voucher halodoc 2022 836Jutaan kata 270667Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs gacor 2023》
Erick Thohir Lapor ke Jokowi: 81 Juta Kaum Milenial Belum Punya Rumah******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmelaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal 81 juta kaum milenial belum punya rumah.
"Tadi yang sudah disampaikan 81 juta generasi milenial dengan status yang berbeda, ini data dari Kementerian PUPR, belum mendapatkan fasilitas rumah," kata Erick di Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).
Oleh karena itu, Erick mengatakan Kementerian BUMN bersama Kementerian PUPR mempersiapkan hunian milenial berupa apartemen, seperti Apartemen Samesta Mahata Margonda yang baru diresmikan Jokowi hari ini.
Erick juga mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan Rp5 triliun untuk hunian sejenis di 7 lokasi dengan total 8.348 unit. Berdasarkan data Erick, 41 persen pembeli adalah generasi milenial dengan tingkat kelakuan di atas 85 persen.
Presiden Jokowi mengapresiasi langkah para pembantunya tersebut yang menyediakan hunian terjangkau untuk milenial. Bahkan, Jokowi mengatakan kamar dan fasilitas pendukung apartemen tersebut terbilang bagus.
"Harganya saya kira juga terjangkau. Ada subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)-nya dijual Rp200 juta. Yang tidak subsidi ada yang Rp300 juta, ada yang Rp500 juta. Cicilannya juga murah, sehingga sangat pas sekali untuk hunian anak muda kita," tutur Jokowi saat peresmian.
Selain itu, Jokowi menegaskan pentingnya hunian yang dekat dengan transportasi umum. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu macet-macetan di jalan dengan mobil pribadi.
"Yang paling penting, ini disiapkan untuk hunian milenial. Kalau mereka beli, bonusnya dapat kereta api. Bangun tidur, mandi, langsung lompat sudah masuk ke KRL, kereta api. Ke mana-mana pun bisa," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Perlukah Tarif TransJakarta Naik Jadi Rp5.000 di Jam Sibuk?******Jakarta, CNN Indonesia--
PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta berencana menaikkan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan di saat jam sibuk.
Wacana kenaikan tarif ini terlihat dari akun twitter TransJakarta yang mengajak pengguna mengisi survei sampai 13 April mendatang, apakah setuju dilakukan penyesuaian.
Rencana kenaikan ini berawal dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang melihat tarif TransJakarta tidak pernah naik sejak 2007.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dibahas hingga saat ini.
"Belum, masih dibahas," kata Heru di Jakarta Timur.
Kenaikan tarif ini memang tanpa alasan yang pasti. Pasalnya, Provinsi DKI Jakarta juga masih tetap memberikan subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) setiap tahunnya.
Lihat Juga :Menkeu Blak-blakan Skandal Ekspor Emas Batangan Rp189 T di Bea Cukai |
Tahun lalu, Pemprov DKI bahkan mengalokasikan anggaran subsidi tiket TransJakarta sebesar Rp3,9 triliun dari rencana awal Rp3,5 triliun.
Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai rencana kenaikan tarif TransJakarta ini memang terlalu mendadak dan tanpa alasan yang jelas.
Kendati, ia menilai wacana kenaikan tarif wajar dilakukan jika pemerintah mengurangi subsidi atau kerugian perusahaan cukup besar.
Toh, sampai saat ini subsidi yang diberikan tetap besar dan mempertimbangkan jumlah pengguna yang bakal menggunakan moda transportasi umum tersebut setiap tahunnya.
Lihat Juga :Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT |
Karenanya, ia menekankan jika TransJakarta ingin menaikkan tarif, maka harus mengutarakan alasannya dengan jelas.
"Pertimbangan kenaikan ini harus jelas dasar argumentasinya. Apakah karena subsidi dikurangi atau ada kebijakan lain terkait biaya operasional yang makin mahal atau tinggi atau terkait dengan bisnis plan dari TransJakarta," ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com.
