situs slot offline

mevius88 950Jutaan kata 767703Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot offline》

Kemenkes: 95 persen anak Indonesia harus sudah imunisasi******

Vaksin HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari kanker serviks atau kanker leher rahim

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan mengatakan, 95 persen anak-anak di Indonesia harus sudah imunisasi, karena itu pihaknya menambah jumlah vaksin dalam imunisasi rutin, dari 11 menjadi 14 jenis.

“Karena saya lihat ada beberapa kabupaten/kota yang bisa mendekati -target- nasional, tapi ada kabupaten/kota yang sangat jauh sekali imunisasi dasar lengkapnya,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dr Maxi Rein Rondonuwu D H S M MARS dalam keterangan dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Maxi menjelaskan, penambahan jumlah vaksin tersebut selaras dengan program utama Kementerian Kesehatan, yaitu transformasi kesehatan dalam akses layanan primer. Hal tersebut bertujuan untuk menguatkan upaya preventif pada layanan primer.

Tiga vaksin tambahan tersebut, katanya, yaitu Human Papillomavirus Vaccine (HPV) untuk penyakit kanker, Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) untuk penyakit pneumonia, dan Rotavirus Vaccine (RV) untuk penyakit diare.

Berdasarkan data Kemenkes, sebanyak lebih dari 103 juta perempuan berusia 15 tahun ke atas di Indonesia berisiko terkena penyakit kanker serviks. Selain itu, sekitar 36.000 perempuan terdiagnosis kanker serviks setiap tahunnya, dan sekitar 70 persen di antaranya berada pada stadium lanjut. Angka kematian akibat kanker serviks pun tergolong tinggi, yakni sekitar 21.000 kematian pada 2020.

Adapun data Globocan mencatat pada 2021 terdapat 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia, dengan angka kematian yang semakin meningkat.

Menurutnya, imunisasi merupakan upaya pencegahan yang paling murah. Karena itu anak perempuan berusia 11 dan 12 tahun perlu segera mendapatkan vaksin tersebut.

“Vaksin HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari kanker serviks atau kanker leher rahim. Tingkat kematian akibat kanker ini mencapai 50 persen, karena mereka datang sudah terlambat,” katanya.

Adapun pneumonia dan diare, ujarnya, merupakan dua dari lima penyebab kematian balita yang tertinggi di Indonesia. Hal itu dapat dicegah dengan imunisasi PCV dan Rotavirus.

Pada 2022, cakupan imunisasi PCV diperluas secara nasional dan diberikan dua kali saat anak berusia 0-11 bulan, dan satu kali saat anak usia 12-24 bulan. Sementara itu, pemberian imunisasi Rotavirus (RV) direkomendasikan sebanyak 3 kali, yakni saat bayi berusia 2, 3, dan 4 bulan, guna memberikan perlindungan yang tinggi dan merata.

Awalnya, imunisasi tersebut hanya mencakup 21 kabupaten dan kota di RI. Namun, untuk mempercepat penurunan kesakitan dan kematian akibat diare, Kementerian Kesehatan memperluas pemberian imunisasi RV di seluruh Indonesia sejak 2023.

“Introduksi imunisasi Rotavirus memang sudah dilakukan sejak 2022, namun kita lakukan pencanangan dan perluasan secara nasional,” kata Maxi.

Kemenkes juga memberikan imunisasi polio suntik dosis kedua atau IPV2 untuk memperkuat perlindungan dari polio.

Dengan tambahan tersebut, 14 jenis vaksin yang diberikan pada imunisasi rutin meliputi BCG (Bacillus Calmette-Guérin) untuk penyakit tuberkulosis (TB), DPT-Hib untuk penyakit difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenzae tipe b.

Kemudian, imunisasi hepatitis B, MMR dan MR untuk campak rubella, OPV atau vaksin polio tetes serta IPV dan IPV2 atau vaksin polio suntik, vaksin TT, DT, dan TD untuk penyakit difteri tetanus, vaksin Japanese Encephalitis (JE) untuk penyakit radang otak, serta HPV, PCV, dan Rotavirus.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Sekjen PBB serukan gencatan senjata hindari "tragedi besar" di Gaza******

Washington (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres kembali mendesak agar gencatan senjata segera diberlakukan di Jalur Gaza, yang hingga kini terus digempur Israel demi mencegah tragedi kemanusiaan besar.

