maxwin mahjong berapa

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

Tarif 4 Ruas Tol Segera Naik Dalam Waktu Dekat******

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol(BPJT) Danang Parikesit mengatakan dalam waktu dekat ada empat ruas tol yang mengalami kenaikan tarif.

Menurutnya, rencana kenaikan tarif empat ruas tol ini pun sudah disetujui oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Dalam waktu dekat ada empat ruas tol yang akan disesuaikan tarif tolnya," kata Danang dikutip dari detikcom, Selasa (28/2).

Sementara, untuk ruas tol lainnya masih dipertimbangkan. Pihaknya masih  menunggu izin dari Basuki untuk menaikkan  tarif.

"Untuk jalan tol yang lain sedang dalam tahap evaluasi dan penetapan waktu penyesuaian tarifnya berdasarkan Keputusan Menteri PUPR," kata Danang.

Sedangkan, untuk kepastian waktu dan besaran kenaikan tarif, ia tidak menjelaskan dengan detail. Tapi ia memastikan sebelum kenaikan akan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi.

"Nanti akan disosialisasikan oleh BUJT ketika sudah terbit Kepmen-nya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

kebangkitan orang mati

Sandiaga Bakal Terus Genjot Kriya Kabupaten Toba Demi Lapangan Kerja******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, pihaknya terus berupaya meningkatkan subsektor kriya Kabupaten Toba, Sumatra Utara. Hal itu dilakukan agar kriya atau kerajinan Kabupaten Toba juga bisa masuk nominasi UNESCO Creative Cities Network.

Demikian disampaikan Sandiaga saat menghadiri kegiatan Kelana Nusantara di Pizza Andaliman, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Minggu (26/2).

"Kelana Nusantara kita hadirkan seiring dengan F1 Powerboat untuk memastikan subsektor kriya Kabupaten Toba bisa kita tingkatkan dan siapa tahu dengan usaha kita bersama, ini bisa masuk ke dalam nominasi UNESCO Creative Cities Network," ujar Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/2).

"Target Presiden Jokowi tahun 2024 sebanyak 4,4 juta lapangan kerja baru bisa terwujud. Kami ingin UMKM sebagai pencipta 97 persen lapangan kerja kita, menciptakan produk-produk yang kreatif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus mengatakan, pemerintah ingin pelaku ekonomi kreatif terus bertumbuh ke depannya.

"Kita akan support sebanyak mungkin. Kita juga ada program, memang tidak sebanyak Kemenparekraf, namun kita ingin mencari potensi-potensi baru, ini kita dorong supaya menjadi inspirasi bagi lainnya," ungkap Sihar.

Kemenparekraf juga sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Toba yang secara konsisten berupaya mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (ABCGM).

Upaya itu salah satunya dilakukan dengan terus menghadirkan gelaran yang mampu menarik minat wisatawan mancanegara maupun dalam negeri, serta merangkul pelaku ekonomi kreatif untuk terus bangkit bersama.

Cinta setelah Masehi

Erick Thohir Ancam Pengusaha soal Minyak Goreng******

Menteri BUMNErick Thohir mengancam pengusaha soal kelangkaan dan lonjakan harga minyak gorengdi Indonesia yang tak kunjung selesai dalam waktu hampir dua tahun belakangan ini.

Ia mengatakan kalau pengusaha swasta tak segera membantu pemerintah mengatasi masalah itu, perusahaan pelat merah yang dikomandoinya bakal bergerak.

Ia pede kalau swasta tak mau membantu pemerintah, BUMN bisa mengatasi masalah minyak goreng. Kepercayaan diri didasarkan pada kapasitas BUMN dan lahan seluas 600 hektare yang dimiliki perusahaan pelat merah saat ini.

Masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng terjadi di Indonesia sejak pertengahan 2021 lalu. Pada saat itu, harga minyak goreng yang biasanya hanya di kisaran Rp14 ribu per liter tiba-tiba melesat ke atas Rp20 ribu.

Tak hanya melesat, minyak goreng saat itu juga langka di berbagai daerah. Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan banyak jurus untuk mengatasi masalah itu.

