cara pinjam ke bank bca

oke777 968Jutaan kata 792974Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara pinjam ke bank bca》

Kalbar gencarkan Gerakan Tani Pro Organik atasi pupuk mahal******

Kami saat ini terus melakukan sosialisasi kepada petani yang ada di Kalbar, untuk melaksanakan Gerakan Tani Pro Organik, sebagai upaya kita meningkatkan hasil pertanian masyarakat dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia

Pontianak (ANTARA) - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalimantan Barat (Kalbar) menggencarkan Gerakkan Tani Pro Organik di sejumlah daerah di provinsi itu untuk meningkatkan hasil panen yang optimal serta mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang semakin langka dan mahal.

"Kami saat ini terus melakukan sosialisasi kepada petani yang ada di Kalbar, untuk melaksanakan Gerakan Tani Pro Organik, sebagai upaya kita meningkatkan hasil pertanian masyarakat dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia," kata Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian Dinas TPH Kalbar Iskandar Mirza di Pontianak, Minggu.

Untuk menggencarkan Gerakan Tani Pro Organik tersebut, pihaknya terus melakukan kegiatan sosialisasi sekolah lapang tematik Gerakan Tani Pro Organik (Genta Organik) tahun 2024.

"Yang terakhir kami melakukan sosialisasi di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, yang diikuti para penyuluh pertanian dan wakil-wakil dari kelompok tani setempat," tuturnya.

Baca juga: Mentan sebut padi organik bisa jadi alternatif atasi krisis pangan

Iskandar menjelaskan kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan Sekolah Lapang Pertanian Organik untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dan pelaksanaan pertanian organik.

Pihaknya menekankan pentingnya pemanfaatan Program Genta Organik dalam memperbaiki tata kelola lahan pertanian pro organik.

Ia menyoroti pentingnya hasil panen yang optimal serta mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang semakin langka dan mahal.

"Kegiatan Genta Organik merupakan upaya nyata untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan mendorong petani dan penyuluh untuk beralih ke pupuk organik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan," katanya.

Baca juga: Kementan utamakan pertanian organik hadapi El Nino di 2023

Genta Organik, kata dia, menekankan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, dan pestisida alami, sebagai solusi terhadap masalah pupuk yang mahal dan langka.

Tujuan utama dari gerakan ini, lanjutnya, memberdayakan petani dalam memproduksi bahan-bahan tani secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan sektor pertanian.

"Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan para petani dan penyuluh pertanian di Kalbar semakin termotivasi untuk bergabung dalam Genta Organik guna menciptakan pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan," kata Iskandar.

Baca juga: Petani dan penyuluh di Kalbar dibekali kemampuan buat pupuk organik
Baca juga: Kalbar gencarkan buat pupuk secara mandiri melalui program BSM3
Baca juga: FAO-Kementan gandeng petani perbatasan Kalbar produksi beras sehat

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

BI Sulsel dukung pengembangan sektor pertanian******

Kami mendukung dengan akses dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung program di sektor pertanian, perikanan dan peternakan

Makassar (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) mendukung pengembangan tiga sektor strategis di provinsi itu yakni pertanian, perikanan dan peternakan.

"Kami mendukung dengan akses dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung program di sektor pertanian, perikanan dan peternakan, betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda di Makassar, Minggu.

Dia mengatakan tugas BI melancarkan sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank sesuai UU 23 / 1999 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan melalui perbankan, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa KUR, bukan hanya untuk padi dan jagung saja, tetapi juga untuk komoditas lain.

Peran BI di lapangan, diakui, berperan membantu menyosialisasikan tentang KUR, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat sampai ke daerah.

Dia mengatakan pemahaman masyarakat harus diluruskan, pasalnya selama ini hanya mengetahui KUR untuk komoditas jagung, padi dan UMKM saja.

Baca juga: Gubernur BI menitipkan lima pesan kepada Kepala BI Sulsel

Baca juga: Gubernur BI mengapresiasi Sulsel kendalikan inflasi

Padahal untuk sektor pertanian juga dapat berupa komoditas seperti nanas, pisang, untuk nelayan, peternak. Apalagi di Sulsel, banyak yang mengeluh, uang hanya untuk pembelian bibit di luar Sulsel, sehingga butuh biaya sangat besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, papar dia, perbankan dan pemerintah berupaya ada pelatihan di berbagai sektor tersebut untuk masyarakat, baik peternak, petani maupun nelayan di Sulsel.

