syairsd

Penguasa segala sesuatu

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Panjang umur iman

Cukai Rokok Naik, Perokok Pilih Kurangi Konsumsi Dibanding Berhenti******

Sejumlah perokok memilih untuk mengurangi konsumsi rokok lantaran kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokoksebesar 10 persen pada 2023 yang berimbas pada terkereknya harga rokoktahun depan.

Seorang perokok, Maman (31), mengaku kenaikan cukai tak membuatnya berhenti merokok. Ia memilih untuk mengurangi konsumsi rokok dari, misalnya, membeli satu bungkus isi 16 batang menjadi isi 12 batang.

"Pilihannya beli yang lebih kecil, yang jumlahnya lebih sedikit, tapi kalau lagi bokek (nggak punya uang), tapi kalau nggak ya beli yang sama saja," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com.

"Ya nggak mungkin beralih, karena merokok kan selera, sesuai dengan pilihannya. Tapi semoga dengan kenaikan harga rokok bisa mengurangi intensitas merokok dari yang sehari satu bungkus hanya jadi setengah bungkus untuk irit-irit," kata dia.

Perokok lainnya, Ryan (26) mengatakan sampai saat ini masih berencana untuk merokok, tapi intensitasnya dikurangi. Bahkan, ia berharap kenaikan harga ini bisa menguatkan niatnya untuk berhenti merokok.

"Kalau saya lebih memilih mengurangi anggaran untuk rokok karena sebelum cukai naik pun, harga rokok sudah lumayan lebih mahal dibanding tahun-tahun lalu. Ya syukur-syukur kenaikan harga ini juga bisa buat saya pribadi berhenti merokok pelan-pelan," curhatnya.

Keinginannya untuk berhenti merokok memang sudah ada sejak lama. Namun masih sering terkendala karena masih memiliki dana untuk membeli rokok.

Kali ini ia berharap bisa berhenti karena kenaikan pendapatannya tak sejalan dengan lonjakan harga-harga. "Kenaikan harga rokok juga nggak diikuti sama kenaikan gaji. Jadi, pengeluaran makin bengkak, sementara pendapatan segitu-gitu saja," kata Ryan.

Sementara itu, perokok lainnya, Adit (28) mengungkapkan bakal beralih ke rokok yang lebih murah. Pasalnya tidak mungkin mengurangi pendapatan pos lain demi merokok.

"Ya alternatifnya paling cari harga rokok yang lebih murah dari yang biasa dikonsumsi sebelumnya, meskipun secara rasa pasti jauh beda. Ya atau bisa menyiasatinya dengan beli produk tembakau linting. Jauh lebih murah dibandingkan rokok kemasan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan langsung dari masa sulit

Luhut: Putin Tak Hadiri KTT G20 Bali, Hanya Mengirim Menlu******

Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan memastikan Presiden RusiaVladimir Putin tidak akan menghadiri puncak KTT G20di Nusa Dua, Bali.

Hal itu dikonfirmasi Luhut saat ditemui di Padma Hotel Resort, hari ini.

"Ya ndak, Putin tidak hadir (di KTT G20 Bali) karena tadi sudah menyampaikan. Dia mengirim menlunya (Menlu Rusia Sergey Lavrov) untuk datang. Saya kira itu yang paling tinggi," ujarnya seperti dikutip dari CNBCIndonesia, Kamis (10/11).

"Tapi presiden (Presiden Indonesia Joko Widodo) kan sudah menyampaikan bahwa beliau berkomunikasi dan kita berharap karena komunikasi bagus itu bisa menurunkan tensi antara Ukraina dengan Rusia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sinyal bahwa Putin kemungkinan tak hadir dalam KTT G20 di Bali.

Jokowi mengatakan percakapan teleponnya dengan Putin pada pekan lalu menyisakan "kesan kuat" bahwa pemimpin Rusia itu tidak akan menghadiri pertemuan di Bali.

[Gambas:Video CNN]

Dalam wawancara dengan Financial Times yang dilansir Reuters pada Selasa (8/11), Jokowi mengatakan Rusia tetap disambut dalam KTT itu yang sejauh ini didominasi ketegangan atas invasi Rusia ke Ukraina.

Di kesempatan itu, Jokowi juga meluapkan kekhawatirannya sebagai tuan rumah G20 tahun ini jika KTT forum itu akan berlangsung di bawah bayang-bayang ketegangan internasional "yang sangat mengkhawatirkan".

"G20 bukan untuk forum politik. Ini untuk forum ekonomi dan pembangunan," ucap Jokowi.

Selain Putin, Indonesia juga mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk hadir dalam KTT G20 nanti meski Kyiv bukan lah anggota forum tersebut.

Namun, kepada wartawan di Jakarta, Jokowi mengatakan Zelensky masih mempertimbangkan situasi dan kondisi di negaranya dan belum memberi kepastian.

