petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot gacor jam 5 pagi

pinjaman online 500rb langsung cair 774Jutaan kata 764900Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor jam 5 pagi》

Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan 17 tahun lagi******

Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan  17 tahun lagi
Konferensi pers Lembaga Sensor Film (LSF) di Jakarta, Senin (18/12/2023). (ANTARA/Pamela Sakina)
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Sensor Film (LSF) sedang dalam upaya mengubah batas usia minimum kategori dewasa untuk menyaksikan film, dari semula 17 tahun ke atas (17+) menjadi 18 tahun ke atas (18+).

“Kami sudah membentuk tim untuk itu, dan kami sudah menyusun narasi-narasi berdasarkan dasar-dasar akademik yang ada, hari ini memang sudah masuk di Prolegnas (Program legislasi Nasional),” ujar Wakil Ketua LSF Ervan Ismail kepada ANTARA pada jumpa pers di Jakarta, Senin.

Perubahan tersebut dilakukan atas dasar penelitian terbaru LSF dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) berjudul "Perfilman, Kriteria Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri" yang menemukan bahwa publik menginginkan LSF untuk mengubah kategori batas usia tersebut menjadi minimum 18 tahun.

Baca juga: Sebagian besar pengaduan ke LSF soal konten film

Selain itu, sebelumnya usia minimum kategori dewasa yang ditetapkan LSF (17 tahun) berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ini, Ervan mengatakan LSF berupaya untuk menyeragamkan batasan kategori usia dewasa dengan undang-undang yang berlaku.

“Kami lihat dari hasil-hasil penelitian dan diskusi, bahwa ada anak-anak yang sekarang itu masih belum sanggup menalar adegan-adegan dewasa, jadi ini menjadi pilihan yang cukup rasional, karena ini juga diadopsi oleh teman-teman di Komisi Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga negara yang lain,” Ervan menambahkan.

Ervan mengatakan hingga saat ini proses dokumen pengajuan perubahan kategori batas usia minimum film tersebut sedang diperiksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah masuk dalam Prolegnas.

Namun, dia menyebut, memerlukan waktu beberapa tahun ke depan untuk akhirnya batas usia tersebut resmi ditetapkan, mengingat pengajuan masuk daftar Prolegnas urutan ke-100.

Hingga saat ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, ada empat klasifikasi usia penonton untuk film. Keempatnya adalah semua umur (SU), 13+ (di atas 13 tahun), 17+ (dewasa di atas 17 tahun), dan 21+ (dewasa di atas 21 tahun).

Baca juga: LSF luncurkan Bioskop Sadar Sensor Mandiri

Baca juga: LSF sebut sensor film tidak kekang kreativitas

Baca juga: Sineas perlu atur waktu syuting jika libatkan anak

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023

Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan 17 tahun lagi******

Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan  17 tahun lagi
Konferensi pers Lembaga Sensor Film (LSF) di Jakarta, Senin (18/12/2023). (ANTARA/Pamela Sakina)
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Sensor Film (LSF) sedang dalam upaya mengubah batas usia minimum kategori dewasa untuk menyaksikan film, dari semula 17 tahun ke atas (17+) menjadi 18 tahun ke atas (18+).

“Kami sudah membentuk tim untuk itu, dan kami sudah menyusun narasi-narasi berdasarkan dasar-dasar akademik yang ada, hari ini memang sudah masuk di Prolegnas (Program legislasi Nasional),” ujar Wakil Ketua LSF Ervan Ismail kepada ANTARA pada jumpa pers di Jakarta, Senin.

Perubahan tersebut dilakukan atas dasar penelitian terbaru LSF dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) berjudul "Perfilman, Kriteria Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri" yang menemukan bahwa publik menginginkan LSF untuk mengubah kategori batas usia tersebut menjadi minimum 18 tahun.

Baca juga: Sebagian besar pengaduan ke LSF soal konten film

Selain itu, sebelumnya usia minimum kategori dewasa yang ditetapkan LSF (17 tahun) berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ini, Ervan mengatakan LSF berupaya untuk menyeragamkan batasan kategori usia dewasa dengan undang-undang yang berlaku.