Salah seorang peternak di Kabupaten Maros, Ilyas menyambut baik dukungan BI Sulsel untuk membantu memudahkan akses KUR, apalagi terlebih dahulu diberikan pendampingan.

Baca juga: BI Sulsel dorong penguatan bank syariah dengan digitalisasi

Baca juga: Sektor pertanian di Sulsel masih dominasi sumbang pertumbuhan ekonomi

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Pemkab Kuningan: 2.465,14 ton beras bantuan pangan disalurkan ke KPM******

Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, mencatat sebanyak 2.465,14 ton beras dari program bantuan pangan tahap pertama 2024 telah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah itu. “Bantuan pangan dari cadangan beras pemerintah telah disalurkan kepada setiap KPM,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah saat dikonfirmasi di Kuningan, Minggu. Ia menjelaskan distribusi bantuan pangan bertujuan meringankan beban masyarakat yang terdaftar sebagai KPM, dalam memenuhi kebutuhan beras untuk konsumsi.

Baca juga: Pemkab Kuningan pastikan bantuan pangan disalurkan merata ke KPM Menurut dia, dalam program bantuan pangan tersebut setiap KPM mendapatkan beras seberat 10 kilogram serta diharapkan upaya ini bisa berdampak terhadap pengendalian inflasi. “Kami juga melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan ini, karena program ini untuk strategi atau upaya pengendalian inflasi beras di Kabupaten Kuningan,” ujarnya. Wahyu menyampaikan bahwa selain bantuan pangan, masyarakat di Kabupaten Kuningan yang tidak terdaftar sebagai KPM tetap bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Sebab, kata dia, Diskatan bersama Bulog Cirebon selalu mengadakan kegiatan gerakan pangan murah (GPM) yang dilakukan rutin pada setiap pekan dengan menyediakan beras sekitar 10 ton atau lebih.

Baca juga: Pj Bupati Garut pastikan stok bantuan pangan tidak kedaluwarsa “Kami melakukan kegiatan GPM rutin setiap hari Minggu di Car Free Day. Beras sebanyak 46,5 ton telah disalurkan kepada masyarakat,” tuturnya. Ia mengemukakan upaya ini harus dilakukan, karena sejak awal tahun 2024 harga beras mengalami kenaikan sebesar 7,27 persen (month to month/mtm). Rinciannya, harga beras medium di kisaran Rp14.000-Rp14.500 per kilogram dan beras premium Rp15.500-Rp16.000 per kilogram. Ia menyebutkan tidak hanya beras, dalam kegiatan GPM itu disediakan juga bahan kebutuhan pokok lainnya yang dijual lebih murah dari harga pasar. Tujuannya, kata dia, agar harga sembako di Kabupaten Kuningan tetap stabil sesuai daya beli masyarakat atau setidaknya nilai komoditas itu tidak mengalami kenaikan menjelang Ramadhan 2024.

Baca juga: 53.876 warga Kudus terima bantuan beras 10 kg “Strategi lain yang akan kami lakukan yaitu dengan program penjualan bahan pangan untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan. Kemudian penyaluran beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Bulog ke kios-kios di pasar tradisional dan modern,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Label：togel sgp hari ini、bandar 77 slot、bo slot maxwin

Terkait：megawin88、venom77、slot klik 4d、qqcuan、slot gacor slot gacor、daduku、jokerscm、promo bank shopee、slot yang gampang menang hari ini、mahjong ways 2 background

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot gampang menang（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

lgdbet situs apa

naga508

slot tanpa maintenance

hoki188

situs slot receh gacor

sejarahBacaan TerkaitMore+

Sistem Dewa Dharma

pola mahjong ways 2

BI Kalbar memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak cegah inflasi******

Kita perlu melakukan upaya pencegahan inflasi dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi antarberbagai pihak terkait.

Pontianak (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat (Kalbar) Nur Asyura Anggini Sari mengatakan pihaknya ikut terlibat dalam memperkuat upaya pencegahan inflasi dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi antarberbagai pihak terkait.

