pinjaman astra legal atau ilegal

Bintang Xianwu

pola maxwin semua situs

Wamen: Pembubaran tujuh BUMN bagian transformasi dan konsolidasi******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pembubaran tujuh BUMN merupakan bagian dari transformasi dan konsolidasi BUMN.

"Hari ini kita akan melakukan updatemengenai proses pembubaran tujuh BUMN. Saya ingin menyampaikan updatebahwa dalam proses transformasi BUMN yang dimulai Menteri Erick Thohir semenjak 2019 dan saat ini memasuki tahun keempat," kata Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, konsolidasi BUMN ini beragam seperti holdingisasi, merger, dan juga penanganan terhadap BUMN-BUMN bermasalah.

Baca juga: Tingkat hunian jaringan hotel BUMN meningkat saat libur Natal 2023

Saat ini BUMN yang masuk berada di bawah Kementerian BUMN terdapat sekitar 41 BUMN di mana target terakhir nantinya Kementerian BUMN hanya mengelola di bawah 40 BUMN yang diklastering dalam 12 klaster.

Dengan demikian, hal tersebut merupakan target akhir daripada transformasi bentuk pengelolaan BUMN dalam 12 klaster dan perampingan BUMN yang awalnya berjumlah 114 menjadi di bawah 40 BUMN.

Khusus klaster BUMN-BUMN yang mengalami permasalahan keuangan dan usaha, maka Kementerian BUMN membentuk Holding Danareksa - PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) di mana Danareksa mengelola BUMN-BUMN kecil dan akan dilakukan scale upuntuk menjadi BUMN yang besar.

Sedangkan PT PPA memiliki fungsi unik di mana PT PPA ini menangani BUMN-BUMN yang melakukan restrukturisasi, termasuk apabila BUMN-BUMN yang tidak lagi viabledan tidak lagi memberikan kontribusi maka dilakukan pembubaran.

"Dengan demikian, terdapat tujuh BUMN yang dibubarkan. Kita berkomitmen bahwa transformasi BUMN harus dilaksanakan sampai tuntas," kata Tiko.

Tiko juga menyampaikan untuk tidak lupa bahwa terdapat BUMN yang sudah tidak viablelagi dan tidak mungkin dipertahankan karena dari sisi bisnis maupun keuangan sudah tidak bisa dipertahankan, maka langkah yang diambil adalah pembubaran.

Kementerian BUMN melakukan pembubaran terhadap tujuh BUMN pada Jumat (29/12).

Ketujuh BUMN yang dibubarkan tersebut antara lain Merpati, Istaka Karya, PT Kertas Leces, Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Iglas), Industri Sandang Nusantara, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.

Baca juga: Wamen BUMN tinjau Pertamina Plumpang pastikan suplai BBM di tahun baru

Baca juga: Erick Thohir: Penggabungan bawa Angkasa Pura masuk 5 besar pengelola bandara dunia

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2023

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

voucher lazada pengguna baru

Wapres ingatkan penyampaian fatwa keagamaan perhatikan sejumlah aspek******

Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul ifta yang valid dan berorientasi mencari solusi masalah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan penyampaian fatwa keagamaan perlu memperhatikan sejumlah aspek yakni memberikan solusi, meringankan, dan membawa kebaikan.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Webinar Internasional Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (STIF Syentra) secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Rabu.

"Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul iftayang valid dan berorientasi mencari solusi masalah -makharijiy-, meringankan -at-taysir-, dan membawa kebaikan bagi publik -rahmatan lil ummah-,” kata Wapres dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Wapres Ma'ruf juga menekankan pentingnya menyiapkan para kader ulama yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai seorang mufti atau pemberi fatwa.

“Perguruan tinggi dan pondok pesantren memiliki peran strategis dalam penyiapan kader ulama mufti ini. Oleh karenanya, perlu mengambil inisiatif lebih proaktif melakukan program tersebut,” pinta Wapres.

Selanjutnya ia juga mendorong adanya sinergi dan kemitraan lebih kuat antara lembaga keagamaan yang menerbitkan fatwa dengan aparatur pemerintahan.

“Sehingga, kebijakan negara dapat dijalankan lebih optimal karena ada landasan fatwa keagamaan,” kata Wapres.

