hero138

Gadis biasa yang mencari keabadian

Cara Ikut Lelang Barang Gratifikasi KPK, Rampasan dari Koruptor******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang sejumlah barang hasil rampasan dari tindak pidanakorupsidi Istora Senayan pada Rabu (13/12) mulai pukul 11.00 WIB.

Dalam lelang ini, KPK bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN. Meski barang yang dilelang ditempatkan di Istora dan bisa dilihat secara langsung, tetapi proses biddingtetap dilakukan melalui www.lelang.go.id.

Setidaknya ada 23 paket barang yang dilelang, mulai dari Rp183 ribu untuk handphone merek Nokia dan Blackberry sampai dengan Rp354 juta untuk jam tangan pria merek Rolex tipe oyster perpetual.

1. Registrasi/Pendaftaran

Sebelum mengikuti lelang calon peserta lelang harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Namun bagi peserta lelang yang sudah mempunyai akun dapat langsung masuk ke aplikasi lelang Indonesia atau situs lelang.go.id.

Untuk mendaftar, siapkan terlebih dahulu KTP, NPWP, E-mail, Nomor Handphone dan nomor rekening. Selanjutnya ikuti langkah-langkah berikut :
- Klik menu Daftar di laman utama
-Isi formulir pendaftaran pengguna baru yaitu terdiri dari Nama Lengkap sesuai KTP, Alamat Email, No Handphone dan Password
- Klik tombol Daftarkan Akun Saya
- Email aktivasi yang berisi tautan aktivasi akun akan dikirim ke email yang didaftarkan sebelumnya
- Buka email dan klik tautan "Aktifkan Akun Saya"
- Pendaftaran berhasil.

2. Pilih Objek Lelang

Setelah memiliki akun lelang, Anda dapat mengikuti lelang secara online diseluruh Indonesia.

Masuk ke akun lelang Anda dan pilih objek lelang atau lot lelang yang ingin diikuti.

Setelah memilih objek lelang, klik ikut lelang, selanjutnya pilih Data KTP, Data NPWP dan Rekening Pengembalian dan checklist status keikutsertaan.

3. Menyetor uang jaminan lelang

Untuk mengikuti lelang atas objek barang yang diinginkan, Anda harus menyetorkan sejumlah uang jaminan sesuai dengan yang telah ditentukan melalui virtual account yang telah didapatkan. Pembayaran uang jaminan lelang dapat dilakukan melalui ATM, Teller, Internet Banking dan sms banking. Selanjutnya setoran uang jaminan lelang akan divalidasi oleh penyelenggara lelang.

4. Melakukan penawaran lelang

Dalam melakukan penawaran lelang, penawaran yang diberikan harus lebih tinggi dari nilai limit yang ditentukan. Anda bisa mengajukan penawaran berkali-kali hingga batas akhir penawaran lelang ditutup dengan penawaran selanjutnya lebih tinggi dari tawaran sebelumnya.

5. Membayar pelunasan lelang

Jika berhasil memenangkan lelang, maka Anda harus melakukan pelunasan lelang dalam jangka waktu maksimal lima hari kerja dengan nominal yang sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi lelang. Pembayaran pelunasan juga ditujukan pada virtual account peserta lelang seperti saat menyetorkan uang jaminan lelang.

Selanjutnya, bagaimana dengan peserta yang tidak berhasil memenangkan lelang? uang jaminan lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan. Pengembalian uang jaminan lelang pun tidak ada potongan sama sekali, kecuali biaya transfer untuk rekening bank yang berbeda dengan bank penyelenggara lelang dengan batas waktu 1 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

[Gambas:Video CNN]

Negeri dongeng

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

gen dewa super

Merapat ke Transmart Sekarang Juga, Kapan Lagi Belanja Semurah Ini******

Panggilan kepada kaum pemburu diskon untuk merapat ke Transmart sekarang juga. Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi kasih banyak diskon!

Di pesta diskon ini, Transmart kasih diskon 50 persen buat aneka produk terpilih. Selain itu masih ada ekstra diskon 20 persen. Kapan lagi belanja semurah ini?