"Berdasarkan analisis terhadap harga komoditas strategis melalui pusat informasi harga pangan strategis yang dilakukan oleh Bank Indonesia sampai saat ini menunjukkan tren kenaikan harga, terutama pada beras dan gula pasir, yang kemudian membentuk harga baru," kata Nur Asyura, di Pontianak, Minggu.

Menurutnya, harga beras pada bulan Februari terakhir mencapai rata-rata Rp15.700 per kg, dan gula pasir sebesar Rp17.400 per kg. Selain itu, beberapa komoditas lain seperti cabai rawit, cabai merah, dan telur ayam ras juga mengalami kenaikan harga, namun kembali stabil menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional.

"Untuk itu, kita perlu melakukan upaya pencegahan inflasi dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi antarberbagai pihak terkait," ujarnya pula.

Anggini Sari juga memberikan gambaran prospek inflasi tahunan Kalbar dengan target 2,5 persen, dengan beberapa risiko yang perlu diwaspadai seperti peningkatan harga pangan dan energi global akibat ketegangan geopolitik, cuaca ekstrem, dan gangguan pasokan dari luar Kalbar.

Untuk mengatasi hal ini, BI Perwakilan Kalbar mendorong beberapa langkah strategis. Pertama, melalui kegiatan Sistem Pemantauan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan dari Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mitigasi risiko banjir oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, serta peningkatan infrastruktur. Kedua, penguatan sinergi antar daerah untuk pengendalian inflasi pangan secara bersama-sama.

Selain itu, isu strategis terkait harga beras yang cenderung naik meskipun Kalbar sebenarnya memiliki surplus produksi menjadi perhatian utama. BI Perwakilan Kalbar memandang pentingnya kolaborasi antardaerah dalam memastikan ketersediaan pasokan beras dari daerah surplus ke daerah yang mengalami defisit.

Selain itu, BI juga menawarkan program hilirisasi pangan untuk komoditas-komoditas utama, seperti beras, cabai, bawang, ikan, sawi, rumput laut, dan telur, dengan tujuan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

"Melalui program hilirisasi ini, Bank Indonesia siap bekerja sama dengan pelaku usaha dalam upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Barat," katanya lagi.

Sebagai upaya jangka pendek, BI juga merekomendasikan operasi dan penjualan pangan murah, serta pemantauan harga secara terus-menerus di pasar tradisional dan modern.

Sedangkan untuk jangka panjang, BI mendorong implementasi program pasar penyeimbang, pemangkasan alur distribusi, serta peningkatan produksi pangan melalui program tanam pangan dan intensifikasi budi daya ikan.

"Dengan adanya upaya kolaboratif dan inovatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat bersama berbagai pihak terkait, diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga dan mencegah lonjakan inflasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," kata dia pula.
Baca juga: Kalbar tingkatkan kolaborasi dengan BI dan BUMN kembangkan pariwisata
Baca juga: BI imbau UMKM Kalbar terapkan Konsep PINTAR dalam pengembangan usaha

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

maxwin 500x

Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR******

Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pegadaian Lotere Wanjie

botogel

Pemkab Kuningan: 2.465,14 ton beras bantuan pangan disalurkan ke KPM******

produsen internasional

sl0t gacor

Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat******

Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.

“Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, sikap demikian merupakan salah satu bentuk pengamalan Muhammadiyah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atau yang dikenal dengan beramar makruf nahyi munkar.

Pengamalan itu mesti dijalankan, kata dia, mengingat merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah Yogyakarta pada 2010 dan amanat Al Quran Surah Ali Imran Ayat 104 sebagaimana yang sering dibacakan dalam forum-forum Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah Sumut tegaskan LBH-AP layani seluruh masyarakat

Din Syamsuddin tidak menginginkan organisasi keagamaan yang pernah ia pimpin itu permisif dan legitimatif, meninggalkan kebenaran, dan kejujuran. Karena bila demikian maka akan berujung menjadi malapetaka besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan karena ada yang datang membawa janji materi ataupun janji posisi tinggi, lidah kita kelu, kaki kita kaku. Tapi justru inilah saatnya kemungkaran struktural dihadapi dengan amar makruf-nahyi munkaryang bersifat struktural pula,” ujarnya dalam Tabligh Akbar yang bertema “Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu” yang turut dihadiri jamaah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang.

