petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjol legal 2023 cepat cair

cara mendapat uang gratis 663Jutaan kata 792043Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol legal 2023 cepat cair》

KBRI belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia******

KBRI belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia
Arsip foto - Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) berjalan menuju bus setibanya dari Malaysia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/2/2023). Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Baru memulangkan 61 WNI yang ditangkap akibat tinggal secara ilegal di pemukiman dalam sebuah perkebunan di wilayah Nilai Springs, Negeri Sembilan, Malaysia. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa KBRI Kuala Lumpur belum menerima notifikasi kekonsuleran mengenai penangkapan sekitar 130 WNI di Shah Alam, Malaysia.

“Sekitar 130 WNI ditangkap oleh Imigrasi Malaysia dalam operasi gabungan penyerbuan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Shah Alam, pada 18 Februari pagi,” kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat, Senin.

Berdasarkan informasi dari laman media sosial Imigrasi Malaysia, 130 WNI yang ditangkap itu terdiri atas 76 laki-laki, 41 perempuan, dan 13 anak-anak, termasuk bayi yang baru berusia sembilan bulan.

Iqbal memastikan bahwa segera setelah menerima notifikasi kekonsuleran, KBRI Kuala Lumpur akan memberikan bantuan kekonsuleran, termasuk upaya percepatan pemulangan bagi para WNI yang termasuk dalam kelompok rentan.

Imigrasi Malaysia menyebut operasi dilakukan di permukiman ilegal di dekat perkebunan kelapa sawit di Shah Alam, di mana mereka juga menangkap dua warga negara Bangladesh.

Wakil Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Jafri Embok Taha mengatakan permukiman itu telah berdiri selama empat tahun terakhir dan dilengkapi dengan listrik.

“Warga negara asing ini diyakini menyewa permukiman ini dari warga lokal, yang juga menyediakan listrik. Ketua kampung di sini menyebut mereka membayar sekitar 6.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp19,6 juta) per bulan untuk menyewa 0,6 hektare lahan,” kata Taha, seperti dilaporkan Bernama.

Dia mengatakan sebagian warga asing yang tinggal di permukiman ilegal tersebut bekerja di bidang jasa pembersihan, restoran, dan konstruksi.

Mereka semua disebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan telah melebihi izin tinggal di Malaysia.

Baca juga: Polisi Malaysia tembak mati tersangka pembunuh WNI di Petaling Jaya
Baca juga: Difasilitasi KBRI-KJRI, empat WNI lolos dari hukuman mati di Malaysia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN******

BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN
Kartu Indonesia Sehat untuk para peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ANTARA/HO-BPJS Kesehatan/aa.
BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan
Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.

Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.

Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI 

Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.

Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.

Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.

Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit

Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.

Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.

Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Polda Jatim terjunkan tim khusus selidiki teror bom di Pamekasan******

Polda Jatim terjunkan tim khusus selidiki teror bom di Pamekasan
Kapolda Jatim Irjen Pol. Imam Sugianto saat menerima elemen mahasiswa di Mapolda Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/2/2024). ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim/aa.
Sudah kita identifikasi bahan dasarnya (peledak) kalau tidak salah dari bom ikan ya, 'bondet'
Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki teror bom oleh orang tak dikenal (OTK) terhadap rumah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Dusun Timur RT 01 RW 03, Desa Nyalabuh Daya, Kabupaten Pamekasan.

"Kami sudah menerjunkan tim khusus dari Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mendukung upaya penyelidikan yang dilakukan petugas Kepolisian Resor Pamekasan," kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto di Surabaya, Selasa.

Imam menyebut jika bom yang dilemparkan ke rumah Kusairi (52) tersebut, merupakan bom ikan sejenis bondet.

"Sudah kita identifikasi bahan dasarnya (peledak) kalau tidak salah dari bom ikan ya, bondet," ujar Imam.

Jenderal bintang dua polisi itu berharap motif teror terhadap rumah Ketua KPPS di Pamekasan dalam waktu dekat bisa segera terungkap. Begitu pula dengan pelaku juga secepatnya dapat ditangkap.

"Mudah-mudahan motif sama pelaku yang sedang didalami sama tim dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudah dapat kita ungkap, doakan saja," ujar dia berharap.

Dia menyampaikan dalam peristiwa itu tidak ada korban, baik luka-luka maupun meninggal dunia. Namun, pihaknya menegaskan akan bekerja keras mengungkap motif di balik aksi yang telah mengguncang kondusivitas pasca-Pemilihan Umum 2024 di Pamekasan.

Baca juga: Polisi periksa benda mencurigakan di Pamekasan

"Kita belum tahu motifnya. Kita tidak usah berandai-andai, biarkan tim bekerja dulu," ucapnya.

Sampai saat ini, sudah ada beberapa orang yang dimintai keterangan guna membantu proses penyelidikan. Hanya saja dari semua keterangan yang diperoleh di lapangan, petugas kepolisian belum mendapat petunjuk yang mengarah ke pelaku pelemparan bondet.

"Biarkan tim penyidik Polda Jatim me-back upPolres Pamekasan. Tim sedang bekerja kita tunggu saja," kata Kapolda Jatim.

Seperti diketahui, rumah Kusairi, Ketua KPPS yang juga berprofesi sebagai guru asal Dusun Timur RT 01, RW 03, Desa Nyalabuh Daya, Kabupaten Pamekasan, dilempar bom.

Pelemparan terjadi sekitar pukul 03.00 WIB, pagi tadi. Akibatnya, rumah Kusairi rusak. Terutama bagian teras, genting serta plafon kamar.

Saat ledakan berlangsung, Kusairi diduga sedang tidak berada di rumah. Sehingga peristiwa ini tidak menyebabkan jatuhnya korban. Kendati demikian, kerugian material ditaksir belasan juta rupiah.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:innatogel

Perbarui waktu:2024-06-30

Daftar bab terbaru
gambar kakek zeus hitam putih
sparta play88
wild 138 slot
situs slot cashback 100
zoom555
live 138 slot
bonus 4d slot
akun demo slot pragmatic
daftar situs slot online
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot deposit 5rb dana
Bab 2 link slot minimal deposit 5 ribu
Bab 3 daftar slot gacor maxwin
Bab 4 hackerslot
Bab 5 pola gacor hari ini 2023
Bab 6 link judi slot terbaru
Bab 7 tergacor slot
Bab 8 prediksi jp paus hk malam ini
Bab 9 slotjago88
Bab 10 playking88
Bab 11 pas77 slot
Bab 12 slot gacor dana
Bab 13 situs judi slot resmi dan terpercaya
Bab 14 pay later terbaik
Bab 15 kode alam ikan gabus
Bab 16 slot jp terus
Bab 17 albaslot1
Bab 18 situs slot777 asia
Bab 19 situs terpercaya bonus new member 100
Bab 20 368mega
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8889bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Tauren tercela

link tergacor di dunia
KPU: Penyelenggara "ad hoc" yang meninggal mencapai 71 orang
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Untuk Linmas yang sakit ada 364 orang
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan petugas ad hocyang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024 dari Rabu (14/2) hingga Minggu (18/2) mencapai 71 orang.

"Berdasarkanmonitoringkami, terhadap status atau situasi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami para penyelenggara pemilu badan ad hocterutama pada peak seasonyang bebannya berat pada tanggal 14 Februari sampai 18 Februari 2024 pukul 23.58. Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang," ujar Hasyim saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin.

Dia merinci dari 71 orang yang meninggal itu, ada satu orang yang merupakan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). Kemudian, anggota panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan sekitar 4 orang.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS sebanyak 42 orang. Lalu, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang meninggal sekitar 24 orang saat menjaga keamanan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Sementara itu, yang sakit mencapai 4.567 orang dengan rincian pada tingkat kecamatan atau anggota PPK 136 orang. Di tingkat PPS 696 orang dan KPPS ada 3.371 orang. "Untuk Linmas yang sakit ada 364 orang," ucapnya.

Baca juga: Petugas KPPS meninggal di Riau bertambah jadi dua orang

Baca juga: KPU Sigi: Petugas ad hoc meninggal dunia menjadi dua orang

Baca juga: Jumlah petugas pemilu meninggal bertambah, capai 57 orang

Sebelumnya, Sabtu (17/2), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Setan cinta tidak terkalahkan

hoki777
Presiden apresiasi kelengkapan fasilitas RSPPN yang dibangun Kemhan
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) meninjau fasilitas rumah sakit saat peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jakarta, Senin (19/2/2024). RSPPN Panglima Besar Soedirman diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan saat pandemi COVID-19 agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang memadai dapat terpenuhi bagi anggota TNI dan masyarakat umum serta rumah sakit tersebut telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi kelengkapan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Bintaro, Jakarta, yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan.

