recehbet

Tianji

Malaysia dan Indonesia Ancam Setop Ekspor Sawit ke Eropa******

Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa(UE) sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi dan memperketat penjualan produk minyak sawit.

Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

Fadillah, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri Malaysia, mendesak anggota Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) untuk bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi "tuduhan tak berdasar" yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit.

CNNIndonesia.com masih berusaha meminta tanggapan atas isu ini kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso dan Direktur Ekspor Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Farid Amir. 

CPOPC, yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia, sebelumnya menuduh UE secara tidak adil menargetkan minyak sawit.

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim minggu ini juga sepakat untuk "memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit" dan memperkuat kerja sama melalui CPOPC.

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Malaysia Michalis Rokas mengatakan tidak melarang impor minyak sawit dari negara tersebut dan membantah bahwa undang-undang deforestasi menciptakan hambatan ekspor Malaysia.

"(Hukum) berlaku sama untuk komoditas yang diproduksi di negara mana pun, termasuk negara anggota UE, dan bertujuan untuk memastikan bahwa produksi komoditas tidak mendorong deforestasi dan degradasi hutan lebih lanjut," ujarnya.

Di sisi lain, permintaan UE untuk minyak sawit diperkirakan menurun secara signifikan selama 10 tahun ke depan bahkan sebelum undang-undang baru tersebut disetujui.

Pada 2018 lalu, aturan energi terbarukan UE mengharuskan penghapusan bahan bakar transportasi berbasis kelapa sawit secara bertahap pada 2030 karena dianggap berkaitan dengan deforestasi.

Padahal, UE adalah konsumen minyak sawit terbesar ketiga di dunia dengan menyumbang 9,4 persen atau 1,47 ton dari ekspor minyak sawit Malaysia sepanjang 2022.

[Gambas:Video CNN]

Cang Lei Zhi Yu

Pulau Panangalat di Mentawai Dijual Situs Asing Rp15 M******

Pulau Panangalat, salah satu pulau di KepulauanMentawai, Sumatera Barat dijualonlinedi situs luar negeri. Pulauini diobral seharga US,005 juta atau Rp15,57 miliar (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS).

Penjualan pulau tersebut diketahui dari unggahan Swellnet. Swellnet adalah situs informasi surfing atau selancar asal Australia.

"Anda mungkin ingat pada  Mei lalu, sebuah perusahaan bernama International Surf Properties mendaftarkan sebuah pulau di Mentawai Utara untuk dijual. Pulau ini, terkadang disebut A-Frames, adalah Pulau Panangalat," tulis situs surfing itu dikutip Rabu (11/1).

Satu kavlingnya seluas 1.500 meter persegi. Semua kavling di Pulau Panangalat menghadap ke pantai.

"Pulau tersebut dapat dibagi menjadi sepuluh kavling, masing-masing dijual seharga US5 ribu kepada pembeli yang berbeda," tulis situs itu.

Situs itu menulis pembeli internasional dipersilakan untuk membeli sekavling tanah atas nama pribadi mereka sendiri di bawah struktur perusahaan penanaman modal asing, sesuai dengan pedoman undang-undang investasi asing Indonesia," ungkapnya.

International Surf Properties, tulis Swellnet, menjabarkan pulau tersebut sebagai tempat peristirahatan para peselencar dengan lingkungan yang menakjubkan. Pasalnya, Panangalat memiliki akses perahu yang mudah ke semua ombak yang mengelilingi Pulau Kandui dan sekitarnya.

"Selain itu, setelah Bandara Rokot Mentawai selesai akhir tahun ini (2022), para pelancong udara akan memiliki akses yang lebih besar ke Mentawai utara," imbuh Swellnet.

Dilansir dari website Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Panangalat secara administrasi masuk Kecamatan Siberut Barat Daya, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Secara umum, pulau ini memiliki dataran yang landai dengan pantai pasir putih yang dominan ditumbuhi pohon kelapa. Pulau ini merupakan salah satu pulau tak berpenghuni.

[Gambas:Video CNN]

Monster tentakel dari awal

KNTI Tuding Pemerintah Tak Peduli dengan Perlindungan Sosial Nelayan******

Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) menganggap pemerintah kurang peduli dengan nelayan, khususnya dalam hal skema perlindungan sosial.

Ketua DPP KNTI Dani Setiawan mengatakan nelayan kecil dan tradisional memiliki keberanian serta mental kuat melaut meski sedang dalam cuaca ekstrem. Kendati hal tersebut dipicu oleh desakan ekonomi yang kuat.

Sebab itu, Dani menuntut pemerintah untuk turut serta ambil bagian dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan nelayan. Ia menilai jalan keluar yang ditawarkan pemerintah saat ini belum maksimal.

Menurutnya, pemerintah harus bisa menawarkan skema baru dalam bentuk asuransi yang bisa mengganti kapal-kapal nelayan jika rusak ketika melaut. Dani menekankan hal-hal tersebut harus paralel dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menyikapi perubahan iklim.

Jika perlindungan menggunakan subsidi premi BPJS Ketenagakerjaan, Dani menghitung seluruh nelayan di Indonesia sekitar 2,3 juta orang hanya menyedot anggaran Rp400 miliar per tahun. Menurutnya, angka tersebut tidak terlalu besar.

"Itu juga sekaligus nelayan-nelayan kita mendapatkan jaminan hari tua mereka. Mendapatkan kepastian mereka bekerja itu dengan aman, nyaman, tidak takut dengan gelombang dan ombak besar karena dilindungi negara melalui skema-skema perlindungan yang kuat," jelas Dani.

