prediksi prediksi togel sgp hari ini

Pegadaian kecil Wanjie

Nugroho Diangkat Jadi Dirut Baru Telkomsel Gantikan Hendri Mulya Syam******

Nugroho resmi diangkat menjadi direktur utama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang baru, menggantikan Hendri Mulya Syam.

Selain mengganti dirut, Telkomsel juga mengangkat Sarwoto Atmosutarno sebagai komisaris menggantikan Nanang Pamuji Mugasejati. Kemudian, Indra Mardiatna diangkat sebagai direktur network, menggantikan Nugroho yang diangkat sebagai dirut.

Keputusan ini disetujui para pemegang saham Telkomsel, yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom dan Singapore Telecommunications Ltd alias SingTel, serta berlaku efektif sejak Kamis (30/11) untuk pengangkatan komisaris, dan Jumat (8/12) untuk pengangkatan direksi.

Nugroho juga pernah menduduki beberapa posisi strategis di Telkomsel seperti vice president IT delivery (2019-2021), vice president IT customer care and charging group (2017-2019), dan vice president IT customer care and billing solution and management group Telkomsel (2014-2017).

Ia mengenyam pendidikan jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung, dan jurusan Information System Development di Universitas Hertfordshire, Inggris.

Atas kontribusinya, Nugroho mendapatkan apresiasi dari Oracle Social Distancing Award di tahun 2020.

Lihat Juga : Menteri ESDM Ungkap Syarat Harga Pertalite Kembali ke Rp7.000

Berikut daftar susunan direksi Telkomsel saat ini:

Direktur Utama: Nugroho

Direktur Finance and Risk Management: Mohamad Ramzy

Direktur Sales: Adiwinahyu Basuki Sigit

Direktur Network: Indra Mardiatna

Direktur Planning & Transformation: Wong Soon Nam

Direktur Information Technology: Bharat Alva

Direktur Marketing: Derrick Heng

Direktur Human Capital Management: R. Muharam Perbawamukti

Berikut daftar susunan komisaris Telkomsel saat ini:

Komisaris Utama: Wishnutama Kusubandio

Komisaris: Heri Supriadi

Komisaris: Yose Rizal

Komisaris: Sarwoto Atmosutarno

Komisaris: Yuen Kuan Moon

Komisaris: Anna Yip

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

Profil Truong My Lan, Konglomerat Properti Gelapkan Rp194 T di Vietnam******

Konglomerat properti Truong My Lan ditangkap kepolisian Vietnam pada Oktober 2022 lalu. Ia diduga menggelapkan dana 304 triliun dong atau sekitar Rp192 triliun.

Kasus tersebut mendapat perhatian publik. Maklum uang yang digelapkan sangat besar. Sebagai gambaran, nilainya setara 3,2 persen pendapatan domestik bruto (PDB) Vietnam.

Lantas siapa Truong My Lan?

"Berdasarkan pernyataan kementerian, My Lan yang ditangkap pada akhir tahun lalu sudah memanfaatkan lebih dari 1.000 anak perusahaan dalam dan di luar negeri untuk mengambil pinjaman hingga 40 miliar Euro dari Saigon Commercial Bank lalu mengalokasikannya ke pihak ketiga melalui perusahaan gelap yang dibentuk oleh dirinya dan keluarga," tulis DW.

Dilansir dari berbagai sumber, Lan lahir di Saigon, Vietnam pada 13 Oktober, 1956. Keluarganya adalah imigran dari China.

Tak banyak cerita tentang masa kecil Lan. Mengutip SCMP, Lan sempat berjualan aksesoris di sebuah pasar di Distrik 5 Kota Ho Chi Minh.

Pada 1992, Lan mendirikan Van Thinh Phat Limited Liaibility Company. Awalnya, perusahaan bergerak di bidang perdagangan, restoran, dan hotel. Setelah itu, ia melebarkan sayap ke sektor real estat yang diduga berkembang pesat berkat bantuan koneksi politik.

