slot gacor yang sering menang

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

MenPANRB: Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat dan Studi Banding******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat danstudi banding.

Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

Anas mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in linedan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.

Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemen PANRB, kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rp5,6 M: Tak Ada Perabot Baru

Baca berita lengkapnya di sini.

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

Bapanas Bantah Klaim Surplus Beras Kementan: 6 Bulan Terakhir Defisit******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap stok berasIndonesia defisit selama enam bulan terakhir.

Arief mengungkapkan hal tersebut saat ditanyakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin terkait klaim Indonesia surplus beras pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Selasa (31/1)).

"Dalam 6 bulan terakhir defisit, ketua," jawab Arief seperti dikutip dari detikcom.

Pernyataan Arief mengacu pada data Kerangka Sampel Area (KSA) milik BPS selama enam bulan terakhir pada 2022.

Pada Agustus 2022, produksi beras tercatat 2,35 juta ton dan konsumsi 2,52 juta ton alias defisit 170 ribu ton.

Kemudian, pada September, produksi tercatat 2,5 juta ton, konsumsi 2,52 juta ton, dan defisit 20 ribu ton.

Pada Oktober, produksi beras 2,43 juta ton, konsumsi 2,52 juta ton, dan defisit 100 ribu ton.

Selanjutnya, pada November, produksi beras hanya 1,93 juta ton, sementara konsumsi mencapai 2,53 juta ton, sehingga defisit 600 ribu ton.

Pada Desember 2022, produksi 1,14 juta ton dan konsumsi 2,53 juta ton. Dengan demikian, terjadi defisit 1,39 juta ton.

Bulan ini, produksi beras itu mencapai 1,51 juta ton sementara konsumsi mencapai 2,51 juta ton. Akibatnya, terjadi defisit beras sebesar 1 juta ton.

Pada November 2022 lalu, Direktur Serelia pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan Ismail Wahab pernah mengungkap bahwa cadangan beras nasional surplus mencapai 8 juta ton.

Ismail mengatakan luas panen padi 2022 mencapai 10,61 juta hektar (ha) dengan rerata produktivitas mencapai 5,2 ton per hektar. Angka itu mengacu pada prognosa Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS) hasil survei BPS dan Bapanas.

"Pada Juni 2022 cadangan beras nasional mencapai 8 juta ton yang tersebar di penggilingan dan pedagang. (Cadangan beras) paling banyak ada di rumah tangga karena pembagian bantuan langsung tunai (BLT) juga langsung ke rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen," ujar Ismail dalam keterangan resmi.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

Airlangga Bantah B35 Ganggu Pasokan Sawit Buat Minyak Goreng******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan programB35tidak mengganggu pasokan minyak sawit untuk kebutuhan konsumsi, seperti minyak goreng.

Pernyataan tersebut seakan membantah tudingan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal B35 penyebab Minyakita langka.

"Kami tegaskan di sini bahwa program B35 ini tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak kebutuhan konsumsi," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (31/1).

Menurutnya, pemerintah sudah meningkatkan kebutuhan minyak sawit dalam negeri dari 300 ribu kiloliter (kl) menjadi 450 ribu kl. Di lain sisi, tekanan pasar ekspor di Eropa juga akan mengurangi permintaan, yang kemudian dikompensasikan dengan kehadiran B35.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sekaligus Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana yang juga hadir di acara tersebut, mengatakan pentingnya mengetahui pembagian penggunaan minyak sawit untuk energi dan sektor lainya.

Lihat Juga : Minyakita Langka dan Mahal, Pedagang Sebut Harga dari Distributor Naik

Ia menegaskan pihaknya mencari keseimbangan, terutama di tengah proyeksi produksi sawit RI yang diramal semakin meningkat.

"Sebetulnya kalau sektor energi itu kira-kira berapa sih yang 'boleh dipakai' dari produksi sawit? Kan ini juga penting kami mendapatkan pemahaman itu," katanya.

"Jangan sampai misalkan nanti kalau ada situasi sulit untuk penyediaan keperluan lain, minyak goreng misalkan. Ini kan harus kami seimbangkan dari sekarang agar tidak memberikan dampak kepada penyediaan minyak goreng sehingga minyak goreng menjadi lebih mahal," imbuhnya.