"Peristiwa pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang pernah kita alami," kata Presiden Jokowi saat meresmikan RSPPN di Jakarta, Senin.

Dalam peninjauannya, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melihat sejumlah fasilitas rumah sakit yang dinilainya modern.

Fasilitas tersebut antara lain MRI dengan spek tertinggi Tesla 3 yang dapat melihat dari segala sudut, CT scan yang juga bisa melihat dari segala sisi, serta ruang operasi modular yang canggih dan terintegrasi.

Kepala Negara juga menyoroti pembangunan RS untuk TNI AL, AD dan AU yang memiliki tingkat komponen dalam negeri yang rata-rata mencapai 70 persen.

"Ini juga langkah yang sangat bagus untuk mendukung pengembangan industri nasional kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional kita," kata Presiden.

Selain RSPPN, Presiden Jokowi juga meresmikan 20 rumah sakit TNI AD, AL dan AU, serta lima rumah sakit yang sebelumnya telah diresmikan dan sudah beroperasi penuh.

Dengan fasilitas yang lengkap, Presiden berharap RSPPN dapat menjadi rujukan bagi pegawai Kementerian Pertahanan, TNI dan keluarga serta masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.

Selain itu, RSPPN juga menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan dan siap menjadi rumah sakit tanggap bencana yang sewaktu-waktu dibutuhkan.
Baca juga: Prabowo sambut kedatangan Presiden saat peresmian RS Pertahanan Negara
Baca juga: Jokowi panggil Surya Paloh ke Istana Jakarta
Baca juga: Jokowi-Paloh bicarakan dinamika politik hingga pemilu

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

mpo288
Jokowi minta wartawan tanyakan soal oposisi kepada PDI Perjuangan
Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Bintaro, Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/pri.
“Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan,”
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta wartawan menanyakan mengenai kesiapan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan (oposisi), kepada elite yang ada di dalam partai tersebut.

“Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan,” kata Presiden Joko Widodo singkat usai peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman dan 20 rumah sakit TNI, di Jakarta, Senin.

Demikian diutarakan Jokowi saat dimintai tanggapannya atas pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyatakan partainya siap berada di luar pemerintahan.

Joko Widodo tidak menanggapi lebih jauh mengenai pernyataan Hasto tersebut. Dia lalu menjawab pertanyaan lain yang diajukan awak media.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang di luar pemerintahan, melalui parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Pernyataan Hasto dilontarkan Kamis, 15 Februari 2024 lalu, atau satu hari setelah penyelenggaraan Pemilu 2024. Sementara PDI Perjuangan merupakan partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di dalam Pilpres 2024.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pegadaian Lotere Wanjie

totonesia
NasDem: Pertemuan Jokowi dan Paloh sudah lazim
Arsip foto - Presiden Joko Widodo (kiri) berdialog dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) saat jamuan makan pagi di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ama/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah biasa dan lazim terjadi.

"Pak Surya Paloh diundang oleh presiden Jokowi untuk makan malam. Pertemuannya biasa, sudah biasa, lazim dilakukan oleh Pak Surya dan Pak Jokowi," kata Willy di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Surya Paloh merupakan sosok politikus yang terbuka dalam berkomunikasi dengan siapa saja.

Bahkan, pertemuan itu berbicara banyak hal tentang kebangsaan hingga situasi dinamika di Indonesia saat ini, disertai sajian berupa bakso dan mi goreng.

Baca juga: Jokowi sebut pertemuan dengan Surya Paloh untuk jadi "jembatan"

Pertemuan tertutup itu, lanjut Willy, berlangsung sekitar sejam dan harus dimaknai sebagai komunikasi yang dijalin Surya Paloh dengan semua pihak.

"Pak Surya seringkali menyampaikan, jangan karena pemilu, lalu kemudian negara dan bangsa kita porak poranda atau terpecah belah," tegasnya.

Willy menjelaskan pertemuan itu harus dilihat dalam perspektif komunikasi sebagai kunci dalam sebuah proses silaturahim antara kedua belah pihak, serta bagaimana saling memberikan pandangan satu sama lain.

"Dialog adalah sebuah medium, untuk kemudian saling memberikan pandangan dan tentu diskusi yang satu jam itu benar-benar melahirkan banyak hal," katanya.

Baca juga: Mahfud enggan mengomentari pertemuan Jokowi dan Surya Paloh

Sebelumnya, Jokowi memanggil Surya Paloh ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2) petang.

