judi88 681Jutaan kata 114182Orang-orang telah membaca serialisasi
《paito oregon 03》
Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.
Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.
"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).
Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).
"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.
"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.
Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).
Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.
"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).
"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
Ada tiga gugatan praperadilan terkait Firli Bahuri di PN Jaksel******Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa ada tiga pemohon
yang mengajukan gugat praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
"Sidang praperadilan pertama digelar pada Rabu (13/3)," kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, terdapat tiga pemohon yang mengajukan gugatan praperadilan yang sama atas kasus Firli Bahuri, yaitu dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) serta Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).
Selain itu, permohonan praperadilan juga diajukan oleh Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).
Baca juga: MAKI gugat Polda Metro Jaya terkait kasus Firli
Djuyamto mengatakan, untuk termohon yaitu Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
"Praperadilan ini terregistrasi dengan Nomor 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel," katanya.
Dia menambahkan persidangan gugatan praperadilan tersebut akan dipimpin oleh Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) Sri Rejeki Marshinta.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan bahwa gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya sudah didaftarkan pada Jumat di PN Jaksel.
Baca juga: Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku
Boyamin mengatakan, untuk petitum atau permintaan kepada hakim, yaitu bahwa pemohon sah pihak ketiga berkepentingan mengajukan praperadilan "a quo". PN Jaksel berwenang menyidangkan.
Kemudian menyatakan termohon satu dan termohon dua telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.
Selanjutnya memerintahkan para termohon melakukan penahanan terhadap FB. Lalu memerintahkan para termohon untuk melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta.
"Memerintahkan termohon dua untuk membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah komando langsung dari Kapolri," katanya.
Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Label:situs slot resmi gacor hari ini、krisna96、daftar judi online
Terkait:mimpi mancing ikan lele togel、situs slot play、slot gacor aman terpercaya、buku mimpi togel 4d、perbandingan bunga akulaku dan kredivo、agencuan、erek erek 36 2d、yukepo88、petir388、bunga telat kredivo
bab terbaru:29hoki demo slot(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《paito oregon 03》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot paling gacor terbaruHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《paito oregon 03》bab terbaru。