asialive88 login

kunci ajaib

Sukses Pelindo Regional 4 Kerek Pertumbuhan Penumpang di Atas 100%******

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 berhasil mendongkrak pertumbuhan arus jumlah penumpang, kapal, dan barang rerata di atas 100 persen sepanjang tahun 2023 melalui standardisasi proses bisnis dan transformasi digitalisasi.

Dalam lamanPelindo, Regional Head 4 Pelindo, Enriany Muis mengatakan Pelindo Regional 4 berhasil merealisasikan kinerja arus kapal yang bertumbuh dibandingkan tahun sebelumnya.

"Dari data yang ada, sepanjang 2023 lalu kami berhasil merealisasikan kinerja arus kapal yang bertumbuh sebesar 110,65% yaitu sebesar 437.332.884 GT dibandingkan tahun sebelumnya yakni 395.234.436 GT (Gross Tonnage, ukuran yang menunjukkan besarnya volume kapal) pada 2022," jelas Enriany Muis.

PHINNISI, adalah aplikasi kegiatan pelayanan kapal. Mulai permohonan, perencanaan, pengoperasian, billing, reporting, integrasi ke Inaportnet.

Aplikasi besutan Pelindo ini sudah terpasang di Regional 4 Makassar, Regional 4 Samarinda, Regional 4 Kendari, Regional 4 Pantoloan, Regional 4 Bitung, Regional 4 Ambon, Regional 4 Merauke, dan Regional 4 Sorong.

Lalu TONUS merupakan aplikasi kegiatan terminal peti kemas, mulai permohonan, perencanaan, pengoperasian, dan pelaporan. Aplikasi ini telah terpasang di Terminal Petikemas Makassar (TPM), yang kini disebut dengan TPK New Makassar Terminal 1 dan Terminal Petikemas Ambon.

Kemudian PTOS-M, yaitu aplikasi kegiatan pelayanan barang dan peti kemas konvensional, mulai permohonan, perencanaan, pengoperasian, pelaporan, dan telah terpasang di Regional 4 Makassar, Regional 4 Bitung, Regional 4 Balikpapan, Regional 4 Tarakan, Regional 4 Pantoloan, Regional 4 Sorong, Regional 4 Jayapura, serta di Regional 4 Gorontalo.

Adapun PTOS-R adalah implementasi sistem pada layanan kapal Roro dan penumpang yang saat ini telah terpasang di Pelabuhan Makassar, Balikpapan dan Pelabuhan Sorong, dan selanjutnya akan menyusul Pelabuhan Ambon, Nunukan dan Pelabuhan Samarinda.

Kini lanjut Regional Head 4 Pelindo, semua kegiatan di pelabuhan kelolaan di Regional 4 dapat terpantau setiap saat selama 24/7 atau 24 jam 7 hari dari dalam sebuah ruang kontrol yang terletak di lantai 3 kantor Makassar New Port (MNP) yang kini sebutannya menjadi TPK New Makassar Terminal 2.

"Dari ruang kontrol tersebut, semua aktivitas pelabuhan di Regional 4 dapat dipantau melalui empat aplikasi itu. Jadi semuanya sekarang sudah serba digital. Para pemilik kapal maupun barang juga bisa memantau gerak barang dan kapalnya melalui empat aplikasi itu di mana pun dan kapan pun, tanpa harus mendatangi kantor Pelindo," kata Enriany.

Division Head Operasional Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang menambahkan, bahwa melalui aplikasi yang digunakan Pelindo khususnya di Regional 4, juga dapat memangkas port stay dan cargo stay. "Dengan pelayanan yang semakin cepat, imbasnya kian banyak juga kapal yang sandar di pelabuhan-pelabuhan kelolaan Pelindo di Regional 4," imbuh Yusida.

Dampaknya tentu juga dirasakan oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan, Kawasan Timur Indonesia, dan di seluruh Indonesia pada umumnya, melalui distribusi barang yang cepat dan lancar sehingga seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Profil PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Transformasi digitalisasi yang dilakukan Pelindo membuat Pelindo Regional 4 menjadi salah satu kandidat pemenang di ajang CNN Indonesia Awards. Ajang penghargaan yang digelar CNN Indonesia ini berlangsung pada 21 Maret 2024 di kota Makassar.

