garuda slot gacor

Keseharian saya

Ma'ruf Amin Buka Suara soal Makan Siang Gratis Prabowo Pakai Dana BOS******

Wakil PresidenMa'ruf Aminbuka suara soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk programmakan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Wacana penggunaan dana BOS usai simulasi makan gratis digelar di Tangerang, Banten, Kamis (29/2) lalu. Acara uji coba itu dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ma'ruf menegaskan hal tersebut belum menjadi keputusan yang ditetapkan pemerintah.

Ia menjelaskan program makan siang gratis yang dijalankan oleh pemerintah selanjutnya akan menggunakan APBN 2025. Namun, penyusunan APBN 2025 dilakukan oleh pemerintahan saat ini.

Meskipun begitu, Ma'ruf memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum secara spesifik menetapkan anggaran program makan siang gratis, apalagi sumber dana untuk mengongkosi program tersebut.

Wacana penggunaan dana BOS, imbuh Ma'ruf, muncul sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap program-program pemerintah selanjutnya.

"Kata presiden kan belum spesifik masuk, seperti makan siang atau ini atau itu, belum. Apalagi sampai kepada dananya dari mana itu belum," ujarnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengklarifikasi isu liar yang menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendanai program makan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming.

Lihat Juga : AS Guyur Hibah Rp31 M Buat Infrastruktur IKN

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan isu liar yang beredar di beberapa media atau lini masa tidaklah benar. Ia menekankan usul penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan datang dari Menko Airlangga.

"Kan sama-sama kita dengar, itu usulan atau presentasi dari Pak Zaki (Bupati Tangerang 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar), mantan bupati Tangerang itu. Jadi, dia mengusulkan (penggunaan dana) BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tapi mereka mengusulkan dipisahkan," ucap Haryo kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/3).

"Jadi, bukan BOS yang sudah jalan, tapi skemanya itu skema BOS, dia sebutnya BOS makan siang gratis, gitu kurang lebih. Jadi, usulannya dari sekolah atau Pemerintah Daerah (Pemda) Tangerang bisa dibilang, yang diusulkan oleh Pak Zaki," sambungnya.

Haryo yang mendampingi Menko Airlangga dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) itu mengatakan bahwa kehadiran Kemenko Perekonomian hanya memenuhi undangan. Ia lantas mengutip istilah Airlangga, yakni 'belanja masalah'.

Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan menampung usul-usul yang ada, meski simulasi tersebut baru dilakukan di satu sekolah. Soal keputusan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis tidak bisa langsung disetujui Menko Airlangga, harus ada kajian lagi.

"Tentu nanti dirapatkan di lintas kementerian, tapi kalau diputuskannya saya belum bisa berkomentar, tapi dibahasnya nanti di rapat lintas kementerian. Akan melibatkan Kementerian Keuangan juga dan kementerian teknis lainnya. Kan selama ini bantuan sudah ada juga yang lewat Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kementerian Kesehatan untuk balita dan ibu hamil," tuturnya.

Sebelumnya, pada simulasi di Tangerang itu Airlangga mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari APBN.

Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.

"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri super

Luhut Ingatkan Pemerintahan Baru Tak Ganggu Aturan Pakai Produk Lokal******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti pemerintahan selanjutnya untuk tidak mengganggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Menurutnya, RUU P3DN dapat melindungi Indonesia dari kasus korupsi.

"Rancangan Undang-Undang P3DN ini, maksud kita sebenarnya juga untuk melindungi ini. Jangan nanti pemerintahan yang akan datang ada oknum-oknum di sana yang pingin tidak terjadi ini," kata Luhut dalam acara Business Matching di Bali, Kamis (7/3).

"Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan. Kita harus bikin negeri kita yang tertib. Makanya Gov Tech itu, digitalisasi itu kunci," sambungnya.

Sebelumnya, Luhut mengklaim penggalangan P3DN melalui belanja pemerintah dalam e-katalog telah berhasil mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) korupsi dalam negeri.

"E-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri," ujar Luhut.

Dengan pembelian barang dan jasa melalui aplikasi, menurut Luhut, kasus OTT korupsi pun berkurang, lantaran oknum pejabat pemerintahan tak lagi bisa bermain.

"Kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi atau berkurang drastis OTT karena semua belanja ke mesin. Nah, mesinnya kan enggak bisa disogok," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Surgawi Bintang Kutub

Komunikasi Korporasi Terbaik, PLN Borong 12 Penghargaan di BCOMSS 2024******

PT PLN (Persero) total memborong 12 penghargaan pada ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024, termasuk Direktur PLN Darmawan Prasodjo yang dinobatkan sebagai Best CEO Communication.

Dengan berbagai raihan PLN dalam BCOMSS 2024 yang merupakan ajang apresiasi terhadap praktisi komunikasi dan program keberlanjutan perusahaan di lingkungan BUMN ini, PLN pun menjadi Best of the Best Communication. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo kemudian menyampaikan terima kasih atas seluruh capaian PLN pada BCOMSS 2024.