"Inilah waktunya gencatan senjata kemanusiaan sebelum sebuah tragedi besar terjadi di Gaza," ucap Guterres dalam konferensi pers di markas PBB di New York, Kamis (8/2) waktu setempat.

Sekjen PBB mengaku amat prihatin atas rencana militer Israel untuk meneruskan serangan ke Kota Rafah di Jalur Gaza selatan yang dapat memperburuk kondisi kemanusiaan pengungsi Palestina.

Menteri pertahanan Israel Yoav Gallant sebelumnya mengatakan target militer berikutnya di Jalur Gaza adalah Rafah, yang dia klaim merupakan benteng terakhir kelompok Palestina Hamas.

"Setengah dari populasi Gaza saat ini memadati Rafah. Mereka tidak bisa ke mana-mana lagi," kata dia.

Terlebih, nyawa masyarakat Palestina di Gaza saat ini tidak cuma terancam akibat peperangan yang terus berlanjut, namun juga dari kelaparan dan penyakit akibat menurunnya kondisi kemanusiaan.

Serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 27.840 warga Palestina dan mencederai 67.317 orang lainnya. Sedangkan menurut otoritas Israel, sekitar 1.200 warga Israel tewas akibat serangan Hamas.

Sementara itu, Guterres menyatakan mendukung sepenuhnya putusan sementara Mahkamah Internasional (ICJ) terkait Israel dan menyerukan supaya isi putusan tersebut segera diterapkan.

Pada 26 Januari, ICJ mengeluarkan putusan awalnya bahwa Israel harus berhenti merintangi penghantaran bantuan ke Gaza serta harus mengupayakan perbaikan kondisi kemanusiaan di Gaza.

"Amat penting untuk memastikan bahwa semua putusan pengadilan harus dijalankan. Sudah jelas bahwa saya sepenuhnya percaya jika Mahkamah Internasional akan bisa mengambil tindakan apabila putusan tersebut tidak dijalankan dengan baik," kata Sekjen PBB.

Ia juga mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

"Saya akan terus menjadi penyokong utama bagi hak Israel untuk hidup aman dan damai. Saya akan terus menjadi pejuang melawan antisemitisme," kata dia.

"Meski demikian, saya juga sepenuhnya berkomitmen supaya rakyat Palestina memiliki negaranya sendiri dan hak menentukan nasibnya sendiri diakui demi mengakhiri penjajahan," tegas Guterres.

Guterres juga menyebut tuduhan Israel bahwa 12 pegawai badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu sebagai tuduhan yang kredibel.

Sebagai langkah awal, ia menyebut pihaknya sudah memutus kontrak dengan individu-individu tertuduh berdasarkan peraturan organisasi. Selain itu, pihaknya juga telah menunjuk tim penyidik untuk menyelidiki tuduhan Israel itu.

"Apabila saya melakukan kesalahan, hal tersebut bisa diperbaiki nanti. Namun, kita tidak bisa tidak mengambil tindakan, karena tuduhan yang terkait dengan tindakan kriminal seperti ini sangat berbahaya," kata Sekjen PBB itu.

Guterres menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengambil tindakan sesegera mungkin apabila Israel memberi informasi baru terkait adanya "infiltrasi Hamas" pada badan-badan PBB.

Terkait tuduhan Israel, sejumlah negara donor telah menangguhkan pendanaan terhadap UNRWA sejak 26 Januari. Badan PBB tersebut menyebut terhentinya pendanaan mengancam keberlangsungan operasi kemanusiaan di Gaza yang mereka jalankan.


Sumber: Anadolu

Baca juga: Sekjen PBB tegaskan UNRWA tak tergantikan

Baca juga: PBB sebut peperangan di Rafah perburuk kondisi kemanusiaan di Gaza

 

Sekjen PBB sebut Gaza jadi kuburan bagi anak-anak Palestina

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs judi slot terbesar、audy88、situs slot terpercaya hari ini

Terkait：gampang menang slot、link slot gacor dan terpercaya、daftar situs judi、pusat777、maxwin369、situs terpercaya di dunia、angksa168、slot gacor slot online、yang lagi gacor、pinjaman online cicilan 12 bulan bunga rendah

---

---

bab terbaru：aplikasi cicilan hp tanpa dp（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07