slot receh gacor

slot gacor id pro 506Jutaan kata 936983Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot receh gacor》

PPP akan berhentikan kader terlibat Pejuang PPP******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Romahurmuziy, menegaskan kader yang terlibat dalam gerakan Pejuang PPP mendukung pasangan calon lain akan diberhentikan.

Pria yang akrab disapa Romy itu mengatakan langkah tersebut sebagai upaya memotong jalur operasi terhadap kader yang tidak taat terhadap keputusan partai.

"Yang jelas, kami melakukan upaya tegas untuk memotong jalur operasi tersebut, bahwa kader-kader yang melakukan upaya pembangkangan terhadap keputusan partai yang telah diambil secara sah, ya, kami berhentikan," kata Romy saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Jakarta, Kamis.

Partai berlambang Ka'bah itu telah memutuskan mengusung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VIII PPP di Jakarta, pada 19 Oktober 2023 lalu.

Baca juga: Sandiaga Uno optimistis Ganjar-Mahfud masuk putaran kedua pilpres

Romy pun tak menampik bahwa ada upaya operasi yang dilakukan rival politik terhadap pasangan Ganjar-Mahfud maupun PPP, sebagai partai politik yang dianggap signifikan dalam pengusungan pasangan calon tersebut.

Dia mengaku tahu persis siapa saja sosok di balik operasi tersebut. Bahkan, Romy mengetahui bentuk-bentuk komunikasi yang mereka gunakan.

"Kami tahu persis siapa orang-orang yang melakukan operasi, bentuk-bentuk komunikasinya juga seperti apa, dan apa yang dijanjikan untuk hal tersebut, kami bisa menangkapnya dengan seksama," ujar Romy.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: Narasi menang satu putaran itu propaganda dan gimik

Sebelumnya, kelompok yang menamakan diri sebagai Pejuang PPP mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam satu putaran.

Koordinator Nasional Pejuang PPP Witjaksono, saat membacakan deklarasi di Jakarta, pada 28 Desember 2023, mengatakan dukungan tersebut dilandaskan pada keinginan luhur untuk memajukan NKRI serta memperhatikan tantangan ekonomi, geopolitik, dan keamanan global.

"Setelah melalui proses pertimbangan yang matang dan saksama, serta atas dorongan pada kiai, para bu nyai, para alim ulama, dan kader di daerah, kami, atas nama Pejuang PPP, menyatakan dengan tegas untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden RI 2024-2029," kata Witjaksono.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.Baca juga: Romy soal Pejuang PPP dukung Prabowo: Melawan kebijakan partai

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs388、gacor 131、buku tafsir seribu mimpi

Terkait：kupon indomaret dari mandiri、cara dapat uang 50 ribu、bet slot、dewata88、keris4d、buaya erek erek、situs gacor depo 25 bonus 25、situs slot gampang menang、pinjol easy cash legal atau ilegal、situs gacor slot terpercaya

---

---

bab terbaru：nomor slot88（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08