pelaksana GovTech Indonesia. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)

Sementara itu, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengatakan, pada 2024 ini Peruri akan fokus untuk menyukseskan proyek SPBE. Fokus ini ditentukan demi mendukung transformasi Peruri sebagai GovTech Indonesia.

Ia mengatakan, dalam rangka menjaga kondisi perusahaan agar tetap sehat, Peruri akan tetap mengoptimalkan bisnis eksisting di bidang security printing.

"Peruri saat ini yang sudah memiliki kapabilitas di bidang security digitaljuga akan membuat produk-produk hybriddari produk konvensionalnya untuk terus memberikan nilai tambah guna menghasilkan produk yang lebih aman," kata Dwina.

Selain itu, dalam menciptakan dan mengembangkan bisnis baru di bidang digital, Peruri juga terus meningkatkan digital capability-nya di samping tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mendukung suksesnya SPBE, Peruri sedang menyiapkan pembentukan Tim GovTech Indonesia yang berasal dari talenta-talenta profesional dan berpengalaman melalui proses rekrutmen yang telah dibuka ke publik.

Jatuh ke dalam debu

Rekrutmen Bersama BUMN Kembali Dibuka Mulai Maret 2024******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI) kembali membuka Rekrutmen Bersama BUMN(RBB) pada tahun ini. Pendaftaran BUMN rencananya akan dibuka mulai Maret 2024.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rekrutmen tidak hanya dibuka untuk induk/holding BUMN, tetapi juga anak dan cucu perusahaan afiliasi BUMN. Ia berharap penerimaan yang lebih besar ini, RBB dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Lihat Juga : 250 Ribu CPNS Muda Akan Dites untuk Ditempatkan di IKN Maret Ini

Sementara itu, Ketua Umum FHCI Alexandra Askandar mengapresiasi amanah yang diberikan oleh Kementerian BUMN kepada pihaknya untuk kembali menyelenggarakan RBB 2024.

"Kami akan terus melakukan peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) atas kualitas program RBB, antara lain dengan peningkatan kehandalan sistem, evaluasi proses tahapan RBB, dengan informasi yang lebih detail dan clear yang memudahkan peserta, serta aspek transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik," ucap Alexandra.

Lihat Juga : POLITICAL SHOW PODCASTLuhut: PDIP Aneh Tak Mau Lanjutkan Program Jokowi

Para peserta dapat mengeksplorasi pilihan lowongan yang tersedia di berbagai bidang industri dan mengikuti seluruh rangkaian RBB 2024 tanpa dipungut biaya apapun.

Kementerian BUMN dan FHCI juga tidak akan segan untuk menindaklanjuti segala bentuk praktik kecurangan yang dilakukan peserta maupun pihak lainnya.