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Hari Ini, Ada Diskon 50%+20%

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Pesta diskon ini cuma berlangsung selama satu hari, mulai dari gerai buka sampai tutup sekitar pukul 22.00 waktu setempat di seluruh Transmart se-Indonesia.

Langsung aja merapat ke gerai Transmart terdekat di kotamu, ya. Masih ada waktu buat kamu serbu promonya. Kapan lagi belanja semurah ini kalau bukan di Transmart.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik! Selamat berbelanja!

Keberuntungan membakar langit

Bocoran Wamendag: TikTok Sedang Urus Izin E******

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengungkapkan platform media sosial TikTok sedang mengurus izin e-commercedi Indonesia.

Hal itu dilakukan setelah operasional TikTok Shop ditutup sejak Oktober lalu lantaran menjadi platform media sosial yang melakukan transaksi sebagaimana e-commerce.

"Intinya kemarin itu dia belum patuh, dia belum punya izinnya. Sekarang mereka sedang urus. Kalau mereka sudah urus, mau kolaborasi, mau ngapain, yang penting sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, silakan saja," katanya saat ditemui seusai pembukaan inabuyer EV Expo 2023, di Jakart, Selasa (28/11), seperti dikutip Antara.

Jerry mengungkapkan tindakan yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu terhadap TikTok Shop merupakan upaya pengaturan bahwa media sosial dan e-Commercetidak bisa digabungkan fungsinya.

Adapun rencana kolaborasi TikTok dengan platforme-Commerceakan dibahas lebih teknis.

Kendati demikian, ia mengingatkan, TikTok tidak boleh melanggar peraturan yang menyatakan tidak boleh ada penyatuan antara media sosial dan e-Commerceuntuk menciptakan kompetisi yang adil (equal level of playing field).

"Tentunya ada keberpihakan kepada UMKM. Kenapa? Karena spirit dari semua ini adalah kita melindungi, memproteksi, dan ada afirmasi keberpihakan yang konkret kepada pelaku UMKM," katanya lagi.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah (Menkop UKM) Teten Masduki sebelumnya mengungkapkan TikTok Shop telah menjalin komunikasi dengan tiga perusahaan e-Commercedi Indonesia.

Ketiga perusahaan itu, kata dia, yakni Tokopedia, Bukalapak, dane-Commerceyang berada di bawah CT Corp. Namun, Teten belum mengetahui isi dari komunikasi antara TikTok dengan tigae-Commerce itu.

"Saya tahu ada tiga e-Commerce yang sudah dihubungi TikTok, saya tahunya bukan dari TikTok-nya, tapi dari mereka yang dihubungi," kata Teten, di Jakarta, Kamis (23/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Jin Ke Ru Giok

Khofifah Diprotes Pengusaha dan Buruh soal Kenaikan UMK Jatim 2024******

Pengusaha di Jawa Timur keberatan dengan keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa soal penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024, yang dinilai terlalu tinggi. Di sisi lain, buruh juga kecewa dan mengancam mogok lantaran kenaikan UMK tidak 15 persen.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan kenaikan UMK tahun depan cukup tinggi, padahal situasi ekonomi baru bangkit.

"Melihat situasi perekonomian yang tengah merangkak, sebenarnya keputusan tersebut terbilang cukup tinggi. Namun karena sudah diputuskan, pengusaha akan berusaha bisa memenuhi itu" ujar Adik saat dikonfirmasi, Jumat (1/12).

"Harapan kami kedua belah pihak harus saling memahami situasi perekonomian. Kalau pekerja memaksakan, maka tidak bisa berjalan bersama, tidak bisa bergerak bersama untuk meningkatkan kinerja perusahaan," ujarnya.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) wilayah Jatim mengancam bakal menggelar aksi besar-besaran untuk memprotes kenaikan UMK 2024 di Jatim yang tak sesuai dengan tuntutan mereka, yakni sebesar 15 persen.