"Penghargaan ini bisa didapat karena kerja keras semua insan PLN dalam melakukan transformasi bisnis, salah satunya di sektor komunikasi perusahaan. Tidak lain ini adalah upaya kita untuk semakin transparan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat," kata Darmawan di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Kamis (7/3).

Kemudian, Corporate Secretary PLN Alois Wisnuhardana juga menjadi nominasi best Corporate Secretary.

Faktor lain yang mendukung catatan gemilang PLN di BCOMMS 2024 adalah keberhasilan transformasi sektor komunikasi. Darmawan disebut serius menggarap pengelolaan komunikasi korporat yang menjembatani informasi perusahaan kepada publik.

"Dulu komunikasi korporat kami tidak terstruktur, pasif, dan kurang responsif dalam menanggapi berbagai isu. Kami lakukan transformasi untuk lebih mendekatkan diri di tengah masyarakat. Kini kita bisa melihat komunikasi yang dilakukan menjadi akurat, powerful dan efektif," papar Darmawan.

Melalui transformasi tersebut, komunikasi korporat PLN pada 2023 mengelola informasi dan publikasi yang menjangkau masyarakat luas secara konsisten, termasuk pada skala global. Langkah ini menghasilkan lebih dari 174 ribu pemberitaan di lebih dari 4,5 ribu media.

Survei Nasional memperlihatkan, sebanyak 45 persen publik memahami isu transisi energi yang diwujudkan PLN. Dari angka itu, 86 persen optimis bahwa PLN mampu menjalankan program transisi energi.

Darmawan menilai, optimisme masyarakat itu menandai keberhasilan strategi komunikasi dan pengelolaan saluran komunikasi yang baik. Sehingga, masyarakat yakin bahwa PLN mampu menjadi leader dalam program transisi energi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong seluruh perusahaan BUMN agar dapat menerapkan keterbukaan dan keberlanjutan.

Erick menegaskan, ke depannya seluruh perusahaan BUMN akan membutuhkan transformasi dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

"Ini bagian kita terus mendorong keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik," ujarnya.

Erick menjelaskan, keterbukaan informasi BUMN pada 2024 meningkat 2.500 kali lipat dari tahun 2019, di mana hanya ada satu BUMN yang memiliki status informatif baik. Dirinya menyatakan, prestasi perusahaan-perusahaan BUMN saat ini harus menjadi pemacu untuk menciptakan beragam inovasi.

"Transformasi BUMN juga harus kita dorong, kita tidak bisa berpuas diri hari ini, apakah misalnya deviden tahun ini yang terbesar sepanjang sejarah yaitu Rp82,1 triliun cukup? Tidak. Negara membutuhkan lebih," kata Erick.

Dinilai sindrom kiamat

PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi******

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) 100 persen pada tahun ini, setelah empat tahun tidak dibayarkan full.

Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP) yang diterima abdi negara setiap bulannya, yakni; gaji pokok plus tunjangan kinerja (tukin).

Untuk gaji terendah PNS ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan dan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.

Sejauh ini, para PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan adalah penerima tukin terbesar. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin untuk PNS DJP berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.

Besaran tukin terendah Rp5,361 juta adalah untuk level jabatan pelaksana. Sedangkan tukin terbesar Rp117 juta untuk direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, yakni pejabat eselon 1 dengan pangkat tertinggi yang masuk dalam golongan IVe.

Saat ini, posisi dirjen pajak dijabat Suryo Utomo. Dengan begitu, Suryo menjadi PNS dengan besaran THR tertinggi, yakni sekitar Rp123,7 juta. Angka ini berasal dari gaji pokok PNS golongan IVe sebesar Rp6,3 juta ditambah tukin Rp117 juta.

Namun, nilai THR ini belum termasuk komponen tunjangan melekat yang diterima para PNS seperti tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokoknya. Ada pula tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang.

THR yang diterima Suryo bahkan lebih besar daripada yang diterima Presiden Jokowi. Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA). Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut sebesar Rp5,04 juta per bulan.

Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan.

Sementara tunjangan bagi presiden diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu Pasal 1 ayat (2a) yakni sebesar Rp32,5 juta.

Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Jumlah tersebut lebih kecil dari THR yang didapat Suryo Utomo sebesar Rp123,7 juta.

[Gambas:Video CNN]

Senin ajaib

Sri Mulyani Apresiasi AgenBRILink Wujudkan Mimpi UMKM di BRI******

Dalam upaya memperkuat ekonomi nasional, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Oleh karena itu, dia mengharapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui AgenBRILink mampu melakukan penetrasi hingga masyarakat terkecil.

Dalam acara BRI Microfinance Outlook (BRI-MO) 2024 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Kamis (7/3), ia menilai belum maksimalnya jangkauan perbankan terhadap UMKM menjadi sorotan utama, mengingat kontribusi signifikan sektor ini bagi perekonomian. Selain akses, masalah lain yang dihadapi pelaku usaha ultra mikro adalah affordability.