Dani menekankan hal-hal tersebut perlu terus didorong kepada pemerintah agar memiliki skema dan dukungan alokasi anggaran yang kuat untuk melindungi nelayan. Ia menegaskan nelayan adalah pekerja di sektor yang berperan penting dalam penyediaan gizi dan pangan masyarakat hingga kontributor terhadap perekonomian nasional.

[Gambas:Video CNN]

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

Pemerintah Rutin Gelar Rapat Mingguan Demi Jaga Inflasi******

Plt Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad mengatakan segala upaya dilakukan pemerintah termasuk rapat setiap pekan demi pengendalian inflasi.

Sebab, hingga saat ini inflasi masih menjadi momok bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

La Ode mengatakan rapat dilakukan tidak hanya di level pemerintah pusat, namun dengan seluruh daerah di Tanah Air.

Selain mengadakan rapat rutin mingguan dengan seluruh kepala daerah, Kemendagri juga memberikan surat edaran berisi langkah penguatan pangan yang bisa dilakukan. Langkah ini cukup berhasil, sehingga banyak daerah yang bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

Salah satunya, sebelumnya pemerintah memberikan instruksi agar pemda bisa menggunakan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DAU) nya untuk mengendalikan inflasi. Dana tersebut diberikan sebagai bentuk subsidi untuk kendaraan logistik.

"Dia (daerah) punya APBD misalnya, dia punya biaya tak terduga misalnya, ini mau diapain, gimana caranya untuk mengendalikan inflasi misalnya. Jadi kami menyiapkan tools untuk itu, kita berikan surat edaran," jelasnya.

Tak hanya Kemendagri, ia menyebutkan instansi lain seperti Kementerian Keuangan juga memiliki tools sendiri untuk bisa membantu mengendalikan inflasi di daerah. Misalnya, memberikan bansos bagi masyarakat untuk mempertahankan daya beli di tengah lonjakan harga barang.

"Pengendalian inflasi tidak hanya pada ekosistem ekonomi, tapi semua stakeholder. Jadi penanganan inflasi ini betul-betul menjadi isu prioritas. Jadi sama dengan seperti dulu kita mengendalikan covid," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir itu datang dari jauh

Badai PHK Terjang Raksasa Manajemen Aset Global BlackRock******

BlackRock, perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 500 karyawan setelah periode perekrutan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.

Juru bicara BlackRock mengatakan jumlah karyawan yang terkena PHK tidak sampai 3 persen dari total tenaga kerja perusahaan. PHK disebut terjadi saat perusahaan menghadapi "lingkungan pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya".

Melansir CNN Business, Kamis (12/1), BlackRock belum melakukan PHK besar-besaran sejak 2019 dan telah meningkatkan jumlah karyawannya sekitar 22 persen selama tiga tahun terakhir.

Awal pekan ini, Goldman Sachs disebut memangkas hingga 5.200 pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi. Kemudian, Amazon minggu lalu telah merumahkan sekitar 18 ribu karyawan dan Salesforce memangkas 10 persen dari sekitar 73 ribu karyawannya.

Tahun lalu menandai pertumbuhan pekerjaan terbaik kedua dalam sejarah Amerika Serikat. Namun, semakin banyak perusahaan justru mengungkapkan rencana untuk memberhentikan pekerja.

Kondisi beberapa perusahaan teknologi yang berada di Silicon Valley bahkan diprediksi makin memburuk pada tahun ini, ditandai dengan tidak adanya perekrutan hingga PHK besar-besaran.

Kondisi tersebut dipicu oleh permintaan yang menurun seiring longgarnya aturan Covid-19, dan orang-orang kembali ke kehidupan normal.

Selain itu, kondisi itu diperburuk pada ancaman resesi di 2023, dan ketidakpastian ekonomi masih membebani pikiran konsumen dan pembuat kebijakan. Kenaikan suku bunga pun diperkirakan akan terus berlanjut.

Namun terlepas dari peningkatan PHK, banyak perusahaan lain tampaknya enggan untuk memangkas pekerjaan di tengah kekurangan pekerja yang sedang berlangsung.

Pekan lalu, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan klaim pengangguran awal tiba-tiba turun ke level terendah tiga bulan.

[Gambas:Video CNN]

Pemain untuk Semua

Pengusaha Makanan Wajib Bersertifikat Halal Paling Lambat Oktober 2024******

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) M. Aqil Irham menyatakan semua pelaku usaha makanandan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024.

"Berdasarkan ketentuan, setelah 17 Oktober 2024, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikat halal. Jika belum, maka akan terkena sanksi," tegas Aqil seperti dikutip dari website Kementerian Agama, Senin (9/1).

Nah, supaya kewajiban itu tidak memberatkan pelaku usaha, pihaknya membuka program sertifikasi halal gratis. Untuk tahun ini, program sertifikasi halal dibuka sepanjang tahun dimulai 2 Januari 2023.

Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah menyampaikan untuk mendaftar program sertfikasi halal gratis 2023, pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id.

"Pelaku usaha dapat membuat akun terlebih dahulu di sana. Selain melalui laman ptsp.halal.go.id, saat ini pendaftaran sertifikasi halal juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka," ujar Siti Aminah.

Pusaka merupakan aplikasi yang menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama untuk masyarakat. Misalnya, pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain. Aplikasi ini sudah dapat diunduh di Playstore bagi pengguna android atau di Appstore bagi pengguna iOS. 

[Gambas:Video CNN]