petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

desa88

slot merah 398Jutaan kata 286264Orang-orang telah membaca serialisasi

《desa88》

Sejarawan ungkap siasat Soeharto pertahankan posisi Presiden RI******

Sejarawan ungkap siasat Soeharto pertahankan posisi Presiden RI
Sejarawan Asvi Warman Adam (kedua dari kanan) dalam acara Bedah Buku: NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024). ANTARA/HO-PDIP.
Jakarta (ANTARA) - Sejarawan Asvi Warman Adam mengungkapkan Soeharto banyak melakukan siasat agar bisa mempertahankan posisi sebagai Presiden RI dengan periode panjang setelah melakukan kudeta merangkak terhadap Soekarno.

Hal itu disampaikan Asvi dalam acara Bedah Buku: NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa.

Awalnya, Asvi menjadi sejarawan yang percaya Soeharto melakukan kudeta merangkak terhadap Soekarno dari peristiwa 1 Oktober 1965 sampai di dapuk menjadi pemimpin Indonesia pada 1968.

"Jadi, saya melihat periode 1 Oktober '65, 11 Maret '66, sampai '67, Soeharto menjadi pejabat presiden, dan '68 menjadi presiden penuh, ini suatu rangkaian peristiwa yang kalau kita lihat suatu kudeta merangkak," kata Asvi dalam diskusi.

Dia mengatakan Soeharto setelah menjabat Presiden kedua RI melakukan beragam manuver untuk melanggengkan kekuasaan.

Misalnya, kata Asvi, Soeharto memundurkan pelaksanaan pemilu yang sudah ditetapkan MPR pada 1968 demi memungkinkan pria berjuluk Smiling Generalitu mematangkan konsolidasi politik.

"Nah, yang dilakukan Soeharto itu memundurkan pemilu itu karena tidak cukup waktu melaksanakannya. Maka pemilu itu diadakan '71, jadi cukup waktu tiga tahun itu, waktu yang intensif digunakan oleh Soeharto untuk memenangkan, bukan hanya memenangkan, membuat infrastruktur kekuasaan sampai pada '71 itu," ujarnya.

Selain mematangkan konsolidasi, sambung Asvi, Soeharto juga menyingkirkan lawan ketika pemilu dimundurkan dari 1968 ke 1971.

"Ini berkaitan menyingkirkan orang-orang yang dianggap bahaya meskipun mereka sudah di penjara, itu ke suatu tempat terpisah dari masyarakat," jelas pria kelahiran Sumatera Barat itu.

Asvi mengatakan pemerintahan era Soeharto juga melakukan intervensi politik ke Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno.

Rezim Soeharto awalnya menyingkirkan Hardi Subeno yang dianggap berbahaya bagi rezim apabila mantan Dubes RI untuk Vietnam itu menjadi pimpinan PNI.

Rezim Soeharto, kata dia, mendorong Hadi Subeno menjadi Ketua PNI meskipun kalkulasi terhadap aksi politik tersebut keliru.

Sebab, Hadi yang pernah menjabat Gubernur Jawa Tengah, belakangan kritis ke Golkar dan pemerintah setelah menjadi Ketua PNI pada 1971.

"Nah, karena itulah pada 20 April 71 tiba-tiba Hadi Subeno meninggal, tiga bulan sebelum pemilu pada '71. Jadi, ini cerita bagaimana bisa itu terjadi pembunuhan seperti itu dan kita tahu pembunuhan itu bukan hanya ke aktivis, tetapi menyebabkan di antara jenderal berkonflik, kita tahu Ali Moertopo pada '74 berkonflik dengan Soemitro yang melahirkan peristiwa Malari," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Sri Mulyani Soal Dipanggil ke Sidang MK: Insyaallah Akan Hadir******

Menkeu Sri Mulyani akan memenuhi panggilan MK untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024 jika diundang.
Menkeu Sri Mulyani akan memenuhi panggilan MK untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024 jika diundang. (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang memanggil dirinya untuk bersaksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat 5 April.

Sri Mulyani mengatakan dirinya mengusahakan hadir jika memang mendapat undangan.

"Kalau diundang, Insyaallah akan hadir," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/4).

Adapun tiga menteri lainnya yaitu Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan hari ini, Senin (1/4).

Suhartoyo menegaskan keputusan pengikutsertaan lima pihak itu tidak ada kaitannya dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon yakni kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

"Jadi cuma yang dikategorikan penting didengar oleh mahkamah ini bukan berarti mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2," katanya.

"Pihak pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5," ujar Suhartoyo menambahkan.

Sebelumnya Kuasa hukum Anies-Muhaimin (AMIN) Ari Yusuf Amir meminta MK untuk menghadirkan empat menteri sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.

