hokislot369

Pedang melawan Surga

Basuki Patok Honor Bos Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Rp42 Juta******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menetapkan besaran honorarium bagi Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk 2023.

Penetapan tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 542 Tahun 2023 tentang Penetapan Honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2023. 

Berikut besaran honornya;

Basuki dalam keputusan itu menyatakan besaran honorarium yang ia tetapkan sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Hunyuan

Harga Emas Antam Turun Lagi ke Rp1,053 Juta per Gram Hari Ini******

Harga jualemas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,053 juta per gram pada Kamis (15/6) pagi. Harga emas terpantau turun Rp1.000 per gram dari perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp1.000 per gram dari Rp934 ribu per gram menjadi Rp933 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp576 ribu, 2 gram Rp2,04 juta, 3 gram Rp3,04 juta, 5 gram Rp5,03 juta, 10 gram Rp10,01 juta, 25 gram Rp24,91 juta, dan 50 gram Rp49,74 juta.

Harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX turun 1,08 persen menjadi US.947 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga turun 0,40 persen ke US.934 per troy ons pada pagi ini.

Analis Pasar Lukman Leong memproyeksi harga emas internasional bakal turun akibat kenaikan imbal hasil pemerintah AS akibat pernyataan mengejutkan Ketua The Fed Jerome Powell bahwa akan ada kenaikan lanjutan suku bunga AS, meski saat ini ditahan.

"Harga emas diperkirakan akan turun tertekan oleh naiknya imbal hasil obligasi AS," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.920 per troy ons dan resistance US.950 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Raja bola nomor 1

KCIC Siapkan Uji Layak Kereta Cepat Demi Dapat Izin Operasi Kemenhub******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tengah mempersiapkan uji pertama kelayakan sarana dan prasarana kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) demi mendapatkan izin operasional dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

KCIC juga saat ini tengah melakukan focus group discussion dengan Kemenhub dan kontraktor KCJB selama tiga hari di Bandung untuk membahas persiapan pengujian dan mengumpulkan berbagai data, serta dokumen untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan Kemenhub.

"Kami dengan Kemenhub saat ini sedang menyiapkan uji pertama kelaikan sarana dan prasarana KCJB sebagai bagian dari tahapan untuk mendapatkan ijin operasi. KCIC akan mematuhi dan mengikuti sepenuhnya regulasi yang ditetapkan Kemenhub" kata Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti dalam keterangan resmi, Selasa (13/6).

Saat ini, kata Emir, laju kereta inspeksi di jalur KCJB telah menembus angka 220 km per jam.

Pengujian dilakukan secara berkala dengan rute Stasiun Tegalluar, Stasiun Padalarang, Stasiun Karawang, dan Stasiun Halim. Laju kereta inspeksi pada saat pengujian juga akan terus ditingkatkan kecepatannya secara bertahap hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya, yakni 385 km per jam.

Selain penyempurnaan prasarana untuk peningkatan laju KCJB, KCIC juga mempersiapkan proses sertifikasi bersama Kemenhub.

Sebelumnya, KCIC dikabarkan meminta Kemenhub menerbitkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk KCJB, meski stasiun kereta itu belum lengkap alias rampung semua.

Mengutip Reuters, Kamis (8/8), informasi itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Karena ketidaksiapan tersebut, Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan proyek tersebut antara lain Mott Macdonald, PwC, dan Umbra, disebut menolak rencana KCIC memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US,3 miliar pada Agustus mendatang.

Kemenhub dan konsultan malah menyarankan operasi penuh Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang direncanakan pada Agustus nanti dimulai pada Januari 2024. Pasalnya, semua konstruksi belum selesai.

[Gambas:Video CNN]

gelang musim semi ilahi

KCIC: Masyarakat Bisa Jajal Kereta Cepat Agustus 2023, Tarif Spesial******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengonfirmasi masyarakat bisa menjajal Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) mulai Agustus 2023 mendatang.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti menuturkan proyek tersebut bakal diluncurkan pada 18 Agustus. Pada saat itu, masyarakat bisa mencoba ikut uji coba.

Ia menyebut masyarakat akan diajak naik kereta cepat dengan tarif yang spesial sebelum dioperasikan secara komersial pada Oktober.

"(Agustus) masyarakat sudah bisa coba. Tata cara dan skemanya itu belum ditetapkan, masih dibahas," ucapnya di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Rabu (14/6).

Ia mengatakan selama uji coba pada Agustus masyarakat bisa naik kereta cepat dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat sekitar 30 menit. Dari Stasiun Padalarang, masyarakat langsung bisa naik KA feedermenuju Stasiun Bandung sekitar 18 menit.

Adapun tarif untuk KA Feeder ini sudah termasuk dalam tiket KCJB. Dengan begitu, penumpang tidak perlu membayar lagi.

Sampai saat ini pihak KCIC belum menentukan tarif dari KCJB. Yang pasti, kata Emir, KCJB akan memiliki tiga kelas, yakni premium ekonomi, second class, dan first class.

Kabar masyarakat sudah bisa menjajal kereta cepat pada Agustus mendatang sebelumnya juga disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan.

Mulanya ia menuturkan KCJB akan diuji coba pada 15 Juni ini. Setelah uji coba, Luhut mengatakan kereta api cepat ini akan disiapkan untuk operasi Agustus.

Tahap awal, operasi akan digratiskan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar jalur rel kereta api.

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya saat rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Jumat (9/6) lalu.

Dengan hadirnya kereta cepat, Luhut percaya diri jarak Jakarta-Bandung bisa ditempuh dalam waktu 1 jam, bahkan bisa kurang dari itu.

[Gambas:Video CNN]

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

Tak Hanya WSBK, MotoGP Sumbang Rugi Rp50 M ke Sirkuit Mandalika******

HoldingBUMN pariwisataInJourney mengatakan ada banyak penyebab kerugian yang dialami oleh perusahaan. Salah satunya, penyelenggaraan event MotoGP.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian Sirkuit Mandalika dari penyelenggaraan event MotoGP mencapai Rp50 miliar. Hal tersebut disebabkan pengeluaran acara lebih besar dibandingkan pemasukan.

Namun, karena cukup menarik sponsor, gelaran balap motor ini tetap dilaksanakan.

Sementara, penyebab kerugian terbesar Sirkuit Mandalika adalah berasal dari penyelenggaraan event World Superbike (WSBK). Dari perhitungan, kerugiannya mencapai Rp100 miliar.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah, kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Menurut Dony, jika nantinya penyelenggaraan WSBK dihilangkan, maka bisa membantu menurunkan beban perusahaan. Sehingga, kerugian yang ditimbulkan tidak makin besar tiap tahunnya dibandingkan bila event tersebut dipertahankan.

Apalagi, event WSBK memang kurang menarik bagi investor untuk beriklan. Sehingga, menghapus acara tersebut dinilai menjadi langkah paling tepat.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya eventnya tidak menarik secara sponsorship," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Armada Abyss EVE

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.