bocoran admin riki hari ini

arena88slot 912Jutaan kata 253039Orang-orang telah membaca serialisasi

《bocoran admin riki hari ini》

Apindo Jabar Anggap Permenaker 18/2022 Berpotensi Naikkan Angka PHK******

Jakarta, CNN Indonesia--

DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi (UMP).

Pasalnya, aturan soal formula penghitungan upah buruh dalam Permenaker 18/2022 itu dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

"Karena hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan dengan demikian tidak ada juga kepastian usaha," kata DPP Apindo Jawa Barat melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (21/11).

"Bagaimana bisa Permenaker melawan PP? Sungguh bahaya sekali apabila peraturan yang lebih tinggi bisa dilawan oleh peraturan dibawahnya," kata Apindo.

Apindo juga menilai terbitnya Permenaker Nomor 18/2022 itu juga melanggar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK menangguhkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja hingga dua tahun.

Menurutnya, Kemenaker melanggar prinsip UMK yang merupakan upah sebagai safety net pekerja di tingkat buruh dan upaya untuk mengurangi disparitas yang besar antara Kabupaten/Kota.

Sebab, hasil simulasi dengan rumus/formula yang baru justru menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya sudah memiliki UMK melebihi ambang batas atas, seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi justru dengan formula baru ini, mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari wilayah/daerah dengan UMK rendah.

Oleh karena itu, Apindo mengklaim pengurangan pekerja secara massive akan terus terjadi. Apalagi, sektor usaha masih belum bangkit dari pandemi covid-19 dan krisis global.

Terlebih lagi, kata Apindo, yang awalnya pemerintah ingin mempersempit disparitas antar upah di daerah, justru sekarang membangun jurang kecemburuan antar daerah dengan makin besarnya perbedaan upah diantara mereka.

Lihat Juga : Pengumuman UMP 2023 Diperpanjang Hingga 28 November 2022

"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar - kejaran upah, yang rendah ngejar yang tinggi dengan mengganti lagi formula? Terus terang, pengusaha khawatir sekali dan merasa tidak pasti," ujar Apindo.

Pengusaha juga mengatakan dalam kondisi Indonesia yang akan menghadapi resesi global di 2023, di mana kemungkinan akan berimplikasi pada industri berorientasi ekspor, hasil terhitung UMP dan UMK 2023 dengan formula baru akan benar-benar membuat industri di Indonesia, khususnya Jawa Barat, mengalami periode paling sulit.

"Dengan semua hal yang telah dijelaskan di atas maka Apindo tetap menginginkan diberlakukannya PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tandas Apindo.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/dzu)

Kronologi Karyawan Resign Massal dari Twitter Usai Ultimatum Elon Musk******

Jakarta, CNN Indonesia--

Karyawan Twitter memutuskan untuk resign setelah mendapat ultimatum dari pemilik baru perusahaan media sosial itu, Elon Musk, yang mengatakan kerja ekstra keras atau mundur.

Mengutip CNN, mantan karyawan Twitter menuturkan akibat ultimatum tersebut resign massal alias eksodus terjadi di perusahaan tersebut.

Miliarder Elon Musk resmi jadi pemilik tunggal Twitter usai menuntaskan akuisisi senilai US miliar (Rp683,3 triliun) pada Oktober kemarin.

Tak berhenti sampai di situ, The New York Times melaporkan Sean Edgett, penasihat umum, juga dipecat. Bloomberg turut melaporkan Chief Customer Officer Sarah Personette, yang sempat berkicau senang dengan akuisisi oleh Musk ini, senasib.

Lebih lanjut, dua hari lalu, Elon Musk juga memecat insinyur perangkat lunak Twitter Eric Frohnhoefer melalui sebuah cuitan. Langkah itu diambil kurang dari sebulan setelah Musk mengakuisisi perusahaan media sosial itu senilai US miliar atau Rp680 triliun.

