pinjaman online yang selalu di acc

Paranormal Azeroth

GoTo PHK 1.300 Karyawan******

PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 12 persen atau sebanyak 1.300 orang karyawannya.

"Perseroan harus mengambil keputusan yang sulit untuk melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak kepada 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap grup GoTo," tulis keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (18/11).

Tercatat, per 30 Juni 2022, GoTo memiliki 9.630 orang karyawan atau meningkat dari posisi 31 Desember 2021 sebanyak 9.044 orang.

Dalam keterangan resmi terpisah, GoTo menyatakan karyawan yang terdampak PHK akan mendapatkan paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di tiap negara di mana GoTo beroperasi.

Lebih lanjut, GoTo juga memberikan sejumlah dukungan finansial, antara lain berupa tambahan satu bulan gaji, serta kompensasi pengganti periode pemberitahuan (notice in-lieu).

"Keputusan sulit ini tidak dapat dihindari supaya Perusahaan lebih agiledan mampu menjaga tingkat pertumbuhan sehingga terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang," tulis perusahaan.

Karyawan yang terdampak akan menerima pemberitahuan hari ini. Perusahaan berkomitmen untuk memberi dukungan yang komprehensif selama masa transisi karena mereka telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan.

Tidak hanya itu, GoTo juga memberikan dukungan pencarian kerja serta layanan konseling.

Karyawan terdampak berhak memiliki laptop yang saat ini mereka gunakan, mengakses berbagai program pelatihan, serta dapat bergabung ke direktori alumni GoTo, di mana perusahaan dapat memberikan rekomendasi kepada berbagai perusahaan dalam jaringan rekanan bisnis Grup GoTo.

"Selanjutnya, fasilitas konseling karir, keuangan, dan psikologi akan tersedia sampai akhir bulan Mei 2023," tulis perusahaan tersebut.

Lebih lanjut, perusahaan juga memastikan keputusan berat itu tidak mempengaruhi layanan kepada konsumen serta komitmen terhadap mitra pengemudi dan pedagang.

[Gambas:Video CNN]

menjadi penulis penyihir

Erick Thohir: Stok Pupuk Subsidi NPK dan Urea 720 Ribu Ton******

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pasokan pupuk bersubsidi milik PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk mencapai 720 ribu ton per 15 November 2022, yang mencakup pupuk urea dan NPK.

"Stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 720.552 ton dengan rincian pupuk urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton," kata Erick lewat keterangan tertulisnya, Rabu (16/11).

Erick mengatakan pupuk tersebut akan didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Saat ini Pupuk Indonesia memiliki 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, dan jaringan 1.100 lebih distributor, serta 28 ribu lebih kios resmi.

"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi," ucap Erick.

Lebih jauh, ia juga mengatakan penyediaan pupuk non-subsidi juga semakin luas di kios-kios jaringan Pupuk Indonesia. Beberapa yang telah beroperasi ada di provinsi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

"Program pupuk non subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga," papar Erick.

Hal ini ia ungkapkan untuk merespons pidato Presiden Joko Widodo yang meminta penguatan pada industri pupuk. Pasalnya, pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan.

"Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar masalah pupuk tak disepelekan. Hal ini mengingat 48 negara berkembang akan menghadapi kondisi serius di tengah ancaman krisis pangan.

"Masalah pupuk jangan disepelekan jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk tercukupi dan harga yang terjangkau maka 2023 akan jadi tahun yang lebih suram," ujar Jokowi saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11).

[Gambas:Video CNN]

Bajak Laut Dewa Super Druid

58.572 Buruh Tekstil Sudah Terkena PHK per November 2022******

Buruh industri tekstil dan produk tekstil(TPT) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 58.572 orang per November 2022.

Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga menjawab isu soal relokasi pabrik yang berkembang dan menjadi salah paham di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa tidak ada relokasi pabrik TPT pada tahun

"Tidak ada relokasi di 2022, belum ada. Apindo ini luas, tapi yang jelas di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nggak ada (relokasi). TPT tidak ada relokasi," tegas Anne.

Terlepas dari isu PHK dan relokasi pabrik, Anne mengaku kesal dengan polemik data yang terjadi. Ia menganggap seharusnya pemerintah yang turun langsung mendata, bukan asosiasi pengusaha.

Menurutnya, asosiasi pengusaha tidak bisa memaksa anggotanya untuk mengisi survei terkait PHK. Beda dengan pemerintah yang bisa mewajibkan pengusaha untuk mengisi data tersebut.

"Daripada berantem soal data, kenapa gak pemerintah yang minta ke seluruh pengusaha? Kayak PeduliLindungi itu kan pemerintah. Kok bisa jadi kita yang diserang? Pemerintah kan dibayar dari pajak kita, masa sekarang pengusaha yang harus kasih data?" keluhnya.

Anne menyarankan pemerintah untuk mewajibkan pengusaha mengirim data terkait PHK secara periodik, bahkan setiap hari.

Ia menjelaskan industri selalu memberikan informasi ke pemerintah melalui PeduliLindungi ketika ada yang terinfeksi covid-19, terdampak pandemi, hingga masuk Rumah Sakit (RS). Ia berharap pendataan PHK juga bisa dilakukan serupa.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Sihir

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Pitcher Diamond Ace Kembali

TransJakarta Refund Rp11,64 Juta Saldo Konsumen yang Terpotong Dobel******

Direktur Utama PT JakLingko Indonesia M Kamaluddin mengatakan pihaknya sudah melakukan refundsebesar Rp11,64 juta kepada pengguna yang saldonya terpotong dobel (double deduct) dari total 1338 keluhan pengguna. 