Pertama, meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana Rp14 ribu per liter di ritel dan pasar tradisional secara bertahap pada Januari-Juni 2022. Total minyak goreng yang digelontorkan 2,4 miliar liter.

Untuk menyediakan minyak goreng ini pemerintah menggelontorkan subsidi Rp7,6 triliun yang diambilkan dari dana perkebunan kelapa sawit.

Kedua, menerapkan kewajiban bagi produsen memasok minyak goreng di dalam negeri (DMO) sebesar 20 persen dari total volume ekspor mereka dengan harga domestik (DPO) mulai 27 Januari lalu. Dengan kebijakan itu harga eceran tertinggi ditetapkan;

- Minyak goreng curah Rp11.500 per liter
- Minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter
- minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter

[Gambas:Video CNN]

Harga mulai berlaku 1 Februari 2022.  Tapi, meskipun pemerintah sudah jungkir balik mengendalikan harga minyak goreng, yang terjadi malah sebaliknya; muncul masalah baru.

Untuk kebijakan satu harga Rp14 ribu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag waktu itu, Oke Nurwan menyebut kebijakan itu membuat masyarakat menyerbu minyak goreng di ritel. Akibatnya, minyak goreng jadi langka di pasaran.

Karena gagal, pemerintah kemudian mengeluarkan jurus baru; memberlakukan harga eceran tertinggi minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter jadi Rp14 ribu per liter

Supaya itu bisa berjalan, pemerintah akan memberikan subsidi lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pemerintah juga kemudian memberlakukan larangan ekspor CPO supaya harga minyak goreng bisa ditekan ke Rp14 ribu per liter.

Namun lagi-lagi kebijakan itu malah menimbulkan masalah. Karena tak berhasil, Jokowi kemudian mencopot M Lutfi dari posisinya sebagai menteri perdagangan. Sebagai pengganti Lutfi, ia menunjuk Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

Di bawah komando Zulkifli, harga minyak goreng dan kelangkaannya berhasil dijinakkan melalui Program Minyakita yang dijual Rp14 ribu per liter. Tapi itu hanya berjalan beberapa bulan saja.

Belakangan ini, Minyakita langka dan juga harganya naik. Zulkifli Hasan mengungkap ada beberapa biang kerok yang menjadi penyebab Minyakita langka dan harganya naik. Biang kerok itu adalah;

- Penurunan penyaluran minyak goreng akibat realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November menjadi 86,31 persen pada Desember 2022.
- DMO kemudian turun lagi pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen dari target pemenuhan bulanan 300 ribu ton.
- Program biodiesel B35 yang menyebabkan pasokan bahan baku minyak goreng berkurang

Dinilai sindrom kiamat

PT MSU Resmi Cabut Gugatan Rp56 M kepada Konsumen Meikarta******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta resmi mencabut gugatan perdata terhadap 18 konsumen senilai Rp56 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa (28/2).

"Intinya ini hanya pencabutan gugatan saja," kata kuasa hukum MSU yang menolak disebutkan namanya.

Ia pun enggan menjelaskan secara rinci terkait pertimbangan pencabutan gugatan tersebut.

"Karena selama ini berjalan dari sidang yang Minggu sebelumnya memang adagoodwill-goodwillyang dirancang pihak penggugat kepada kami," katanya.

Meski demikian, Rudi enggan menjelaskan lebih rinci soal kesepakatan itu. Ia hanya menekankan pihak konsumen tetap menuntut MSU untuk segera mengembalikan uang yang sudah disetorkan.

Adapun uang tersebut sekitar Rp30 miliar yang berasal dari 131 konsumen yang tergabung dalam PKPKM.

"Yang kamu tuntut adalah cash out yang telah dikeluarkan konsumen ini bisa segera direalisasikan pembayarannya," ucap Rudi.

Sebelumnya, MSU menggugat belasan pembeli apartemen Meikarta secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. PKPKM membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya sebagai pembeli, dijadikan tergugat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar.

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep beberapa waktu lalu.

