95 togel

Senin ajaib

Geser Elon Musk, Bernard Arnault Jadi Orang Terkaya di Dunia******

Bloomberg kembali merilis daftar orang terkaya di dunia. Elon Musk tak lagi berada di posisi pertama.

Berdasarkan Bloomberg Billionaires Index per 9 Maret 2023, posisi pertama orang kaya di dunia diduduki oleh pengusaha Prancis Bernard Arnault dengan total kekayaan US7 miliar atau setara Rp2.805 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Arnault adalah pemimpin perusahaan barang mewah dunia, LVMH. Ini adalah perusahaan induk merek fesyen mewah dunia seperti, Louis Vuitton, Dior, Sephora, Tiffany & Co, Fendi, Celine, Bulgari, Givenchy, Marc Jacobs, dan lainnya.

Musk, tercatat kehilangan kekayaannya sekitar US,71 miliar atau Rp55,6 triliun dibandingkan sebelumnya. Sedangkan, pundi-pundi Arnault hanya berkurang US1 juta atau Rp14,71 miliar.

Posisi ketiga, ada Jeff Bezos dengan total kekayaan mencapai US7 miliar atau Rp1.755 triliun. Jumlah ini bertambah US2 juta atau Rp2,1 miliar dibandingkan posisi sebelumnya.

Berikut 10 daftar orang kaya di dunia terbaru versi Bloomberg:

1. Bernard Arnault US7 miliar
2. Elon Musk US0 miliar
3. Jeff Bezos US$7 miliar
4. Bill Gates US4 miliar
5. Warren Buffett US9 miliar
6. Larry Ellison US1 miliar
7. Steve Ballmer US,5 miliar
8. Larry Page US,3 miliar
9. Carlos Slim US,2 miliar
10. Sergey Brin US,4 miliar

[Gambas:Video CNN]

Panduan Dewi Bintang

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]

Jenderal Dinasti Song

INKA Buka Suara soal Pesanan Kereta KCI******

PT Industri Kereta Api (INKA) buka suara soal 16 train set alias rangkaianKRL pesanan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Senior Manager TJSL & Stakeholder Relationship PT INKA (Persero) Bambang Ramadhiarto mengatakan setiap rangkaian terdiri dari 12 kereta. Sehingga, pesanan KCI tersebut mencapai 192 kereta.

"Kontrak akan ditandatangani. Delivery rangkaian pertama bulan ke-22 setelah effective date of contract (EDC). Sedangkan delivery rangkaian ke-16 adalah bulan ke-31 setelah EDC," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/3).

Namun, ia membantah ada hambatan dalam produksi kereta INKA. Bambang menegaskan INKA bakal memberikan yang terbaik, meliputi quality cost, delivery, dan services.

"Kapasitas INKA sangat memadai, InsyaAllah tidak ada hambatan. Dari berbagai aspek, jadwal tersebut sangat normal," tandasnya.

Di lain sisi, Vice President Corporate Secretary KCI Anne Purba menjelaskan pihaknya telah memesan 16 train set KRL dengan nilai kurang lebih Rp4 triliun. KCI bahkan mengklaim MoU sudah ditandatangani sejak 2022.

Anne menyebut kereta pesanan tersebut bakal dioperasikan mulai 2025. Ia menegaskan pemesanan produk KRL buatan INKA itu diperlukan untuk menambah armada dan meningkatkan kapasitas angkut.

Namun, KCI tetap berniat mengimpor KRL bekas dari Jepang untuk mengganti rangkaian yang bakal dipensiunkan pada 2023 dan 2024. Setidaknya ada 10 rangkaian yang harus pensiun pada tahun ini dan 19 rangkaian lain pada tahun depan.

"Impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi (pensiun). Terdapat pilihan lain dengan melakukan upgrade teknologi pada kereta yang akan dikonservasi, hanya saja pilihan tersebut membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk pengerjaannya," jelas Anne dalam keterangannya.

Berdasarkan surat permohonan izin impor dari KCI, rencananya mereka ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh INKA.

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

[Gambas:Video CNN]

Istri Peri Tertinggi

Kemendag Siap Jika China Gugat Larangan Ekspor Bauksit RI ke WTO******

Kementerian Perdagangan menyatakan pemerintah siap jika kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan dijalankan Presiden Jokowi mulai Juni 2023 nanti dipermasalahkan negara sahabat, termasuk Chinake WTO.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan menjelaskan gugatan merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh Indonesia dari setiap kebijakan yang ditempuh.

