link slot bonus new member tanpa to

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

pinjol ojk bunga rendah

Penyidik jadwalkan pemeriksaan tambahan Firli Bahuri Rabu******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri, Rabu, menjadwalkan pemeriksaan tambahan terhadap Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait harta benda yang dimilikinya.

Penasihat hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, menyebut kliennya akan hadir memenuhi panggilan penyidik dengan membawa bukti-bukti.

"Ya, hadirlah, kami diundang, hadir toh, pasti hadir," kata Ian kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Ian mengatakan pihaknya akan membawa bukti-bukti untuk melengkapi keterangan tambahan yang akan disampaikan ke penyidik hari ini.

"Kanketerangan tambahan, ya, pastilah kami bawa bukti-bukti," imbuhnya.

Dia juga memastikan, Firli akan menghadiri sidang putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga digelar pada Rabu.

Baca juga: Dewas KPK sebut keppres tidak pengaruhi putusan sidang etik Firli

"Insyaallahdua-duanya hadir. Kalau setelah pemeriksaan di Bareskrim selesai, ya, kami hadir nanti, enggakada masalah," kata Ian.

Firli kembali dijadwalkan menjalani pemeriksaan tambahan di lantai 6, Ruang Dittipidkor, Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

Pemeriksaan tersebut akan menjadi yang ketiga kalinya bagi Firli sebagai tersangka, setelah dia diperiksa pada tanggal 1 dan 6 Desember 2023.

Pemeriksaan itu dijadwalkan ulang setelah pemanggilan pada Kamis (21/12), Firli tidak hadir dengan alasan ada kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan.

Selain itu, Firli beralasan meminta penundaan pemeriksaan karena saksi meringankan yang diajukan oleh pihaknya belum diperiksa.

Baca juga: Ari Dwipayana: Keppres pemberhentian Firli Bahuri tidak bisa diproses
Baca juga: Kejati DKI kembalikan berkas perkara Firli Bahuri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023

Hatiku beracun

88 slot gacor

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

pinjaman online termudah

Bey: Kesempatan Jabar maju 2024 terbuka karena tak ada kepentingan******

Bandung (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menilai kesempatan Provinsi Jawa Barat untuk maju pada tahun 2024 terbuka lebar karena sebagai pegawai negeri, dirinya mengaku tak ada kepentingan-kepentingan yang diusung.

Karena itu, dia berpesan pada para seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dengan baik dengan semakin menunjukkan integritas, komitmen, dan lebih berinovasi pada tahun 2024.

"Pesan saya satu Kepala Dinas dan para ASN bekerja dengan baik. Satu tahun 2024, peluang Jabar lebih maju, karena Gubernurnya bukan dari politik, bukan orang pilihan, jadi tidak ada utang-utangan buat siapapun," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Sabtu.

Dengan statusnya hanya sebagai Pj Gubernur Jabar dan juga merupakan bagian dari ASN, Bey mengatakan bahwa hal tersebut sebagai momentum bagi ASN, karena berbeda dengan gubernur dari hasil kontestasi pemilu yang tentunya memiliki kepentingan politik dalam menggerakkan roda pemerintahan, khususnya di Jawa Barat.

Baca juga: Bey Machmudin akan evaluasi sejumlah program Pemprov Jabar

Baca juga: Pj Gubernur Jabar minta Pemda antisipasi tumpukan sampah tahun baru

Oleh karena itu, Bey mengatakan pada 2024 merupakan waktu yang tepat untuk memulai dan menjalankan berbagai proyek yang tertunda seperti Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Terpadu Regional Legok Nangka, TPPAS Terpadu Regional Lulut Nambo, dan Kereta Ringan (Light Rail Transit/LRT).

"Jadi waktunya untuk melakukan milestone-milestone groundbreaking-groundbreaking seperti Legok Nangka, kalau mungkin LRT atau itu di tahun 2024," tuturnya.

Harapannya, ketika gubernur terpilih akan ditetapkan dari kontestasi Pilkada pada 27 November 2024 mendatang, tinggal melanjutkan dan merampungkan program yang telah ada.