Untuk CNN Indonesia Awards pertama, penghargaan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten, BUMD, serta pihak swasta yang ada di Sulawesi Selatan.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah perusahaan BUMN Non-Listed milik Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham mewakili Negara Republik Indonesia.

BUMN dalam layanan pelabuhan dapat menjadi lebih efisien dalam operasional dan investasi, tercipta jaringan transportasi laut yang optimal, serta dapat memberikan pelayanan yang prima dengan didukung oleh infrastruktur kepelabuhanan yang standar dan memadai.

Hal ini diwujudkan melalui penyusunan Kajian Sinergi dan Integrasi BUMN Pelabuhan yang menghasilkan outputberupa desain penggabungan keempat Pelindo pada tahun 2020.

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

RI Resmi Ambil Alih Kontrol Ruang Udara Natuna dari Kendali Singapura******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia resmi mengambil alih pengaturan ruang udara dengan segala informasi penerbangannya atau Flight Information Region (FIR) di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna resmi dari kendali Singapura.

"Ketentuan ini telah berlaku efektif mulai 21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC atau 22 Maret 2024 pukul 03.00 WIB. Ini kabar gembira bagi dunia penerbangan Indonesia," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Minggu (24/3) seperti dikutip dari Antara.

Budi menyampaikan hal tersebut berlaku setelah menyelesaikan perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau re-alignment FIR dengan pemerintah Singapura. Dengan penyelesaian perjanjian itu, Indonesia akan mengatur sendiri ruang udara di atas dua kepulauan tersebut.

"Kini pesawat yang terbang di wilayah pengaturan ulang FIR ini akan mendapatkan layanan navigasi penerbangan dari Indonesia," ujar Budi.

Budi menambahkan kesepakatan ini merupakan perkembangan besar. Pasalnya, sebelum perjanjian dibuat, Indonesia sangat bergantung pada Singapura.

Bahkan, untuk penerbangan domestik seperti dari Jakarta ke Natuna, Indonesia harus kontak navigasi penerbangan Singapura ketika memasuki Kepulauan Riau.

Sedangkan pada penerbangan internasional semisal dari Hongkong ke Jakarta, saat melintas di atas Kepulauan Natuna harus kontak navigasi penerbangan Singapura terlebih dahulu kemudian baru dilayani AirNav Indonesia.

"Setelah dilakukan pengaturan ulang FIR, kedua pesawat tadi akan langsung dilayani oleh AirNav Indonesia, tidak perlu ke Singapura," tutur Budi.

Budi menjelaskan perjalanan negosiasi FIR dengan Singapura telah dimulai sejak 1995, hingga akhirnya tercipta kesepakatan pada tahun 2022. Sehingga menurut Menhub pencapaian ini patut disyukuri.

"Saya berharap dengan berlakunya Persetujuan FIR ini, kerja sama kedua negara dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi layanan navigasi di ruang udara dapat terus berlanjut," kata Budi.

Lebih lanjut Menhub menyatakan pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan pengelolaan ruang udara Indonesia berlangsung selamat, efektif, sesuai kepentingan nasional dan memenuhi pelayanan jasa penerbangan sipil yang berstandar internasional.

Ia optimistis bahwa pengalihan FIR ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam hal penerimaan negara.

"Semoga implementasi perjanjian FIR juga akan meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan serta menjadi momentum yang tepat untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia," ujar Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni menyebut pengalihan operasional pelayanan navigasi penerbangan dilakukan usai Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian pengaturan ruang udara di kedua wilayah tersebut di Bintan pada 25 Januari 2022.

Kemudian diratifikasi oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura.

Penyesuaian batas FIR Jakarta dan FIR Singapura tentunya telah melalui pembahasan pada International Civil Aviation Organization (ICAO), dengan keluarnya persetujuan dari ICAO pada 15 Desember 2023.

