Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

seabank bisa pinjam uang

Presiden Puji Mahfud Md Menko Polhukam Paling Lama Menjabat******

Pertemuan Mahfud bersama Jokowi berlangsung tertutup. Mahfud menyampaikan keterangan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Menurut Presiden, kata Mahfud, Menkopolhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun.

Menkopolhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan.

Mahfud menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan menteri karena perkembangan politik, yang mengharuskannya fokus kepada tugas lain.

“Karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain, sehingga saya mohon berhenti,” ujar Mahfud sebagaimana dilansir Antara.

Mahfud menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden secara langsung Kamis petang di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut dia, surat yang disampaikannya berisi tiga hal.

Pertama, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai menteri pada 23 Oktober 2019 dengan penuh hormat. Sehingga secara resmi ia juga dengan penuh hormat menyatakan surat untuk mohon mengundurkan diri.

Kedua, mengenai substansi isi surat permohonan berhenti, dan ketiga, Mahfud memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik selama menjadi menteri.

Naga Terkutuk

kredit hp pakai kartu kredit

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Bawaslu DPR Jokowi Muhammadiyah Pemilu 2024 Pilpres 2024 Prabowo Subianto Share

---

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024Muhammad Diky Praditia ,  Suharsih Senin, 29 Januari 2024 - 23:25 WIB share SOLOPOS.COM - Pengendara sepeda motor melintas di depan deretan bendera parpol peserta Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Wonogiri, Rabu (13/9/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.

Nyonya mengendalikan suami imut itu

kredivo tenor 12 bulan

Polemik Bayar UKT Pakai Pinjol Danacita di ITB, Kampus Pertahankan Kerja Sama******

“Danacita juga mengacu kepada pedoman perilaku yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi yang mewadahi seluruh perusahaan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang ditunjuk oleh OJK,” kata Alfonsus dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (31/1/2024), dilansir Antara.

Alfonsus menjelaskan sebagai salah satu perusahaan fintech peer to peer lending (P2P Lending), Danacita sudah menaati aturan dengan mencantumkan seluruh biaya yang timbul dari setiap pengajuan biaya pendidikan, termasuk biaya yang timbul di depan.

Adapun biaya tersebut termasuk biaya persetujuan, biaya bulanan atau disebut juga sebagai “bunga”, biaya keterlambatan, dan lainnya, yang dapat diakses dan dilihat secara transparan oleh para mahasiswa saat pengajuan.

Menurut Alfonsus, hal itu diharapkan dapat memberdayakan pelajar untuk menerima pendanaan secara bertanggung jawab dan dapat meminimalkan risiko penipuan ataupun praktik tidak etis.

“Pada dasarnya, semangat dari layanan pendanaan pendidikan yang Danacita berikan adalah untuk tidak memberikan masalah baru kepada pelajar dan/atau wali,” ujarnya.

Bukan Pinjol

Danacita memastikan bahwa pendanaan diberikan sesuai dengan kemampuan dari penerima dana atau wali, dengan tidak menyalurkan pinjaman yang melampaui kapabilitas peminjam.

Proses analisis dan verifikasi yang mendalam untuk menilai kesanggupan mahasiswa atau wali untuk melunasi pendanaan yang diberikan selalu dikedepankan.

Untuk itu, mahasiswa atau penerima dana yang masih berusia kurang dari 21 tahun atau belum memiliki penghasilan yang cukup, wajib melakukan pengajuan di Danacita bersama orang tua atau wali.

Sejak berdiri, Danacita memastikan bahwa 100 persen pendanaan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari mahasiswa atau wali.

Hal itu, kata Alfonsus, diterapkan dengan tujuan guna menjamin bahwa dana yang disalurkan digunakan hanya untuk pembayaran kebutuhan pendidikan.

Selain itu, dalam penanganan data pribadi, Danacita telah menerapkan standard atau penilaian keamanan siber terpopuler di dunia yakni ISO 27001, yang memverifikasi kemampuan Danacita dalam memitigasi risiko dan melindungi informasi maupun data pribadi setiap pelajar.

Lebih lanjut, Alfonsus menjelaskan proses penagihan Danacita juga memastikan bahwa tim yang berkomunikasi langsung dengan pelajar telah tersertifikasi dan mendapatkan pelatihan dari asosiasi resmi yang ditunjuk OJK.

Hal ini memastikan operasional Danacita mulai dari proses pengajuan hingga proses penagihan dilakukan dengan prinsip dan etika yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ia menambahkan Danacita menerapkan program pelunasan lebih awal tanpa biaya apapun maupun penalti pelunasan.