"(Surya Paloh) Dipanggil Pak Presiden (Jokowi)," kata politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu

Menurut Sahroni, pertemuan itu merupakan silaturahim yang biasa dilakukan

"Silaturahim biasa saja," ujar Sahroni.

Pertemuan tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan Jokowi dengan Surya Paloh usai Pemilu 2024.

Baca juga: Pakar: Pertemuan Jokowi dan Paloh untuk jaga hubungan baik

Pewarta: Fauzi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Percaya pada Kerajaan Allah

gampang pinjam
Menjaga optimisme pasar modal di tengah dinamika pascapemilu
Aesip foto - Karyawan memotret layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (10/2/2023). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/YU.
... investor-investor global selalu menyampaikan tone (nada) positif tentang Indonesia,
Jakarta (ANTARA) - Pesta demokrasi 5 tahunan yang memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden baru mereka telah usai, namun euforianya masih berlanjut di berbagai sektor, termasuk pasar modal.

Indeks Saham Harga Gabungan (IHSG) pada Kamis pagi (15/2), atau sehari setelah pemilu berlangsung, dibuka menguat 127,89 poin atau 1,77 persen ke posisi 7.337,63. Indeks tersebut juga ditutup menguat 93,54 poin atau 1,30 persen ke posisi 7.303,28 dibandingkan penutupan sebelumnya.

Sementara itu, pada Jumat (16/2) yang merupakan H+2 pencoblosan, IHSG dibuka menguat 42,30 poin atau 0,58 persen ke posisi 7.345,58. Sedangkan pada sesi penutupannya, IHSG menguat 32,26 poin atau 0,44 persen ke posisi 7.335,54.

Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan bahwa penguatan indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut dipengaruhi oleh hasil hitung cepat atau quick countpilpres dari berbagai lembaga survei.

Tidak peduli siapa yang memenangi kontes politik tersebut, namun selama telah ada prediksi hasil pemilihan, hal itu dapat memicu penguatan IHSG karena investor yang semula memilih untuk tunggu dan lihat atau wait and see, kini sudah mulai dapat menentukan arah investasi mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa lancarnya pelaksanaan pemilu dapat menumbuhkan kepercayaan investor yang dapat membawa angin positif bagi pasar.

Pengamat pasar modal dan TrainerPPA FEB Universitas Indonesia Budi Frensidy menuturkan bahwa walaupun lebih banyak dinamika dalam pesta demokrasi kali ini, pasar akan selalu bereaksi positif jika pemilihan berjalan lancar, sama seperti pemilihan-pemilihan sebelumnya.

Melihat data pergerakan IHSG setiap kali pemilihan presiden secara langsung digelar sejak 2004 hingga 2019, kinerja indeks saham tersebut memang cenderung membaik usai pemilihan berlangsung.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik pun menyatakan bahwa terlepas dari adanya pesta demokrasi di Indonesia tahun ini, investor tetap percaya terhadap potensi perekonomian Tanah Air.

Hal ini karena yang menjadi perhatian utama investor adalah persoalan fundamental, yakni terkait situasi perekonomian domestik serta profil perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI.

“Di saat kami melakukan roadshowke luar negeri bertemu dengan investor-investor global, mereka selalu menyampaikan tone (nada) positif tentang Indonesia,” ucapnya.

 

Mungkin berubah

Meskipun tren positif penguatan IHSG telah terjadi selama 2 hari pascapemilu tahun ini, namun tahapan pemilu masih belum usai dan hal tersebut masih dapat berdampak terhadap pergerakan indeks saham tersebut.

Hingga sebulan ke depan, yakni saat penetapan pemenang Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, Riefky menyatakan bahwa sentimen pasar masih mungkin berubah.

Hal ini dikarenakan hasil quick countlembaga survei bukan merupakan hasil pilpres yang mutlak. KPU masih harus menyelesaikan berbagai prosedur sebelum mengumumkan siapa pemimpin baru pilihan rakyat.

Selain itu, hingga kini masih banyak dinamika yang terjadi di tengah masyarakat sebagai respons atas hasil hitung cepat yang telah diumumkan berbagai lembaga survei pada hari yang sama dengan penyelenggaraan pilpres 14 Februari lalu.

Menurut Riefky, perkembangan day-to-daydari situasi politik domestik masih akan sangat memengaruhi sentimen investor, terutama yang berasal dari luar negeri sehingga aliran modal yang masuk masih relatif tidak dapat diprediksi.