Wapres mengingatkan, kebijakan negara yang tidak sejalan dengan fatwa keagamaan akan dipandang sebagai kebijakan yang kurang memiliki daya dukung dari warga negara pemeluk agama tersebut. Sebab, jika ada dikotomi antara kebijakan negara dan ajaran agama, maka akan timbul problem kepatuhan.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam Hafini bin Mahmud, Direktur Indeks Fatwa Global Darul Ifta Mesir Thariq Abu Hasyima, Ketua Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Majelis Ulama Indonesia Sholahuddin Al Aiyub, beserta sivitas akademika STIF Syentra dan berbagai perguruan tinggi Islam lainnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2023

Mitos super datang

slot demo anti lag maxwin

Konflik di Gaza buat Israel terisolasi, popularitas Hamas meroket******

Jakarta (ANTARA) - Serangan Hamas yang menyerbu secara mendadak kota-kota Israel sehingga membuat sekitar 1.200 orang tewas serta menyandera 240 orang pada 7 Oktober lalu, membuat Israel melakukan pengeboman secara membabi buta di Gaza.

Akibat dari pengeboman tanpa pandang bulu itu, lebih dari 20.000 warga Palestina tewas, di mana sekitar 70 persen dari korban yang tewas adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Dengan kata lain, setelah dua bulan bombardemen di Gaza, Israel telah menewaskan warga di Gaza seperti jumlah korban saat Israel melakukan invasi ke Lebanon pada 1982.

Jumlah yang tewas diperkirakan lebih besar karena masih ada korban yang tertimbun di reruntuhan bangunan.

Dengan jumlah korban tewas di Gaza yang sudah sedemikian besar, Hamas masih tetap berhasil melakukan perlawanan terhadap kekejaman pasukan Israel.

Sementara itu, Israel masih percaya diri akan bisa melumat Hamas sepenuhnya. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada 14 Desember sesumbar bahwa pemusnahan Hamas akan membutuhkan waktu beberapa bulan.

Israel sepertinya lupa bahwa dunia internasional saat ini sedang melihat bagaimana pengeboman terus-menerus negara Zionis itu sangat menyengsarakan warga Gaza.

Hal ini juga membuat Israel semakin terisolasi dalam konteks diplomasi global.

Indikasi dari hal ini dapat dilihat antara lain dari resolusi dari Majelis Umum PBB pada 12 Desember yang menyerukan gencatan senjata.

Meski resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat seperti resolusi dari Dewan Keamanan PBB, tetapi resolusi tersebut memiliki bobot politik yang kuat.

Apalagi, dari 193 negara yang merupakan bagian dari Majelis Umum PBB, sebanyak 153 negara mendukung resolusi gencatan senjata, serta hanya 10 yang menentang dan 23 abstain.

Jumlah negara di PBB yang mendukung gencatan senjata itu juga semakin meningkat bila dibandingkan dengan resolusi serupa di PBB pada Oktober lalu, dengan hasil 121 suara mendukung, 14 menolak, dan 44 abstain.

Bahkan, sejumlah pemimpin yang biasanya menjadi teman setia Israel, seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru, dalam pernyataan bersama mereka dengan tegas menyerukan adanya gencatan senjata. Mereka menyatakan bahwa upaya mengalahkan Hamas selayaknya tidak menjadi penderitaan terus-menerus bagi warga sipil Palestina.

Militer Israel juga semakin kebingungan karena tidak bisa menghancurkan Hamas dengan mudah, sehingga mulai mengeluarkan sejumlah taktik seperti menyebarkan selebaran di Jalur Gaza yang menawarkan hadiah uang atas informasi yang dapat mengarah kepada penangkapan para pemimpin Hamas.

Dalam selebaran tersebut, pihak militer Israel menyeru kepada warga untuk menyediakan informasi mengenai Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, dan saudaranya Muhammed Sinwar, seorang pemimpin militer terkemuka pada sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam.

Selain Sinwar bersaudara, militer Israel juga mencari informasi mengenai Mohammed Deif, komandan jenderal Brigade Al-Qassam, dan Rafaa Salameh, yang memimpin Batalyon Khan Younis.

Dalam selebaran itu tertulis antara lain bahwa "Bagi mereka yang menyediakan informasi akan menerima hadiah uang: untuk Yahya Sinwar sebesar 400 ribu dolar AS (Rp6,1 miliar), Muhammed Sinwar sebesar 300 ribu dolar AS (Rp4,6 miliar), Rafaa Salameh 200 ribu dolar AS (Rp3,1 miliar) dan Mohammed Deif 100 ribu dolar (Rp1,5 miliar)."

Militer Israel juga menuliskan informasi kontak dan nama akun Telegram pada selebaran itu.

