zodiak 77 slot

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

IHSG Akhiri Pekan di Atas 7.000 Berkat Sektor Infrastruktur******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.016 pada Jumat (22/9). Indeks saham naik 25,37 poin atau plus 0,36 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,32 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,84 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 294 saham menguat, 209 terkoreksi, dan 249 lainnya stagnan. Terpantau delapan dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor infrastruktur yang naik 1,49 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia dominan lesu. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,52 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong meroket 2,28 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan merosot 0,27 persen.

Sedangkan bursa saham Eropa semuanya melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,40 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,64 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,25 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika kompak ditutup merah. Indeks S&P 500 layu 1,64 persen, indeks NYSE turun 1,63 persen, dan indeks NASDAQ Composite jatuh 1,82 persen.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Antam Klaim Keuangan Solid Meski Kalah Gugatan 1,1 ton Emas Batangan******

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengklaim keuangan tetap solid meski wajib membayar 1,1 ton emas atau lebih dari Rp1,1 triliun kepada pengusaha asal Surabaya Budi Said.

Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie mengungkapkan kewajiban itu tak berdampak material bagi laporan keuangan konsolidasian perseroan. Pasalnya, perseroan telah melakukan pencatatan provisi pada laporan keuangan sebelum gugatan tersebut sesuai dengan PSAK 57. Keuangan perseroan juga mampu mengganti 1,1 ton emas tersebut.

"Antam memiliki posisi keuangan yang solid yang tercermin pada posisi saldo kas dan setara kas pada akhir periode enam bulan pertama tahun 2023," ujar Syarif dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu (23/9).

Perusahaan, sambung Syarif, menghormati putusan hukum tersebut. Namun, pihaknya menunggu untuk menerima salinan resmi atas putusan terkait untuk untuk dipelajari lebih lanjut.

Sebagai bagian dari komitmen penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perseroan memastikan pengelolaan dan pencatatan keuangan dilaksanakan secara prudent, akuntabel, dan transparan dengan memerhatikan pemenuhan terhadap kaidah-kaidah standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Syarif mengungkapkan putusan tersebut tidak berpengaruh terhadap kegiatan operasional, hukum dan kelangsungan usaha perseroan. Dalam hal ini, seluruh proses bisnis berjalan normal dengan senantiasa memperhatikan tata kelola yang baik dan memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan.

"Perseroan tetap optimis terhadap keberlanjutan operasional komoditas inti perseroan (emas, nikel dan bauksit) untuk mencapai target produksi dan penjualan di tahun 2023, serta proyek strategis perseroan," terang Syarif.

Perselisihan Antam dengan Budi Said bermula ketika crazy rich itu membeli emas sebanyak 7 ton dari Antam pada 2018. Namun,Budi baru menerima 5.935 kg.

Karena merasa dirugikan, ia pun menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya.

Budi menggugat Antam ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020, dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby.

Awalnya, Budi menang di PN Surabaya. Namun, ia kalah di tingkat banding. Tak ingin menyerah, ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan kasasi tersebut akhirnya dikabulkan.

Antam pun kembali melawan dengan mengajukan PK. Namun, MA menolak permintaan itu. Atas putusan tersebut, Antam wajib membayar 1,1 ton emas atau lebih dari Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Menanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan, usai dianggap merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. 

Keputusan itu diambil usai banyak barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Alasan lainnya, jika social commerce dan e-commerce disatukan, maka hal itu akan sangat menguntungkan pihak platform. Sebab, platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan itu nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Rencananya, revisi beleid itu akan disahkan hari ini, Selasa (26/9).

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kaya Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/9).

Zulhas menyebut dalam revisi aturan itu, social commerce hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

Selain itu, pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

Lantas, efektifkah aturan ini?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan meski larangan tersebut bertujuan untuk melindungi UMKM, namun akan berpotensi tidak efektif karena melawan arus perkembangan teknologi.

Menurutnya, perkembangan teknologi tidak bisa dilawan sehingga yang harus dilakukan adalah meregulasinya.

Regulasi yang diterapkan untuk social commerce maupun e-commerce bisa berupa memastikan kepatuhan pajak, pembatasan produk impor, kewajiban sertifikasi halal, dan lain-lain.

"Dengan regulasi, kita akan membuat persaingan yang sehat, menjaga level of playing field yang setara antara social commerce dengan platform social media dan platform e-commerce," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Ia menambahkan social commerce memiliki keunggulan dengan algoritmanya yang akan menuntun konsumen terdorong untuk membeli produk tertentu. Social commerce juga memberikan pengalaman berbelanja yang berpotensi membuat konsumen melakukan impulsive buying.

Kondisi tersebut, akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengedukasi konsumen sekaligus menjadi dorongan bagi e-commerce untuk terus berinovasi.

"Ini menjadi dorongan bagi e-commerce tradisional agar mereka memperbaiki model bisnisnya agar bisa bersaing dengan social commerce," kata Yusuf.

Konsultan Bisnis DK Consulting Djoko Kurniawan menambahkan pemerintah sebenarnya bisa saja membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.412 per dolar AS).

Skema pengawasan dipertanyakan

Perhatikan saya

Serikat Pekerja Sebut Smartfren PHK 100 Karyawan Secara Sepihak******

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja (DPP ASPEK) Indonesia mengungkapkan PT Smartfren Telecom Tbk telah memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan massal kepada karyawan.