"Beberapa hari yang lalu saya juga sudah bertelepon, berbicara lewat telepon dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky, beliau menyampaikan akan hadir kalau kondisinya memungkinkan," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Selasa (8/11).

Master Fantasi Super

Aplikator Ojol asal Rusia Ingin Punya Wadah Seperti Organda******

PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) ingin agar pemerintah menciptakan wadah bagi perusahaan aplikator ojek online (ojol) seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Hal itu agar aplikator bisa dilibatkan dalam penyusunan kebijakan terkait ojol, termasuk masalah penentuan tarif yang kerap memicu aksi unjuk rasa mitra pengemudi.

"Kalau angkutan lain punya Organda, kalau taksi dan lain-lain ada komunitasnya organisasinya. Apakah kami akan dibuatkan organisasi karena kami aplikator sudah menyangkut hajat hidup orang banyak?" ujar Legal Consel PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Jerio dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (7/11)/.

"Pemerintah mungkin bisa membantu kami untuk buat wadah, organisasi atau komite yang terdiri atas aplikator sehingga kami dilibatkan untuk pembentukan regulasi yang relevan ke depannya," ujarnya.

Maxim sendiri mendukung kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif ojol yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 667 Tahun 2022.

"Di sisi lain, kami mendapatkan respons dari pemda dan mitra driver. Beragam, tetapi kebanyakan komplain," ujarnya.

Salah satu keluhan yang ia dengar adalah banyak biaya-biaya tambahan yang seharusnya dalam rapat sudah masuk komisi tapi belum dimasukkan dalam perhitungan tarif.

Ia juga menyayangkan penyesuaian tarif untuk mitra roda empat yang tengah berlangsung tidak ada komponen biaya rinci untuk jadi dasar perhitungan. Dalam Peraturan Menteri (PM) Nomor 118 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum juga belum mengatur ketentuan komponen biaya secara rinci.

"Akibatnya di beberapa kota atau provinsi, penetapannya mengikuti ketentuan yang kurang relevan dengan bisnis kita. Akibatnya tidak baik untuk kami sebagai aplikator maupun untuk mitra kami," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan Master Bumi

Tiket Termahal Kereta Cepat Rp250 Ribu, Berlaku Tiga Tahun Pertama******

Direktur Utama PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiketKereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

"Tapi intinya jangan kaku dengan Rp250 ribu untuk jarak terjauh atau terdekat Rp150 ribu. Bisa lakukan diferensiasi tarif, seperti pesawat atau KAI," jelasnya.

Adapun pemerintah menargetkan KCJB bisa beroperasi pada Juni 2023. Namun, dengan syarat harus ada tambahan Penyertaan Modal Negara PMN) sebesar Rp3,2 triliun untuk menambah pembengkakan biaya proyek.

Sampai saat ini, PMN tersebut masih dalam pembahasan dengan Komisi VI DPR RI. Para dewan belum memberikan persetujuan untuk menambah suntikan dana kepada KCIC dan akan melakukan rapat pendalaman lagi.

"Seluruh informasi yang diterima akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan persetujuan alokasi PMN 2022 kepada PT KAI (Persero) pada rapat kerja komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN," kata Pimpinan Rapat yang juga Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima menutup rapat bersama KAI dan KCIC.

[Gambas:Video CNN]

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Nilai Kontrak Gedung Setpres dan Pendukung Istana IKN Rp1,35 T******

ProyekGedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung pada kawasan Istana KepresidenanIbu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki nilai kontrak total mencapai Rp1,35 Triliun.

Tender proyek tersebut dimenangkan oleh PT Waskita Karya Tbk. Itu berarti Waskita sampai saat ini telah memenangkan tender proyek IKN dengan total nilai kontrak mencapai Rp2,55 triliun.

"Perseroan akan mengerahkan seluruh sumber daya terbaik yang dimiliki agar dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Dari pengalaman yang perseroan miliki, kami yakin dapat mengerjakan proyek ini dengan tepat mutu dan tepat waktu sesuai yang tertuang dalam kontrak," ungkap SVP Corporate Secretary Perseroan Novianto Ari Nugroho dalam rilis resmi, dikutip Senin (7/11).

Proyek ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 50,678 m2 dan luas bangunan 33,312 m2 yang terbagi menjadi 3 bangunan, yaitu Sekretariat Presiden, Mess Paspampres, dan Bangunan pendukung.

Pembangunan ini membutuhkan waktu pembangunan selama 720 hari kalender dengan target penyelesaian pekerjaan pada akhir 2024.

Sebelum proyek ini, Waskita telah memenangkan 2 tender proyek, yaitu Proyek Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang senilai Rp990 miliar dan Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP) Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 senilai Rp182 miliar.

[Gambas:Video CNN]