Dalam beberapa tahun, Lan berhasil mendapatkan beberapa properti paling berharga di kota tersebut, termasuk beberapa di Nguyen Hue Boulevard, salah satu jalan termahal di Asia. Dia memupuk dukungan politik dengan menjadi sponsor yang murah hati untuk inisiatif-inisiatif kota besar.

Pada 2007, ia mendirikan Van Thinh Phat Group (VTP Group Holdings) dengan modal dasar 6 triliun VND. Di perusahaan itu, Lan mengempit 80 persen saham, setara dengan kontribusi modal senilai 4,8 triliun dong.

Pertumbuhan kerajaan bisnis Lan diduga dipicu oleh pengambilan utang dalam jumlah besar melalui pasar obligasi komersial. Bisnisnya menerbitkan 25 jenis obligasi berbeda yang dijual secara agresif melalui SCB dan menghasilkan 30 triliun dong.

Sebagian besar modal Lan diperoleh melalui pinjaman bank. Lan diduga mengendalikan 91 persen SCB, melalui 27 nominasi, dan antara Februari 2018 dan Oktober tahun lalu, 93 persen pinjamannya diarahkan ke VTP dan perusahaan cangkangnya tanpa jaminan, jadwal pembayaran, atau uji tuntas normal.

Namun, Lan berhasil lolos dengan menyuap regulator senior di bank sentral dan 23 regulator negara lainnya dengan uang sebesar US,2 juta untuk memalsukan laporan pengawasan mereka terhadap SCB dan menyembunyikan kredit macet serta bukti kesalahan.

Nama Lan juga sempat muncul pada Panama Paper sebagaibeneficiarydari EuroAsia. ID Concept Group Limited, perusahaan cangkang dengan alamat terdaftar di "surga pajak" British Virgin Island.

Setahun setelah penangkapannya, polisi masih berupaya mengungkap jaringan perusahaannya, yang mencakup lebih dari 1.000 perusahaan, sebagian besar perusahaan kecil, yang didirikan untuk mendapatkan pinjaman bank.

Lan menikah dengan pengusaha real estat Hong Kong Eric Chu Nap Kee dan memiliki seorang putri Chu Duyen Phan. Keluarga Lan merupakan salah satu keluarga terkaya di Vietnam.

[Gambas:Video CNN]

Hanya seorang pendeta Tao

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Pemerintah Bakal Kirim 'Surat Cinta' ke Bank yang Akali Aturan KUR******

Pemerintah bakal mengirimkan surat teguran kepada bank-banknakal yang mengakali aturan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR).

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat masih ada bank penyalur KUR yang melanggar ketentuan. Salah satunya, tetap meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta, padahal seharusnya bebas jaminan.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius menyebut perbankan menggunakan modus plafon kriting agar bisa menarik agunan dari debitur. Perbankan akan melebihkan pinjaman menjadi Rp101 juta hingga Rp110 juta demi bisa mendapatkan jaminan.

"Pertama, kita sudah laporkan ke Kemenko Perekonomian, tapi tampaknya masih dalam diskusi. Kedua, kemungkinan besar kita akan tegur kepada perbankan dengan resmi," jelasnya dalam konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (7/12).

"Habis ini kita akan segera bersurat kepada bank-bank terkait hal yang melanggar aturan tersebut," tegas Yulius.

Selain itu, Yulius mengatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dibawa ke Forum Pengawas KUR yang dikepalai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harapannya, awal 2024 permasalahan kredit ini sudah mulai bisa diselesaikan.

Temuan ini didapatkan Kemenkop UKM dari survei kepada 1.047 debitur yang tersebar di 23 provinsi. Yulius merinci 531 responden atau 51 persennya adalah laki-laki dan sisanya perempuan.

Ia menjelaskan responden laki-laki dominan di KUR kecil sebesar 55 persen dan KUR mikro 52 persen. Sedangkan debitur perempuan sebanyak 56 persen paling banyak meminjam di KUR super mikro.

Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan.

Menurutnya, modus plafon kriting merugikan debitur. Selain melanggar Permenko Nomor 1 Tahun 2023, agunan yang dibebankan banyak yang melebihi nominal pinjaman.

"Aturannya yang tidak pakai agunan itu (KUR) mencapai Rp100 juta, tapi dipinjamkannya Rp101 juta-Rp110 juta. Jadi ini kan seperti main-main," tegasnya.

"KUR untuk plafon Rp100 juta-Rp500 juta dimintakan agunan melewati kewajaran. Jumlah akad (agunan) dengan yang diterima melebihi. Misalnya, katakanlah pinjamannya Rp102 juta, agunannya misalnya tanah yang lebih mahal atau harga mobil lebih mahal. Jadi, pinjaman dengan agunan lebih tinggi (agunan)," tambah Yulius.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

Bahlil Klaim Proyek Investasi Asing di IKN Dimulai Usai Agustus 2024******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan peletakan batu pertama atau groundbreakingpembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk investasi asing akan dilakukan pada 2024.

Bahlil mengatakan groundbreakinginvestor asing akan berlangsung usai diselenggarakannya Upacara Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di IKN atau setelah pembangunan tahap pertama selesai.

"Setelah tahap pertama ini selesai, habis itu tahap kedua. Setelah kita upacara di 17 Agustus, tapi tanahnya sudah di-clear-kan," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia membantah bahwa investor asing enggan untuk berinvestasi di IKN. Menurut Bahlil, pemerintah telah menetapkan klaster-klaster untuk para penanam modal.

"Bukan enggak ada yang masuk (investor asing), harus diingat, sudah ada yang masuk. Tapi, saya diperintahkan Presiden untuk di klaster A memprioritaskan kepada pengusaha dalam negeri, agar tempat premium itu dikuasai oleh anak-anak negeri sendiri," katanya.

Meski belum bisa menyebut total investasi asing yang masuk ke IKN, Bahlil menyampaikan bahwa beberapa negara yang sudah menanamkan modalnya adalah Uni Emirat Arab, China, dan Korea Selatan.

Presiden Jokowi tiba-tiba mengerem investasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia beralasan langkah itu dilakukan demi mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam pembangunan di IKN.

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

"Kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa juga di joint-kan (pengusaha) dari dalam (negeri)," kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11).

Padahal, Jokowi mengungkap ada 130 investor dari Singapura yang tertarik berinvestasi di IKN. Ada juga 30 investor dari Jepang, 30 investor dari Malaysia dan Uni Emirat Arab yang menunjukkan ketertarikan serupa.

Namun, ia Jokowi tetap menutup pintu untuk investasi asing. Ia tak mau para pengusaha dalam negeri tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi di IKN.

"Kalau mentok dan sudah tidak ada (investor dalam negeri), kita akan keluarkan jurus yang dari luar," lanjut dia.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Puncak

Membongkar Sebab Harga Sembako Naik Terus, Benarkah Efek El Nino Saja?******

Harga bahan pokoktak banyak berubah menjelang akhir 2023. Cabai, gula, hingga minyak goreng semuanya kompak mahal.

Bahkan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sampai harus mengerek harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita. Harga minyak jenis ini rencananya akan dinaikkan dari Rp14 ribu per liter menjadi Rp15 ribu per liter.

"Ya memang Rp14 ribu mestinya, tapi mengikuti perkembangan inflasi. Tapi kita belum memutuskan. Masih harus rapat menteri koordinator (menko) dulu untuk jadi Rp15 ribu (per liter)," kata pria yang akrab disapa Zulhas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

Tak hanya satu pedagang, naiknya harga cabai juga dikeluhkan pedagang lain. Mereka mengaku kenaikan disebabkan sedari cabai di pasar induk yang dipatok Rp100 ribu per kg.

Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat harga gula pasir lokal naik 1,1 persen ke Rp17.450 per kg pada awal pekan ini. Kemudian, gula kualitas premium naik 1,4 persen ke Rp17.550 per kg.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian melihat adanya kompleksitas biang kerok mahalnya harga bahan pokok. Setidaknya ada dua pokok alasan yang menjadi biang kerok kenaikan harga bahan pokok itu, yakni; El Nino dan permintaan yang meningkat.

"Stabil mahal karena beberapa komoditas, seperti beras dan cabai yang mayoritas dipenuhi dalam negeri disebabkan dua faktor, yakni supplyterganggu akibat El Nino dan demandmasyarakat relatif tinggi menjelang Nataru serta momentum pesta demokrasi (Pemilu 2024)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/12).

Sedangkan beberapa komoditas lain, seperti gula, yang 60 persen dipenuhi dari impor harganya dipengaruhi kondisi di level global. Eliza menyinggung kini harga gula berfluktuasi karena India sebagai salah satu negara pengekspor membatasi pengirimannya.

Mirip seperti Indonesia, India juga memasuki tahun pemilu sehingga pemerintahnya berkepentingan menjaga stabilitas harga demi menghindari chaos.

Eliza menganggap sengkarut masalah pangan Indonesia sekarang sudah selayaknya fenomena gunung es. Kendati, ia mengakui yang terlihat kini seolah-olah harga mahal murni imbas El Nino.

"Padahal jika kita dalami, persoalan pangan ini tidak terlepas dari tata kelola yang masih semrawut. Data pangan yang akurat dan real timetidak ada, insentif bagi petani berkurang, subsidi pupuk dan solar dikurangi sehingga biaya produksi meningkat serta berujung kepada kenaikan harga di konsumen," kritiknya.

Selain itu, ia menyoroti rantai pasok yang masih panjang sehingga menyebabkan inefisiensi. Kurangnya research and development (RnD)untuk menerapkan teknologi yang bisa menggenjot jumlah produksi dan menekan biaya turut ia permasalahkan.

"Karena kurangnya insentif bagi petani serta kurangnya RnD menyebabkan kita ketergantungan impor. Ketergantungan impor ini sudah bertahun-tahun lamanya, bukan satu atau dua tahun terakhir saja. Sayangnya, ini tidak ditangani dengan kebijakan komprehensif karena ada konflik kepentingan," tutur Eliza.

Menurutnya, persoalan pangan yang sistemik mengharuskan pemerintah menerbitkan kebijakan komprehensif. Eliza menegaskan impor dan operasi pasar yang dilakukan selama ini hanyalah short cutpenyelesaian masalah jangka pendek.

Selain solusi jangka pendek, ia menekankan pentingnya komitmen menempuh perbaikan tata kelola dalam jangka menengah dan panjang.

"Political willdan paradigma pembangunan pertanian akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dipilih. Jika paradigmanya kemandirian pangan, maka sedari dulu sudah dibenahi persoalan-persoalan yang seperti fenomena gunung es tersebut," sindir Eliza.

"Isu pangan ini klasik, dari sejak saya kuliah dulu itu terus persoalannya. Jadi memang strateginya yang kurang tepat karena masih kurang komprehensif dan itu semua bergantung pada political willdan paradigma pembangunan pengambil kebijakan," tambahnya.

Mengintip masalah pangan di negeri orang, apakah yang terjadi di RI wajar?

Eliza menyebut persoalan pangan tiap negara sejatinya berbeda-beda.

Itu semua tergantung dengan kekayaan sumber daya alam dan kebijakan yang diambil pemerintahnya.

Jika negara yang bergantung dengan pasokan global alias tidak mandiri, Eliza menilai harga pangannya akan tidak stabil hingga bisa mengganggu stabilitas perekonomian. Ia mencontohkan negara-negara Arab, di mana saat harga gandum naik pada musim semi membuat harga roti meroket dan memicu kemarahan rakyat.

Tak Ada Kemauan Pemerintah Perkuat Cadangan Pangan