Melansir CNN Business, Rabu (16/11), Musk berselisih Frohnhoefer di Twitter yang berakhir dengan miliarder itu mencuitkan, "dia (Frohnhoefer) dipecat".

Frohnhoefer pun mengonfirmasi bahwa dia kehilangan akses ke sistem internal Twitter.

Lihat Juga : Piala Dunia Diprediksi Bawa Berkah Bagi Kripto

Pemecatan terjadi setelah Frohnhoefer mencuitkan bukti yang menunjukkan bahwa Musk salah tentang klaimnya bahwa Twitter berjalan sangat lambat di berbagai negara.

Sementara, Frohnhoefer mengetahui pemecatannya itu ketika seorang teman mengirimkan cuitan Musk. Ia mengatakan bahwa bahkan tidak ada pihak Twitter yang menghubunginya mengenai pemecatan tersebut.

Tak hanya Frohnhoefer, beberapa karyawan Twitter lainnya juga dipecat pada Selasa (15/11).

Hal itu diketahui dari email yang berisikan bahwa perilaku para karyawan tersebut telah melanggar kebijakan perusahaan.

Beberapa spekulasi muncul, upaya Musk dalam memecat para karyawan Twitter adalah reaksi terhadap komentar yang mereka buat di saluran internal Slack. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir karyawan Twitter diketahui sangat jujur dalam mengkritik Musk di Slack perusahaan.

Sementara itu, Musk menanggapi berita pemecatan dengan mengatakan permohonan maaf. "Saya ingin meminta maaf karena telah memecat para jenius ini. Bakat mereka yang luar biasa tidak diragukan lagi akan sangat berguna di tempat lain," ungkap Musk.

Twitter di bawah Musk telah memecat setengah dari tenaga kerjanya awal bulan. Pemecatan dilakukan tak lama setelah Musk mengambil alih perusahaan media sosial itu.

Musk mengkritik pengeluaran dan budaya kerja Twitter sebelum ia beli. Ia mengatakan perusahaan membutuhkan pemotongan biaya yang tajam dan memulai kembali layanannya.

Lihat Juga : Ekonom Proyeksi PHK Hantam Fintech, Edutech, dan Healthtech

Beberapa karyawan Twitter yang mengkritik Musk secara terbuka atas langkah-langkah tersebut kemudian juga ikut dipecat.

Sementara itu, dua karyawan Twitter Singapura menceritakan momen di-PHK pada awal November ini usai platform media sosial itu diakuisisi oleh Elon Musk.
Abigail dan Carmen (bukan nama sebenarnya) menyebut tindakan Elon Musk yang memecat lebih dari 50 persen karyawan Twitter ini sebagai PHK serampangan dan tak berempati.

"Saya pikir ini bukan cara tepat untuk menangani transisi. Saya mengerti dengan manajemen baru, kepemimpinan baru, mereka menginginkan perubahan. Tapi mereka benar-benar tidak memikirkan ribuan karyawan secara global," kata Carmen dilansir dari CNA, Kamis (17/11).

Lihat Juga : Isi Paket Pesangon GoTo untuk 1.300 Karyawan yang Kena PHK

"PHK di Twitter tidak seperti PHK di industri teknologi lainnya, karena skala yang besar dan cara serampangan yang mereka lakukan," kata Abigail.

Ia mengatakan mulanya pada hari PHK terjadi, Jumat (4/11) pagi, Carmen sedang menuju ke kantor ketika mendapat surel yang mengatakan bahwa akan ada PHK dan sejumlah akses karyawan akan tidak berfungsi. Surel itu menyarankan agar para karyawan tidak pergi ke kantor. Carmen pun pulang menuju rumah.

Dalam waktu satu jam, rekan-rekan Carmen di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika kehilangan akses ke sistem perusahaan seperti email dan Slack. Ketika informasi terkait PHK ini sudah menyebar di AS, Carmen mengaku rekan-rekannya di kawasan Asia-Pasifik mulai mempersiapkan diri.