Dengan demikian, masyarakat pun bisa mempunyai gambaran bahwa tarif memang harus naik. Jangan sampai kenaikan tarif justru menurunkan jumlah pengguna transportasi umum.
Apalagi, meski beberapa masyarakat setuju kenaikan tarif karena akan tetap lebih murah dibandingkan transportasi lain. Namun, pasti tetap ada pelanggan yang memang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk membayar tarif lebih besar dari saat ini.
Lihat Juga :Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang |
"Kalau dinaikkan, sementara pendapatan masyarakat tidak banyak yang berubah ini akan jadi beban karena tarifnya akan menambah biaya pengeluaran atau mengurangi kesejahteraan karena tingginya biaya transportasi," jelasnya.
Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma secara menilai kenaikan tarif TransJakarta sudah sewajarnya dilakukan. Apalagi, tarifnya tak berubah sejak 16 tahun lalu.
"Dengan layanan yang sudah cukup luas seperti sekarang ini, sepertinya tidak fair kalau kita masih mempertahankan tarif yang ada," kata dia.
Jika dihitung dengan kenaikan inflasi sejak 2007 sampai sekarang, penyesuaian tarif dari Rp3.500 - Rp4.000 menjadi Rp5.000 sangat tepat. Namun, memang kenaikan ini bisa dibarengi dengan peningkatan layanan, seperti integrasi lebih luas dengan moda transportasi lainnya.
"Penyesuaian tarif suatu keniscayaan, di mana kita mendorong TransJakarta untuk terus memperluas layanan dan integrasi tarif dengan moda lain secepatnya dapat terlaksana," jelasnya.
Dengan integrasi yang lebih luas dengan moda transportasi lain, tujuan pemerintah untuk masyarakat lebih banyak berpindah ke kendaraan umum akan makin cepat terwujud. Sehingga, kemacetan juga bisa berkurang terutama di DKI Jakarta.
"Layanan yang terintegrasi ini, akan lebih menarik minat untuk berpindah menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraan pribadinya," imbuhnya.
Adapun untuk besaran kenaikan tarif ideal setelah tidak ada perubahan sejak puluhan tahun lalu, Andyka menilai harus menunggu hasil survei yang dilakukan oleh TransJakarta.
"Harus dipastikan pakai survei preferensi dulu mbak untuk angka pastinya," pungkas Andyka.
Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Perhubungan buka suara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (11//4).
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan pihaknya masih belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.
Lihat Juga :KPK Tangkap Kepala BTP Semarang Putu Sumarjaya di OTT Semarang |
Meski belum bisa berkomentar lebih lanjut, Adita menyatakan Kementerian Perhubungan siap mendukung berbagai upaya dalam memberantas korupsi.
[Gambas:Video CNN]
Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang setelah mendapat informasi resmi mengenai permasalahan tersebut.
"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini."
Pernyataan itu disampaikan setelah KPK menangkap pejabat Balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).
Pilihan Redaksi
|
Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.
"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).
Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.
Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.
"Diamankan di Jakarta: Muhamad, Dion (swasta) dan Fadly (PPK)," ujar sumber CNNIndonesia.com di internal KPK.
Lihat Juga :Sri Mulyani Buka-bukaan di DPR Soal Transaksi Janggal Rp349 T |
Tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.
"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK Makasar dan US.000 untuk pihak lain. Saat ini masih dimintai keterangan di Polrestabes Semarang," kata sumber tersebut.
(Tim/chri)Label:kocok303 slot、juragan 5000 slot login、cara lunas pinjol
Terkait:slot terpercaya gampang menang、sering wd、tagihan pinjol lewat 90 hari、aboplay、qqstar、pinjol saldo dana、nsr4d、hot slot88、slot qris gacor、aplikasi untuk cicilan hp
bab terbaru:http akulaku(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《situs gacor 2023》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kredit hp tanpaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs gacor 2023》bab terbaru。