“Kami lihat dari hasil-hasil penelitian dan diskusi, bahwa ada anak-anak yang sekarang itu masih belum sanggup menalar adegan-adegan dewasa, jadi ini menjadi pilihan yang cukup rasional, karena ini juga diadopsi oleh teman-teman di Komisi Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga negara yang lain,” Ervan menambahkan.

Ervan mengatakan hingga saat ini proses dokumen pengajuan perubahan kategori batas usia minimum film tersebut sedang diperiksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah masuk dalam Prolegnas.

Namun, dia menyebut, memerlukan waktu beberapa tahun ke depan untuk akhirnya batas usia tersebut resmi ditetapkan, mengingat pengajuan masuk daftar Prolegnas urutan ke-100.

Hingga saat ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, ada empat klasifikasi usia penonton untuk film. Keempatnya adalah semua umur (SU), 13+ (di atas 13 tahun), 17+ (dewasa di atas 17 tahun), dan 21+ (dewasa di atas 21 tahun).

Baca juga: LSF luncurkan Bioskop Sadar Sensor Mandiri

Baca juga: LSF sebut sensor film tidak kekang kreativitas

Baca juga: Sineas perlu atur waktu syuting jika libatkan anak

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023




bab terbaru:pengemis erek erek

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
cara cepat usaha menghasilkan uang
halte4d server thailand
brand slot
situs freelance terpercaya
mpoterbaru
jamu 4d slot
buku mimpi kucing
slot yang kasih maxwin
slot terpercaya gampang menang
Daftar isi semua bab
Bab 1 dewa898
Bab 2 pola gacor untuk semua situs
Bab 3 indogacor88
Bab 4 usaha yang cepat menghasilkan uang
Bab 5 bo slot paling gacor
Bab 6 osakatogel
Bab 7 voucher traveloka
Bab 8 indonesia slot555
Bab 9 pola maxwin zeus 2023
Bab 10 vegasslot77
Bab 11 sniperslot
Bab 12 akun bet slot
Bab 13 bitogel
Bab 14 jblmpo
Bab 15 paito net hk
Bab 16 kredit barang online terpercaya
Bab 17 asiabet88 slot
Bab 18 apikbet88
Bab 19 pinjaman barang online
Bab 20 rtp auto7slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3287bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Kaisar Pedang Hunyuan

voucher alfamart gratis
Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.247 pada Selasa (5/3) sore.
Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.247 pada Selasa (5/3) sore. (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.247 pada Selasa (5/3) sore. Indeks saham melemah 29,28 poin atau minus 0,40 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,61 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,72 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 198 saham menguat, 340 terkoreksi, dan 236 lainnya stagnan. Terpantau, 10 dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor properti, yakni minus 1,43 persen.

Senada dengan Asia, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,84 persen, indeks DAX di Jerman turun 0,21 persen.

Sementara, indeks CAC 40 di Prancis naik 1,46 persen.

Sedangkan, bursa saham AS kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,53 persen, indeks NYSE Composite naik 0,72 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

pinjaman online terbaik bunga rendah
Persik Kediri protes ketidaktegasan wasit dalam laga lawan PSM Makassar
Tim Persik Kediri melawan PSM Makassar di Stadion Brawiaja, Kediri, Jawa Timur. ANTARA/ HO-Persik Kediri
Kediri (ANTARA) - Manajemen Persik Kediri melayangkan surat resmi kepada PSSI, meminta untuk dapat menyikapi ketidaktagasan kepemimpinan wasit dalam laga melawan PSM Makassar.

"Persik Kediri menyayangkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh wasit, ketidaktegasan tersebut menyebabkan kerugian di kedua tim, baik Persik Kediri maupun PSM Makassar, baik dari sisi kualitas bermain," kata Manajer Persik Kediri Muhammad Syahid Nur Ichsan di Kediri, Rabu.

Ia menjelaskan, pada pertandingan antara Persik Kediri dengan PSM Makassar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (18/12), Persik memiliki peluang untuk menyamai kedudukan dalam durasi normal, sesaat setelah goal yang di lakukan PSM.

Selain itu, kedua klub juga dirugikan dari sisi waktu bermain serta dari sisi citra kedua klub dengan munculnya berbagai opini liar yang jelas jelas menciderai citra persepakbolaan nasional.

