gacor 888

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

KAI Tebar Diskon 20 Persen Buat Penumpang Disabilitas******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membagikan diskon tiket kereta api kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi sebesar 20 persen bagi penumpang disabilitas untuk keberangkatan mulai 17 September 2023 dan seterusnya.

Diskon dibagikan dalam rangka Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September 2023.

"Diskon tetap bagi pelanggan disabilitas ini sebagai kado KAI di Hari Pelanggan Nasional bagi saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resmi, Senin (4/9).

Registrasi reduksi disabilitas wajib menggunakan surat keterangan asli dari dokter rumah sakit/puskesmas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas.

Registrasi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membawa surat keterangan asli dari dokter rumah sakit/puskesmas, KTP asli, dan pas foto milik penumpang reduksi disabilitas yang akan didaftarkan.

Registrasi untuk mendapatkan potongan harga ini dilakukan hanya sekali saja. Penumpang selanjutnya dapat membeli tiket dengan tarif reduksi melalui aplikasi Access atau Loket Stasiun.

"Yang harus diperhatikan penumpang disabilitas yaitu saat proses boarding dan pemeriksaan di atas kereta api, pemegang tiket dengan tarif reduksi disabilitas wajib menunjukkan bukti KTP asli atau surat keterangan asli penyandang disabilitas," ujar Joni.

Apabila pada saat proses boarding dan atau pemeriksaan di atas kereta api, penumpang terkait tidak dapat menunjukkan KTP asli atau surat keterangan asli penyandang disabilitas, maka tiket dianggap hangus dan diturunkan pada kesempatan pertama.

"Dengan adanya pemberian tarif reduksi bagi pelanggan disabilitas ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat penyandang disabilitas yang ingin bepergian dengan kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu," pungkas Joni.

[Gambas:Video CNN]

spoiler alur cerita

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

Dewa Raja Sepuluh Arah

1,4 Juta Keluarga Rawan Stunting Akan Terima Bansos Telur dan Ayam******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemberian bantuan panganberupa telur dan daging ayam yang disalurkan mulai September 2023.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos telur dan ayam akan diberikan kepada 1,4 juta keluarga rentan stunting (KRS).

"Dananya sekitar Rp400 miliar. Sudah disetujui pak presiden," kata Arief di sela-sela acara ASEAN Investment Forum 2023 di Jakarta, Minggu (3/9).

Pemberian bansos ini diharapkan bisa menyerap daging dan telur ayam dari peternak. Pasalnya peternak selama ini langsung memotong ayam jika terjadi kelebihan stok.

"Biasanya kalau supply dan demand enggak seimbang, ayamnya di-cutting. Hari ini kita mau bilang enggak usah di-cutting, kita pakai saja, diserap untuk program pemerintah," pungkasnya.

Lihat Juga : Airlangga Sebut ASEAN Perlu Bersatu dalam Perdagangan Karbon

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan menyalurkan bansos beras kepada 21 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Program Keluarga Harapan (PKH) mulai September.

Adapun program bantuan pangan ini akan berlangsung selama tiga bulan, yakni September hingga November 2023. Di mana untuk beras, masing-masing KPM akan mendapatkan 10 kg per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

Erick Thohir: Utang BUMN Rp1.600 T, Modal Rp3.150 T******

Menteri BUMNErick Thohir mengklaim modalBUMN sekarang ini mencapai Rp3.150 triliun.

Meski demikian, ia miris karena yang dilihat banyak masyarakat tentang BUMN selama ini adalah utangnya yang tembus Rp1.600 triliun.

Ia mengatakan pengamatan masyarakat itu bisa bias dan salah.

Erick mengatakan bercermin dari posisi modal dan utang tersebut, sejatinya perusahaan pelat merah saat ini dalam kondisi sehat. Pasalnya, modal jumlahnya jauh lebih besar ketimbang utang.

"Alhamdulillah, rasio utang BUMN semakin kecil. Artinya, BUMN semakin sehat," katanya.

Meski sehat, Erick tak menampik memang ada yang tak sempurna dengan BUMN. Terutama, perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur.

Untuk saat ini, perusahaan negara di sektor infrastruktur memang belum mendapatkan keuntungan. 

"Saya tak menutup ada kekurangan apalagi kalau kita bicara infrastruktur yang pengembaliannya lama perlu waktu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

Bahlil Akui Duit Hilirisasi Nikel Cuma Masuk 30 Persen ke RI******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui devisa hasil ekspor hilirisasi nikelcuma masuk 20 persen-30 persen ke Indonesia.

"Jangan mimpi devisa hasil ekspor (DHE) industri akan kembali seutuhnya ke Indonesia, contoh hilirisasi nikel, semua kreditnya kan dari luar, teknologi dari luar," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

"Begitu ada hasil penjualan dan revenue, yang mereka lakukan pertama membayar pokok tambah bunga dari pinjaman mereka. Yang kembali ke kita paling tinggi 20 persen-30 persen, itu pun hanya untuk operasional," sambung Bahlil.

Menurutnya, pemerintah bukan tidak mau menarik cuan dari total nilai ekspor nikel dan turunannya tersebut. Namun, Bahlil menyebut industri punya keterbatasan.

"Bukan tidak kembali karena tidak mau dibawa, bukan. Itu 30 persen-40 persen bisa kembali, tetapi selebihnya dia harus bayar pokok tambah bunga, itu untuk industri. Tapi kalau untuk tambang, penuh kembali ke Indonesia," tegas Bahlil.

Ia mengatakan data yang diungkap ke publik harus jelas. Bahlil meminta masyarakat Indonesia tidak mudah terpengaruh ucapan salah satu pengamat ekonomi, meski ia tidak merinci siapa yang dimaksud.

Bahlil mencontohkan soal pengamat yang mengatakan harga nikel Indonesia hanya US plus US, tidak sampai US, sehingga membuat Indonesia rugi. Ia mempertanyakan bagaimana ekonom tersebut menghitungnya.

"Macam mana cara hitungnya? Pajak ekspor kan 10 persen-15 persen, biaya logistik pengiriman US, logistik penguatan berapa? Kalau dihitung-hitung US-US. Masa orang enggak boleh untung US-US untuk trading?" bebernya.

Dalam raker tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino meminta klarifikasi Bahlil soal ucapan pengamat ekonomi yang mengatakan hilirisasi nikel dinikmati negara asing. Ia mengaku tidak punya data dan kapasitas lebih sebagai ahli nikel, sehingga meminta Bahlil merinci.

Harris paham Presiden Jokowi sudah membantah tudingan tersebut. Akan tetapi, ia skeptis soal peningkatan nilai ekspor yang terlihat besar, terlebih karena basis angka awalnya kecil.

"Sebenarnya 'kue madu' yang menikmati itu siapa? Ini tugas Pak Bahlil memastikan bahwa madunya ada di Indonesia," tuntut Harris.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri sebelumnya menyebut China mendapat keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Persentase keuntungan China disebut mencapai 90 persen.

"Hilirisasi sekadar bijih nikel jadi nickel pig iron (NPI) jadi feronikel lalu 99 persen diekspor ke China. Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China. Dari hilirisasi itu, kita hanya dapat 10 persen, 90 persennya ke China," kata Faisal dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi di Jakarta pada Selasa (8/8) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Yaozei

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya