diskon shopee pengguna baru

Penguasa Surgawi Segala Alam

Sanksi Buat Pengembang Apartemen Nakal: Penjara hingga Denda Rp20 M******

Pemerintah punya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun) yang mengatur tentang pembangunan dan penjualan rumah susun aliasapartemen. Pengembang nakal bisa diancam pidana dipenjara 2 tahun hingga denda hingga Rp20 miliar.

Kasus pengembang apartemen nakal tengah marak, salah satunya apartemen Meikarta yang dikeluhkan konsumen. Pembeli tak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019.

Alih-alih menemui titik terang, 18 konsumen malah digugat Rp56 miliar oleh pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) lantaran mempertanyakan hak mereka.

Lalu, Pasal 97 mempertegas kewajiban pembangunan rusun minimal 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial. Adapun soal sanksi diatur dalam Pasal 109 UU Rusun, yakni ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun hingga denda maksimal Rp20 miliar.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar," bunyi Pasal 109 UU tersebut.

Lihat Juga : Alasan Bahlil Berani Sebut Uni Eropa Penjajah Baru RI

Namun, ada beberapa perubahan di UU Rusun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yang diterbitkan 30 Desember lalu.

Pasal 16 UU Rusun yang awalnya memuat kewajiban pengembang untuk menyediakan pembangunan rusun minimal 20 persen diubah menjadi alternatif kewajiban, yakni di ayat (4) Pasal 16 Perppu Cipta Kerja.

"Kewajiban menyediakan Rumah Susun Umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan Rumah Susun Umum," tulis ayat (4) Perppu tersebut.

Perubahan lainnya di Pasal 43 terkait kewajiban pengembang sebelum memasarkan unit properti. Kewajiban memiliki IMB diganti dengan persetujuan bangunan gedung, sebagaimana syarat berikut:

a. status kepemilikan tanah;
b. Persetujuan Bangunan Gedung;
c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
d. keterbangunan paling sedikit 20 persen; dan
e. hal yang diperjanjikan.

Mekanisme sanksi juga diatur dalam Pasal 117 Perppu Cipta Kerja. Ayat (2) Pasal 117 ayat 2 menyebut selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan status badan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Remaja yang merindukan penyakit cinta

Pengusaha Ritel Bocorkan Alasan Mal Sepi******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan ada beberapa penyebab sejumlah mal sepi di DKI Jakarta. Pertama, mal yang sepi biasanya menerapkan sistem strata.

Roy mengatakan ada dua jenis mal yakni strata dan lease. Dalam sistem strata, tenant membeli tempat di dalam mal untuk menjalankan usaha mereka, sehingga mereka bebas menentukan apakah akan membuka atau menutup usaha mereka.

Sedangkan dalam, sistem lease, tenant menyewa tempat di dalam mall dengan ketentuan yang disepakati. Jika tidak membuka tenant, mereka akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan.

"Jadi sebenarnya bukan mati mal-nya, tapi yang kesorot itu mal-mal yang tipenya strata," ujarnya di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat, Rabu (8/2).

Kedua, mal sepi karena pemiliknya terlambat melakukan perubahan strategi, padahal perilaku konsumen berubah terutama setelah era new normal. Ia mencontohkan Ratu Plaza yang sepi.

Roy mengatakan Ratu Plaza seharusnya berinovasi dan tidak hanya berfokus pada penjualan barang elektronik. Pasalnya saat ini konsumen lebih memilih membeli barang elektronik di daerah Glodok atau membelinya secara online.

Ia mengatakan Ratu Plaza seharusnya berubah menjadi mal makanan dan minuman atau leisure mal. Pasalnya konsumen saat ini cenderung makan dan minum terlebih dahulu sebelum belanja.

"Sebelum tahun 2000 orang belanja dulu baru makan minum, tapi setelah 2015 ke atas atau sekarang orang makan minum dulu baru belanja," ujarnya.