"Jadi waktunya melakukan groundbreaking-groundbreaking, seperti Legok Nangka. Di 2024 agar gubernur selanjutnya tinggal menambahkan," ucapnya.*

Baca juga: Vaksin COVID-19 berbayar 2024 masih belum diputuskan secara resmi

Baca juga: Bey: Penutupan flyover tahun baru sementara hanya di Bandung

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023

Tuan kekaisaran terkuat

tafsir mimpi togel hari ini

Pengusaha dalam negeri tanamkan modal di Kota Nusantara Rp40 triliun******

Sudah ada 10 pengusaha dalam negeri yang melakukan pembangunan di kawasan Kota Nusantara, dan pasti akan terus bertambah.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Sebanyak 10 pengusaha dalam negeri menanamkan modal di Kota Nusantara, ibu kota negara masa depan Indonesia yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, dengan nilai investasi lebih kurang Rp40 triliun. Sebanyak 10 perusahaan swasta dalam negeri itu, kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono di Penajam, Jumat, telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya proyek pembangunan di kawasan Kota Nusantara. Proyek pembangunan yang dilakukan 10 perusahaan swasta dalam negeri tersebut di ibu kota negara masa depan Indonesia, antara lain pembangunan perkantoran, mal dan hotel. Nilai modal yang ditanamkan 10 pengusaha dalam negeri di ibu kota negara baru Indonesia, ujar dia, mencapai sekitar Rp40 triliun. Perusahaan swasta dalam negeri itu, yakni Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinar Mas Group, Pulau Intan, Group Djarum, Wings Group, Adaro Group, Barito Pasific, Mulia Group, dan Group Astra. "Sudah ada 10 pengusaha dalam negeri yang melakukan pembangunan di kawasan Kota Nusantara, dan pasti akan terus bertambah," ujarnya. Tercatat dalam data OIKN ada sekitar 270 investor dalam maupun luar negeri yang menyatakan minat melakukan investasi di ibu kota negara masa depan Indonesia. OIKN optimistis investasi di ibu kota negara baru Indonesia masih bisa terus bertambah, kata dia, karena semua sudah proses akhir kesepakatan menanamkan modal di Kota Nusantara. OIKN juga mencatat investasi asing atau dari luar negeri yang bakal masuk dalam proyek pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia lebih kurang Rp50 triliun. Investasi perusahaan dari luar negeri itu berbagai sektor, di antaranya perhotelan, rumah sakit, pendidikan, dan pusat perbelanjaan. Pemilik modal dari luar negeri yang bakal menanamkan modal dalam proyek pembangunan Kota Nusantara berasal dari Eropa dan Asia, demikian Agung Wicaksono tanpa menyebutkan dengan rinci perusahaan asing tersebut.Baca juga: Banggar DPR: Pendanaan IKN harus imbang antara APBN dan investasi
Baca juga: Kementerian Investasi menyiapkan 12 proyek dukung pembangunan IKN

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023

Sistem ortodoksi terkuat

info situs gacor

Banjir Aceh Utara, 4.048 jiwa mengungsi dan aktivitas ekonomi terputus******

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara, Aceh, melaporkan sebanyak 1.173 KK atau 4.048 jiwa terpaksa harus mengungsi akibat banjir yang meluas di wilayah tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Utara Asnawi dalam keterangannya disiarkan di Jakarta, Kamis, melaporkan perluasan cakupan wilayah yang terendam banjir terpantau di Kecamatan Lhoksukon dan Tanah Luas.  

"Banjir telah berdampak pada 12.826 KK atau 44.244 jiwa. Sebanyak 1.173 KK atau 4.048 jiwa terpaksa harus mengungsi di 18 titik. Dari hasil asesmen, banjir telah berdampak di 108 gampong yang berada di 13 kecamatan dengan ketinggian air bervariasi antara 10-80 sentimeter," kata dia.  

