mulia 168 slot

Istriku yang terlahir kembali

asia9 slot

Kasad ungkap rencana menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan rencana menempatkan 18 satuan TNI AD di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, seiring dengan rencana pembangunan markas kodim, korem, dan beberapa koramil di IKN.

Maruli menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN, termasuk rencana peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

"Kami sudah melihat. Kami sudah rencana, (dan) sudah dibangun kodim (komando distrik militer). Rencana nanti akan dibangun korem (komando resor militer) lagi, serta koramil-koramil (komando rayon militer), termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN," kata Maruli Simanjuntak sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Kamis.

Baca juga: TNI AD kerahkan ribuan prajurit-alutsista peringati kemerdekaan di IKN

Jenderal Maruli berkunjung ke beberapa lokasi di IKN, termasuk Titik Nol Nusantara IKN, Kalimantan Timur, Rabu (21/2).

Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan.

Dalam siaran resmi yang sama, Kasad meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan.

Tidak hanya itu, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga untuk mengurangi beban Jakarta yang saat ini mengalami ragam persoalan, mulai dari kepadatan penduduk, banjir, sampai polusi.

Baca juga: Kasad ajak pesta demokrasi riang gembira

Mengenai peringatan HUT ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut.

"Kami yakinkan rencana untuk mengirimkan alutsista dan personelnya. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya kami siap mendukung kegiatan di IKN," katanya.

Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang sama juga menyambangi Markas Kodam VI/Mulawarman dan Markas Batalyon Infanteri 600/Modang.

Di markas-markas TNI AD itu, Kasad turut memberi arahan-arahan kepada para prajurit.

Baca juga: BNPB dan TNI-AD jalin kerja sama optimalisasi penanggulangan bencana
Baca juga: Kasad Maruli perintahkan jajarannya ubah lahan tidur jadi produktif

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Karakter ikan asin

pinjam uang bank bri

Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan rekomendasi terhadap 780 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU).

Selain itu, sebanyak 132 TPS direkomendasikan melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL) serta 584 TPS menyelenggarakan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS).

Sehingga, Bawaslu RI secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dapat dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.

"Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

Lolly menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Menurut Lolly, permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket), serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.

"Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali," jelasnya.

Sementara itu, Lolly mengatakan alasan rekomendasi PSL adalah adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya, yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan.

Baca juga: KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari

Sedangkan, lanjutnya, rekomendasi PSS adalah karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, Lolly mengingatkan bahwa batas waktu pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS adalah tanggal 24 Februari 2024.

Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Terkait strategi pengawasan, Lolly mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketaatan prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, maupun ketentuan khusus mengenai prosedur PSU, PSL, dan PSS.

Baca juga: KPU: Warga Demak kehilangan KTP akibat banjir perlu dibuatkan KTP baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

tujuh belas lagi

zeus slot maxwin

BI jadikan bank masa pemerintah Hindia Belanda sebagai museum******

BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museum

Padang (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menjadikan bekas gedung De Javasche Bank bangunan pada masa Pemerintah Hindia Belanda sebagai museum edukasi tentang sejarah rupiah di Tanah Minangkabau.

"BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museum," kata Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar Dandy Indarto Seno di Padang, Sabtu.

Dandy mengatakan gedung bersejarah tersebut selesai dibangun pada tahun 1925. Artinya, pada 2025 museum yang juga cagar budaya itu genap berusia 100 tahun. Sebelumnya, gedung tersebut digunakan untuk ruang kerja para karyawan bank.

Namun, sejak 1977 seluruh kegiatan BI Perwakilan Provinsi Sumbar dipindahkan ke Jalan Sudirman atau Gedung BI saat ini. Selepas itu, BI Muaro hanya digunakan untuk kegiatan tertentu saja.

"Mulai hari ini, gedung ini sudah bisa digunakan untuk kegiatan yang umum atau public space," ujarnya.

Di dalam gedung tersebut terdapat seputar informasi mengenai sejarah perekonomian di Sumbar sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, sejarah gedung hingga sejarah mata uang yang pernah beredar di Ranah Minang.

Selain itu, terdapat juga beberapa barang-barang atau koleksi lama yang dipamerkan dan pernah digunakan oleh karyawan bank saat BI masih berkantor di gedung bersejarah itu.

"Pengunjung juga bisa melihat langsung lemari besi berukuran besar yang dulunya digunakan untuk penyimpanan uang. Termasuk emas moneter," ucapnya.

