kontan88

Dewa Super Raja segala Raja

223 Pengusaha Sampaikan Minat Investasi di IKN, Jepang Terbanyak******

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara menerima 223 surat yang menyatakan minat berinvestasi atau letter of intent(LOI) dari para pengusaha di dalam maupun luar negeri. Untukinvestasi asing, pengusaha asal Jepangyang terbanyak mengirim LOI.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono merinci dari total 223 LOI yang telah diterima, 26 di antaranya berasal dari Jepang.

Lalu ada Singapura sebanyak 22, Malaysia 16, China 15, Amerika Serikat 9, Perancis 4, dan Inggris 3, Korea Selatan 2, dan Uni Emirat Arab (UAE) 2.

Sementara dari dalam negeri, ada 106 pengusaha yang menyampaikan minat investasi di IKN.

Yang terbaru, IKN kedatangan sekitar puluhan pengusaha Perancis kemarin (12/6). Kepala OIKN) Bambang Susantono mengatakan kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh para calon investor asal Eropa. Totalnya, ada sekitar 20 pengusaha yang turun ke lapangan.

"Pada pagi hari ini saya menjadi tuan rumah dari rombongan perusahaan-perusahaan, pebisnis dari Prancis. Ini tahap pertama dari engagement ataupun interest dari pebisnis di Prancis (untuk berinvestasi di IKN), sekitar 20-an pengusaha-pengusaha ingin melihat langsung di lapangan," kata Bambang dikutip Detik, Selasa (13/6).

Lihat Juga : Jusuf Hamka Bantah Berutang Ratusan M ke Negara: Jangan Asal Bunyi

Ia menegaskan agenda kali ini bukan sekadar kunjungan, tetapi akan direalisasikan ke dalam bentuk investasi. Rombongan Perancis ini berasal dari berbagai sektor industri mulai dari energi, teknologi kota cerdas, material ramah lingkungan, dan lainnya.

"Saya kira mereka dari semua sisi, tidak hanya investasi dalam rangka menjadi investor tetapi juga menjadi pelaku bisnis," ujarnya.

Adapun lokasi yang dikunjungi pada kesempatan tersebut ialah lokasi lahan campuran (mixed-use) untuk perdagangan dan jasa. Lokasi ini nantinya akan dibangun pusat perbelanjaan yang cukup besar di tahun 2024.

Saat kunjungan kemarin, pengusaha Perancis juga menyampaikan LOI. Penyerahan LOI ini menjadi yang keempat yang diserahkan Prancis, dari total 223 LOI yang telah diterima OIKN.

"Tadi saya menerimaletter of intentdari perusahaan energi. Jadi dari total dari 20 perusahaan ini, kita sudah menerima 4letter of intent.Ke depannya kita berharap negara-negara Eropa lain juga berminat," ujar Agung Wicaksono.

Agung mengungkapkan sudah banyak minat dari para pimpinan perusahaan Prancis yang menanyakan terkait berbagai insentif dan kemudahan berinvestasi di IKN.

"Mereka minta informasi dokumen-dokumennya dan dengan itu mereka bisa menyiapkan proposal mereka, setelah itu bergulir terus, mereka akan menghitung angka-angkanya, rencana bisnisnya, studi kelayakannya, setelah itu mudah untuk negosiasi dan kemudian menghasilkan investasi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Hidup di dunia tanpa akhir

Aturan Baru Kemenhub: Penumpang Kapal Laut Kini Boleh Lepas Masker******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan baru tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan untuk dalam negeri dan luar negeri, salah satunya Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Transportasi Laut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan penumpang kini tidak diwajibkan mengenakan masker namun dianjurkan untuk melakukan vaksinasi hingga booster kedua. 

Dalam aturan tersebut, kebijakan tersebut berlaku bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan pelaku perjalanan dari luar negeri yang akan melakukan perjalanan dari dan/atau ke pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia dengan transportasi laut.

Berikut aturan lengkapnya; 

1. Masyarakat diberikan kelonggaran untuk tidak menggunakan masker jika dalam keadaan sehat dan tidak berisiko terhadap covid-19.

2. Masyarakat tetap diimbau untuk menggunakan masker yang tertutup dengan baik saat berada dalam keadaan tidak sehat atau berisiko covid-19, baik sebelum maupun selama melakukan perjalanan dan berada di fasilitas publik.

3. Masyarakat atau pelaku perjalanan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan moda transportasi laut termasuk nakhoda dan awak kapal dianjurkan tetap melakukan vaksinasi covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan covid-19.

4. Masyarakat dianjurkan untuk tetap menggunakan aplikasi SatuSehat untuk memonitor kesehatan pribadi serta selalu membawa hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun secara berkala.

[Gambas:Video CNN]

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Saya tidak terkalahkan

IHSG Diprediksi Menguat Berkat Faktor Teknikal******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi dibuka menguat pada perdagangan Jumat (16/6).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG akan melanjutkan penguatan pada penutupan hari sebelumnya karena berada di atas level support.

"Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bullish," ujar Ivan dalam riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga melihat IHSG bakal menguat, tetapi terbatas. Hal ini dikarenakan hanya beberapa kinerja emiten pada kuartal I yang menunjukkan hasil baik.

"Akhir pekan pola gerak IHSG terlihat masih cenderung bergerak sidewaysdengan peluang tekanan minor yang masih terlihat cukup besar," jelasnya.

Hari ini, William memperkirakan IHSG bakal berada di rentang support6.636 dan resisten6.789. Beberapa saham yang direkomendasikan untuk dikoleksi adalah ITMG, TLKM, BBNI, UNVR, JSMR, SMGR, AALI, dan BMRI.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.713 pada Kamis (15/6). Indeks saham menguat 14 poin atau 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,53 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,02 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 241 saham menguat, 281 saham terkoreksi, dan 217 saham lainnya stagnan.

Terpantau, tujuh dari 11 indeks sektoral menguat dipimpin sektor energi naik 0,75 persen. Sedangkan empat sektor melemah dipimpin oleh transportasi yang minus 1,72 persen.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

Kadin Tunjuk Pejabat Sementara usai Yusrizki Jadi Tersangka Kasus BTS******

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) resmi menunjuk pejabat baru di posisi Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan usai pejabat sebelumnya, Muhammad Yusrizki ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS di program BAKTI Kominfo.

"Kadin Indonesia telah menunjuk Dharsono Hartono sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).

Lihat Juga : Kejagung Ungkap Peran Ketua Komite Kadin Yusrizki di Kasus Menara BTS

Dalam kesempatan itu Yukki memastikan program kerja Komite Tetap Energi Terbarukan akan tetap berjalan dengan baik dan akan terus memperjuangkan kemajuan sektor energi terbarukan di Indonesia.

"Ini persoalan kasus individu, bukan organisasi, aktivitas Kadin Indonesia akan tetap berjalan sebagaimana mestinya," tegas Yuke.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan peran Ketua Komite Energi Terbarukan Kadin Muhammad Yusrizki di kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut Yusrizki yang juga Direktur Utama PT Basis Utama Prima telah ditunjuk sebagai penyedia panel surya dalam proyek tersebut.

Lihat Juga : Kejagung Sesalkan Kasasi Paniai Berlarut-larut: Ada yang Sangat Fatal

Akan tetapi, Kuntadi menjelaskan dalam proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Yusrizki itu, penyidik menemukan indikasi tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara," jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (15/6).