Di beberapa institusi pendidikan yang telah bekerja sama dengan Danacita, program ini dikenal sebagai “Dana Talangan” di mana setiap pelunasan lebih awal yang dilakukan.

Bisa dilakukan tanpa menghitung biaya-biaya yang belum jatuh tempo, tanpa adanya biaya tambahan atau penalti pelunasan.

MoU Danacita dan ITB

Adapun Danacita sudah mengantongi izin dan diawasi oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.05/2021 tanggal 02 Agustus 2021. Memorandum of Understanding (MoU) antara Danacita dan ITB juga telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2023.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak menyepakati bahwa Danacita hadir sebagai salah satu solusi alternatif bagi mahasiswa ITB. MOU tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa yang belum dapat membayar langsung biaya kuliah (UKT).

Sementara, ITB menyatakan akan terus mempertahankan kerja sama kerja sama antara Danacita sebagai pilihan pembayaran UKT bagi mahasiswa.

“Tidak (akan putus kerja sama) karena memang tidak ada masalah dengan praktik yang dilakukan karena memang pasarnya,” kata Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Muhammad Abduh di Bandung, Rabu.

Abduh menambahkan pihaknya membuka peluang pada lembaga financial technology (fintech) lainnya di Indonesia untuk bekerja sama dengan ITB sebagai pilihan mahasiswa untuk membayar UKT.

“Kalau kami melihatnya begini, fintech ini adalah sebuah inovasi dan kita harus menguasai juga Indonesia, jangan sampai nanti malah fintech dari luar yang masuk ke Indonesia dan itu sangat mungkin sekali,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kerja sama yang terjalin dengan Danacita bertujuan untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT serta ITB tidak sama sekali mengambil keuntungan dari kerja sama tersebut.

“Jangan mencoba memutarbalikkan kata-kata, Danacita itu kerja sama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang memiliki masalah keuangan, tidak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB, pemasukan untuk ITB ya ketika mahasiswa itu membayar,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan ITB Anas Ma’ruf menjelaskan pada pelaksanaannya, Danacita terlebih dahulu melakukan seleksi ketat terhadap para mahasiswa yang akan melakukan peminjaman terhadap lembaga finansial tersebut.

“Dari total yang mengajukan dan lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima karena apa? Karena sistem peminjaman ini tanpa agunan, sehingga pasti Danacita akan melakukan penyaringan secara ketat,” kata Anas.

Anas memastikan dana yang dipinjam mahasiswa dari Danacita akan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari mahasiswa atau wali.

“Dana yang disetujui untuk dipinjam itu langsung ditransfer ke ITB dan tidak melalui mahasiswa. Sehingga ketika telah melakukan transfer, mahasiswa itu bisa langsung cek status akademik bahwa mahasiswa tersebut telah melunasi UKT,” katanya.

Ambisi Rhodes

cara dapat uang 100rb sehari

Arti Salam 4 Jari, Gerakan Pendukung Paslon No 1 dan 3 Melawan Prabowo******

JAKARTA — Di media sosial (medsos), khususnya Twitter atau X, gerakan salam 4 jari muncul dengan arti atau latar belakang keyakinan bahwa capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak layak dipilih.

Arti gerakan salam 4 jari ini dibuat untuk mengajak masyarakat memilih salah satu dari dua pasangan calon, yakni nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sehingga kedua angka itu ditambah menjadi 4.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid, menyambut baik Gerakan Salam 4 Jari yang belakangan muncul di media sosial X (dulu Twitter). Yenny pun merasa Gerakan Salam 4 Jari muncul secara alami. Menurutnya, kini banyak kesamaan antara kubu 01 dan 03.

“Secara alami pendukung dua paslon ini punya titik-titik kesamaan, sama-sama ingin berjuang bagi demokrasi, sama-sama gelisah dengan ada banyak sekali potensi kecurangan yang terjadi, kita tentu concern, kita khawatir kalau ada upaya-upaya intimidasi,” jelas Yenny di kawasan Stadion GBK Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (30/1/2024) via Bisnis.com.

Dia pun bingung karena kubu 02 kerap menarasikan agar Pilpres 2024 berlangsung satu putaran dengan argumen agar anggaran negara bisa dihemat.

Yenny merasa cara berpihak yang mementingkan anggaran daripada legitimasi kepemimpinan sangat salah.

Putri dari presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur ini berpendapat jika Pilpres 2024 berlangsung satu putaran tapi diduga kecurangan terjadi di mana-mana maka tidak ada legitimasi untuk presiden-wakil presiden yang terpilih.

