ekor angka ikut 2d jitu

Terlahir kembali sebagai istri militer

Heru Budi Pastikan Stok Daging Sapi dan Ayam Aman Jelang Lebaran******

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan stok panganberupa daging sapi, daging ayam, hingga ikan aman menjelang Lebaran 2023.

Hal itu disampaikan Heru saat meninjau kesiapan stok daging di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung Perumda Dharma Jaya di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (18/4).

Lihat Juga : Cara Menghitung Zakat Fitrah yang Wajib Dibayar Muslim Jelang Lebaran

Dalam kunjungan tersebut, Heru menyambangi sejumlah titik, mulai dari kandang hingga bagian pemotongan hewan.

[Gambas:Video CNN]

Heru kembali menegaskan stok yang telah disiapkan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta dalam rangka kesiapan menyambut hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, mengatakan telah tersedia stok daging sapi, ayam, dan ikan. Selain itu, Raditya juga menjamin tidak akan ada kenaikan harga.

"Stoknya untuk daging sapi ada 500 ton, untuk daging ayam kurang lebih sama 500 ton, dan untuk ikan 350 ton," kata Raditya.

"Kalau daging yang didistribusikan oleh Dharma Jaya, insyaallah saya jamin tidak ada kenaikan," lanjutnya.

Lihat Juga : Pedagang Sebut Harga Pangan Mulai Naik Jelang Lebaran

perjalanan penyihir

Bantah Tudingan Andre, Dirut Sebut 20 Persen Karyawan Sarinah Berhijab******

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah isu soal larangan berhijab bagi karyawan pusat perbelanjaan tersebut. Ia mengatakan hingga saat ini setidaknya 20 persen karyawan Sarinah yang memakai hijab.

Isu larangan berhijab bagi karyawan Sarinah berembus dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengaku mendapat aduan dari para karyawan BUMN tersebut.

Andre lantas menyampaikan aduan karyawan Sarinah tersebut kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Ia lantas meminta tidak ada diskriminasi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Jadi sekali lagi untuk karyawan maupun manajemen di Sarinah tidak ada policyuntuk melarang ketentuan untuk menggunakan hijab. Jadi memang karyawan atau manajemen diberikan kebebasan mempunyai kepercayaan masing-masing menerapkan atribut keagamaan masing-masing," jelas Fetty di Sarinah, Senin (17/4).

"Saat ini (kami) terus mengklarifikasikan fakta yang ada di lapangan dan policyyang berlaku di Sarinah jadi masih dalam tahap itu.

Sebab itu, berubah-ubah (angkanya) setiap kali tergantung mereka kapan memakai kerudung. Artinya kalau sekarang kurang lebih 20 persen (pakai hijab)," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Fetty juga menyinggung soal rencana penambahan tenant di Sarinah. Ia mengatakan saat ini ada 2 hingga 3 tenant besar yang berencana masuk ke dalam pusat perbelanjaan tersebut.

"Ini ada 2-3 tenant besar yang sedang fitting out dan sudah deal dan akan buka restoran di kuartal III 2023 . Kami harap dengan tambahan kafe dan restoran terus berikan banyak pilihan bagi masyarakat dan Sarinah jadi pilihan untuk shopping dan kuliner," katanya.

Ke depan, Fetty mengatakan pihaknya juga menyiapkan banyak program dan strategi lainnya. Tidak hanya fokus pada ritel, ia juga berencana mengembangkan di sektor properti dan bisnis digital.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Tertinggi

Erick Thohir Masih Buka Peluang Impor Darurat KRL Bekas dari Jepang******

Menteri BUMN Erick Thohir masih membuka peluang impor darurat Kereta Rel Listrik (KRL) bekas Jepang. Asalkan, harga yang ditawarkan cocok.

"Terbuka (impor darurat KRL). Asal harganya baik," ujar Erick di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (19/4).

Erick memahami kapasitas KRL di Indonesia masih belum memadai. Namun, ia tidak ingin penambahan kapasitas dilakukan dengan harga mahal.

Saat ini, pemerintah terus mengkaji opsi terbaik untuk menjadi solusi penambahan kapasitas di tengah peningkatan jumlah penumpang KRL.

"Kemarin kan sudah dibicarakan, tentu sekarang peningkatan di kereta ini cukup tinggi. Solusinya apa? apakah impor atau buat sendiri? Nah ini yang lagi dihitung kembali," tuturnya.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama,impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua,Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Ketiga,impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.

"Dari BPKP menemukan seperti itu," kata Seto pada Kamis (6/4) lalu.

Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasilnya, pemerintah meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan iblis

Mudik Lebaran, Gubernur Edy Sebut Perputaran Uang Sumut Bisa Rp120 M******

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengungkapkan perputaran uang di wilayahnya bisa mencapai Rp120 miliar selama periode Lebaran 2023.

Proyeksi itu berdasar pada asumsi 4,4 juta orang akan mudik ke Sumut pada musim libur Idulfitri 1444 H.

"Ini bisa sampai Rp120 miliar saat Lebaran, mudah-mudahan yang pulang ke Sumut ini banyak-banyak belanja di Sumut" ujar Edy seperti dikutip dariAntara, Sabtu (22/4).

"Arus mudik pada tahun ini berpotensi mengalami peningkatan, oleh karena itu penanganannya harus dapat dilakukan lebih baik lagi," katanya.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara (Disbudpar Sumut) memprediksi obyek wisata alam akan meningkat saat libur Lebaran 2023.

"Untuk yang ramai, salah satunya dipastikan Danau Toba," kata Kepala Disbudpar Sumut Zumri Sulthony.

Selain Danau Toba, daerah pariwisata lain yang diperkirakan akan diramaikan pengunjung adalah Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi dan yang lainnya.

"Di Karo terdapat objek wisata seperti Berastagi, Bukit Gundaling, Air Terjun Sipiso Piso, dan lain-lain. Sementara di Kabupaten Dairi ada tempat layaknya Desa Silalahi I," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Angin datang dari hati

PUPR Pastikan Jalur Pantura Jateng Tanpa Lubang Saat Mudik Lebaran******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan jalur pantura di Jawa Tengah sudah tak ada lubang sehingga aman dilewati untuk arusmudik Lebaran.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jateng-DIY Kementerian PUPR Wida Nurfaida menyebut bila penutupan semua lubang jalan di sepanjang jalur pantura Jawa Tengah telah diselesaikan sejak Minggu (16/4) kemarin.

"Prioritas kita di titik-titik black spot, yang berlubang-lubang, bergelombang dan sering jadi penyebab kecelakaan. Mulai hari ini sudah kita pastikan jalan di sepanjang pantura Jateng tanpa lubang", ungkap Wida saat meninjau jalur Pantura di kawasan Gringsing, Batang, Senin (17/4).

Direktur Lalu-Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan bila jalur pantura masih dijadikan jalur mudik mereka yang menggunakan sepeda motor. Untuk itu, pemudik dengan sepeda motor diwajibkan untuk selalu menjaga keselamatan dirinya.

"Kita cek tadi sudah ditambal. Titik-titik lokasi lubang yang kita tunjukkan juga sudah ditutup. Ini penting karena jalur pantura masih digunakan pemudik sepeda motor," ujar Agus.

[Gambas:Video CNN]

pacar sekretarisku

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.