Namun, meski telah menggunakan taktik seperti itu, hingga kini para pejuang Hamas masih tetap melakukan perlawanan dengan teguh dan bahkan hingga dapat merusak berbagai tank canggih milik Israel yang digunakan dalam menginvasi Gaza.

Kejahatan kejam

Tidak hanya jumlah korban tewas yang kolosal, kebengisan pasukan negara Zionis itu juga telah membuat PBB memperingatkan adanya kejahatan kejam terkait kondisi pengungsi di Gaza akibat bombardemen Israel.

Menurut data PBB, sekitar 1,9 juta dari 2,2 juta warga Palestina telah mengungsi dan dipaksa masuk ke tempat-tempat yang kian sempit dan sangat padat di Gaza selatan dalam kondisi tidak sehat dan tidak higienis.

Tidak heran pula bila berbagai badan internasional memperingatkan akan adanya bencana kelaparan dan potensi wabah penyakit yang mendera para pengungsi Gaza.

Bahkan untuk infrastruktur yang penting bagi warga seperti Rumah Sakit Al Shifa, Israel juga berani menyerang staf medis, menangkap pasien, dan mencuri jenazah selama mereka mengepung kompleks medis tersebut.

Seperti dilaporkan sejumlah media, tentara Israel meninggalkan Rumah Sakit Al Shifa di Kota Gaza pada 24 November setelah menduduki rumah sakit tersebut selama 10 hari, mengusir pasien, korban luka, dokter, paramedis, anggota staf lainnya, dan warga sipil yang sedang berlindung dari serangan yang meningkat di Gaza.

Selain itu, organisasi nirlaba di bidang HAM, Human Rights Watch (HRW), menulis kajian yang menunjukkan bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza dengan sengaja memutus akses masyarakat terhadap air dan makanan.

Seluruh hal tersebut, sebagaimana ditegaskan HRW, adalah berbagai contoh dari tindakan kejahatan perang.

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional menetapkan bahwa sengaja membuat warga sipil kelaparan dengan merampas barang-barang yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk dengan sengaja menghalangi pasokan bantuan, adalah kejahatan perang.

Tidak hanya di Gaza, kekejaman juga dilakukan Israel di Tepi Barat. Muhammad Nezzal, seorang anak Palestina yang dibebaskan sebagai bagian dari perjanjian pertukaran tahanan antara Israel dan kelompok Hamas Palestina, mengatakan beberapa tahanan sampai kehilangan kesadaran karena pemukulan brutal yang dilakukan pasukan Israel selama di penjara.

Nezzal ditangkap tiga bulan lalu di Kabatiye, Jenin, Tepi Barat, dan ditempatkan di penjara administratif selama enam bulan.

Nezzal, yang pulang ke rumah dengan kondisi patah tulang di tubuhnya, mengatakan pasukan Israel terus-menerus menggerebek sel dan memukuli para tahanan. Akibatnya, Nezzal mengalami patah tulang di jarinya, memar di tangan dan berbagai bagian tubuhnya.

Padahal, di lain pihak, beberapa sandera asal Israel yang dibebaskan di Gaza dilaporkan sejumlah media bahwa mereka tidak mendapatkan penyiksaan ketika ditahan oleh kelompok Palestina.

Dengan kondisi kebengisan dan kekacauan yang dilakukan pasukan Israel, tidak heran bila dunia semakin lama semakin mengisolasi negara Zionis itu.

Popularitas Hamas

Sedangkan Hamas sendiri, sebagai target utama yang ingin dihancurkan Israel, popularitasnya di kalangan warga Palestina semakin meroket.

Berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina (PSR) di Tepi Barat dan Jalur Gaza antara 22 November dan 2 Desember 2023, ditemukan bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tiga kali lipat di Tepi Barat dibandingkan tiga bulan lalu.

Sedangkan di Jalur Gaza, PSR mencatat bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tetapi tidak signifikan.

Ukuran sampel jajak pendapat ini adalah 1.231 orang dewasa, 750 di antaranya diwawancarai secara tatap muka di Tepi Barat dan 481 di Jalur Gaza di 121 lokasi yang dipilih secara acak.

Ketika ditanya mengenai pilihan responden terhadap partai atau pihak mana yang seharusnya berkuasa di Jalur Gaza setelah perang, hasilnya antara lain 60 persen responden memilih Hamas, 16 persen memilih pemerintahan Otoritas Palestina (PA) tanpa Presiden Abbas, 7 persen memilih PA bersama Abbas, serta 3 persen memilih satu atau lebih dari negara-negara Arab.

