dominoqq online

Tuan Penyihir Serbaguna

situs judi terpercaya 2023

Pemerintah kucurkan dana Rp57 triliun untuk BOSP tahun 2024******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengucurkan dana Rp57,54 triliun untuk memberikan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) kepada 419.218 satuan pendidikan pada tahun 2024.

"Untuk 2024 ini Kemendikbudristek telah menetapkan sebanyak 419.218 satuan pendidikan penerima BOSP dengan nilai anggaran Rp57 triliun," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Praptono pada acara peluncuran penyaluran dana BOSP 2024 di Jakarta, Rabu.

Dana BOSP 2024 meliputi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak Rp52,07 triliun, dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak Rp3,9 triliun, dan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebanyak Rp1,55 triliun.

Dari dana BOS yang nilainya total Rp52,07 triliun, sebanyak Rp22,72 triliun disalurkan ke 219.684 sekolah dasar dengan 43,67 juta peserta didik, sebanyak Rp11,65 triliun disalurkan ke 41.733 sekolah menengah pertama dengan 9,82 juta murid, dan sebanyak Rp8,41 triliun berikan ke 13.949 sekolah menengah atas dengan 5,17 juta siswa.

Selain itu, ada dana BOS sebanyak Rp8,41 triliun yang dibagikan ke 14.103 sekolah menengah kejuruan dengan 5,01 juta peserta didik dan dana Rp700,38 juta yang diberikan kepada 2.298 Sekolah Luar Biasa dengan 189.398 murid.

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada 190.619 satuan pendidikan PAUD dan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan disalurkan ke 8.460 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Rp1,45 triliun) dan 455 Sanggar Kegiatan Belajar (Rp103,78 juta).

Praptono menyampaikan bahwa penyaluran dana BOSP 2024 dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dari Januari sampai Juni dan tahap kedua dari Juli sampai Oktober.

Dia mengatakan, sebanyak 402.831 satuan pendidikan yang direkomendasikan sudah bisa menerima dana BOSP tahap pertama pada Januari 2024.

Berdasarkan data dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebanyak 159.396 satuan pendidikan (40 persen) dijadwalkan menerima dana BOSP tahap pertama pada 17 Januari 2024.

Sebanyak 341.824 satuan pendidikan (85 persen) ditargetkan menerima dana BOSP tahap pertama pada 18 Januari dan sebanyak 385.174 satuan pendidikan (95 persen) ditargetkan sudah menerima bantuan dana tersebut pada 19 Januari 2024.

"Apakah ini akan terealisir? Kami sangat berkeyakinan, karena sekarang ini posisi penyaluran itu sudah ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sehingga tinggal kecepatan kerja para penyalur di KPPN ke rekening sekolah," kata Praptono.

Baca juga:
Kemendikbud percepat penyaluran BOSP 2024
Nadiem: 96 persen satuan pendidikan terima BOSP 2024 pada Januari

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Jiang Qiao Zhanyi

depo 89 slot

Wapres imbau kontestan kampanye terbuka jaga komitmen Pemilu damai******

Saya harap kita kan sudah sama-sama punya kesepakatan, punya pakta integritas, bahwa semua akan berjalan dengan damai, dengan riang gembira di dalam berkontestasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau seluruh kontestan Pemilu 2024 untuk menjaga komitmen pakta integritas dalam menjaga Pemilu 2024 berjalan damai, khususnya selama agenda kampanye terbuka yang bergulir mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024

"Saya harap kita kan sudah sama-sama punya kesepakatan, punya pakta integritas, bahwa semua akan berjalan dengan damai, dengan riang gembira di dalam berkontestasi. Karena memang ini akan mulai mengerahkan massa," kata Wapres Ma'ruf dalam kesempatan konferensi pers di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Jumat.

Ia mengimbau seluruh kontestan Pemilu 2024 untuk mematangkan strategi kampanye dengan cara menjaga kondusivitas dari pergerakan massa-nya masing-masing.