"Ini guna menjaga marwah kasta kompetisi tertinggi Tanah Air ini," katanya.

Pihaknya juga mengungkapkan terkait dengan pertandingan antara Persik Kediri dengan PSM Makassar pada Selasa tersebut. Yakni, pada menit ke-52.30 Persik Kediri melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan PSM Makassar, lewat Bayu Otto (Nomor punggung enam) yang melepaskan umpan terobosan ke area penalti PSM Makassar, Nuri Fasya (Nomor punggung 57) mencoba melepaskan umpan silang namun pemain PSM Makassar Safrudin Tahar (Nomor punggung 27) menahan bola dengan tangan.

Posisi wasit dan asisten wasit II yang dekat dan jelas dengan kejadian handball, tidak berani mengambil keputusan, padahal seharusnya dengan posisi Wasit dan asisten wasit II yang ideal berani mengambil keputusan Handball dan memberikan hukuman penalti untuk PSM Makassar.

Pada menit ke-87 pertandingan terhenti, karena ketidaktegasan wasit terkait dengan kejadian di gawang Persik Kediri. Di menit selanjutnya, PSM melakukan protes keras ke asisten wasit 1, yang kemudian diduga diikuti dengan wasit mengesahkan gol PSM, yang dilanjutkan dengan selebrasi berlebihan dari pemain PSM yang memicu terjadinya saling lempar antara pemain PSM Makassar dan penonton Persik Kediri. Kondisi kembali kondusif, namun asisten wasit 1 berlari meninggalkan lapangan yang berimbas kepada berhentinya pertandingan.

Pada saat pertandingan dihentikan sementara, perangkat pertandingan melakukan koordinasi di ruang ganti, yang di hadiri oleh pihak keamanan, panitia pelaksana dan perangkat pertandingan. Diskusi berlangsung lebih dari 30 menit. Sampai kemudian, perwakilan kedua tim (Manager) dihadirkan di dalam diskusi tersebut, termasuk dari unsur keamanan (perwakilan steward, panitia pelaksana, pihak Kapolresta Kediri, dan perwakilan Aliansi Suporter Persik Kediri).

Kedua tim bersepakat untuk melanjutkan pertandingan. Perlu ditegaskan, bahwa perwakilan PT LIB juga berada di lokasi Stadion Brawijaya, Kediri. Keputusan melanjutkan pertandingan juga dinilai telah sesuai dengan Pasal 15 Regulasi Kompetisi Liga 1 BRI 2023/2024.

Pada penambahan waktu, terdapat serangan dari Persik Kediri yang menghasilkan bola masuk ke gawang PSM Makassar, kejadian ini dinilai serupa dengan peristiwa goal oleh PSM Makassar di menit ke-86. Namun, atas goal Persik Kediri tersebut, wasit tidak mengesahkannya sebagai goal, dan Persik Kediri dapat menerima keputusan wasit tersebut.

"Persik Kediri selalu menjadi tuan rumah yang baik untuk klub manapun yang bertanding di Stadion Brawijaya Kediri dan telah menjadi saksi bagi kedamaian dan rasa kekeluargaan yang di hadirkan oleh Persik Mania, terhadap siapapun suporter tim lawan, tim lawan dan juga perangkat pertandingan," kata dia.


Baca juga: Tuan rumah Persik bermain imbang 1-1 lawan PSM Makassar

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2023

Era Abadi: Penjaga

mpojoker
Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji memberi 'warisan' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehat untuk menkeu baru penerusnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji memberi 'warisan' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehat untuk menkeu baru penerusnya. (brin.go.id).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyaniberjanji memberi 'warisan' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehat untuk menkeu baru penerusnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu tegas akan menghargai proses politik terkait siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Khusus untuk Kementerian Keuangan, ia berjanji memberikan warisan demi keberlangsungan lima tahun ke depan.

"Sehingga pemerintahan baru yang terpilih mampu melanjutkan tongkat estafet kita. Mereka juga akan bisa mencapai tujuan pembangunan, seiring dengan janji-janji politik yang mereka sampaikan," tambahnya.

Ani mengatakan tidak khawatir dengan proses transisi pemerintahan Indonesia. Ia menegaskan yang paling penting adalah bagaimana warga Indonesia mendapatkan kepastian apa yang menjadi prioritas pemerintahan baru.

