pinjaman online mudah cair

Ratuku Zhou Jielun

Makin 'Ngenes' Saham GoTo Anjlok ke Bawah Rp100******

Saham PT GoTo Gojek TokopediaTbk (GOTO) masih 'betah' berada di zona merah pada pembukaan perdagangan, Jumat (9/12). Saham perusahaan ini bahkan kembali menurun paling bawah dalam sehari atau auto reject bawah (ARB).

Mengutip RTI, saham GOTO pagi ini dibuka turun 7 poin atau 7 persen ke level Rp93 dari Rp100 pada penutupan perdagangan sebelumnya.

Pada perdagangan Jumat (9/12) sekitar pukul 12.58 WIB, sebanyak 245,4 juta saham GOTO sudah ditransaksikan dengan nilai transaksi mencapai 22,83 miliar.

Sebelumnya, Presiden GoTo Patrick Cao mengatakan anjloknya saham GoTo dipicu oleh kondisi makro ekonomi, kondisi pasar modal, kompetisi, serta kinerja perusahaan.

Ia menjelaskan dengan berakhirnya masa penguncian saham atau lock up pada akhir November lalu, terjadi kenaikan jumlah saham yang beredar.

"Dengan berakhirnya periode lock up, ada kenaikan dalam jumlah saham yang beredar di pasar yang mengakibatkan peningkatan transaksi jual beli saham," ujar Patrick dalam Public Expose, Kamis (8/12).

Ia menjelaskan hal itu disebabkan sejumlah faktor di antaranya investor awal yang masuk di harga saham lebih rendah yang merealisasikan keuntungan, berakhirnya masa investasi atau fund life untuk investor finansial, serta kebutuhan likuiditas di akhir tahun atau kebutuhan likuiditas lainnya.

"Banyak dari variabel tersebut merupakan hal-hal di luar kontrol pengetahuan perusahaan. Perseroan akan terus fokus untuk mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, perseroan juga akan terus melakukan penjajakan dengan investor potensial baru, terutama menuju peluang masuknya GoTo ke dalam indeks global di paruh pertama 2023.

"Semua langkah-langkah ini kami lakukan untuk memberikan manfaat dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Patrick.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Surgawi Bintang Kutub

Bandara I Gusti Ngurah Rai Layani 10 Juta Penumpang Hingga November******

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali tercatat telah melayani 10.877.677 orang penumpang domestik dan internasional hingga November 2022.

General Manager Bandara Interasional I Gusti Ngurah Rai Bali Handy Heryudhitiawan mengatakan pihaknya optimis bisa melayani 12 Juta penumpang hingga akhir 2022.

"Sampai dengan bulan November, kami telah melayani 3.790.404 pelaku perjalanan internasional dan 7.087.273 pelaku perjalanan domestik. Secara keseluruhan jumlahnya 10.877.677 penumpang," kata Handy, Rabu (7/12).

Adapun WNA dengan jumlah kedatangan tertinggi di Bali pada November juga berasal dari Australia 75.586 orang, India 26.488 orang, dan warga Singapura 21.806 orang.

Sementara untuk penerbangan domestik rute dengan lalu lintas tertinggi berasal dari Jakarta dengan 408.464 penumpang. Kemudian, Surabaya dengan 83.961 penumpang, dan Makassar dengan 40.292 penumpang.

"Kami optimis Bandara I Gusti Ngurah Rai, akan memenuhi target untuk melayani 12 juta penumpang di tahun 2022. Kami, memperkirakan jumlah pelaku perjalanan udara pada periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 cukup tinggi. Selain itu, terdapat rencana penambahan rute oleh beberapa maskapai yang jika terealisasi akan semakin memicu pertumbuhan penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai," ujar Handy.

Dalam hal ini, ia menjelaskan selama November 2022 Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 1.308.824 penumpang yang terdiri dari 674.041 penumpang domestik dan 634.783 penumpang internasional. Selain itu, terdapat 9.836 pergerakan pesawat selama bulan tersebut.

"Jumlah tersebut sudah termasuk dengan kedatangan dan kepulangan tamu kenegaraan beserta para peserta KTT G20 yang hadir di Bali," imbuhnya.

Ia mengatakan saat ini Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 21 rute penerbangan domestik dengan 11 maskapai. Untuk rute internasional, saat ini telah melayani 24 rute penerbangan internasional ke 14 Negara, dengan 27 maskapai.

"Di November, terdapat satu maskapai yang kembali melakukan operasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, yakni Cathay Pacific dengan rute Hongkong-Denpasar-Hongkong," sebutnya.

[Gambas:Video CNN]

Petani terkuat

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar adalah surga

PHRI Pasrah soal Pasal Larangan Zina di KUHP Baru******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku tak bisa berbuat banyak soal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung banyak kontroversi, termasuk pasal zina.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri, terkait pasal zina tersebut.

"Karena ini sudah disahkan, tentu pemerintah harus menyelesaikan atau meluruskan apa yang dikhawatirkan wisatawan. Sehingga dampak yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Karena kan enggak mungkin kita apa-apain, sudah disahkan juga," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/12).