Empat menteri yang dimaksud, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia serta Menko Perekonomian Republik Indonesia guna didengar keterangannya dalam persidangan ini," kata Ari dalam persidangan, Kamis (28/3).

Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga mendukung permintaan Tim AMIN mengenai menteri-menteri yang perlu dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

"Kami mendukung usul dari pemohon 1. Tapi kalau majelis hakim menganggap itu tidak mungkin, kami menerima kebijaksanaan majelis," kata kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/agt)




bab terbaru:234slot

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
idcash88
erek pacaran
qqalfa
zona paito harian hk angkanet
situs slot gacor 24 jam
rtp ole388
kredivo mahasiswa
prediksi togel india
gampang wd slot login
Daftar isi semua bab
Bab 1 kucing erek erek
Bab 2 ampuh slot
Bab 3 angka prediksi togel hari ini
Bab 4 slot demo 86
Bab 5 fortuneslot88
Bab 6 semongkobet
Bab 7 99 slot login
Bab 8 buku tafsir mimpi 2d bergambar
Bab 9 slot853
Bab 10 slot terbaru mudah menang
Bab 11 slot gacor jam 7 pagi
Bab 12 gacor 777 slot
Bab 13 putritoto
Bab 14 slot gacor pemula
Bab 15 forum situs slot online
Bab 16 situs slot gaming
Bab 17 halilintar 707
Bab 18 betidb
Bab 19 buku mimpi 2 angka
Bab 20 kakek zeus foto
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3010bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Arena Manju

link slot 138
Pemerintah berencana merevisi harga pembelian pemerintah gabah demi menjaga harga di tingkat petani dan konsumen agar tidak terlalu njomplang.
Pemerintah berencana merevisi harga pembelian pemerintah gabah demi menjaga harga di tingkat petani dan konsumen agar tidak terlalu njomplang. ( Anis Efizudin).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Badan PanganNasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.

Arief menargetkan pembahasan revisi HPP gabah rampung pekan ini. Namun ia tidak menjelaskan apakah HPP gabah akan naik.

"Kita akan siapkan untuk menghitung HPP bersama. Apabila memang bisa kita selesaikan satu minggu bersama stakeholderpangan, sekitar petani, teman-teman petani, bersama Pak Mndag," katanya dalam acara Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Jelang Idul Fitri 2024, di Kantor Perum Bulog Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (1/4).

"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.

Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.

"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan HPP gabah saat ini memang sudah tidak relevan. Menurutnya, petani ingin HPP GKP di tingkat petani naik ke Rp6.000 per kg.

"Iya harapan petani begitu (HPP baru) karena banyak (biaya) yang naik," imbuhnya.

Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]



(fby/agt)

Guru Besar Wuji

pandajago
Perusahaan di Jawa Barat banyak yang dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan karena tak beres dalam membayar THR karyawan.
Perusahaan di Jawa Barat banyak yang dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan karena tak beres dalam membayar THR karyawan. (CNN Indonesia/Dinda Audriene Muthmainah).
Bandung, CNN Indonesia--

Banyak perusahaan diJawa Baratyang melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara dicicil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengungkap, ada belasan laporan yang mereka terima terkait dengan pembayaran THR.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan ada 18 aduan THR yang pihaknya terima. Dari aduan-aduan itu terkait dengan pembayaran THR yang tidak sesuai aturan.

"(Kebanyakan laporan) Kurang bayar dan hak THR bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Tenaga Harian Lepas," ujar Firman, saat dihubungi, Selasa (2/4).

"Karawang lima, Kabupaten Bekasi satu, Kota Bogor satu, Kota Bandung satu, Kabupaten Bandung Barat empat, Kabupaten Bandung satu, Kabupaten Indramayu empat, dan Kota Cirebon satu aduan," ungkapnya.

Firman mengingatkan perusahaan yang tidak membayar hak THR sesuai aturan dipastikan mendapatkan sanksi.

"Mulai dari denda 5 persen dari THR yang harus dibayarkan, sampai dengan sanksi administratif dari terguran tertulis sampai dengan pembekuan izin usaha. Sanksi nanti berlaku pada saat lewat H-7," katanya.

[Gambas:Video CNN]



(csr/agt)

kebangkitan orang mati

cara mendapatkan survey di yougov
Viral sebuah video menunjukkan kondisi jalan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang rusak parah.
Ilustrasi. Viral sebuah video menunjukkan kondisi jalan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang rusak parah. (CNN Indonesia /Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia--

Viral sebuah video menunjukkan kondisi jalandi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang rusak parah.

Dalam video yang dibagikan akun Twitter @Heraloebss, tampak jalan rusak dan tertutupi lumpur. Mobil-mobil yang mencoba melintasi jalan tersebut tampak kesulitan karena terhalang oleh banyaknya lumpur.