Sebelum sesi Sri Mulyani, forum ini menghadirkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia merupakan salah satu calon presiden yang berlaga di Pilpres 2024.

Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka memang belum diresmikan sebagai pemenang Pilpres 2024. Namun, jumlah suara sementara pasangan calon nomor urut 2 ini mencapai 75.363.103 alias 58,82 persen berdasarkan Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya mendapatkan 31.376.801 suara alias 24,49 persen. Bahkan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD cuma bisa berpuas diri dengan 16,68 persen atau 21.374.884 suara.

"Insyaallah saya akan dilantik (menjadi presiden) pada 20 Oktober (2024)," kata Prabowo di hadapan para bankir dan investor.

"Dan saya rasa transisi (dari pemerintahan Presiden Joko Widodo) akan sangat mulus. Karena seperti kalian tahu, dari 3 kandidat (pasangan calon), tim saya sangat terbuka mengatakan bahwa kami adalah bagian dari tim Jokowi. Kami tidak malu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)

Ruang tamu Naruto

java303 slot
Sidang putusan praperadilan Firli Bahuri disiarkan live streaming
Tangkapan layar video Humas PN Jaksel Djuyamto saat menyampaikan agenda sidang Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas yang dijadwalkan Selasa (15/9/2023). (ANTARA/HO-Humas PN Jakarta Selatan)
Sidang akan disiarkan live streaming melalui YouTube PN Jakarta Selatan
Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini, Selasa, membacakan putusan sidang gugatan praperadilan yang diajukan Firli Bahuri atas penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, sidang tersebut dapat pula disaksikan secara daring melalui live streamingdi kanal YouTube PN Jaksel. Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan sidang putusan praperadilan Firli Bahuri tersebut akan dilaksanakan sore nanti sekitar pukul 15.00 WIB.
"Sidang pembacaan putusan praperadilan Firli Bahuri akan dibacakan pada hari ini pukul 15.00 WIB di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan," kata Djuyamto, di Jakarta, Selasa.

Sidang dengan nomor perkara nomor perkara 129.Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL dipimpin oleh Hakim tunggal Imelda Herawati Dewi Prihatin.

"Sidang akan disiarkanlive streamingmelalui YouTube PN Jakarta Selatan," ujar Dju, sapaan akrab Djuyamto.

Menurut Dju, PN Jaksel peliputan secara langsung sidang putusan praperadilan Firli Bahuri tetap bisa dilakukan oleh awak media.

Namun, karena kasus tersebut menjadi perhatian publik, maka PN Jaksel memperluas keterbukaan informasi dengan menayangkan secara live streaming sidang putusan praperadilan Ketua KPK non aktif tersebut.

"Karena ini menyangkut animo publik yang tinggi dan menyangkut figur penting maka menjawab keingintahuan publik PN Jaksel perlu menyiarkan langsung," ujar Djuyamto.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya berharap hakim bisa bersikap objektif terkait sidang putusan praperadilan Ketua KPK non aktif Firli Bahuri yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/12).

Penyidik Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan adanya temuan fakta bahwa Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri terlibat dalam kasus pemerasan.

Firli ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekitar tahun 2020 sampai 2023.

Baca juga: Kepolisian harap hakim objektif terkait putusan praperadilan Firli
Baca juga: Kejati DKI tunjuk enam jaksa jadi peneliti berkas Firli Bahuri
Baca juga: MAKI apresiasi kecepatan Polda Metro Jaya menangani kasus Firli Bahuri
Baca juga: Kuasa hukum yakin gugatan praperadilan Firli Bahuri dikabulkan

  

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023

Pemecahan

nagaslot168
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah perberasan nasional jelang Ramadan.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah perberasan nasional jelang Ramadan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.

"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).

Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.

"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.

DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.

Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.

Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.

Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.

"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.

[Gambas:Video CNN]



(sfr/pta)

Laksamana Gadis Siru

slot138 bonus 100
Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun, menyusul penerbitan UU Cipta Kerja.
Rapat koordinasi perdana Satgas UU Cipta Kerja bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta. (Foto: Satgas UU Cipta Kerja)
Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]