Strategi itu penting untuk mengantisipasi keributan yang dapat berujung saling mengejek, kata Ma'ruf menambahkan.

Baca juga: Wapres Ma'ruf ke Malang hadiri kuliah umum dan Halal Summit

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

"Itu bisa saja kan, dari mereka yang sedang mengadakan, dicegat oleh mereka yang lain, terjadi konflik," ujarnya.

Menurut Ma'ruf jika semua pihak mampu menjaga komitmen mengawal Pemilu damai dan ruang gembira, segala hal yang berpotensi memicu gesekan antar-massa dapat dicegah.

Selain kepada para kontestan Pemilu, Wapres Ma'ruf juga mengimbau kepada penyelenggara serta aparat keamanan yang terlibat untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar berkontribusi aktif mencegah konflik di lapangan.

"Juga dari aparat keamanan dari semua yang terlibat, jadi saya minta semua pihak yang terlibat di masalah kontestasi ini, penyelenggara, kemudian yang berkontestasi dan massa pendukung dan aparat keamanan saya kira sama-sama memberikan pengertian mengedukasi masyarakat untuk tidak terjadi konflik massa di lapangan," ujarnya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Fu Xian terlahir kembali di kota

aturan pinjaman kredivo

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1).

Debat yang diikuti para cawapres tersebut mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli di bidang transisi energi, lingkungan, agraria, hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Ke-11 panelis ini akan dikarantina mulai hari ini, Jumat (19/1), untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Berikut adalah profil singkat 11 panelis:

1. Abrar Saleng

Ia adalah seorang Guru Besar dan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Semasa menjadi dosen, dia telah menerbitkan puluhan jurnal ilmiah dan buku yang telah dikutip sebanyak 641 kali.

Dalam karya-karya ilmiahnya, Abrar banyak meneliti dan mengulas tentang perlindungan hukum bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi tambang.

Abrar juga pernah ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bergabung dalam tim reformasi hukum, yang menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

2. Arie Sujito

Dia adalah seorang Sosiolog Pedesaan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor.

Dirinya sangat aktif menyuarakan tentang pentingnya kebijakan politik dan penguatan tata kelola negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan di media sosial, dan memiliki kanal di berbagai platform yang dinamai bincang pinggiran.

Jurnal ilmiah terbarunya diterbitkan pada 10 Februari 2023 berjudul "Menyemai Kedaulatan Pangan dari Sisi Pinggiran: UU Desa dan Marwah Pertanian dalam Pembangunan Pedesaan di Indonesia".

Pada tahun 2020, Arie juga berpartisipasi dalam publikasi yang berjudul "Kerentanan, Solidaritas Sosial dan Masyarakat Tangguh" dari buku "New Normal-Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19".

3. Arif Satria

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ahli Ekologi Politik ini telah menjadi pembicara di berbagai seminar nasional maupun konferensi di tingkat internasional.

Ia menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan pada tahun 2012 di Brasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2019, dirinya juga menjadi pembicara pada forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.

Arif juga sosok yang dikenal aktif di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012, ia terpilih menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, ini juga pernah meraih penghargaan Yamamoto pada tahun 2008 di Vietnam dari Organisasi Profesi bidang Sosial Ekonomi Perikanan atau IIFET.

4. Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022-2025 ini juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia bergabung di KPA sejak tahun 2007, dan hingga saat ini menjadi bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) di Asia.

Dewi juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Institute of Social Study (ISS) Den Haag, Belanda, pada tahun 2011 di bidang transisi agraria.

Dirinya aktif menyuarakan tentang reformasi agraria yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik kepentingan juga struktural.

Menurutnya, kemiskinan struktural di Indonesia salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan di bidang agraria yang kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan cenderung bersifat kapital.

5. Fabby Tumiwa

Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Tufts, Amerika Serikat di bidang Kebijakan Energi dan Iklim.

Ia banyak menyoroti kebijakan transisi energi Indonesia dan upaya-upaya percepatan transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju energi baru terbarukan.