Sari kondisi itulah, menurut Din, yang mengharuskan Muhammadiyah meluruskan kembali arah pergerakan bangsa dari kemungkaran yang bahkan berjalan secara terstruktural. Sebab di mata Muhammadiyah, kata dia, kemungkaran struktural ialah penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri, termasuk di dalamnya sejumlah tokoh Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah imbau pihak keberatan hasil pemilu ambil jalur konstitusi
Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

jam gacor koi gate

RS Bhakti Rahayu******

Denpasar (ANTARA) - Rumah Sakit Bhakti Rahayu, Denpasar, Bali, kembali menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan kepada pasien terkait rujukan dokter spesialis.

Direktur Rumah Sakit (RS) Bhakti Rahayu Denpasar dr Dina Hardiningsih MKes di Denpasar, Minggu, mengatakan pihaknya telah menandatangani nota perjanjian kerja sama kembali dengan BPJS Kesehatan Denpasar.

"Perjanjian kerja sama akan dikirim ke Jakarta dan juga diminta melengkapi beberapa persyaratan seperti pakta integritas, SDM, dan persyaratan lainnya. Selanjutnya pihak BPJS Kesehatan akan menghubungi jika ada yang diperlukan lagi," ujar dr Dina.

Ia meminta dibantu secepatnya karena masyarakat sudah banyak yang menanyakan kapan Rumah Sakit Bhakti Rahayu ada pelayanan BPJS Kesehatan. "Terkait dengan waktu mulai pelayanan kembali, pihak BPJS Kesehatan mengatakan antara satu hingga dua minggu ke depan," ujarnya.

"Kami berkomitmen akan mengikuti aturan BPJS Kesehatan yang sudah disepakati baik untuk internal rumah sakit maupun dokter spesialis. Termasuk juga akan ada peningkatan pelayanan dengan penambahan dokter," katanya.

Baca juga: Kerja sama BPJS Kesehatan dan HIRA siap optimalkan jaminan kesehatan

Sementara itu, Humas BPJS Kesehatan Kota Denpasar Ida Ayu Eka Suryaningsih mengatakan jalinan kerja sama RS Bhakti Rahayu dengan BPJS Kesehatan merupakan salah satu upaya memperluas akses pelayanan khususnya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kerja sama yang terjalin saat ini adalah pelayanan kesehatan rujukan spesiasilistik sesuai ketentuan yang berlaku," ucap Eka.

Ia menambahkan, untuk seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus melalui proses kredensialing (proses evaluasi fasilitas kesehatan dan penyedia layanan kesehatan) untuk fasilitas kesehatan yang baru bekerja sama, sedangkan rekredensialing untuk proses perpanjangan.

Dalam kredensialing ini juga untuk memastikan komitmen layanan RS Bhakti Rahayu untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai ketentuan atau regulasi yang berlaku.

"Tentunya harapan kami dengan kembalinya RS Bhakti Rahayu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat memperluas akses pelayanan dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN," ucapnya.

Baca juga: BPJS Kesehatan Sorong koordinasi aktifkan kembali ribuan JKN nonaktif

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr Anak Agung Ayu Agung Candrawati MKes menyambut baik kembalinya kerja sama RS Bhakti Rahayu dengan BPJS Kesehatan tersebut.

"Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada peningkatan akses layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, tentunya juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Denpasar," katanya.

Ia berharap kerja sama yang telah disepakati bisa dijalankan sesuai dengan regulasi dan kesepakatan. Tentunya dengan tetap mengedepankan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien menjadi prioritas utama yang harus diberikan oleh rumah sakit.

Kepala Desa Dangin Puri Kaja Anak Agung Gede Ngurah Cahyadi menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kembali kerja sama tersebut karena banyak warga setempat dengan fasilitas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Bhakti Rahayu.

Menurut dia, pihaknya sejak lama sudah bekerja sama sangat baik dengan RS Bhakti Rahayu dalam sejumlah kegiatan seperti posyandu, pemeriksaan kesehatan untuk warga, dan beberapa kegiatan lain.