Sementara itu, Budi Frensidy menambahkan bahwa tidak hanya perkembangan politik dan pengumuman pemenang pilpres oleh KPU, sentimen pasar juga dipengaruhi oleh kabinet baru yang terbentuk nanti.

Jika kabinet yang tersusun nanti sesuai dengan ekspektasi pasar, maka hal tersebut akan memberikan dampak positif untuk bursa.

Sepertinya, selama belum ada keputusan final dari KPU dan pemerintahan baru belum sepenuhnya terbentuk, sentimen pasar juga belum benar-benar ajek.

 

Menjaga optimisme

Kekhawatiran investor terhadap dampak dinamika tahun politik pada pasar modal memang telah muncul jauh sebelum Pemilu dan Pilpres 2024 berlangsung.

BEI mencatat bahwa pada 2019, jumlah investor hanya mencapai sekitar 2,5 juta, sementara kini angka tersebut melonjak menjadi 12,1 juta. Artinya, ada tambahan sekitar 9,6 juta investor baru dalam 5 tahun terakhir.

“Ini adalah pemilu pertama mereka sebagai seorang investor. Tentu perasaan nervous (waswas)mungkin ada,” ujar Jeffrey Hendrik.

Hal inilah yang mendorong pihaknya untuk menyelenggarakan Capital Market Summit & Expo 2023 pada 26-28 Oktober lalu dengan “Investor sebagai Pemenang di Tahun Politik” sebagai tema seminar utama dan “Jurus Investor Kejar Cuan di Tahun Politik” sebagai topik dalam pembahasan market outlook.

Pada acara tersebut, BEI mengundang para investor kawakan yang telah menghadapi gejolak pasar selama lima hingga enam kali pemilihan presiden dan berhasil bertahan hingga kini untuk berbagi pengalaman dengan investor-investor baru.

Upaya ini tentunya diharapkan dapat mengangkat optimisme dan menjaga semangat para investor baru tersebut.

Selain itu, BEI juga berupaya untuk terus meningkatkan minat investor terhadap pasar modal Tanah Air dengan bertransformasi menjadi bursa yang multi-assetyang dapat memberikan lebih banyak pilihan produk bagi para investor. Apalagi, Indonesia memiliki prospek dalam pengembangan pasar modal syariah.

BEI sejauh ini telah mengembangkan berbagai produk ekuitas, fixed income investment, waran terstruktur, produk derivatif, serta produk bursa karbon.

Kini bursa efek tersebut juga sedang mempersiapkan beberapa peraturan baru untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada para investor agar bisa menjalankan strategi investasi mereka.

Dengan begitu, pasar modal Indonesia diharapkan makin bertumbuh dengan total transaksi yang kian bertambah di tengah dinamika tahun politik yang membuat segala hal masih mungkin berubah.








 




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

rajawali slot
KPK tetapkan lebih dari 10 tersangka dalam kasus pungli Rutan KPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya telah menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

"Saya sebutkan para tersangka karena lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Ali menerangkan penetapan para tersangka tersebut dilakukan setelah proses investigasi terhadap kasus pungli tersebut kini naik ke tahap penyidikan.

"Saat ini sudah disepakati naik pada proses penyidikan. Dalam proses penyidikan di KPK sudah pasti ada calon para tersangka," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut juga meminta kepada publik untuk bersabar dan memastikan lembaga antirasuah akan merampungkan proses hukum terhadap perkara pungli tersebut.

"Sekarang sedang berproses, KPK sudah membentuk tim dari unit Biro SDM, Biro Umum, Biro Hukum yang ada di Sekjen, termasuk inspektorat untuk membentuk satu tim menindaklanjuti putusan Dewan Pengawas(Dewas) KPK," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 90 pegawai lembaga antirasuah itu bersalah dalam perkara pungutan liar di Rutan KPK.

"Jadi yg disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Tumpak kemudian menambahkan, 12 di antaranya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut

"Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan sebelum adanya Dewan Pengawas KPK, sehingga Dewas tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut," ujarnya.

Tumpak mengatakan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, para terperiksa mengetahui para tahanan KPK menggunakan HP di dalam rutan KPK namun dibiarkan karena para terperiksa telah menerima uang tutup mata setiap bulannya dari para tahanan KPK.

Para terperiksa bahkan memberikan fasilitas lainnya seperti membantu para tahanan memasukkan barang atau makanan atau mengisi daya menggunakan powerbankyang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para terperiksa.
Baca juga: Pungli di Rutan KPK seharusnya masuk ranah korupsi
Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024