Kristi menambahkan terkait charge jasa layanan penerbangan, pemerintah akan mengaturnya secara profesional dan kompetitif. Indonesia akan mulai menikmati peningkatan pendapatan negara yang bersumber dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan yang diberlakukan pada daerah tambahan FIR Jakarta tersebut.

"Ini merupakan bagian dari kesepakatan Perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura. Harapannya industri penerbangan nasional dapat tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu," kata Kristi.

Dia menuturkan pemungutan Route Air Navigation Services (RANS) Charges pada area ruang udara Sektor A dan B, mulai dari ketinggian 0 sampai dengan 37 ribu kaki dilakukan mulai 21 Maret 2024, sesuai kesepakatan antara Indonesia dan Singapura.

[Gambas:Video CNN]

Sementara area ruang udara di luar sektor tersebut, yang terdampak penyesuaian FIR Jakarta-Singapura pemungutannya dilakukan oleh Perum LPPNPI sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan itu, tambah Kristi, pemerintah Indonesia juga menempatkan personel Civil Military Cooperation in Air Traffic Management (CMAC) di Singapore Air Traffic Control Center (SATCC).

Para personel tersebut telah mendapatkan pembekalan teknis peralatan di Makassar Air Traffic Control Center, simulasi SOP secara langsung di SATCC, dan pelatihan sistem pertahanan udara nasional di Wingdik 700 Surabaya.

"Mereka akan berjaga selama 24 jam penuh untuk memantau pesawat-pesawat dari Indonesia ke Singapura dan sebaliknya," kata Kristi.

Desa Pedang Peri

KAI Imbau Masyarakat Waspada Rekrutmen Bodong******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengingatkan masyarakat agar waspada dengan segala bentuk modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan, salah satu yang saat ini beredar adalah modus undangan rekrutmen.

Belakangan mencuat modus indikasi penipuan berupa surat undangan rekrutmen yang mengharuskan peserta untuk menggunakan hotel dan transportasi yang telah disediakan.

"KAI menyayangkan aksi tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan rekrutmen KAI," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui keterangan resmi, Senin (1/4).

Joni menegaskan KAI tidak pernah melakukan proses rekrutmen melalui surat menyurat, baik mengirimkan berkas yang dititipkan melalui seseorang maupun melalui email.

KAI pun tidak memungut biaya apapun dari pelamar, dan tidak pernah bekerja sama dengan agen perjalanan dalam proses seleksi pekerja.

Ia juga menjelaskan informasi rekrutmen KAI sepenuhnya menggunakan website resmi dengan alamat recruitment.kai.id atau media sosial resmi perusahaan @keretaapikita atau @kai121.

"Jika menemukan info rekrutmen yang tidak bersumber dari situs tersebut, agar masyarakat dapat mengabaikannya," kata Joni.

Jika menemukan informasi yang meragukan, masyarakat diminta untuk segera menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121 untuk mendapatkan informasi resmi tentang perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Peri Mengejar Monster

Daging Rendang Diskon 20% di Transmart, Borong buat Stok Bulan Puasa******

Mau stok daging yang banyak buat santapan di bulan puasa? Belinya di Transmart aja karena lagi ada diskon gede-gedean selama periode Full Day Sale.

Harga daging sapi rendang di Transmart didiskon 20 persen, pastinya harga lebih murah dan kualitasnya segar.

Lihat Juga : Cuma di Transmart, Aneka Produk Fresh Diskon 20% Tiap Hari

Satu lagi yang diskon yaitu aneka bakso seafood dari harga normal Rp8.450 jadi Rp6.760 per gram. Semua harga diskon produk segar ini hanya berlaku di Transmart Jabodetabek.

Semua harga diskon produk segar tersebut bisa Anda dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Masih belum memiliki salah satu banknya? Yuk, segera unduh Allo Bank melalui ponsel masing-masing, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa klaim diskon saat belanja.

Atau bisa mengajukan pembukaan kartu kredit instan Bank Mega atau Bank Mega Syariah di setiap gerai Transmart.

Periode Transmart Full Day Sale hanya digelar dua hari, sejak Sabtu (24/2) sampai Minggu (25/2) dan diskonnya berlaku mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.