DPP ASPEK Indonesia merupakan induk organisasi dari Serikat Karyawan Smartfren.

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan sedikitnya 100 karyawan telah di-PHK secara sepihak sampai dengan Agustus 2023. Hal itu diketahui berdasarkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi dari Serikat Karyawan Smartfren.

Baik secara proses maupun terkait dengan hak-hak normatif yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

"Ironisnya para karyawan yang di-PHK, tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi yang hanya diperhitungkan dari gaji pokok saja dan tidak memperhitungkan tunjangan lain yang bersifat tetap," kata Mirah melalui keterangan resmi, Senin (25/9).

Ia menuturkan beberapa anggota Serikat Karyawan Smartfren yang terdampak, telah menolak untuk di-PHK dan telah memberikan kuasa kepada DPP ASPEK Indonesia untuk diadvokasi. Advokasi ini baik terkait PHK maupun hak-hak normatif lainnya.

Lihat Juga : Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia?

DPP ASPEK Indonesia sendiri telah mengirim surat permohonan pertemuan kepada Direktur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) PT Smartfren Telecom Tbk.

Namun sampai saat ini, tidak ada tanggapan dari pihak manajemen PT Smartfren Telecom Tbk.

Di sisi lain, Mirah juga mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk turun tangan memanggil Direksi PT Smartfren Telecom Tbk.

"Agar manajemen PT Smartfren Telecom Tbk tidak melakukan PHK sepihak dan massal yang sewenang-wenang," ucap Mirah.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Chief Marketing Officer Smartfren Sukaca Purwokardjono untuk mengonfirmasi lebih lanjut isu PHK tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

salib suci

BP Batam Pastikan 28 September Bukan Batas Akhir Pengosongan Rempang******

Kepala Badan Pengusahaan (BP)BatamMuhammad Rudi memastikan 28 September 2023 bukan batas akhir pengosongan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau untuk proyek strategis nasional(PSN) Rempang Eco City.

"Tenggat waktu 28 September 2023 mendatang bukan batas akhir. Kami berharap, proses pergeseran warga terselesaikan dengan baik dan lebih cepat," ungkap Rudi dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Minggu (24/9).

Rudi memastikan pihaknya akan terus memaksimalkan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City. Ia menyebut tim pendataan masih akan bekerja maksimal untuk menyampaikan sosialisasi terkait hak-hak masyarakat dalam pembangunan kawasan.

"Saya ingin tim mengutamakan pendekatan humanis. Saya tak mau ada paksaan terhadap warga saya di Rempang," tambah dia.

Ia mengklaim berdasarkan data, sudah ada lebih dari 200 kartu keluarga (KK) yang sepakat untuk direlokasi ke hunian sementara. Sedangkan lebih dari 400 KK telah melakukan konsultasi kepada tim satuan tugas Rempang Eco City yang berada di tiga posko berbeda.

Rempang akan dijadikan kawasan Eco City. Ada 17.600 hektare lahan yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan itu. Dari jumlah itu, 10.028 hektare di antaranya adalah hutan lindung dan 7.572 hektare lainnya akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk pabrik Xinyi Group.

Namun belakangan ini pengembangan kawasan Rempang Eco City memanas akibat warga menolak direlokasi. Di tengah masalah itu, Rudi beberapa waktu lalu mengatakan relokasi harus diselesaikan pada 28 September. 

Rudi menyebut itu merupakan titah pemerintah pusat.

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Menanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan, usai dianggap merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. 

Keputusan itu diambil usai banyak barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Alasan lainnya, jika social commerce dan e-commerce disatukan, maka hal itu akan sangat menguntungkan pihak platform. Sebab, platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan itu nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Rencananya, revisi beleid itu akan disahkan hari ini, Selasa (26/9).

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kaya Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/9).

Zulhas menyebut dalam revisi aturan itu, social commerce hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

Selain itu, pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

Lantas, efektifkah aturan ini?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan meski larangan tersebut bertujuan untuk melindungi UMKM, namun akan berpotensi tidak efektif karena melawan arus perkembangan teknologi.

Menurutnya, perkembangan teknologi tidak bisa dilawan sehingga yang harus dilakukan adalah meregulasinya.

Regulasi yang diterapkan untuk social commerce maupun e-commerce bisa berupa memastikan kepatuhan pajak, pembatasan produk impor, kewajiban sertifikasi halal, dan lain-lain.

"Dengan regulasi, kita akan membuat persaingan yang sehat, menjaga level of playing field yang setara antara social commerce dengan platform social media dan platform e-commerce," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Ia menambahkan social commerce memiliki keunggulan dengan algoritmanya yang akan menuntun konsumen terdorong untuk membeli produk tertentu. Social commerce juga memberikan pengalaman berbelanja yang berpotensi membuat konsumen melakukan impulsive buying.

Kondisi tersebut, akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengedukasi konsumen sekaligus menjadi dorongan bagi e-commerce untuk terus berinovasi.

"Ini menjadi dorongan bagi e-commerce tradisional agar mereka memperbaiki model bisnisnya agar bisa bersaing dengan social commerce," kata Yusuf.

Konsultan Bisnis DK Consulting Djoko Kurniawan menambahkan pemerintah sebenarnya bisa saja membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.412 per dolar AS).

Skema pengawasan dipertanyakan