Maka dari itu, Roy mengatakan mal yang tidak menjual makanan dan minuman akan cenderung ditinggalkan pengunjung.

Sejumlah mal di DKI Jakarta sepi pengunjung usai pandemi covid-19 menghantam Indonesia sejak 2020 lalu, di antaranya Ratu Plaza, Glodok City, Mal Blok M dan Plaza Semanggi.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi: Penjaga

KPPU Medan Bakal Panggil Distributor Minyakita Bundling******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan mengaku akan segera memanggil distributor yang menjual minyak gorengkemasan rakyat (MGKR) berlabel Minyakita bundling. Mereka menjual Minyakita dengan persyaratan; toko pengecer harus membeli produk lainnya dari distributor.

Kepala Kanwil KPPU Medan Ridho Pamungkas mengungkapkan pihaknya telah memanggil distributor tersebut hari ini, namun yang bersangkut tak bisa hadir sebab berada di Jakarta.

"Hari ini kami undang distributornya namun yang bersangkutan belum bisa hadir karena posisi masih di Jakarta, jadi kami jadwalkan ulang untuk permintaan keterangannya," kata Ridho saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (10/2).

"Rencana ke depan kita akan undang beberapa distributor untuk diskusi dan pengumpulan keterangan," tegasnya.

Sebelumnya, Kabid Penegakan Hukum KPPU Kanwil I Medan T Haris Munandar mengatakan penjualan bersyarat atau tying agreement ini dalam bentuk persyaratan untuk setiap pembelian 10 pack Minyakita (isi 6 botol per pack), pedagang diwajibkan membeli 1 kotak margarin merek tertentu (isi 60 bungkus) dari distributor.

"Penjualan bersyarat Minyakita dengan margarine tersebut sudah terjadi sejak Januari sampai dengan saat ini. Sebelumnya, sales distributor yang sama juga mempersyaratkan pada pedagang untuk membeli Minyakita, harus membeli minyak goreng kemasan premium dengan sistem beli putus," ujarnya.

Penjualan bersyarat atau tying agreement merupakan salah satu jenis perjanjian tertutup, di mana pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

"Dari perspektif persaingan usaha penjualan bersyarat atau tying agreement dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hati iblis yang tak terbatas

Pembeli Meikarta Mengaku Dipaksa Beli Unit Mahal Atau Uang Hilang******

Korban Meikarta mengaku pengembang apartementersebut memaksa pembeli relokasi ke unit yang sudah dibeli ke yang lebih mahal hingga Rp670 juta.

Kalau tidak mau, mereka mengancam duit yang sudah disetorkan akan hangus. Hal itu diungkap Muhammad, salah satu korban yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

Karena masalah itu, ia, Ketua PKPKM Aep Mulyana, dan belasan korban lain pada Jumat (10/2) mengadu ke DPR RI.

"Alasannya dia (Meikarta) adalah tidak ada unit yang sama. Ikutin harga dia, hangus kalau tidak mau. Saya pertama kali beli itu harganya Rp250 juta, harga relokasi sekitar Rp430 juta. Saya sudah bayar Rp300 juta. Sebelum dipanggil relokasi saya sudah bayar sekitar Rp60 juta," sambung Muhammad.

Saat ingin melakukan pelunasan, Muhammad malah mendapatkan kabar unit relokasi pertama seharga Rp430 juta dijual oleh pengembang. Akhirnya ia dipaksa untuk relokasi kedua dengan harga unit lebih mahal lagi, mencapai Rp670 juta.

Ia sempat meminta untuk menarik uang yang sudah masuk sebesar Rp300 juta dan memulai ulang pencicilan unit baru seharga Rp670 juta tersebut. Namun, pihak Meikarta menolak atau mengancam uang Muhammad tersebut hangus.