Gugatan itu tak lepas dari tindakan konsumen yang melakukan demonstrasi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu. Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Pengusaha Minta Pemerintah Tak Batasi Impor Barang Mewah ke RI******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam pembatasan barang impor. Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebutkan terdapat beberapa komoditas yang tidak perlu dibatasi adalah barang mewahuntuk kelompok menengah ke atas.

Menurutnya, komoditas ini sulit untuk dibatasi sebab tidak ada pasokan pengganti dari produk domestik.

"Saya kira tidak semua (barang impor) dipukul rata, karena ada beberapa kelas produk seperti di kelas atas, kelas mewah kan memang tidak ada produknya di Indonesia, hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu di-protect," kata Alphonsus di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

"Kami dari pusat belanja, kami mengerti bahwa kami harus melindungi industri dalam negeri, (tetapi) kita harus lebih selektif untuk mem-protect(komoditas impor)," tuturnya.

Ia juga menegaskan meski neraca komoditas terbaru belum diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, sejauh ini tidak ada kendala untuk produk-produk lokal yang menjadi sasaran di pusat belanja.

"Saya kira kalau untuk produk lokal domestik tidak ada kendala, yang ada kendala di barang impor. Barang-barang impor ini kan sehubungan dengan strategi pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri," tegasnya.

Beberapa tahun terakhir pemerintah kerap menekankan penggunaan produk dalam negeri. Presiden Jokowi sempat mengaku geram karena banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya sudah diproduksi dalam negeri.

Bahkan menurutnya, Indonesia bodoh masih melakukan impor itu. Mulanya, Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri.

Tapi sayang, hal itu belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.

"Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," ujar Jokowi di Bali, Jumat (25/3/2022).

[Gambas:Video CNN]

kehidupan konseptual

Kemenhub Bersuara soal Impor KRL Bekas: Harus Segera Dilaksanakan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal polemik impor gerbong KRL bekasdari Jepang. Pengajuan impor sudah diajukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) kepada Kementerian Perdagangan, tetapi terganjal surat rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian.

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan dalam pengadaan KRL ada kebutuhan pengadaan dengan menggunakan produk dalam negeri yang dibuat PT Industri Kereta Api (INKA). Tetapi perlu solusi sementara hingga INKA mampu memenuhi permintaan KCI.

Pasalnya, masa produksi sarana kereta KRL baru oleh INKA membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun Di sisi lain, ada urgensi pengadaan melihat usia pensiun gerbong dan pertumbuhan penumpang KRL. Beberapa gerbong akan pensiun pada tahun ini dan tahun depan.

"Perlu ada solusi sementara untuk mengatasi lonjakan penumpang KRL sampai produk INKA selesai dan dapat digunakan untuk melayani," ujarnya.

"Sehingga, sarana KRL bukan baru (bekas) menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," imbuh Adita.

Jika impor KRL bekas dari Jepang itu disetujui, Kemenhub meminta KCI memastikan kelayakan komponen-komponen yang berhubungan langsung dengan keselamatan.

"Kami berharap PT KCI pun dapat memperhatikan komponen seperti bogie, roda, kelistrikan, dan pengereman agar dapat diperbaiki atau diganti dengan komponen baru," tuturnya.

Adita mengingatkan agar pengujian pertama dan penerbitan sertifikat kelayakan operasional harus melalui prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

Ia juga mengimbau agar kereta bekas itu nantinya direvitalisasi menggunakan komponen-komponen produksi dalam negeri untuk tetap mendukung industri lokal. 

[Gambas:Video CNN]

Impor KRL memicu polemik belakangan ini. Rencana impor muncul terkait upaya PT KCI memenuhi kebutuhan KRL untuk menambal armada yang pensiun pada tahun ini dan 2024 mendatang. 

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut tambalan dibutuhkan karena banyak armada KRL yang harus dipensiunkan. 

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Anak usaha PT KAI itu katanya, sedianya sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah armada yang pensiun. Pemesanan dilakukan langsung ke sesama BUMN PT Inka. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pemerintah yang ingin mengembangkan industri perkeretaapian lokal.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI di tahun 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka permasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Tapi sayang, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Kini katanya, proses izin impor masih dihambat oleh Kementerian Perindustrian. Namun tuduhan itu dibantah Kementerian Perindustrian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).