casper77

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

Salim Group dan Agung Sedayu Garap Pembangunan Tol Rp23 T Menuju PIK 2******

Konsorsium bentukanSalim Group dan Agung Sedayu, PT Duta Graha Karya, bakal menggarap pembangunan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg sepanjang 38,6 kilometer (km).

Adapun nilai investasi jalan tol ini mencapai Rp23,22 triliun. Pembangunan jalan tol ini dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Salim Group dan Agung Sedayu sendiri merupakan pengembang kawasan kota mandiri PIK 2 atau The New Jakarta City. Nantinya, akses Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg juga akan terkoneksi ke kota hasil proyek reklamasi tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan kepada kontraktor dan konsultan pengawas dalam pembangunan infrastruktur untuk terus memperhatikan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan dalam membangun jalan tol itu.

Karenanya, ia menginstruksikan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR untuk memonitor kualitas konstruksi mulai dari perencanaan desain hingga proses pembangunan.

"Jalur jalan tol ini melewati daerah pantai pasti banyak tanah lunak, harus ada ketelitian dalam penelitian geologi tanah. Untuk supaya dalam pelaksanaannya sesuai yang direncanakan, sehingga memperlancar konstruksinya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir mengatakan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg memiliki 8 Seksi yakni Seksi 1 (Sedyatmo-Kosambi) sepanjang 6,7 km, Seksi 2 (Kosambi-Teluknaga) 3,7 km, Seksi 3 (Teluknaga-Tanjung Pasir) 3,1 km, dan Seksi 4 (Tanjung Pasir-Kohod) 3,65 km. Kemudian Seksi 5 (Kohod-Surya Bahari) 5,15 km, Seksi 6 (Surya Bahari-Pakuhaji) 5,5 km, Seksi 7 (Pakuhaji-Mauk) 5,1 km, Seksi 8 (Mauk-Rajeg) 5,7 km.

Untuk Seksi 1 hingga 4, pihaknya menargetkan bisa beroperasi pada 2025. Sementara itu untuk seksi 5 hingga 8, pihaknya menargetkan selesai konstruksinya pada 2026.

Ia menambahkan proses pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg sudah disampaikan secara terbuka sejak 25 September 2020 berdasarkan Surat Menteri PUPR Nomor PB.02.01-Mn/1818.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri PUPR nomor PB 0201-Mn/1320 pada 22 Juni 2023, pihaknya menetapkan PT Duta Graha Karya sebagai pemenang lelang.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Waskita Karya Bakal Kembalikan PMN Rp3 T ke Kas Negara******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengembalikan dana penyertaan modal negara (PMN) 2022 senilai Rp3 triliun ke kas negara.

Pembatalan itu tertuang dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-410/MBU/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Pembatalan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Komite Privatisasi melalui surat tersebut di atas telah menyetujui dan memutuskan untuk mengembalikan dana PMN TA 2022 sebesar Rp3 triliun kepada perseroan ke rekening kas umum negara dan proses rights issue/privatisasi perseroan tidak dilanjutkan," kata President Director Waskita Karya Mursyid seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (4/8).

Mursyid juga menyebut pembatalan PMN Rp3 triliun tersebut berdampak terhadap rencana kerja anggaran perseroan (RKAP). Meski begitu, pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki kinerja keuangan perseroan.

"Serta berkoordinasi dengan para stakeholder dalam mencari sumber pendanaan alternatif penyelesaian proyek, sehingga target-target kinerja yang ditentukan dapat tercapai," ucapnya.

Waskita Karya mulanya mendapat kepercayaan untuk diberi PMN sebesar Rp3 triliun pada tahun anggaran 2022.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN ke Dalam modal Saham Perusahaan Perseroan PT Waskita Karya Tbk yang ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Oktober 2022.

Dalam aturan ini disebutkan, PMN diberikan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Waskita dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) di bidang jalan tol melalui penerbitan saham baru guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada perseroan.

Tambahan anggaran ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang telah ditetapkan dalam rincian belanja.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi adalah raja

Pengusaha Logistik Tolak Larangan Impor Rp1,5 Juta Dijual E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Revisi itu akan melarang importir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Ketua APLE Sonny Harsono menilai kebijakan baru tersebut tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sebagai contoh, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commercelokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujar Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Ia menjelaskan platform yang memfasilitasi transaksicross-bordersemacam ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, melainkan di berbagai negara.

Namun demikian, di negara-negara lain berlaku pula kebijakan yang sama, yaitu berupa pengenaan pajak pada harga tertentu, bukan pelarangan di bawah harga tertentu.

Lihat Juga : Menkeu-Bos OJK Buka Suara soal Penghapusan Kredit Macet UMKM

APLE juga menyebut ada platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-borderUMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Oleh karena itu, sambungnya, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Sejatinya, APLE menilai proses impor cross-borderke Indonesia dewasa ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Dari sisi proses, impor dilakukan seratus persen secara digital dan terotomatisasi, terlebih bea cukai sudah mengaplikasikan e-catalog agar pendapatan negara yang berasal dari bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang besar dapat dipastikan sesuai ketentuan.