Kamaluddin menyebut, data per 4 Oktober atau awal implementasi sampai dengan Selasa (15/11), sudah ada total keluhan dari 1338 pengguna layanan Transjakarta yang diterima JakLingko Customer Care dan teridentifikasi pada database transaksi di JakLingko Indonesia.

"Total refund yang berhasil dikembalikan sejumlah 3464 transaksi senilai total Rp 11.640.000 untuk para pengguna tersebut. Jumlah refund lebih besar dari keluhan dikarenakan ada beberapa pengguna yang mengalami lebih dari satu kali kejadian double deduct di Transjakarta," jelasnya dalam rilis resmi, Selasa (15/11).

"Setiap harinya laporan terkait hal tersebut (double deduct di Transjakarta) yang tercatat di JakLingko Customer Care semakin sedikit (kurang dari 20 laporan per hari), dan laporan yang masuk mayoritas pelanggan memfollow-up proses refund atas laporan mereka sebelumnya," ujar Kamaluddin.

Ia lantas memohon agar pelanggan Transjakarta bersabar karena seluruh permohonan refund yang berhasil terverifikasi akan diproses pengembaliannya sesuai antrean.

Jika masih ada pelanggan yang mengalami kejadian double deduct, Kamaluddin meminta untuk dapat segera melaporkannya ke JakLingko Customer Care pada nomor 0812-6000-1440.

Apabila kejadian tersebut diverifikasi terjadi, maka pelanggan berhak mendapatkan refund atas transaksi tersebut melalui tiga pilihan cara pengembalian, yaitu melalui aplikasi JakLingko, transfer bank, atau transfer dompet elektronik.

Berikut langkah-langkah pengembalian saldo kartu uang elektronik saat terpotong dobel di Transjakarta:

1. Siapkan kartu dan infokan nomor Kartu/PAN yang mengalami kendala terpotong dua kali saat tap in dan tap out (foto belakang kartu).

2. Unduh Aplikasi JakLingko melalui (bit.ly/JLIApps)

3. Saldo akan dikembalikan pada dompet digital di Aplikasi JakLingko

4. Dana refund akan dikirimkan maksimal H+7 hari kerja (terhitung dari tanggal pelaporan) setelah semua data dan langkah-langkah tersebut lengkap.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Gegap Gempita G20 di Bali Tak Menetes ke Pedagang dan Sopir Ojol******

Gegap gempita perhelatan KTT G20terdengar nyaring di telinga dan tampak nyata di setiap sudut di Nusa Dua, Bali. Hiruk pikuk pesawat kenegaraan membawa para pemimpin negara anggota dan delegasi dari berbagai negara.

Tentu, Bali menaruh asa, kegiatan ekonomi dan pariwisata bakal makin moncer.

Kenyataannya tidak demikian. Jero, seorang pedagang pernak-pernik dan oleh-oleh khas Bali di sekitar Nusa Dua malah gigit jari. Ia mengaku lapak berdagangnya justru sepi, pembeli pun yang datang pun berkurang.

Menurut Jero, banyak wisatawan yang berlibur dialihkan ke Sanur dan Ubud. "Turis liburan ada. Cuma mereka dialihkan karena Nusa Dua sudah di-blok untuk delegasi. Semoga, habis ini (turis) balik lagi," ujarnya berharap saat ditemui CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).

Berdasarkan pantauan, kawasan Nusa Dua memang tampak lenggang dari turis, lokal maupun mancanegara. Hanya ada kendaraan yang lalu lalang.

Itu pun hampir seluruh yang melintas adalah kendaraan listrik. Bahkan, ojek online yang hilir mudik pun menggunakan sepeda motor listrik.

Mencengangkan, mengingat kendaraan listrik masih terbilang barang langka saat ini. Jakarta sebagai ibu kota saja masih jauh dari banyaknya kendaraan listrik.

Pemandangan lainnya yang tertangkap mata adalah banyaknya anggota TNI dan Polri yang siaga berjaga-jaga di sepanjang jalan.

Tak heran Jero mengeluhkan lapaknya yang sepi. Padahal, menurut Jero, hari-hari biasanya omzet yang dikantonginya bisa di atas Rp1 juta per hari. Tetapi saat ini, ia mengaku masih nihil.

"Sekarang sepi. Bisa-bisa nggak dapat. Kecuali, kadang tentara atau polisi yang beli oleh-oleh. Delegasi juga kadang turun beli oleh-oleh, meski tidak banyak," jelasnya.

Hal serupa dialami Huda, pengemudi ojek online (ojol). Ia mengklaim orderannya turun drastis saat perhelatan G20, karena masyarakat diimbau berkegiatan dari rumah masing-masing.

"Lebih sepi (sekarang). Kalau normal kadang bisa dapat 16 orderan. Tapi kemarin cuma sedikit. Kebanyakan (pengemudi) nganggur juga," terang dia.

Lain Jero dan Huda, lain pula Deni, pemilik rental sepeda motor di kawasan Nusa Dua. Ia mengaku sewaan sepeda motor justru meroket.

Uniknya, pesanan itu datang dari petugas atau aparat. Bukan turis. Itu pun banyak digunakan untuk berpatroli, bukan plesiran.

Pada hari ini saja, misalnya, Deni menuturkan 50 unit sepeda motornya sudah ludes disewakan. "Disewa oleh aparat," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat Bali bekerja dan sekolah dari rumah selama penyelenggaraan G20.

Ia juga meminta maaf jika penyelenggaraan G20 mengganggu kenyamanan warga Pulau Dewata.

[Gambas:Video CNN]