"Saya masukkan (Rp300 juta), ternyata relokasi kedua pun unitnya gak jadi-jadi. Harganya naik jadi Rp670 juta. Gak ada lagi unit yang sama. Jadi saya dua kali relokasi," jelasnya.

Muhammad sempat menolak relokasi kedua tersebut dan meminta uangnya kembali alias refund. Namun, marketing Meikarta menegaskan bahwa ia harus menjalani relokasi kedua baru bisa mendapatkan refund.

"Saya setujui lah ambil jalan tengah, kompromi. Ternyata pas saya sudah relokasi kedua, gak bisa refund. Alhamdulillah saya ketemu teman-teman komunitas (PKPKM), saya gabung. Jadi saya memang agak beda sendiri," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Muhammad pun terus memperjuangkan haknya dengan mendatangi kantor pengembang Meikarta. Namun, ia tidak bisa bertemu langsung pimpinan atau petinggi Meikarta.

Sampai pada akhirnya Muhammad disodorkan persyaratan refundyang harus ditandatangani di atas materai, tapi Meikarta hanya bersedia mengembalikan 10 persen dari uang yang sudah masuk. Namun, ia tidak bersedia menandatangani perjanjian tersebut.

Setelah audiensi, Ketua PKPKM Aep Mulyana menegaskan apa yang dialami Muhammad adalah sebuah kezaliman Meikarta. Namun, ia masih berharap itikad baik pengembang.

"Pak Muhammad minta refundcuma dikembalikan 10 persen. Itu kalau tidak disebut zalim, ya apa? Maknanya apa? Dari uang (sekitar) Rp400 juta cuma dikembalikan Rp40 juta setelah menunggu sekian lama," jelas Aep.

Aep juga menyinggung tuntutan Rp56 miliar dari pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) kepada 18 konsumen Meikarta. Ia mengatakan konsumen hanya menuntut haknya.

"Sebetulnya tidak logis. Kami ini bukan koruptor masa dituntut Rp56 miliar dan seluruh aset kami harus disita dulu sebagai jaminan," tandasnya.

CNNIndonesia sudah mencoba menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk minta tanggapan atas pengakuan pembeli itu. Tapi hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapannya.

PT MSU juga pernah dimintai keterangan soal gugatan perdata terhadap 18 orang konsumennya dengan tuntutan senilai Rp56 miliar. Dalam sidang perdana di PN Jakarta Barat pada 24 Januari lalu, PT MSU lagi-lagi irit bicara soal polemik Meikarta.

"Maaf ya kami no commentdulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya.No comment,nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.com di lingkungan PN Jakbar kala itu.

Pacar Pria Lin

Pupuk Kaltim Pastikan Gas Bumi untuk Pabrik Urea di Papua Barat Aman******

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) memastikan pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat aman.

Hal ini menyusul penandatanganan Head of Agreement (HoA) untuk jual beli gas bumi antara PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) di Sheraton Surabaya.

GOKPL merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang energi yang memiliki potensi sumber daya gas bumi yang cukup besar.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyambut baik penandatangan HoA ini sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam mendukung pembangunan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat.

"Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya penambahan potensi produksi gas di Lapangan Asap, Merah dan Kido wilayah Kasuri Papua Barat. Gas ini diperuntukkan untuk membangun satu pabrik pupuk di Papua," kata Arifin Tasrif, Rabu (8/2).

Arifin juga berharap HoA antara Genting Oil dan Pupuk Kalimantan Timur selalu memberikan nilai tambah. "Berkontribusi kepada penerimaan negara di masa mendatang untuk kemakmuran masyarakat kita," ujar Arifin.

Sementara Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi mengatakan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya pembangunan pabrik pupuk urea di Papua Barat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah Indonesia. Yang kemudian diamanatkan kepada PKT.

"PKT tentunya siap melaksanakan tugas yang sudah diamanahkan. Kita harapkan dengan kerja sama ini, nantinya dapat dipastikan bahwa pasokan gas bumi aman guna memenuhi kebutuhan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat.