Meski telah mengantisipasi PHK, namun mereka tetap terkejut dengan kejadian yang berlangsung cepat itu.

Lihat Juga : Menko Airlangga Ajak Menteri-menteri APEC Dukung Upaya Transisi Hijau

Pasca pemecatan itu, Musk mengirim pesan ke Twitter staf TWTR.MX memberi tahu bahwa mereka memiliki waktu hingga Kamis (17/11) besok untuk memutuskan tetap mau bekerja tapi dengan intensitas tinggi dan jam kerja panjang atau memilih berhenti lalu mengambil paket pesangon tiga bulan gaji.

Musk memberi tahu karyawan Twitter bahwa siapa pun yang tidak mengklik tautan yang mengonfirmasi "Saya ingin menjadi bagian dari Twitter baru" sampai Kamis malam waktu New York akan dianggap telah memutuskan untuk berhenti.

"Apapun keputusan yang Anda buat, terima kasih atas usaha Anda untuk membuat Twitter sukses," kata pesan tersebut.

Kini sebagian besar karyawan Twitter memutuskan hengkang dari perusahaan tersebut dari pada harus bekerja ekstra keras dengan jam kerja yang lebih lama.

[Gambas:Video CNN]

(dzu/bir)

[Gambas:Video CNN]

UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen Tak Bakal Ampuh Kerek Daya Beli******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah menetapkan kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 maksimal 10 persen. Namun, pengamat menilai kebijakan tersebut aneh dan tak akan mempan mengerek daya beli masyarakat.

Kenaikan upah tahun depan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini.Kedua, rumus perhitungan upah minimum.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Lihat Juga : Ma'ruf Amin soal Naik UMP 2023 Dibatasi 10 Persen: Win-win Solution

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," tulis Permenaker 18/2022.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan seharusnya kenaikan UMP dalam aturan tersebut bukan maksimal, melainkan minimal 10 persen. Apalagi kata maksimal dalam aturan tersebut bisa menimbulkan salah persepsi.

"Harusnya upah minimum 10 persen yang berarti pengusaha harus membayar kenaikan upah minimum 10 persen, bukan maksimal 10 persen. Nantinya muncul multitafsir kenaikan 1 persen juga tidak masalah karena yang dibatasi maksimal 10 persen," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : DPR ke ESDM: 90 Persen Tambang Nikel RI Dikuasai China Pak Menteri

Lagipula, kenaikan upah di bawah 10 persen dinilai tidak tepat dan tak akan mampu mengerek daya beli masyarakat. Justru kebijakan ini bisa sebaliknya malah menggerus daya beli masyarakat.

Menurut Bhima, jika melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat serta lonjakan inflasi, maka kenaikan ideal UMP 2023 harusnya di atas 10 persen. Namun, jika hanya 10 persen pun sudah mencukupi, asal itu minimal bukan maksimal.

Sebab, kenaikan UMP minimal 10 persen masih bisa membantu masyarakat melakukan kegiatan belanja. Dengan demikian, konsumsi bisa terjaga di tengah lonjakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat bisa terus berlanjut.

"Kalau minimum 10 persen kenaikan UMP nya bisa diterima. Dengan memperhatikan tingkat inflasi yang diperkirakan masih akan berada di kisaran 5,5-6 persen sehingga ada surplus 4 persen, setidaknya untuk belanja. Jadi daya beli tidak tergerus oleh inflasi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PHK Makin Banyak

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

---

Label：lumbung88slot、slot gacor thailand deposit 5000、slot maxwin hari ini

Terkait：kaisar777、gudang petir slot、duniahoki99、25 erek erek togel、cara daftar kredivo tokopedia、taipan3388、aplikasi kredit hp untuk pelajar、beli hp kredit、trik menang starlight princess、paito 3 pasaran

---

---

bab terbaru：syarat nyicil hp（2024-07-06）

Perbarui waktu：2024-07-06