stras77

mimpi bintang yang sempurna

Safari Ramadan Telkom: Optimalkan Layanan dan Salurkan Bantuan Rp1,6 M******

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melaksanakan kembali kegiatan tahunan Safari Ramadan yang merupakan bagian program TelkomGroup Siaga RAFI (Ramadan Idul Fitri) 2023. Tahun ini, TelkomGroup Siaga RAFI mengangkat tema Sucikan Hati, Tuluskan Niat Membangun Negeri.

Rangkaian kegiatan tersebut termasuk Kunjungan Kerja Direksi TelkomGroup Siaga RAFI 2023 oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Heri Supriadi didampingi Executive Vice President Telkom Regional V Djatmiko ke Surabaya sebagai wilayah Telkom Regional V pada Rabu (12/4).

Dalam kesempatan itu, Heri memastikan kesiapan infrastruktur layanan di wilayah Telkom Regional V Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara jelang Idul Fitri dengan mengunjungi salah satu Posko Siaga RAFI TelkomGroup di Regional Operation Center (ROC).

Penyerahan santunan Telkom Berbagi secara simbolis oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Heri Supriadi kepada 1.000 masyarakat dhuafa di cakupan wilayah Telkom Regional V (Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara). (Foto: Arsip Telkom)

Setelah itu, Heri juga mengunjungi Sentra Digital Kuliner (SDK) Telkom Ketintang, di mana Heri kemudian berinteraksi dengan para pelaku UMKM di SDK Telkom Ketintang. SDK Telkom Ketintang sendiri merupakan hasil kerja sama Telkom dan pedagang kaki lima yang berada di sekitar wilayah Telkom, sehingga dapat dilakukan penataan terpusat dan terdigitalisasi.

Melalui program yang didukung Pemerintah Kota Surabaya itu, para pelaku UMKM di sekitar lokasi Ketintang telah banyak memanfaatkan teknologi digital, antara lain penggunaan Sooltanpay sebagai metode transaksi.

Dari SDK Telkom Ketintang, Heri bertolak ke Institut Teknologi Telkom Surabaya (ITTS) untuk mendiskusikan profil dan rencana pengembangan area ITTS bersama Rektor ITTS. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi Plasa Telkom Rungkut, di mana Heri menyempatkan berinteraksi dengan High Value Customer (HVC) IndiHome.

Adapun kegiatan Safari Ramadan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Telkom Regional memiliki agenda utama berupa optimalisasi kualitas layanan kepada pelanggan, terutama menjelang hari raya, hingga penyerahan bantuan Telkom Berbagi.

Sementara itu, sebagai bentuk komitmen Telkom dalam mencapai sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) yang didorong kepedulian terhadap sesama, program Telkom Berbagi kali ini diwujudkan lewat bantuan berupa device, Broadband Learning Center, dan aplikasi Pijar yang diserahkan kepada sekolah, madrasah, pesantren, dan sederajat yang berlokasi di sekitar kawasan Telkom Regional.

Telkom Berbagi juga memberi bantuan berupa santunan senilai Rp1,6 miliar kepada 1.000 anak yatim, 1.000 masyarakat duafa, dan penyandang disabilitas yang disalurkan secara nasional. Seluruh kegiatan Safari Ramadan sebagai bagian TelkomGroup Siaga RAFI 2023 ini diharapkan dapat memperkuat peran BUMN dalam masyarakat, khususnya Telkom yang ingin memberi manfaat maksimal bagi pelanggan.

Panduan Pengguna Cincin Penyimpanan

Menhub Minta Maaf Usai Pegawai Kena OTT KPK Terkait Suap Proyek Kereta******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta maaf atas ulah pegawainya yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap proyek kereta api.

"Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini," tutur Budi dalam keterangan resmi, Kamis (13/4).

Budi menegaskan tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi. Ia juga berjanji bakal menindak tegas jajarannya yang terbukti melanggar ketentuan.

Ia juga bakal melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lain. Budi akan memastikan kualitas proyek di bawah kementeriannya dapat menjamin keselamatan transportasi.

KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek kereta api. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan suap terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.

Suap  terkait pengaturan pemenang pelaksana proyek. Padahal, proyek tersebut baru diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2023 lalu.