Menurut dia, pembangunan Pabrik Papua Barat ini menjadi langkah besar yang sudah ditargetkan PKT dalam fase pertumbuhan 40 tahun kedua.

"Insyaallah, pada HUT ke-50 nanti, pengantongan perdana Urea di kawasan industri ini bisa terealisasi," ujar Rahmad Pribadi.

Mengingat gas bumi merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan dalam industri petrokimia dan pupuk, kata dia, maka kerja sama antara PKT dan Genting Oil ini tentunya akan membantu memastikan stabilitas dan keberlanjutan produksi pupuk dalam negeri.

"Kami harapkan pembangunan pabrik ini akan menjadi salah satu penopang kemandirian pupuk dalam negeri dan memastikan tercapainya ketahanan pangan nasional," tambah Rahmad.

Foto: PT Pupuk Kaltim

Proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat ini nantinya akan memiliki kapasitas produksi pupuk Urea sebesar 1,15 juta ton dan 660 ribu ton untuk Amoniak.

Ini merupakan salah satu pengembangan di fase kedua pertumbuhan PKT, yang ditarget mampu terealisasi dalam lima tahun ke depan. Melalui proyek pembangunan ini juga diharapkan bisa membawa PKT menempati peringkat atas Pabrik Pupuk Urea di Asia Pasifik.

General Manager Genting Oil Kasuri Pte. Ltd., Ngakan Ketut Nurcahya Sentanu menyampaikan, kerja sama ini merupakan kerja sama yang baik untuk mendukung program pemerintah.

"Kami menyambut baik kerja sama ini, terutama dalam mendukung proyek strategis nasional di Papua. Tentunya kami berharap dari kerja sama ini nantinya bisa menjadi salah satu bagian yang menyukseskan terjadinya proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat ini," ujarnya.

"Kami berharap juga target-target yang sudah ada bisa berjalan dengan baik dan pasokan gas untuk pabrik di Papua Barat ini bisa tercukupi," katanya.

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

Luhut Restui Sandi Kerek Tiket Borobudur, Rp150 Ribu hingga Rp500 Ribu******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan merestui Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno terkait tarif baru Candi Borobudur.

Sandi mengatakan tarif baru untuk masuk kawasan Candi Borobudur akan dibagi menjadi dua. Yang sedang dikaji pemerintah untuk wisatawan dalam negeri sebesar Rp100 ribu-Rp150 ribu. Sementara itu, untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp500 ribu.

Ia mengatakan penetapan tarif bakal dirampungkan oleh PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko.

Sementara itu, Luhut mengatakan saat ini kunjungan umum ke bagian atas Candi Borobudur sedang dalam uji coba. Ia mengatakan pembatasan itu tetap akan berlaku demi melindungi bebatuannya.

"Kan kita tutup. Ini oleh menteri pariwisata sedang diuji coba tapi kita akan batasi orang masuk ke dalam karena kerusakan, degradasi batu-batuannya. TWC yang akan menghitung lagi (harga tiketnya)," kata Luhut, dikutip dari detikcom.

Jika usul tarif itu jadi diterapkan, maka naik dibandingkan yang berlaku saat ini. Pasalnya, untuk turis lokal harga yang berlaku saat ini Rp50 ribu. Sedangkan turis asing US per orang dewasa dan US per orang anak.

Di lain sisi, Sandi mengatakan wisata Candi Borobudur telah diujicobakan kepada sekitar ratusan peserta ASEAN Travel Forum (ATF) 2023 dan telah berjalan lancar.

Saat uji coba, para peserta ATF 2023 mendapatkan pengalaman untuk paket edukasi dan konservasi. Adapun paketnya meliputi sandal upanat yg sesuai dengan relief Borobudur untuk menahan degradasi dari batu batuan candi dan juga paket Informasi (pemandu wisata).

[Gambas:Video CNN]