“Lebih baik dua putaran, tapi punya legitimasi kuat di masyarakat sehingga pemimpin yang dihasilkan dari proses pemilu nantinya itu adalah pemimpin yang sah, yang benar-benar dipilih masyarakat,” ujar Yenny.

Lebih lanjut, dia memastikan komunikasi politik antara 03 dan 01 selalu terjalin karena diyakini Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

Meski demikian, menurutnya, belum ada pembicaraan formal antara tokoh-tokoh utama.

Yenny juga mengakui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendukung 03 dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung 01 punya basis ideologi yang berbeda. Namun, dia menekankan dalam politik yang dicari adalah persamaan bukan perbedaan.

Capres koalisi perubahan, Anies Baswedan menanggapi munculnya gerakan salam 4 jari tersebut. Dia mengatakan bahwa gerakan ini dapat diartikan semakin banyak masyarakat yang menginginkan perubahan kekuasaan di pemerintahan.

“Itu kan pesan bahwa kita mau perubahan. Apa yang sekarang terjadi itu, [capres-cawapres] 02 kelihatan diasosiasikan dengan keberlanjutan sementara publik inginkan perubahan,” kata Anies, di Bandung, Minggu (28/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Anies menyebut bahwa gerakan yang terjadi saat ini dengan salam 4 jari merupakan sebuah gerakan yang diinterpretasikan sebagai gerakan perubahan.

Lebih lanjut, eks Gubernur DKI Jakarta ini berharap adanya hal ini akan menambah dukungan masyarakat kepada dirinya dan cawapresnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Pilpres 2024. “Mungkin bergeraknya pelan-pelan. Dari tidak mau keberlanjutan saja, kemudian belum tahu mau ke mana, habis itu pelan-pelan ikut rombongan perubahan,” ucapnya.

Sementara, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak banyak berkomentar. Dia hanya meminta publik bersabar karena bisa saja dirinya dan Mahfud MD menang satu putaran.

“Nanti lah, nanti tunggu 14 Februari dulu. Siapa tahu kan nomor 3 (menang) satu putaran,” kata Ganjar usai menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyatdi Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024) siang.

sistem Qixia

indosaku ojk atau tidak

Mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud Md Tegaskan Tak Akan Colong Playu******

Ia menyebutkan ada tiga tugas yang menjadi catatan khususnya selama menjabat sebagai Menkopolhukam.

Tugas yang pertama, soal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyangkut kerugian negara sebesar Rp111 triliun.

Kedua, menyangkut penyelesaian pelanggaran HAM berat di mana menurut Mahfud, penyelesaian dari sudut korban masih terus berjalan sesuai dengan Instruksi Presiden. Ketiga, berkaitan dengan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun pertemuan Menko Polhukam dengan Presiden Jokowi berlangsung selama 10 menit di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud mengaku tidak ada ketegangan dan lebih banyak diisi dengan gurauan, alih-alih membahas soal substansi surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi.

Calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut mengungkapkan bahwa pembicaraan itu dilakukan dengan penuh kekeluargaan, bahkan keduanya bicara dari hati ke hati.

Presiden Jokowi pun, kata Mahfud, mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama menjabat sebagai Menko Polhukam sejak dilantik Oktober 2019.

“Pak Jokowi mengatakan terima kasih juga, terima kasih sudah membantu empat tahun dengan baik, tidak ada masalah. Beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama Menko (Polhukam) beliau. Selama dua periode beliau memimpin yang paling lama itu Pak Mahfud,” kata Mahfud sebagaimana dilansir Antara.

Menyerang! elang

slot 88 plus

Mahfud Md bakal Serahkan Surat Pengunduran Diri Langsung ke Presiden Jokowi******

JAKARTA — Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya akan melaporkan, saya sudah selesai,” kata Mahfud di Lampung, Rabu (31/1/2024), dilansir Antara.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Dalam siaran langsung yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu, Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan begitu ia mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2/2024).

“Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini,” kata Mahfud.

Dia juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan menko polhukam telah disepakati dengan capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud.

Sebelumnya, keinginan untuk mundur dari jabatan menko polhukam itu telah diutarakan Mahfud pada acara “Tabrak Prof” di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (23/1/2024).

Saat itu, Mahfud menyebut dirinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

“Menunggu timingdan dengan rasa hormat kepada Presiden, Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pengunduran dirinya itu akan dilakukan secara baik-baik, sehingga tidak ada pertentangan.

“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” kata Mahfud saat itu.