slot gacor dan terpercaya

roma777 176Jutaan kata 554192Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor dan terpercaya》

Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR******

Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 "Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pj Gubernur Jatim Adhy serukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk******

Lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi sekitar kita

Surabaya (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengimbau masyarakat untuk menggalakkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), guna mencegah penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang kini mulai merebak di puncak musim hujan.

"Masyarakat bisa lebih waspada melalui Gerakan Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik atau Jumantik, minimal satu minggu sekali," katanya melalui keterangan tertulis di Surabaya, Minggu.

Menurutnya, upaya pencegahan penyebaran DBD penting dilakukan, karena berdasarkan data situasi dari bulan Januari hingga minggu ketiga Februari 2024, jumlah kasus di Jatim telah mencapai 3.638 orang.

Adhy menjelaskan, kegiatan PSN dapat dilakukan dengan 3M Plus, yaitu menguras/membersihkan bak mandi, vas bunga, tempat minum binatang peliharaan, tatakan dispenser. Kedua, dengan menutup rapat tempat penampungan air.

"Jika tempat penampungan air tidak mungkin dikuras atau ditutup maka bisa diberikan larvasida," katanya.

Pj Gubernur Adhy menandaskan, langkah ketiga adalah menyingkirkan atau memanfaatkan serta mendaur ulang barang bekas seperti ban bekas, botol plastik, kaleng bekas.

"Kemudian yang paling penting adalah plus, yaitu menghindari gigitan nyamuk. Di antaranya bisa dengan menanam pohon pengusir nyamuk, memakai kelambu, anti nyamuk serta memberikan larvasida. Selain itu memelihara ikan pemakan jentik, memasang ovitrap/ larvitrap/mosquitotrap," katanya.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono juga  mengungkapkan upaya pemberantasan DBD tidak bisa dilakukan sendiri. Melainkan harus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Karena itu, ia juga berharap besar agar sosialisasi oleh tenaga kesehatan di berbagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) bisa lebih digaungkan.

"Bisa juga berkolaborasi dengan Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga hingga Karang Taruna untuk menggalakkan Gerakan PSN hingga ke rumah-rumah. Jaga terus kebersihan diri dan lingkungan. Lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi sekitar kita," katanya.

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat******

Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.

“Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, sikap demikian merupakan salah satu bentuk pengamalan Muhammadiyah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atau yang dikenal dengan beramar makruf nahyi munkar.

Pengamalan itu mesti dijalankan, kata dia, mengingat merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah Yogyakarta pada 2010 dan amanat Al Quran Surah Ali Imran Ayat 104 sebagaimana yang sering dibacakan dalam forum-forum Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah Sumut tegaskan LBH-AP layani seluruh masyarakat

Din Syamsuddin tidak menginginkan organisasi keagamaan yang pernah ia pimpin itu permisif dan legitimatif, meninggalkan kebenaran, dan kejujuran. Karena bila demikian maka akan berujung menjadi malapetaka besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan karena ada yang datang membawa janji materi ataupun janji posisi tinggi, lidah kita kelu, kaki kita kaku. Tapi justru inilah saatnya kemungkaran struktural dihadapi dengan amar makruf-nahyi munkaryang bersifat struktural pula,” ujarnya dalam Tabligh Akbar yang bertema “Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu” yang turut dihadiri jamaah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang.

Sari kondisi itulah, menurut Din, yang mengharuskan Muhammadiyah meluruskan kembali arah pergerakan bangsa dari kemungkaran yang bahkan berjalan secara terstruktural. Sebab di mata Muhammadiyah, kata dia, kemungkaran struktural ialah penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri, termasuk di dalamnya sejumlah tokoh Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah imbau pihak keberatan hasil pemilu ambil jalur konstitusi
Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot gacor jamin maxwin、link dewaslot99 terbaru、cara dapat uang di google

Terkait：pinjaman online tenor panjang、jitu78、zona maxwin、idtribun、toto88 rtp、cara agar bisa menghasilkan uang sendiri、jedar88、superfun99、kredit elektronik online、voucher gratis ongkir bukalapak

---

---

bab terbaru：aplikasi kredit handphone（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01