Sedangkan ketika ditanya partai politik atau aliran politik mana yang mereka dukung, persentase terbesar memilih Hamas (43 persen), diikuti oleh Fatah (17 persen), sementara 12 persen memilih kelompok lain atau pihak ketiga, dan 28 persen menjawab tidak satupun atau tidak tahu.

Tiga bulan lalu, PSR mencatat bahwa dukungan untuk Hamas hanya mencapai 22 persen dan Fatah sebesar 26 persen.

Berbagai angka tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap Hamas kian membesar meski peperangan telah berlangsung hingga sekitar dua bulan, sehingga impian Israel untuk memusnahkan Hamas saat ini bak "pungguk merindukan bulan".

Copyright © ANTARA 2023

Bagaimana menghadapi transformasi

slot new 88

Kapolri: Tahun baru aman dan lancar******

alhamdulillah semuanya masih berjalan aman dan lancar

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyampaikan bahwha secara umum kegiatan pengamanan menjelang pergantian tahun baru berjalan lancar. "Melaksanakan pengecekan secara langsung terkait dengan kesiapan terakhir sekaligus kondisi terakhir kegiatan pengamanan menjelang pergantian tahun. Secara umum tadi disampaikan bahwa, alhamdulillahsemuanya masih berjalan aman dan lancar, " ucap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Polda Metro Jaya, Minggu. Listyo menjelaskan tercatat malam ini setidaknya ada 984 titik kumpul yang sudah dilaporkan, dan ada 44.734 personel gabungan untuk melaksanakan pengamanan khusus untuk kegiatan malam tahun baru ini. "Total seperti yang sering saya sampaikan bahwa ada 49.676 objek pengamanan dengan 129.923 personel gabungan yang kita siapkan baik TNI Polri dan unsur lainnya, " katanya. Selain itu Listyo menyampaikan dari beberapa informasi yang tadi kita laksanakan pada saat video conference, khususnya wilayah Papua situasi terkendali. "Tadi Kapolda Papua, Pangdam melaporkan bahwa situasi sudah terkendali, masyarakat di sana juga malam ini ada yang melaksanakan kegiatan merayakan puncak akhir tahun, " ucapnya. Listyo juga menyebut wilayah lain secara umum dilaporkan khususnya di Jakarta terjadi peningkatan khususnya yang melakukan kegiatan di Ancol, kemudian Bundaran HI. "Di Ancol dilaporkan dari 91 ribu orang naik jadi 130 ribu orang dan kemungkinan akan terus meningkat, tentunya perlu ada cara bertindak untuk melakukan kegiatan pengamanan sekaligus pada saat pulangnya, " ucapnya. Listyo berharap ini semua bisa kita jaga kita amankan dan kita bisa melewati dan masuk pergantian tahun dengan aman dan lancar.

Baca juga: DPRD DKI berharap 2024 jadi tahun politik yang aman dan damai

Baca juga: Kapolda: Perayaan malam tahun baru di Bengkulu berjalan kondusif

Baca juga: Pj Gubernur DKI buka Jakarta Karnaval dan sapa pengunjung di Monas

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Bagaimana menghadapi transformasi

perbandingan bunga kredivo dan akulaku

Rekayasa lalu lintas Jalur Puncak berlaku hingga libur Tahun Baru 2024******

"27-29 (Desember 2023) tetap masih ada ganjil genap kita gunakan agar bisa mengatur jumlah kendaraan yang bisa naik ke Puncak,"

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengungkapkan bahwa pemberlakukan rekayasa lalu lintas di Jalur Wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan terus berlanjut hingga libur panjang peringatan Tahun Baru 2024.

Rio di Pospol Gagog, Ciawi, Bogor, Senin, menyebutkan meski libur panjang perayaan Natal hanya berlangsung hingga 26 Desember 2023, tapi Polres Bogor tetap melanjutkan rekayasa lalu lintas dengan alasan mengantisipasi kemacetan.

"27-29 (Desember 2023) tetap masih ada ganjil genap kita gunakan agar bisa mengatur jumlah kendaraan yang bisa naik ke Puncak," ungkap Rio.

Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem ganjil genap kendaraan dan sistem satu arah atauone waysecara situasional.

Ia menegaskan pengamanan Jalur Puncak tetap diberlakukan hingga malam tahun baru 2024. Pada 31 Desember 2023 mulai pukul 18.00 WIB hingga 1 Januari pukul 01.00 WIB kepolisian menerapkan car free nightatau malam tanpa kendaraan.