Ia menegaskan sebaiknya menghindari segala isu atau narasi yang kontraproduktif terhadapbrandingatau promosi yang dilakukan untuk mengembalikan pariwisata Tanah Air.

Meski Maulana tidak mengungkap potensi penurunan dengan disahkannya KUHP baru ini, kekhawatiran tersebut pasti ada.

Lebih lanjut, ia mengatakan permasalahan KUHP baru ini ada pada pemahaman dan keyakinan tidak adanya kriminalisasi. Dengan begitu, Maulana menekankan harus ada penjelasan dan jaminan khusus yang meyakinkan dari si pembuat uu.

"Kita bicara secara nasional. Belum ada delik aduan saja sebenarnya polemik itu sering terjadi, tapi pada level Satpol PP saja. Sekarang sudah naik ke level kepolisian karena merupakan tindak pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

[Gambas:Video CNN]

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Pembebasan Lahan PTPN II di Sumut Terganjal Keluarga Pensiunan******

Pembebasan lahan milik PTPN2 di Kebun Sampali, Jalan Wijaya Kesuma, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara masih terganjal. Pasalnya sejumlah keluarga pensiunan memilih bertahan dan menolak tali asih yang diberikan perusahaan.

Penasehat Hukum PTPN 2 Sastra mengatakan seluruh areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 152 seluas 35 hektar di Kebun Sampali sudah selesai dibebaskan. Akan tetapi, keluarga pensiunan yang menghuni 11 rumah dinas karyawan masih bertahan.

"Sebenarnya mereka paham bahwa areal tersebut memang HGU PTPN 2, namun mereka tetap bertahan karena ingin menuntut tali asih yang lebih tinggi dari yang ditawarkan perusahaan PTPN 2," kata Sastra, Rabu (7/12).

"Karena permintaan mereka sangat tidak wajar dan tidak mungkin bisa dipenuhi. Pihak PTPN 2 sendiri punya batasan, tidak bisa begitu saja menggelontorkan dana tali asih. Harus wajar dan bisa diterima secara perhitungan," jelas Sastra.

Menurut Sastra PTPN 2 melalui anak perusahaan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) juga telah memberikan tali asih ke ratusan warga lainnya yang selama ini menggarap dan mendirikan rumah di areal HGU No.152 Kebun Sampali itu.

"Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Karena memang tuntutan mereka wajar dan sangat rasional secara perhitungan manajemen perusahaan PTPN 2. Rata-rata mereka meninggalkan rumah mereka dengan senyum. Itu jugalah yang ingin kita lakukan dengan saudara-saudara kita yang merupakan keluarga pensiunan yang masih bertahan di sana," tambah Sastra.

Progres pembebasan lahan HGU tahap pertama di kebun Sampali seluas 35 hektar dinilai cukup efektif. Hingga awal Desember 2022, sudah seluruh areal bisa dikosongkan. Hanya sebagian kecil dari penggarap yang masih membongkar sendiri bangunan miliknya untuk dibawa ke lokasi yang baru.

[Gambas:Video CNN]

Karena itu pihak PT NDP bisa langsung membangun pagar beton yang mengelilingi areal tersebut.

"Kami berharap dalam beberapa hari ke depan sudah bisa kita capai kesepakatan dengan para keluarga pensiunan di Jalan Wijaya Kesuma, sehingga seluruh areal seluas 35 hektar di kebun Sampali tahap pertama ini tuntas kita bebaskan," harap Sastra.

Sementara itu, Direktur PT NDP Iman Subekti yang menjadi penanggung jawab pembebasan areal HGU Nomor 152 Kebun Sampali mengatakan pihaknya tetap akan melakukan tindakan persuasif.

"Mereka adalah saudara-saudara kita sendiri sesama warga PTPN 2. Tetap mengedepankan tindakan persuasif. Kami berharap para keluarga pensiunan tidak mudah terprovokasi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita sangat terbuka. Ayo kita musyawarahkan. Tapi jangan menuntut dengan besaran yang tidak masuk akal. Itu tidak mungkin bisa dipenuhi," ungkapnya. 

Su Ungu Mencari Keabadian

Profil Ghan Djoe Hiang, Muka Baru di Daftar 50 Orang Terkaya RI 2022******

Daftar orang 50 orang terkayadi RI tahun ini kedatangan beberapa wajah baru. Berdasarkan dataForbes, salah satu wajah baru yang masuk daftar tersebut adalahGhan Djoe Hiang.

Ia memiliki harta US,07 miliar atau Rp16,67 triliun (kurs Rp15.583 pers dolar AS. Dengan jumlah kekayaan itu, ia berhasil masuk peringkat 41 orang terkaya di Indonesia pada tahun ini.

Lalu siapa dia sebenarnya dan bagaimana bisa sekaya itu?

Mitrabara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. Berdasarkan anggaran dasar, perusahaan itu bergerak di bidang perdagangan dan pertambangan batu bara.

MBAP ini terafiliasi dengan Baramulti Group, perusahaan yang hingga 2021 kemarin memiliki konsesi tambang batu bara seluas 24.518 hektar di lima kabupaten di Kalimantan.

Ghan Djoe Hiang merupakan istri dari mendiang Athanasius Tossin Suharya, sang pendiri Baramulti.

[Gambas:Video CNN]