Untuk tahap awal, masyarakat yang ingin berkunjung ke museum tersebut terlebih dahulu harus mengirimkan surat ke BI Perwakilan Sumbar. Sebab, pihak pengelola akan membatasi jumlah pengunjung termasuk menyesuaikan jadwal kunjungan.

"Masuk ke gedung ini gratis. Jadi kalau sudah ada yang mendaftar maka bisa masuk," ujarnya.

Baca juga: Bank Indonesia targetkan 12,3 juta warga Sumbar gunakan QRIS
Baca juga: BI Sumbar siapkan uang tunai laik edar hadapi Natal-tahun baru-pemilu

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

voucher halodoc gopay

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat******

itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

voucher google

Pengamat: Pasar saham akan "rally" saat Fed pangkas suku bunga******

Kalau The Fed belum menurunkan suku bunga, kita pikir BI belum bisa menurunkan suku bunga acuannya

Jakarta (ANTARA) - Praktisi pasar modal Hans Kwee mengatakan pasar saham Indonesia akan semakin rally (naik signifikan) setelah nantinya bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed memangkas tingkat suku bunga acuannya.

"Marketakan lebihrally lagi ketika Federal Reserve mulai menurunkan suku bunga. Jadi, sekarang pasar cuma menantikan potensi penurunan tingkat suku bunganya," ujar Hans saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia memperkirakan The Fed masih akan mempertahankan tingkat suku bunga acuannya di level 5,25- 5,5 persen dalam The Federal Open Market Committee (FOMC)terdekat pada 19- 20 Maret 2024 mendatang.

Seiring dengan itu, menurutnya, Bank Indonesia (BI) juga masih akan mempertahankan tingkat suku bunga acuannya di level 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Selasa (20/2/2024) dan Rabu ini.

"Pasar ekspektasi bahwa Federal Reserve itu masih akan menahan suku bunga. Dan, kalau The Fed belum menurunkan suku bunga, kita pikir BI belum bisa menurunkan suku bunga acuannya," ujar Hans.

Ia menjelaskan alasan The Fed masih akan menahan tingkat suku bunga acuannya, di antaranya karena data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS meningkat 0,3 persen pada Januari 2024, setelah naik 0,2 persen pada Desember 2023.

Secara tahunan, CPI meningkat 3,1 persen pada Januari 2024, menyusul kenaikan 3,4 persen pada Desember 2023.

Kemudian, data penjualan ritel AS tercatat turun dari sebelumnya 0,4 persen menjadi minus 0,8 persen, sehingga pasar berspekulasi akan ada harapan bank sentral AS melakukan pemangkasan suku bunga dalam beberapa bulan ke depan.

Pada Kamis (22/2/2024) ini, bank sentral AS The Fed akan merilis risalah rapat Federal Open Market Committee atau FOMC Minutes, yang diharapkan bisa menjadi petunjuk bagi pasar mengenai kebijakan The Fed ke depan, terutama mengenai kapan pemangkasan suku bunga.

Baca juga: IHSG melemah ikuti bursa kawasan Asia dan global
Baca juga: IHSG ditutup menguat seiring bank sentral China pangkas suku bunga
Baca juga: OJK: Pasar saham Indonesia menguat di tengah perlambatan ekonomi dunia

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

cara menang main slot higgs domino modal sedekah

Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku******

Jakarta (ANTARA) - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Abu Hanifah menolak seluruh ​​​​​​permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait penanganan kasus Harun Masiku.

"Ditolak seluruhnya dan semua biaya dibebankan kepada para pemohon," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Abu Hanifah di Jakarta, Rabu, ketika membacakan putusan permohonan praperadilan yang diajukan MAKI.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan terkait kasus Harun Masiku.

Menurut dia, alasan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) menolak karena tidak ada bukti surat perintah penghentian penyidikan terhadap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga yang dimohonkan oleh MAKI belum memiliki dasar.

"Bahwa memang betul belum ditemukan bukti adanya surat perintah penghentian penyidikan artinya secara formil. Saya menyayangkan hakim hanya bicara soal hitam di atas putih alias kertas," tuturnya.

Baca juga: MAKI gugat KPK agar sidangkan Harun Masiku secara "in absentia"
Baca juga: Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun Masiku

MAKI menyatakan permohonan praperadilan terhadap KPK dengan tuntutan agar tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku disidang secara "in absentia" merupakan sebuah ikhtiar dalam pemberantasan korupsi.

Sidang "in absensia" yaitu proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa dalam perkara acara pidana.

"Jadi gugatan saya ini merupakan ikhtiar, jika nanti sidang 'in absensia' bisa dilaksanakan kalau tidak bisa ditangkap," kata Boyamin.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024