"Jadi kami imbau, masyarakat yang ingin berlibur saat malam tahun agar memasuki kawasan Puncak lebih awal karena pada 31 Desember pukul 18.00 WIB hingga 1 Januari 2023 pukul 01.00 WIB kami terapkan car free night," paparnya.

Polres Bogor melibatkan 875 personel untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru, terutama di Kawasan Puncak. Pelibatan ratusan personel Kepolisian itu untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas di beberapa titik rawan terjadi kemacetan.

Rio mengungkapkan bahwa selain mengandalkan personel Satuan Lalu Lintas, pihaknya juga berkolaborasi dengan lintas instansi seperti TNI, Pemerintah Kabupaten Bogor, hingga organisasi masyarakat dan kepemudaan.

Pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Bogor juga didukung dengan pendirian pos pengamanan untuk petugas yang berjaga.

“Oleh sebab itu kami meminta dukungan seluruh masyarakat agar bisa bekerja sama kepada seluruh pemerintah daerah dan TNI Polri kita bisa sama-sama untuk menjaga pam nataru ini dengan baik,” ujarnya.
 

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023

Senin ajaib

rtp megawin188

Astra Daihatsu Motor diminta klarifikasi dugaan skandal uji keselamatan******

Sembari menunggu hasil uji pencuplikan (sampling) yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan, konsumen diharapkan tetap tenang dan menggunakan kendaraannya seperti biasa. Kementerian Perdagangan dan pemangku kepentingan lainnya akan terus berupaya m

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) meminta PT Astra Daihatsu Motor (ADM) untuk mengklarifikasi terkait maraknya pemberitaan dugaan skandal uji keselamatan kendaraan merek Daihatsu.

Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang juga meminta PT ADM lebih memperhatikan kendaraan bermotor yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia agar aman digunakan oleh konsumen Indonesia.

"Kementerian Perdagangan meminta klarifikasi PT ADM terkait maraknya pemberitaan dugaan skandal uji keselamatan kendaraan Daihatsu," ujar Moga melalui keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Bali, Sabtu.

Moga menyampaikan permintaan ini merupakan upaya ketegasan pemerintah dalam perlindungan konsumen. Kementerian Perdagangan akan terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha akan pentingnya keamanan dan keselamatan produk yang diperdagangkan.

Ditjen PKTN berwenang memastikan terpenuhinya kewajiban pelaku usaha terhadap keselamatan konsumen atas barang yang diperdagangkan di Indonesia. Dalam hal ini, kendaraan bermotor yang dipasarkan PT ADM berkaitan erat dengan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

"Sembari menunggu hasil uji pencuplikan (sampling) yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan, konsumen diharapkan tetap tenang dan menggunakan kendaraannya seperti biasa. Kementerian Perdagangan dan pemangku kepentingan lainnya akan terus berupaya menegakkan perlindungan konsumen," kata Moga.

Sementara itu, Executive Officer, Corporate Function Directorate PT ADM Johan memastikan, semua kendaraan Daihatsu yang diproduksi, didistribusi, dan dipasarkan di Indonesia tidak memiliki masalah kualitas dan keselamatan serta memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, pengiriman domestik sudah dilakukan mulai 22 Desember 2023. Kemudian, PT ADM juga telah kembali melakukan pengiriman secara normal mulai 26 Desember 2023 ke lebih dari 60 negara tujuan ekspor yang telah memberikan konfirmasi karena telah disetujui otoritas negara tujuan ekspor.

"Produk-produk Daihatsu di Indonesia telah memenuhi syarat teknis keselamatan dan keamanan sesuai dengan standar ketentuan di Indonesia. Selain itu, produk yang diisukan tersebut dapat dipastikan tidak diperdagangkan di Indonesia," ucap Johan.

Lebih lanjut, Johan menyampaikan, produk Daihatsu di Indonesia tidak terkait dengan yang terjadi di Jepang. Produk Daihatsu di Indonesia sudah dilakukan pengujian oleh pihak terkait untuk memastikan kendaraan benar-benar dalam keadaan aman.

Baca juga: Ditjen PKTN panggil promotor konser Coldplay terkait aduan konsumen

Baca juga: Ditjen PKTN Kemendag minta AHM prioritaskan hak konsumen

Baca juga: Ditjen PKTN Kemendag segel 500 ton Minyakita di lahan KBN Marunda

 

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023