Kendati demikian ada beberapa titik di lokasi lain yang mulai berangsur surut.

Di samping itu, Asnawi juga menyebut bahwa banjir telah menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi. Hal itu dikarenakan banjir telah menyebabkan jebolnya beberapa tanggul seperti di Gampong Paya Berandang, Lhok Meurbo dan Tanjung Awe hingga mengakibatkan jalan raya terputus.

Ribuan hektare sawah dan ratusan hektare tambak juga turut terdampak banjir. Cakupan detil luasan dan kerugian akibat banjir masih dalam pendataan.

“Masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi,” ujar Asnawi.

Sebagai upaya percepatan penanganan darurat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menerbitkan Status Tanggap Darurat Banjir bernomor 360/869/2023 yang berlaku untuk 14 hari ke depan.

BPBD Kabupaten Aceh Utara bersama lintas forkopimda setempat terus mengupayakan penanganan darurat seperti membantu evakuasi masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar, melakukan kaji cepat, memantau kondisi banjir hingga terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk memberikan pelayanan terbaik selama masa tanggap darurat.

Baca juga: BPBA: Banjir tiga kecamatan di Aceh Utara mulai surut

Baca juga: BPBD: Tiga kecamatan di Aceh Utara masih terendam banjir

Baca juga: Tujuh kecamatan terendam banjir di Aceh Utara, 10.923 warga terdampak

 

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023

Sistem pemburuku yang ganas

hoye555

Kemenkes tegaskan tak ada pungli dalam rekrutmen tenaga kesehatan haji******

Jakarta (ANTARA) - Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa tidak ada pungutan atau kegiatan transaksional dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan haji (TKH) tahun 2024.

"Kepada seluruh calon petugas kesehatan haji tahun 2024 Masehi/1445 Hijriah, kami sampaikan bahwa semua proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun alias gratis," tegas Kepala Pusat Kesehatan Haji Liliek Marhaendro Susilo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Liliek mengimbau masyarakat yang akan mengikuti proses rekrutmen agar tidak mempercayai apabila ada orang, pihak tertentu atau calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam proses rekrutmen. Terlebih, jika calo itu mengharuskan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya.

Baca juga: Kemenkes butuh 2.052 petugas kesehatan haji 2024

"Apabila ada oknum yang mengatasnamakan tim rekrutmen, baik di pusat maupun daerah yang menjanjikan lulus seleksi dengan imbalan uang atau hadiah, itu tidak benar," ujarnya.

Bila masyarakat menemukan indikasi penipuan dalam proses rekrutmen, Liliek meminta agar tidak ragu untuk segera melaporkannya kepada panitia rekrutmen lewat Halo Kemkes melalui nomor 1500-567.

Kemenkes membutuhkan sebanyak 2.052 calon petugas kesehatan haji untuk bertugas melayani jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 Masehi/1445 Hijriah, dengan komposisi sebanyak 598 dokter dan 1.196 perawat untuk kelompok terbang (kloter), serta 258 petugas kesehatan haji (PPIH) untuk penempatan di Arab Saudi.

Proses pendaftaran dibuka secara daring melalui aplikasi Daftarin yang dapat diakses melalui laman web https://daftarin.kemkes.go.id/ yang berlangsung pada 18 hingga 31 Desember 2023. Sementara penetapan hasil rekrutmen dilakukan pada 26-28 Januari 2024.

Baca juga: Sekjen Kemenkes minta petugas haji tekan angka kematian jamaah

Baca juga: Calon haji diimbau Kemenkes mulai latihan fisik tiga kali sepekan

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan kuota petugas ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi bertambah dari yang awalnya hanya 2.100 orang menjadi 4.421 orang.

Kepastian tersebut disampaikan Menag setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Arab Saudi Taufiq F. Al Rabiah di Jeddah.

"Saya juga mengajukan penambahan kuota petugas haji untuk lebih memaksimalkan layanan. Semoga ini juga bisa disetujui Menhaj Saudi," ujar Menag Yaqut.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023