"Jangan tanyakan apa yang netizen berikan kepada negara! Tanpa pamrih siang dan malam netizen +62 mengadvokasi penderitaan rakyat," tulis @Heraloebss, Minggu (21/5).

Sebelumnya, kondisi jalan di Lampung juga menjadi pembicaraan luas di media sosial lantaran rusak parah. Presiden Jokowi pun langsung mengecek kondisi jalan tersebut.

Jokowi juga menggelontorkan anggaran Rp800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan yang rusak di sejumlah wilayah Lampung.

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp.800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Lihat Juga :
JK Sebut Era Jokowi Bayar Utang Rp1.000 Triliun Tiap Tahun

Jokowi menyebut perbaikan jalan-jalan akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Ia langsung memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Jokowi menjelaskan perbaikan ruas jalan rusak tersebut langsung dikerjakan pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung dalam waktu yang lama.

Kendati demikian, kata Jokowi, tidak semua jalan rusak di Lampung akan diperbaiki oleh pemerintah pusat.

"Nantinya juga, ada beberapa ruas jalan yang menjadi tanggungjawab gubernur dan bupati di Lampung. Jadi jangan semuanya dari Pemerintah pusat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]



(fby/dzu)

Legenda Master Yuemang

situs togel online terpercaya
KKP menegaskan ekspor pasir laut bukan tujuan utama dibuatnya PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
KKP menegaskan ekspor pasir laut bukan tujuan utama dibuatnya PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. (ANTARA FOTO/Pradita Utama)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.

"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.

Lihat Juga :
Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Membombardir dunia misterius

situs link slot
Kementerian Keuangan menyebut kebijakan Jokowi yang membuka ekspor pasir laut berpengaruh kecil ke pendapatan negara.
Kementerian Keuangan menyebut kebijakan Jokowi yang membuka ekspor pasir laut berpengaruh kecil ke pendapatan negara. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu merespons kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka ekspor pasir laut. Menurutnya, ekspor pasir laut tidak akan terlalu berpengaruh ke pendapatan negara.

"Ekspor pasir sih kecil (pengaruh ke pendapatan negara), itu lebih kepada kebijakan sektoralnya nanti," katanya singkat di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (31/5).

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]



(fby/agt)

Alkimia Shinto

situs gacor saat ini
Uji coba sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem transaksi tol nontunai nirsentuh di Bali yang seharusnya dilakukan pada 1 Juni 2023 ditunda.
Uji coba sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem transaksi tol nontunai nirsentuh di Bali yang seharusnya dilakukan pada 1 Juni 2023 ditunda. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia--

Uji coba sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem transaksijalan tol nirsentuh di Bali yang seharusnya dilakukan pada 1 Juni 2023 ditunda.

Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan memohon maaf atas penundaan tersebut.

Ia mengatakan pihaknya selaku operator sistem pembayaran belum bisa mencapai tenggat waktu 1 Juni karena hingga saat ini belum mendapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor.

Musfihin menjelaskan pihak Hungaria berharap teknologi tersebut diterapkan di Indonesia seperti sistem yang diimplementasikan di Hungaria dan Rusia. Namun, pihak Indonesia berharap agar penerapan sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

"Jadi, teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara. Ini ada perbedaan visi sejak Agustus tahun lalu. Kami sudah coba cari solusi tapi sampai saat ini tidak bisa," ujarnya.

Misalnya, di Hungaria jalan tol dikelola oleh pemerintah, sementara di Indonesia jalan tol dikelola swasta, dan swasta memungut pengembalian modalnya dari tarif tol.



"Mereka khawatir itu akan membuat bobol, itu bedanya. Waktu kami merancang sistem ini, kami menjanjikan KPI bahwa sistem ini akan menjamin pendapatan BPJT 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kami coba belum bisa memenuhi KPI yang menjamin 100 persen, sampai saat ini masih 80 persen, jadi ada potensi lost20 persen pendapatan BPJT," katanya.

Adapun sampai kapan penundaan ini, PT Roatex Indonesia menyatakan sampai pihak Hungaria memahami perilaku di Indonesia.

Sebelumnya, sistem MLFF ini rencananya akan diuji coba mulai 1 Juni di Tol Bali Mandara. Selanjutnya, uji coba juga akan dilakukan di Tol Jagorawi, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Dalam Kota Jakarta, Jakarta Outer Ring Road (JORR) termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong, Tol Bali-Mandara, dan Tol Balikpapan-Samarinda.

Dengan MLFF, sistem transaksi tol akan lebih cepat karena pengguna tidak perlu lagi berhenti untuk menempelkan kartu elektronik, sehingga dapat mengurangi antrean di gerbang tol. Selain itu, MLFF membuat biaya operasional pengumpulan tol semakin efisien.

[Gambas:Video CNN]



(fby/dzu)