"Saya ingin mengatakan bahwa Kemendag juga, saya di sini sebagai Staf Khusus Menteri Perdagangan menyatakan, kami siap dengan konsekuensi dari kebijakan yang sudah diputuskan akan diambil oleh presiden dan pemerintah untuk melarang ekspor bauksit dalam rangka memperkuat proses industrialisasi Indonesia," kata Bara seperti dikutip dari detik.com, Kamis (2/3).

Jokowi akan melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Jokowi sadar kebijakannya itu kemungkinan akan mendapatkan perlawanan. Termasuk dari China.

Maklum, China merupakan salah satu konsumen terbesar bauksit Indonesia. Presiden Jokowi bahkan menyebut 90 persen bijih bauksit RI dinikmati China.

Karena besarnya ketergantungan itu, Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk berhati-hati dan waspada jika larangan ekspor bijih bauksit diberlakukan.

"Hati-hati, 90 persen ekspor bahan mentah bauksit kita ke China. Tidak tahu dia gugat kita (ke WTO) atau tidak. Kalau digugat, nikel digugat Uni Eropa, bauksit digugat China karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke sana." ungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) seperti dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (28/2).

[Gambas:Video CNN]

Senjata pamungkas sihir dan sains

Nasabah PNM Mekaar Inspirasi Pelaku Usaha Berani Memulai******

Melalui program Mekaar, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tidak hanya menyediakan modal finansial, melainkan juga modal intelektual dan sosial bagi ibu-ibu.

Modal intelektual berupa pembinaan usaha PT PNM untuk ibu-ibu agar bidang usahanya semakin berkembang. Sedangkan modal sosial berupa jejaring komunitas yang terjalin di antara pelaku usaha.

Dengan demikian, kehadiran Mekaar sebagai perpanjangan tangan pemerintah telah memberikan layanan kepada para perempuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha.

Kerja keras dan keberanian ibu-ibu keluarga pra sejahtera ini bahkan telah menginspirasi para istri-istri prajurit TNI melakukan hal yang sama.

Istri prajurit yang bercita-cita sebagai wiraswasta kian meningkat, dengan menyadari bisnis secara mandiri bukan hal yang mudah, sehingga banyak dari mereka yang memulai perjalanan bisnis dari langkah terkecil yakni dengan membuka usaha sendiri di rumah.

Hal ini disaksikan langsung Dara Ulung Purwodanta, putri yang besar dari keluarga TNI. Sebagai seorang wanita sekaligus istri di dalam keluarga TNI, Dara paham akan kehadiran istri-istri TNI yang berani merintis usaha baru.

Tantangan yang tidak mudah juga kerap Ia saksikan. Merintis produk dari awal, mengalami kerugian, kegagalan produk jadi, dan lain-lain. Tetapi kegigihan para ibu-ibu Mekaarlah yang kembali mendorong semangat dan keberanian mereka.

Salah satunya Anggraini Kusumawati, seorang istri prajurit TNI yang mampu membangun bisnis karena berani memulai. Awalnya ia terinspirasi dari pengusaha sukses di media sosial sehingga berani memulai untuk berbisnis.

"Biasanya dari kita ada yang usaha dari rumah atau menjadikan bisnis sebagai pekerjaan sampingan," ucap Anggraini dikutip Sabtu (4/3).

Menurut Anggraini, dukungan dari pemerintah melalui program Mekaar, ibu-ibu terutama istri prajurit semakin terbuka peluangnya untuk membuka usaha dari rumah. Dalam mendukung tugas suami, peran istri sangatlah penting terutama bagi keluarga.

"Maka sebagai istri prajurit dengan memulai usaha dari rumah akan mendapatkan penghasilan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," sambung dia.

Sedikit tips, selain keberanian, salah satu kunci penting dalam membangun bisnis adalah perencanaan. Walaupun membuka usaha kecil dari rumah, jangan pernah mengabaikan perencanaan dan persiapan.

Bisnis tanpa persiapan matang tidak mampu bertahan lama karena tidak ada rencana dan tujuan yang ingin dicapai selama prosesnya.

Benua Kelaparan

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]