gacor77 4d

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

Jokowi Groundreaking 10 Proyek IKN Senilai Rp12,5 T pada 1 November******

PresidenJoko Widodo akan meletakkan batu pertama (groundbreaking) 10 proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp12,5 triliun pada 1 November-3 November 2023.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan ini adalah groundbreakingtahap kedua yang bakal dipimpin langsung Presiden Jokowi. Sebelumnya, Jokowi memimpin peletakan batu pertama proyek konsorsium Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan pada September 2023 lalu.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya pertumbuhan pembangunan yang terjadi di IKN, namun juga bergulirnya pertumbuhan ekonomi dan sebagai bukti minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor swasta dan pemerintah di IKN," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/10).

Khusus untuk sekolah, ia menyebut ada relokasi SD Negeri 020 Sepaku yang mengusung konsep baru. Nantinya, SD tersebut bakal menjadi percontohan untuk sekolah negeri lainnya di IKN.

"Bidang yang bervariasi ini menunjukkan bahwa di IKN sudah ada fasilitas-fasilitas dasar bagi masyarakat yang akan pindah tahun depan (2024)," klaim Bambang.

Bambang mengklaim sejauh ini nilai investasi proyek yang sudah di-groundbreaking mencapai Rp23 triliun. Nantinya, proyek-proyek IKN lainnya dijadwalkan groundbreakingpada Desember 2023.

Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ikut menyoroti groundbreakingproyek Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN. Proyek yang akan diresmikan awal bulan depan ini setidaknya menelan dana Rp4 triliun.

Basuki berharap investor bisa lebih cepat melirik dan masuk dengan adanya groundbreakingtersebut. Pasalnya, bandara tersebut punya akses langsung ke IKN.

"Sudah siap. Tanggal 1 mungkin, 1 November (2023). Ya, lebih cepat investor masuk karena lebih dekat. Jadi, orang bisa masuk situ langsung di IKN kan," kata Basuki di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Gerbang Bayangan Langit

Melihat Kenaikan Harga Emas Antam Selama Perang Israel******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atauAntam terpantau menanjak selama perang Israel dan Hamas.

Pasukan Israel dan milisi di Palestina, Hamas, berperang sejak 7 Oktober 2023. Saat itu, harga emas Antam bertengger di Rp1,047 juta per gram.

Sejak itu, harga emas Antam terus melonjak. Berdasarkan data Antam, harga emas berada di 1,047 juta per gram pada 8 Oktober.

Lalu harga emas ANTAM sempat stagnan di Rp1,072 juta per gram pada 13 Oktober, lalu naik ke Rp1,088 juta per gram pada 14 Oktober.

Kemudian, harga emas ANTAM sempat turun ke Rp1,085 juta per gram pada 17 Oktober. Kemudian naik lagi ke Rp1,088 juta per gram pada 18 Oktober dan Rp1,100 juta per gram pada 19 Oktober.

Harga emas Antam terus naik ke Rp1,112 juta per gram pada 20 Oktober dan menyentuh Rp1,121 juta pada 21 Oktober dan 22 Oktober.

Namun, harga emas Antam ke Rp1,117 pada 23 Oktober, lalu naik tipis ke Rp1,119 juta per gram pada 24 Oktober.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas.

[Gambas:Video CNN]

salib suci

Curhat Pengusaha Babak Belur Tertimpa Pelemahan Rupiah******

Ketua Umum Asosiasi PengusahaIndonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengungkap depresiasi kurs rupiahdalam tiga bulan terakhir sudah sangat mengganggu pelaku usaha.

Pasalnya, pelemahan itu telah meningkatkan beban para pengusaha, terutama yang bahan bakunya masih mengandalkan impor. Padahal, di tengah kondisi itu dunia usaha sedang dihadapkan pada penurunan kinerja usaha dan ekspor.

"Khususnya dalam bentuk penggelembungan overhead costusaha sehingga pertumbuhan produktivitas atau kinerja usaha dan daya saing ekspor menurun," kata Shinta saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (24/10).

Ia mengakui potensi pelemahan rupiah masih sangat tinggi hingga akhir tahun. Potensi kemungkinan datang dari kebijakan agresif The Fed menaikkan suku bunga acuannya untuk mengendalikan inflasi di AS.

Potensi pelemahan juga muncul dari konflik di Timur Tengah yang berpotensi meluas."Sangat penting bagi kami agar pelemahan nilai tukar bisa segera dihentikan atau rupiah bisa kembali menguat dalam waktu dekat secara sustainable, meskipun harus dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga acuan," lanjut dia.

Meskipun demikian, ia berharap kenaikan suku bunga yang dilakukan BI tetap terkontrol.  Pasalnya, kalau terlalu agresif dilakukan, itu semua justru bisa memperparah sakit yang diderita pengusaha.