"Kita merasa kecewa keputusan Gubernur Khofifah. Tuntutan kita kan 15 persen. Faktanya di Ring 1 rata-rata kenaikan 4 persen. Ada satu daerah, Tuban, malah di bawah rekomendasi bupati, di bawah formulasi PP 51 Tahun 2023," kata Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim Nuruddin Hidayat.

Ia mengatakan seluruh buruh sedang berkonsolidasi untuk mogok kerja nasional. Selain itu, FSPMI akan menempuh upaya hukum, yakni menggugat Khofifah ke pengadilan.

"Kami rencana akan melayangkan gugatan ke PTUN karena gubernur menetapkan tidak sesuai (usulan) bupati/wali kota. Sementara yang tahu kondisi di lapangan bupati dan wali kota, bukan gubernur," katanya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah resmi menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim 2024.

"Bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rekomendasi Bupati/Wali Kota dan hasil rapat sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur," tulis keputusan tersebut.

Berikut ini daftar lengkap UMK 2024 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur:

1. Kota Surabaya Rp4,725,479

2. Kabupaten Gresik Rp4.642.031

3. Kabupaten Sidoarjo Rp4.638.582

4. Kabupaten Pasuruan Rp4.635.133

5. Kabupaten Mojokerto Rp4.624.787

6. Kabupaten Malang Rp3.368.275

7. Kota Malang Rp3.309.144

8. Kota Pasuruan Rp3.138.838

9. Kota Batu Rp3.155.367,00

10. Kabupaten Jombang Rp2.945.544

11. Kabupaten Probolinggo Rp2.806.955

12. Kabupaten Tuban Rp2.864.225

13. Kota Mojokerto Rp2.832.710

14. Kabupaten Lamongan Rp2.828.323

15. Kota Probolinggo Rp2.701.086

16. Kabupaten Jember Rp2.665.392

17. Kabupaten Banyuwangi Rp2.638.628

18. Kota Kediri Rp2.415.362

19. Kota Blitar Rp2.330.000

20. Kabupaten Bojonegoro Rp2.371.016

21. Kabupaten Tulungagung Rp2.320.000

22. Kabupaten Lumajang Rp2.281.469

23. Kota Madiun Rp2.274.277

24. Kabupaten Kediri Rp2.340.668

25. Kabupaten Nganjuk Rp2.258.455

26. Kabupaten Sumenep Rp2.249.113

27. Kabupaten Blitar Rp2.256.050

28. Kabupaten Madiun Rp2.243.291

29. Kabupaten Magetan Rp2.238.808

30. Kabupaten Ponorogo Rp2.235.311

31. Kabupaten Pamekasan Rp2.221.135

32. Kabupaten Pacitan Rp2.199.337

33. Kabupaten Sampang Rp2.182.861

34. Kabupaten Ngawi Rp2.241.054

35. Kabupaten Bondowoso Rp2.183.590

36. Kabupaten Trenggalek Rp2.223.163

37. Kabupaten Situbondo Rp2.172.287

38. Kabupaten Bangkalan Rp2.240.701

[Gambas:Video CNN]

Dia adalah figur tongkat

Ingin Harga Jual Diatur, Teten Desak Revisi Permendag 31 dalam 3 Bulan******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendesak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus direvisi dalam tiga bulan ke depan.

Ia meminta dalam aturan yang diundangkan September lalu itu, mengatur larangan platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP).

"Saya mengusulkan tiga bulan ke depan harus ada revisi Permendag untuk lebih menyempurnakan karena belum ada aturan HPP," katanya dalam konferensi pers di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (21/12).

Teten juga mengatakan selama ini pengawasan terhadap perdagangan online dan perdagangan offline tidak sebanding. Menurutnya, perdagangan online tidak begitu ketat.

"Banyak sekali barang yang dijual di online tidak dilengkapi dokumentasi impornya. Bahkan para merchant yang menjual di marketplace tidak memiliki dokumen itu," katanya.

"Jadi selama ini ada pengaturan yang jomplang di offline dan online. Jadi sekarang di online bisa menjual barang yang tidak memenuhi standar," katanya.

[Gambas:Video CNN]