Karenanya, APLE berharap pemerintah tetap memberikan dukungan bagi platform belanja untuk menjalankan transaksi cross-border.

Pasalnya, platform yang tidak melakukan transaksi cross-borderjustru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM tersebut lantaran masih ada barang eks-impor di sana yang memang boleh diperjualbelikan tanpa harus memenuhi kewajiban pemberian keterangan asal barang.

Tentu hal semacam ini malah merugikan negara, karena barang-barang eks-impor ini tidak dikenai pajak.

Lebih lanjut, APLE mengajukan empat solusi terhadap persoalan ini. Pertama,pemerintah perlu mewajibkan platform pelaku transaksi impor cross-border untuk memfasilitasi ekspor lintas negara, dengan volume yang lebih tinggi.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," jelasnya.

Kedua,pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah PPN 10 persen dan PPh.

Dengan demikian, harga barang impor pun tidak terlalu murah, dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

Ketiga,pemerintah melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casingserta chargerponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Kemungkinan besar, barang-barang yang berasal dari kegiatan impor tersebut akan sulit untuk diawasi, apakah barang yang dijual tersebut telah memenuhi formalitas kepabeanan, dengan membayar bea masuk/ pajak sesuai dengan jenis dan nilai barangnya.

Keempat, pemerintah sebaiknya melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-borderbagi pelaku UMKM di tanah air.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga

Ericsson Digugat Pemegang Saham Rp2,5 T******

Sejumlah pemegang saham Ericssonmenggugat perusahaan telekomunikasi Swediasenilai 1,8 miliar krona atau sekitar Rp2,5 triliun (asumsi kurs Rp1.430 per krona).

Dilansir Reuters, Sabtu (5/8), harian Swedia Dagens Industri melaporkan terkuaknya aktivitas CEO Ericsson di Irak menekan harga saham.

Ericsson dan CEO Boerje Ekholm mendapat kritik keras dalam setahun terakhir lantaran penanganan penyelidikan internal terhadap operasi perusahaan di Irak dan skandal yang melibatkan pembayaran potensial ke Negara Islam.

"Ericsson membantah klaim tersebut secara keseluruhan dan bermaksud untuk membela diri sepenuhnya dalam masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam litigasi Swedia dan bertentangan dengan prinsip dasar hukum perusahaan Swedia," ujar perusahaan itu dalam pernyataan melalui surat elektronik.

Pengadilan Swedia tidak menanggapi permintaan komentar setelah jam kerja.

Dagens Industri mengungkapkan sebanyak 37 pemegang saham menuntut kompensasi atas penurunan tajam saham Ericsson sejak 16 Februari 2022, setelah surat kabar itu menerbitkan pengungkapan CEO Ekholm dalam wawancara laporan internal tentang aktivitas perusahaan di Irak. Harga saham merosot hingga separuh sejak saat itu menjadi 52,71 krona pada hari Jumat.

Pada Mei lalu, Nasdaq Stockholm menyimpulkan tinjauan pengungkapan publik perusahaan terkait laporan tersebut.

Ditemukan bahwa "tidak dapat sampai pada kesimpulan bahwa isi laporan sedemikian rupa sehingga investor yang wajar akan menggunakan informasi tersebut sebagai bagian dari keputusan investasinya".

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk tingkat dewa

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pedang, Sihir, dan Taksi

Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Jasindo******

Menteri Badan Usaha dan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilangsungkan pada 1 Agustus 2023.

Dalam perombakan itu, Erick memutuskan untuk memberhentikan Bayu Rafisukmawan sebagai direktur keuangan dan investasi Jasindo dan mengangkat Jhon Harlen Butar Butar sebagai penggantinya.

Perubahan susunan jajaran direksi ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor SK222/MBU/08/2023 dan Nomor 19/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023.

"Segenap manajemen Indonesia Financial Group (IFG) mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bayu Rafisukmawan atas kontribusi dan dedikasinya selama ini, sehingga membuat kinerja perusahaan semakin maju," ujar Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha dalam keterangan tertulis, Jumat (4/8).

Oktarina berharap perubahan susunan jajaran direksi ini dapat menjadi semangat baru bagi Jasindo dalam menghadapi tantangan serta peningkatan kinerja perusahaan ke depannya.

Jasindo adalah salah satu perusahaan BUMN yang merupakan anggota dari holding asuransi dan penjaminan yang dipimpin oleh IFG.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia menjadi sebagai berikut:
• Direktur Utama : Andy Samuel
• Direktur Pengembangan Bisnis : Diwe Novara
• Direktur Bisnis Strategis : Syah Amondaris
• Direktur Operasional : Ocke Kurniandi
• Direktur SDM & Umum : Linggarsari Suharso
• Direktur Keuangan & Investasi : Jhon Harlen Butar-Butar

[Gambas:Video CNN]