"Keberadaan rumah sakit ini di wilayah kami memberi kontribusi nyata untuk kegiatan-kegiatan langsung kepada masyarakat. Kami telah membuat komitmen dengan rumah sakit dalam kerja sama itu," ujarnya.

Baca juga: Pemda se-Gorontalo dan BPJS Kesehatan tanda tangani NKRK 2024

Cahyadi berharap dengan kerja sama tersebut maka ke depannya dapat meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

produser superstar

qqslot89

Pemkot Cirebon sediakan 10 ton beras dalam Gerakan Pangan Murah******

Rencananya GPM ini kita selenggarakan di Lapangan Kalitanjung Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti

Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Kamis (7/3), dengan menyediakan beras sebanyak 10 ton lebih untuk menstabilkan harga beras di daerah itu. “Rencananya GPM ini kita selenggarakan di Lapangan Kalitanjung Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon Elmi Masruroh di Cirebon, Minggu. Elmi menjelaskan dalam kegiatan itu, masyarakat yang datang diperkenankan membeli beras SPHP seharga Rp52.000 per lima kilogram maksimal dua kemasan. Pembatasan diterapkan agar penyaluran terbagi merata. Menurut dia, berdasarkan hasil penghitungan beras sebanyak 10 kilogram itu bisa mencukupi kebutuhan warga untuk selama satu bulan. Jika ingin membeli beras dalam jumlah banyak, kata Elmi, masyarakat disarankan mendatangi pasar induk sampai toko modern karena komoditas tersebut selalu tersedia.

Baca juga: KAI Cirebon sediakan 91.520 tiket untuk angkutan Lebaran 2024

Baca juga: Bapanas tinjau stok dan penyaluran beras SPHP di gudang Bulog Cirebon “Khusus beras nanti dipakai tinta bagi yang sudah membeli, jadi tidak bisa antre lagi. Pembatasan itu tujuannya supaya semakin banyak orang kebagian. Kalau beli banyak-banyak jangan di GPM,” ujarnya. Ia menjelaskan Program GPM dinilai efektif dalam menjaga harga beras tidak naik ke nilai yang lebih tinggi, serta memberikan kemudahan bagi warga untuk membeli beras murah berkualitas. Selain itu, lanjut Elmi, masyarakat diimbau untuk tidak “punic buying” ataupun menimbun beras karena hal tersebut dapat mengganggu suplai ke pasaran. Dia menyatakan bahwa beberapa daerah produsen beras sudah memastikan bisa melakukan panen raya pada April 2024, sehingga ketersediaan beras di pasaran kembali stabil yang nantinya berdampak ke penurunan harga. “Untuk sekarang sudah stabil, tapi angkanya cukup tinggi. Harga beras medium sekarang Rp14.500 per kilogram dan premium sekitar Rp16.000-Rp17.000 per kilogram, tetapi tidak ada kenaikan,” jelasnya. Elmi berharap dengan program GPM dan kebijakan guna pengendalian inflasi yang dikeluarkan Pemkot Cirebon, bisa membuat harga komoditas pokok masyarakat turun. Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Aris Budiyanto menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan di daerahnya, terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,14 pada Januari menjadi 104,71 di bulan Februari 2024. “Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan,” imbuhnya. Aris menyebut dari hal tersebut, selama Februari 2024 Kota Cirebon mengalami inflasi sebesar 2,19 persen (year on year/yoy) dengan tingkat inflasi 0,55 persen (month to month/mtm) serta 0,59 persen (year to date/ytd). “Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (mtm) yakni beras 0,34 persen, daging ayam ras dan telur ayam ras masing-masing 0,08 persen, cabai merah sebesar 0,06 persen, cabai rawit serta cabai hijau masing-masing 0,02 persen,” ucap dia.

Baca juga: Pemkot Cirebon targetkan 4 juta turis datang berwisata pada 2024

Baca juga: Bulog Cirebon bantu empat pemda sediakan beras murah untuk warga

Baca juga: Pemkab Cirebon distribusikan 20 ton beras murah ke desa rawan pangan

《cara pinjam ke bank bca》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，oregon 3 paito warnaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara pinjam ke bank bca》bab terbaru。