"Saya harapkan agar BRI lakukan penetrasi melalui AgenBRILink dan bahkan beroperasinya tidak perlu bangunan, agen itu juga identik dengan pemilik warung," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3).

"Kita harus bergerak dari 15 juta menjadi 45 juta UMKM yang terjangkau layanan keuangan, sehingga tidak ada yang tertinggal," imbuh dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI, Sunarso, menyampaikan sebagai upaya untuk menjangkau masyarakat lebih luas dalam rangka mendorong inklusi keuangan perseroan telah menyiapkan strategi hybrid bankmelalui AgenBRILink.

"Maka kemudian kita juga kembangkan jaringan kita jaringan kita yg tadinya berupa cabang yang kemudian kadang orang orang itu segan mau datang ke cabang mereka lebih senang datang ke tetangganya, maunya ke warung, maka warung kita konversi menjadi cabang, itulah yg kita sebut AgenBRILink," paparnya.

Saat ini, ia melanjutkan, BRI memiliki 741 ribu AgenBRILink dengan volume transaksi yang mencapai Rp1.400 triliun.

"AgenBRILink merupakan salah satu contoh bentuk strategi BRI bertransformasi untuk selalu menerapkan strateginya yg inlinedengan concernpembangunan ekonomi nasional yang tidak hanya sekedar tumbuh tapi juga merata," pungkas Sunarso.

Langkah BRI ini diharapkan tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga memberdayakan UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar pada ekonomi Indonesia.

Legenda Moli

Komunikasi Korporasi Terbaik, PLN Borong 12 Penghargaan di BCOMSS 2024******

PT PLN (Persero) total memborong 12 penghargaan pada ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024, termasuk Direktur PLN Darmawan Prasodjo yang dinobatkan sebagai Best CEO Communication.

Dengan berbagai raihan PLN dalam BCOMSS 2024 yang merupakan ajang apresiasi terhadap praktisi komunikasi dan program keberlanjutan perusahaan di lingkungan BUMN ini, PLN pun menjadi Best of the Best Communication. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo kemudian menyampaikan terima kasih atas seluruh capaian PLN pada BCOMSS 2024.

"Penghargaan ini bisa didapat karena kerja keras semua insan PLN dalam melakukan transformasi bisnis, salah satunya di sektor komunikasi perusahaan. Tidak lain ini adalah upaya kita untuk semakin transparan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat," kata Darmawan di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Kamis (7/3).

Kemudian, Corporate Secretary PLN Alois Wisnuhardana juga menjadi nominasi best Corporate Secretary.

Faktor lain yang mendukung catatan gemilang PLN di BCOMMS 2024 adalah keberhasilan transformasi sektor komunikasi. Darmawan disebut serius menggarap pengelolaan komunikasi korporat yang menjembatani informasi perusahaan kepada publik.

"Dulu komunikasi korporat kami tidak terstruktur, pasif, dan kurang responsif dalam menanggapi berbagai isu. Kami lakukan transformasi untuk lebih mendekatkan diri di tengah masyarakat. Kini kita bisa melihat komunikasi yang dilakukan menjadi akurat, powerful dan efektif," papar Darmawan.

Melalui transformasi tersebut, komunikasi korporat PLN pada 2023 mengelola informasi dan publikasi yang menjangkau masyarakat luas secara konsisten, termasuk pada skala global. Langkah ini menghasilkan lebih dari 174 ribu pemberitaan di lebih dari 4,5 ribu media.

Survei Nasional memperlihatkan, sebanyak 45 persen publik memahami isu transisi energi yang diwujudkan PLN. Dari angka itu, 86 persen optimis bahwa PLN mampu menjalankan program transisi energi.

Darmawan menilai, optimisme masyarakat itu menandai keberhasilan strategi komunikasi dan pengelolaan saluran komunikasi yang baik. Sehingga, masyarakat yakin bahwa PLN mampu menjadi leader dalam program transisi energi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong seluruh perusahaan BUMN agar dapat menerapkan keterbukaan dan keberlanjutan.

Erick menegaskan, ke depannya seluruh perusahaan BUMN akan membutuhkan transformasi dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

"Ini bagian kita terus mendorong keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik," ujarnya.

Erick menjelaskan, keterbukaan informasi BUMN pada 2024 meningkat 2.500 kali lipat dari tahun 2019, di mana hanya ada satu BUMN yang memiliki status informatif baik. Dirinya menyatakan, prestasi perusahaan-perusahaan BUMN saat ini harus menjadi pemacu untuk menciptakan beragam inovasi.

"Transformasi BUMN juga harus kita dorong, kita tidak bisa berpuas diri hari ini, apakah misalnya deviden tahun ini yang terbesar sepanjang sejarah yaitu Rp82,1 triliun cukup? Tidak. Negara membutuhkan lebih," kata Erick.