"Kami memahami dan mendukung langkah antisipatif BI dengan meningkatkan suku bunga acuan karena risiko pelemahannya semakin besar. Semoga saja dengan langkah kebijakan ini, pelemahan nilai tukar bisa diminimalisir, bahkan rupiah bisa menguat," katanya.

"(Tapi) Kami sangat berharap sektor perbankan bisa mempertahankan suku bunga pinjaman di level yang sama atau setidaknya menciptakan kenaikan yang sama besarnya dengan kebaikan suku bunga BI (maksimal 25 bps) sehingga kenaikan bebanoverheaddi sisi pelaku usaha menjadi minimal," jelas Shinta.

Rupiah melemah dalam terhadap dolar AS belakangan ini. Akibat pelemahan itu, nilai tukar rupiah kini sudah hampir mendekati Rp16 ribu per dolar AS.

[Gambas:Video CNN]

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara. 

Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.

Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya. 

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan. 

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Aku benar-benar iblis

Profil dan Sepak Terjang Rosan, Ketua Tim Kampanye Prabowo******

Rosan Roeslani resmi didapuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Penunjukan ini diketahui saat Prabowo menyampaikan pidato menjelang mendaftarkan diri menjadi calon presiden ke KPU pada Rabu (25/10). Rosan didampingi  Bahlil Lahadalia sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional.

Rosan dan Bahlil merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo alias ayah Gibran. Namun, Rosan baru masuk ke kabinet pada Juli 2023 lalu.

Ia kemudian menduduki posisi wamen BUMN II usai Kartika Wirjoatmodjo dipindah menjadi wamen BUMN I.

Bagaimana sepak terjangnya?

Rosan adalah jebolan Management, General Business, and Finance di Oklahoma State University Amerika Serikat. Ia kemudian meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dan Master of Arts (MA) di Antwerpen Europe University dengan predikat cumlaude.

Meski baru masuk kabinet Jokowi, Rosan punya karier yang mentereng. Ia pernah menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2015-2020.

Rosan juga berstatus Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ia dilantik Jokowi sebagai dubes pada 25 Oktober 2021.

Ia juga pernah menjabat sebagai presiden komisaris dan komisaris independen PT Bumi Resources Tbk. Namun, Rosan mengundurkan diri karena dilantik Jokowi menjadi wamen BUMN.

Selain itu, Rosan berstatus pendiri dan presiden direktur PT Recapital Advisors, perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Ia juga pernah menjadi ketua Komite Investasi Recapital Asset Management (RCAM).

Teranyar, Rosan mendampingi Basuki Tjahaja Purnama di jajaran komisaris PT Pertamina (Persero). Ia kini berstatus wakil komisaris utama Pertamina, mendampingi Ahok yang merupakan komisaris utama.

"Iya betul (jadi wakomut Pertamina)," kata Rosan saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (27/7).

Ia ditetapkan sebagai wakomut Pertamina dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Ketetapan ini tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

[Gambas:Video CNN]

superstar terbatas

Respons Bahlil Digugat Pontjo Sutowo soal Hotel Sultan: Saya Senang******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespons ancaman gugatan yang akan dilayangkan oleh Pontjo Sutowo terhadapnya terkait kemelut pengelolaan Hotel Sultan.

Bahlil mengaku tidak masalah jika digugat oleh Pontjo.

"Enggak apa-apa (digugat). Bagus. Saya memang suka digugat-gugat," katanya di Jakarta Selatan, Rabu (25/10).

"Pak Pontjo itu senior saya, mantan ketua Hipmi. Saya juga mantan ketua Hipmi. Hubungan pribadi kan abang adik. Tapi hubungan pemerintah enggak bisa kota campur adukkan," katanya.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda sebelumnya mengatakan Pontjo Sutowo akan menggugat Bahlil atas tindakannya mencabut izin usaha Hotel Sultan.

Yosef menyebut 3 alasan menggugat tindakan itu. 

Pertama, HGB 26 dan 27 milik PT Indobuildco diklaim masih belum berakhir karena ada pembaruan hak sesuai undang-undang.

[Gambas:Video CNN]

Kedua,Yosef menilai keabsahan hak pengelolaan atas tanah (HPL) milik pemerintah itu sedang digugat. Ia mengatakan saat ini prosesnya masih dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Ketiga, ia menegaskan kepemilikan lahan atas HGB 26 dan 27 masih dalam proses digugat ke pengadilan negeri.

"Semestinya semua pihak harus menghormati hukum, terlebih due process of law yang sedang berlangsung. Ini namanya tidak taat hukum dan pelanggaran hak asasi," kritik Yosef ke Bahlil.