cafeqq

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

RI Masih Bebas Larang Ekspor Nikel Meski Kalah Gugatan di WTO******

Pemerintah Indonesia mengklaim masih bebas melarang ekspor bijih nikelmeski kalah gugatan dari Uni Eropa (UE) di World Trade Organization (WTO).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto mengatakan panel banding WTO belum terbentuk, dan kemungkinan waktu sidang Indonesia masih lama.

"Masih lanjut (banding di WTO), tenang saja. Makanya (AS keluar dari badan banding WTO), panel bandingnya belum terbentuk kan. Estimasi saya mungkin baru 2-3 tahun lagi kita bisa disidangkan," jelasnya di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Arifin mengatakan berdasarkan putusan tertanggal 17 Oktober 2022, dijelaskan bahwa Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kemudian mengatakan pemerintah siap mengajukan banding atas kekalahan Indonesia tersebut.

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri melaporkan Indonesia telah resmi mengajukan banding ke WTO soal gugatan UE terkait larangan ekspor nikel tersebut. Berkas banding didokumentasikan pada 8 Desember 2022, selepas keputusan panel sengketa pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Ericsson Bakal PHK 8.500 Karyawan di Seluruh Dunia******

Perusahaan telekomunikasi raksasa Ericsson berencana melakukanPHK terhadap 8.500 pekerja di seluruh dunia. Hal itu dilakukan untuk efisiensi biaya operasional.

Salah satu penyedia jaringan seluler 5G terbesar di dunia ini sebelumnya mengumumkan upaya untuk memangkas biaya sebesar 9 miliar crowns (US9 juta) pada akhir tahun ini.

Di antara langkah-langkah lain, rencana tersebut "juga menyebabkan kebutuhan untuk menangani jumlah karyawan," kata juru bicara Ericsson (ERIC) seperti dikutipCNN Business, Jumat (24/2) lalu.

"Cara pengurangan jumlah pegawai akan dikelola dan akan berbeda tergantung pada praktik negara setempat," sambungnya.

Pada Senin lalu, Ericsson menyatakan akan memangkas sekitar 1.400 pekerjaan di Swedia. Pemotongan itu merupakan bagian dari total 8.500 pekerja yang akan di-PHK.

Ericsson adalah perusahaan terbaru yang mengumumkan ribuan PHK dalam beberapa pekan terakhir. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan Amazon dan Alphabet.

Sektor teknologi sangat terpukul setelah melakukan perekrutan besar-besaran selama pandemi. Perusahaan media juga melakukan PHK terhadap staf karena iklan online merosot.

Bulan lalu, Reutersmelaporkan Ericsson mencatat pendapatan inti kuartal keempat lebih rendah dari proyeksi karena penjualan peralatan 5G melambat di pasar seperti Amerika Serikat.

[Gambas:Video CNN]

Ciptakan kerajaan besar

Pesangon Eks Karyawan Merpati Akan Diambil dari Hasil Jual Aset Rp54 M******

Mantan karyawanmaskapai MerpatiAirlines akan mendapatkan pesangonsama seperti dengan perusahaan lain yang dibubarkan pemerintah.

Namun, pemerintah belum menetapkan besaran nilainya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan perseroan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi mengatakan sebanyak 1.225 karyawan Merpati akan mendapatkan pesangon melalui hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Yadi mengatakan seluruh kreditur yang terdaftar dan terverifikasi pada daftar pembagian tahap pertama akan menerima pembagian sebagaimana penetapan pengadilan.

Adapun dalam daftar pembagian tahap pertama, sebanyak 1.225 eks karyawan Merpati Airlines mendapatkan pembagian sebesar Rp54,8 miliar.

Lebih lanjut, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

"Selanjutnya, tim kurator akan melanjutkan upaya penjualan aset Merpati Airlines yang hasilnya nanti akan dibagikan kembali kepada para kreditur," pungkas Yadi.

Adapun, Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan PT Merpati Nusantara Airlines pailit pada 2 Juni 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

PT MSU Resmi Cabut Gugatan Rp56 M kepada Konsumen Meikarta******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta resmi mencabut gugatan perdata terhadap 18 konsumen senilai Rp56 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa (28/2).

"Intinya ini hanya pencabutan gugatan saja," kata kuasa hukum MSU yang menolak disebutkan namanya.

Ia pun enggan menjelaskan secara rinci terkait pertimbangan pencabutan gugatan tersebut.

"Karena selama ini berjalan dari sidang yang Minggu sebelumnya memang adagoodwill-goodwillyang dirancang pihak penggugat kepada kami," katanya.

Meski demikian, Rudi enggan menjelaskan lebih rinci soal kesepakatan itu. Ia hanya menekankan pihak konsumen tetap menuntut MSU untuk segera mengembalikan uang yang sudah disetorkan.

Adapun uang tersebut sekitar Rp30 miliar yang berasal dari 131 konsumen yang tergabung dalam PKPKM.

"Yang kamu tuntut adalah cash out yang telah dikeluarkan konsumen ini bisa segera direalisasikan pembayarannya," ucap Rudi.

Sebelumnya, MSU menggugat belasan pembeli apartemen Meikarta secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. PKPKM membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya sebagai pembeli, dijadikan tergugat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar.

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep beberapa waktu lalu.

Gugatan itu tak lepas dari tindakan konsumen yang melakukan demonstrasi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu. Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan.

[Gambas:Video CNN]

Naga kebanggaan satu generasi

IHSG Menguat ke Level 6.844 Meski 286 Saham Terkoreksi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup berada di zona hijau di level 6.844 pada Rabu (1/3). Indeks saham naik tipis 1 poin atau 0,02 persen dari perdagangan sebelumnya.

Pagi ini, IHSG dibuka pada posisi merah di level 6.843, lalu berlanjut menguat di penutupan. Posisi terkuat IHSG saat perdagangan hari ini ada di level 6.889.

Mengutip RTI, investor melakukan transaksi sebesar Rp10 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18 miliar lembar saham.

Pada penutupan sore ini, sebanyak 221 saham menguat, 286 saham terkoreksi, dan 222 saham lainnya stagnan.

Namun, indeks sektoral mayoritas melemah, delapan dari 11 sektor berada di zona merah dipimpin transportasi turun 1,7 persen. Sementara, ada tiga sektor yang menguat dipimpin oleh keuangan naik 0,59 persen.

Beralih ke bursa asing. Bursa Amerika kompak ambruk dengan indeks S&P 500 turun 0,30 persen, disusul indeks NASDAQ Composite turun 0,10 persen, dan indeks NYSE Composite turun 0,41 persen.

Sedangkan, bursa saham Asia kompak di zona hijau. Indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat naik 0,26 persen, indeks Kospi di Korea naik 0,42 persen, dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 4,51 persen.

Sama dengan Amerika, bursa saham Eropa juga kompak bertengger di zona merah. Indeks CAC 40 di Prancis turun 0,38 persen, disusul indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,74 persen, serta Indeks DAX di Jerman turun 0,11 persen.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.