Fabby juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk negosiasi perubahan iklim pada tahun 2006-2017, dan pada tahun 2023 lalu ia berhasil diangkat ke grup Konsultatif Tingkat Tinggi Percepatan Transisi Energi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

6. Hariadi Kartodihardjo

Dia adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang saat ini juga dipercaya sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di bidang Kebijakan Tatakelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurnal dan publikasi ilmiahnya banyak menyoroti isu-isu lingkungan, kehutanan, dan sumber daya alam. Karya-karyanya telah dikutip sebanyak 2.515 kali sejak tahun 2015.

Beberapa penelitian unggulannya membahas tentang kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan kajian tata kelola perkebunan sawit.

7. Ridwan Yahya

Dia adalah seorang Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang tercatat pernah menerima penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama di tingkat fakultas pertanian pada tahun 2016.

Ridwan juga pernah meraih penghargaan presentasi terbaik pada gelaran Sustainable Future for Human Security Conference di Kyoto, Jepang, pada tahun 2010.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, serta sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi peneliti, salah satunya Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.

8. Rukka Sombolinggi

Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman), Rukka menggunakan identitasnya sebagai masyarakat asli Toraja saat bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (Japhama).

Ia banyak mengadvokasi perjuangan masyarakat adat yang hingga kini masih sering didiskriminasi saat terjadi kasus-kasus pengalihan fungsi tanah adat.

Kisahnya tentang pengalaman masa kecil meminta permen kepada para turis yang datang ke Tana Toraja, diangkat di situs resmi Aman. Dalam artikel tersebut, Rukka mengaku baru menyadari ada relasi ketimpangan antara orang kulit putih (turis) terhadap masyarakat adat, yang selama ini masih melanggengkan makna "eksotisme", untuk diasosiasikan pada masyarakat adat yang tak hanya berbeda, tetapi juga terasing, terpencil, primitif, miskin, dan inferior.

9. Sudharto P. Hadi

Pakar Manajemen Lingkungan yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada 2010–2015 ini sempat menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Kanada.

Saat ini, dia aktif mengajar di beberapa program baik S1, S2, maupun S3 di Undip dan berbagai universitas lainnya di bidang perencanaan atau manajemen lingkungan, etika lingkungan, dan resolusi konflik lingkungan.

Ia aktif sebagai Country Coordinator pada Sustainable Energy and Environmental Forum yang berbasis di Universitas Kyoto, Jepang, juga Peneliti untuk Legal Empowerment and Industrial Pollution di Universitas Leiden, Belanda.

Ia juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dan Pengawas di Yayasan Bina Kehidupan Lestari Semarang.

10. Sulistyowati Irianto

Dia adalah Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis yang banyak melakukan penelitian terkait isu keadilan bagi perempuan.

Ia menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, dan saat ini aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia pada 2013-2016.

Ia banyak melakukan penelitian terkait antropologi hukum di Indonesia, yang menurutnya bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan kebijakan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat adat.

11. Tubagus Furqon Sofhani

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyelesaikan studi S2 di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB pada tahun 2017.

Pada periode 2018-2020, dirinya mendapatkan mandat sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Jurnal dan penelitian ilmiahnya yang terbaru banyak membahas tentang pengaruh peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun hutan sosial hingga kota kreatif.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Tong menguasai dunia

angka jitu gali kuburan

Jaksa Agung usul pensiunan TNI dapat bantuan usai kasus ASABRI rampung******

Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyarankan personel TNI yang telah pensiun atau gugur dalam tugas bisa mendapatkan bantuan setelah penanganan perkara PT Asabri rampung. "Setelah penanganan perkara Asabri selesai agar diberikan kontribusi kepada TNI, terutama para pensiunan dan rekan-rekan TNI yang gugur dalam tugas untuk bisa mendapatkan bantuan," kata Burhanuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin. Hal ini disampaikan Burhanuddin saat menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Jakarta, Senin, dalam rangka penguatan kelembagaan, terutama dalam penegakan hukum.

Burhanuddin membuka diri untuk menjadi yang terdepan dalam melakukan pendampingan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait perkara aset-aset TNI yang dilakukan gugatan oleh masyarakat dan pengembang, termasuk kasus Asabri. Mengenai wacana bantuan itu, Burhanuddin menyebutkan institusinya siap membantu dalam memfasilitasi TNI dan Kementerian BUMN. "Kejaksaan akan siap membantu untuk memfasilitasi hal tersebut bersama dengan Kementerian BUMN," ujarnya.

Baca juga: Kejagung pelajari vonis 2 tahun 9 bulan Edward Seky terkait Asabri Dalam pertemuan dengan Panglima TNI terkait penguatan kelembagaan, terutama dalam penegakan hukum oleh kedua lembaga, Burhanuddin juga menyampaikan peran kolaborasi penyidik kejaksaan dan militer. Kejaksaan Agung telah memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) yang sudah dua tahun berdiri. Keberadaan Jampidmil menunjukkan pentingnya penanganan perkara dengan kolaborasi dan sinergi antarpenegak hukum, mulai dari penyidikan sampai tahap upaya hukum dengan proses penanganan koneksitas.

Hal itu sebagaimana perkara yang sudah berhasil ditangani secara bersama-sama, yaitu perkara pengadaan Satelit Orbit 123° Kementerian Pertahanan dan perkara TWP AD (Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat) tahun 2013 sampai 2020 yang perkaranya sedang bergulir dalam tingkat upaya hukum. "Keberhasilan pengungkapan perkara tersebut tidak lepas dari kerja sama atau kolaborasi yang baik antara kedua lembaga,” ujarnya.

Baca juga: PT ASABRI catatkan perbaikan kinerja keuangan 2022 Burhanuddin juga menyampaikan jajaran Jampidmil tidak saja ada di Kejaksaan Agung, tetapi juga di kejaksaan tinggi yang dijabat oleh asisten pidana militer (Aspidmil) dan diisi oleh unsur dari TNI. Bahkan, pada pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) tanggal 8 Januari 2024, seluruh jajaran pidana militer, baik di pusat maupun daerah, telah diberikan keanggotaan kehormatan Persaja oleh Ketua Umum Amir Yanto yang didampingi Pelindung Organisasi Persaja S.T. Burhanuddin. "Keanggotaan tersebut dinobatkan karena mereka sudah menjadi bagian dari warga Adhyaksa," ujarnya.

Baca juga: Terdakwa korupsi Asabri Benny Tjokrosaputro divonis nihil Di sisi lain, Burhanuddin juga menyampaikan hal terkait kejahatan-kejahatan yang melibatkan penyidik dari TNI, seperti kejahatan kemaritiman, pelanggaran wilayah udara, dan kejahatan-kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dirasa semakin kompleks dan modern. "Ke depannya tentu akan dilakukan pendidikan pelatihan bersama dalam rangka penguatan sumber daya manusia dan membangun mindsetserta sinergi antarpenegak hukum," ujarnya. Sementara itu, dalam kunjungan perdananya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengucapkan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari Jaksa Agung Burhanuddin beserta jajarannya. Panglima TNI menyampaikan dalam penegakan hukum, TNI tidak bisa lepas dengan kejaksaan yang memiliki kewenangan mutlak dalam penuntutan terhadap semua tindak pidana perkara, termasuk wilayah udara dan wilayah laut yang hampir 70 persen jumlahnya, termasuk juga dalam hal penanganan perkara koneksitas.

Baca juga: Hakim kembali tak setuju hukuman mati untuk terdakwa korupsi Asabri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sebuah peternakan di dunia lain

gacorbet

Kemenkes sebut skrining kesehatan cegah kasus kelelahan petugas Pemilu******

Pengisian skrining riwayat kesehatan sudah bisa diakses sejak 2 Januari 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyebutkan skrining kesehatan pada petugas Pemilu dapat mencegah kasus kelelahan yang dapat berujung pada kematian. "Upaya untuk mencegah tentunya dengan memastikan petugas Pemilu memang cakap sehat jasmani dan rohani untuk melakukan tugas tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Selain itu, Nadia menyebutkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) setempat juga dipersiapkan jika terjadi keadaan darurat atau emergency. Terkait kriteria skrining petugas Pemilu, ia menyebutkan seluruhnya diserahkan sesuai dengan fasyankes masing-masing sesuai ketentuan yang ada. Untuk itu, Nadia mengajak kepada seluruh petugas pemilu untuk melakukan skrining, dengan terlebih dahulu membaca pedoman Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.   
Terkait hal tersebut, BPJS Kesehatan telah mengajak seluruh petugas penyelenggara Pemilu 2024 untuk mengecek kesiapan kesehatan melalui fasilitas skrining riwayat kesehatan yang dapat diakses dalam jaringan (daring) secara gratis. "Pengisian skrining riwayat kesehatan sudah bisa diakses sejak 2 Januari 2024," kata Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan Agustian Fardianto (13/1). Ardi menyebutkan ketentuan skrining kesehatan berlaku bagi seluruh petugas KPU yang merupakan petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024, yang terdaftar pada sistem informasi data petugas KPU atau Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).

Skrining riwayat kesehatan bisa diakses melalui Aplikasi Mobile JKN, laman web BPJS Kesehatan, atau Chat Asisstant BPJS Kesehatan (CHIKA). Untuk diketahui, pada Pemilu 2019 yang lalu, KPU mencatat sebanyak 5.175 petugas Pemilu mengalami sakit dan 894 petugas meninggal dunia.

Baca juga: BPJS Kesehatan ajak petugas Pemilu manfaatkan skrining kesehatan

Baca juga: KPU dan Kemenkes koordinasi jaga kesehatan petugas KPPS

Baca juga: Petugas pemilu berstatus aktif JKN bisa akses skrining kesehatan

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Bunga dan Selir Iblis

ablpoker

Polisi edukasi pemotor untuk tingkatkan kesadaran aturan berlalulintas******

Jakarta (ANTARA) - Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara mengedukasi pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Yos Sudarso untuk meningkatkan kesadaran mengenai aturan dalam berlalulintas.  

“Kita turun ke jalan dengan menjalankan kegiatan mandiri kewilayahan guna mengingatkan pengendara betapa pentingnya mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Utara Kompol Edy Purwanto di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

Menurut dia, adanya kesadaran dan kepatuhan akan berdampak mengurangi angka kecelakaan serta pelanggaran. "Hal ini bertujuan untuk keselamatan kita bersama,” kata dia.

Kasat Lantas Polda Metro Jakarta Utara bersama personel turun ke jalan membagikan brosur sekaligus memberikan penyuluhan kepada pengendara yang menunggu di bawah lampu lalu lintas.

“Ada sekitar 100 brosur yang kami bagikan kepada pengendara sepeda motor dan mobil yang melintas,” kata dia.

Baca juga: Dua orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Plumpang Semper
Baca juga: Polisi selidiki remaja tewas diduga saat hadang truk di Koja

Selain itu, pihaknya membagikan 25 helm gratis kepada pengendara motor yang kedapatan tidak mengenakan helm saat berkendara. “Kami harap hal ini dapat menyadarkan mereka untuk mentaati peraturan lalu lintas,” katanya.

Mantan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya itu juga mengimbau kepada warga agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas demi Jakarta Utara yang lebih tertib dan lancar.

“Kami mengimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi tata tertib berlalulintas
sehingga terciptanya kamseltibcar,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat sepanjang 2021 ada 830 korban kecelakaan sepanjang tahun tersebut. Korban tersebut paling banyak terjadi pada sepeda motor sebanyak 573 korban.

Kemudian 146 korban kecelakaan truk, 22 orang korban kecelakaan mobil bak terbuka (pick up), 82 kecelakaan minibus dan lainnya.



 

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024