Selain Kereta Trans Sulawesi, suap juga terkait proyek pembangunan jalur KA Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, empat proyek konstruksi jalur KA, dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera

KPK telah menetapkan 10 tersangka selepas operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Enam tersangka selaku penerima suap adalah HNO, BEN, PTU, AFF, FAD, dan SYN. Sedangkan empat tersangka selaku pemberi suap adalah DIN, MUH, YOS, dan PAR.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Rhodes

Menhub: Mudiklah Lebih Awal, Jangan 19******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengimbau masyarakat untuk mudik Lebaranlebih cepat tanpa harus menunggu sampai cuti bersama.

Ia menganjurkan masyarakat mudik mulai Kamis (13/4) sampai Selasa (18/4) mendatang. Pasalnya, kalau mudik dilakukan setelah itu, terutama 19-20 April, ia memprediksi lalu lintas akan padat.

"Kami anjurkan pemudik mulai besok, mudiklah lebih awal, jangan 19-20 April. Itu padat sekali. Ini mumpung belum 13 (April) lakukan itu mulai besok," ujar Budi di acara pelepasan Mudik Tim CNNIndonesia di Gedung Transmedia, Rabu (12/4).

"Kalau hari itu kita nggak kerja keras dan pemudik juga lancar, kan ada diskon. Diskon dari tol, diskon dari udara, selama ini nggak ada diskon, sekarang ada diskon. Kereta api dan bus juga ada diskon," imbuhnya.

Tahun ini, jumlah pemudik memang diprediksi meningkat cukup tajam menjadi 123 juta orang. Kementerian Perhubungan memandang peningkatan ini wajar karena memang selama dua tahun terakhir mudik masih dibatasi dengan pemberlakukan PPKM.

Bahkan, sebelum periode mudik ini Presiden Joko Widodo sampai turun ke lapangan untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana. Pesannya, agar semua yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat diutamakan.

"Kemarin Pak Presiden turun gunung, kami biasanya sendiri, ini belum hari mudik lebaran, datang. Jadi secara khusus memberikan arahan kepada kami. Disampaikan jangan main-main dan kita harus pastikan itu terjadi dengan baik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Suami yang misterius, genit dan penyayang!

Alasan Keuangan Tupperware Memburuk Hingga Berencana PHK Karyawan******

Tupperware berencana melakukan pemutusan hubungkan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Pemangkasan tenaga kerja ini tak lepas dari kondisi keuangan perusahaanyang memburuk.

Tak hanya itu, saham perusahaan tersebut juga turun 90 persen dalam setahun terakhir.

Mengutip CNN Business, Selasa (11/4), karena kondisi itu, perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

CEO Tupperware Miguel Fernandez mengatakan selain memangkas karyawan, pihaknya sedang meninjau portofolio real estatnya untuk upaya penghematan uang yang lebih potensial.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez.

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya.

Saunders mengatakan Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Grup Monster Hadiah

Pemudik Diprediksi Naik 14 Persen, ASDP Padangbai Siapkan 23 Kapal******

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Pelabuhan Padangbai Bali menyiapkan 23 unit armada kapalke tujuan Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pulang-pergi, untuk angkutan mudik Lebaran2023.

Manager ASDP Padangbai Hermin Welkis mengatakan angka pemudik tahun ini diprediksi naik hingga 14 persen dibandingkan tahun lalu.

"Kapal yang kami siapkan sudah terkonfirmasi lintasan dari Lembar itu 23 unit yang sudah siap untuk melaksanakan angkutan Lebaran. Kami prediksi kurang lebih sekitar 14 persen (kenaikan penumpang) dari realisasi tahun 2022," katanya saat dihubungi, Senin (10/4).

"Yang dari Pulau Jawa mungkin menyebrang dari Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi) langsung ke (pelabuhan) Lembar. Per hari (sekitar) ratusan tidak sampai ribuan. Kendaraan saya kira tidak terlalu signifikan, sama (jumlahnya)," imbuhnya.

Pada H-8 Lebaran, ASDP sudah menyiapkan sejumlah posko mudik di Pelabuhan Padangbai lantaran penumpang sudah mulai berdatangan, serta diprediksi akan padat pada H-2 Idulfitri.

"Pemudik sekitar H-2 itu yang padat. Perbaikan infrastruktur hari ini rampung semua," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Malam Abadi

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara