demo mahjong ways anti lag

kelaparanku yang hebat

Meta Mulai PHK 10 Ribu Karyawan, Tim Teknologi Jadi Sasaran Awal******

Induk perusahaan Facebook, Meta, mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada April ini. Kali ini tim teknologi yang terimbas.

Berdasarkan Reuters, Kamis (20/4), PHK kali ini akan berdampak pada 10 ribu karyawan secara bertahap hingga Mei mendatang.

Chief Executive Mark Zuckerberg mengatakan PHK dilakukan karena perusahaan berupaya berhemat untuk bisa terus lanjut, salah satunya dengan mengurangi karyawan.

Saat itu, Zuckerberg memang sudah mengatakan PHK bakal mulai diumumkan pada akhir April untuk kelompok teknologi dan pada akhir Mei untuk kelompok bisnis.

"Kami berharap untuk mengumumkan restrukturisasi dan pemutusan hubungan kerja di kelompok teknologi kami pada akhir April, dan kemudian kelompok bisnis kami pada akhir Mei," tulis CEO Meta Mark Zuckerberg di Facebook pada pengumuman Maret tersebut.

PHK yang dilakukan Meta ini bukan kali pertama. Pada November 2022, Meta juga mengumumkan akan melakukan PHK terhadap sekitar 13 persen dari tenaga kerjanya atau 11 ribu karyawan. PHK tersebut menjadi pemangkasan terbesar dalam sejarah perusahaan.

Selain Meta, perusahaan-perusahaan Big Tech lainnya juga telah mengkonfirmasi PHK besar-besaran pada awal tahun ini, termasuk Amazon, induk perusahaan Google Alphabet, dan Microsoft.

Badai PHK di industri teknologi ini dilakukan di tengah inflasi yang lebih tinggi, ketakutan resesi, dan guncangan permintaan yang disebabkan oleh pandemi covid-19.

[Gambas:Video CNN]

Putri Duyung Telah Jatuh

Meeting Strategis dengan Suasana Santai di Swiss******

Berada di jantung Kuta, Swiss-Belexpress Kuta adalah hotel yang menawarkan pengalaman sempurna untuk segala kebutuhan. Dari ruang pertemuan yang modern hingga kamar-kamar yang nyaman dan fasilitas liburan yang lengkap, Swiss-Belexpress Kuta siap memberikan pengalaman yang tak terlupakan.

Hotel ini memiliki tiga ruang pertemuan dengan desain modern minimalis yang mampu menampung hingga 70 orang dengan bentuk classroom.

"Tentunya beberapa fasilitas telah dilengkapi dengan standar fasilitas ruang pertemuan, seperti layer proyektor, mikrofon, flip chart, spidol, standard sound system, meja resepsionis, flower arrangement, dan akses internet Wifi yang cepat," sebut keterangan tertulis, Senin (17/4).

Ada berbagai paket pertemuan yang ditawarkan oleh Swiss-Belexpress Kuta, mulai dari Rp250,000,- net per orang untuk satu kali coffee breakuntuk half day meeting, full day meetingmulai dari Rp325,000,- net per orang, full board meetingmulai dari Rp380,000,- net per orang, hingga residential meetingmulai dari Rp600,000,- net per orang.

Anda juga bisa menikmati arsitektur campuran khas Bali dari hotel ini yang memiliki 110 kamar yang terdiri dari 94 kamar express, 8 kamar super express, dan 8 kamar express triple.

Seluruh kamar di Swiss-Belexpress Kuta dilengkapi dengan fasilitas pengunci pintu contactless, TV LCD 32 inch dengan siaran nasional dan internasional, kulkas mini untuk di kamar tipe super express dan triple, safety deposit box, coffeedan tea maker, writing desk, integrated multi plug IT connectionserta Wifi akses internet yang akan memudahkan Anda menjalankan bisnis atau menghubungi keluarga dan teman.

Tak hanya itu, hotel ini juga menawarkan fasilitas yang cocok untuk liburan bersama keluarga atau teman, seperti kolam renang yang luas untuk dewasa dan anak, Express Cafe & Pool Bar yang menawarkan pengalaman kuliner yang lezat dari selera lokal hingga internasional.

Penyihir Serbaguna

Jasa Marga Imbau Pemudik Hindari Puncak Arus Balik Hari Ini dan Besok******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi arus balik Lebaran 2023 terjadi 24-25 April 2023 alias hari ini dan besok. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana juga memperkirakan arus balik selanjutnya terjadi Minggu (30/4) dan Senin (1/5).

Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat pengguna jalan tol menunda kepulangan di tanggal-tanggal tersebut agar tidak terjadi penumpukan di jalan.

Lihat Juga : Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 20 Persen dari Semarang ke Jakarta

Menurut Lisye, diskon itu hanya berlaku untuk perjalanan menerus yang melakukan tap-in di Gerbang Tol Kalikangkung dan melakukan tap-out di GT Cikampek Utama. Ia pun menegaskan itu berlaku untuk penggunaan uang elektronik.

[Gambas:Video CNN]

Oleh sebab itu, ia mengimbau pengguna jalan untuk memastikan kesiapannya saldo uang elektronik sebelum melakukan perjalanan.

"Khusus untuk perjalanan di Jalan Tol Trans Jawa, hanya bisa menggunakan e-toll yang sama saat tap in dan tap out. Tidak bisa meminjam e-toll pengguna jalan lainnya jika saldo kurang," ucapnya.

Selain itu, menurut Lisye, para pengguna jasa jalan tol juga harus menghindari perjalanan di waktu-waktu favorit seperti pagi dan malam hari.

Tak hanya Jasa Marga, Presiden Jokowi juga mengimbau pemudik untuk menunda kepulangan demi menghindari penumpukan kendaraan di jalan.

Permintaan tersebut disampaikan Jokowi dengan harapan dapat mengurai potensi kemacetan saat puncak arus balik mudik Lebaran 2023 yang diprediksi terjadi hari ini, Senin (24/4), dan Selasa (25/4).

"Pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023," ujar Jokowi dalam keterangan yang disiarkan YouTube Sekretariat Kabinet.

Jokowi menyarankan agar masyarakat yang tidak memiliki keperluan yang mendesak dapat menunda mudik dengan mengambil cuti tambahan atau cuti lainnya sesuai dengan teknis di perusahaan dan instansi masing-masing.

"Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN atau pun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya," jelasnya.

Keberuntungan membakar langit

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Bulog Salurkan Bansos Beras Hingga H******

PerumBulogbakal menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras hingga H-1 Lebaran. Bansos tersebut diberikan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal tersebut diungkap Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi. Menurutnya, sampai mendekati Lebaran Bulog tidak libur agar target distribusi bansos tahap pertama diterima seluruh KPM sebelum Lebaran.

"Kita pastikan penyaluran bantuan pangan oleh Bulog masih terus berjalan sampai dengan H-1 Idulfitri. Langkah ini untuk mendorong pemenuhan target pendistribusian untuk tahap pertama ini, sehingga diharapkan seluruh KPM bisa mendapatkan bantuan pangan beras sebelum Idulfitri," ujar Arief dalam keterangan resmi, Selasa (18/4).

Hingga Senin (17/4) kemarin, Bulog telah merealisasikan bantuan pangan beras tahap pertama sebanyak 131.271.300 kg atau sekitar 61 persen dari total penyaluran sebanyak 213,5 juta kg. Berdasarkan jumlah tersebut, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan beras ini kepada sekitar 13,1 juta KPM yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Arief mengatakan 4 provinsi telah menyelesaikan penyaluran bantuan, yaitu Jambi, Sumatrra Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu.

"Beberapa provinsi yang sudah di atas 90 persen, seperti DKI Jakarta yang penyalurannya sudah 98 persen dan Aceh yang sudah 95 persen. NFA (Bapanas) mendorong agar dilakukan percepatan pendistribusian termasuk di daerah terdepan dan terluar," ungkap Arief.

Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan beras ini menjadi salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat serta menekan lonjakan inflasi khususnya jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idulfitri.

Bansos pangan ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Bintang Bumi

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]