Meski tak secara gamblang merinci soal Minyakita, ucapan Airlangga dan Dadan hanya berselang sehari setelah tudingan Mendag Zulhas yang mengklaim B35 sebagai salah satu penyebab kelangkaan Minyakita yang diluncurkan pemerintah Juli 2022 lalu.

Dalam program B35, pemerintah memang meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 nyedotCPO 9 juta. Begitu berubah jadi B35, tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Mendag Zulhas juga menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah. 

Menurutnya, jatah DMO sawit untuk minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan. Menanggapi kelangkaan ini, jatah DMO akan ditambah 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton yang akan diolah menjadi Minyakita. Ia menargetkan pada Februari mendatang Minyakita mulai membanjiri pasar.

Kelangkaan Minyakita terjadi menjelang akhir Januari ini. Kalaupun ada di pasaran, harganya melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni Rp14 ribu per liter.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Istana Kesepuluh

Startup Makin Lesu, CoHive Diputus Pailit******

Penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), CoHive, diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1).

"Menyatakan termohon PKPU (PT EVI ASIA TENGGARA) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan," tulis pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman pailit, Rio Sadrack M. Pantow dan Benny Marnala Pasaribu ditetapkan sebagai tim kurator.

Mengutip CNBC Indonesia, Rabu (1/2), CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan.

EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD. Pada 2017, proyek tersebut diambil alih oleh Jason Lee, Carlson Lau, dan Ethan Choi yang mengganti namanya menjadi Cocowork yang kemudian diganti lagi menjadi CoHive.

Setelah beralih kepemilikan dan meraih pendanaan seri B antara lain dari Insignia Ventures, CoHive berubah fokus dan berekspansi secara agresif di banyak lokasi dan kota. CoHive bahkan menguasai satu gedung di Mega Kuningan yang diberi nama CoHive 101.

Strategi CoHive adalah menawarkan sewa jangka pendek ke penggunanya atas ruang yang mereka sewa dalam jangka panjang. Perusahaan juga berekspansi ke sektor selain co-working yaitu ritel, co-living, dan penyewaan ruang untuk event.

Pada akhir 2020, salah satu investor CoHive, Chris Angkasa kembali mengambil alih kendali sebagai CEO perusahaan. Namun, dalam laman Linkedin pribadinya Chris sudah tidak mencantumkan posisi CEO di CoHive.

[Gambas:Video CNN]

istri yang penyayang

Luhut Nego Hyundai Cs soal Mobil Listrik: Cukup Menggembirakan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitanmengungkapkan pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan beberapa produsenmobil listrik, termasuk Hyundai.

"Sekarang kami sedang ada pembicaraan dengan Hyundai dan beberapa negara lain, pembuat mobil (listrik) di negara lain. Negosiasinya cukup menggembirakan dengan negara-negara produsen mobil," kata Luhut dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

"Kami cukup yakin dan percaya diri karena kami punya bahan mentahnya, punya pengalaman, dan setelah G20 kami cukup yakin dengan hal itu," sambungnya.

"Saya bilang dengan orang-orang saya, jangan terlalu banyak berpikir, disederhanakan saja. Lihat yang terjadi di Thailand dan Vietnam, disesuaikan. Sehingga kita bisa bersaing. Jangan lihat kepentingan kita saja, tapi kepentingan regional," jelasnya.

Ia juga menyinggung soal rencana pemberian subsidi untuk kendaraan listrik. Terlebih, Luhut baru saja melakukan rapat terbatas di kantornya dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Senin (30/1).

Luhut menyatakan Indonesia punya target punya pangsa pasar 10 persen untuk kendaraan listrik di tahun ini. Demi mewujudkan hal tersebut, pemerintah sedang menyiapkan pemberian subsidi alias insentif.

"Rp7 juta (subsidi) untuk sepeda motor. Nanti yang mobil itu insentif dari 11 persen (pajak), kami bikin mungkin 1 persen, pajaknya. Subsidi, kan sama saja. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya minggu depan, iya (dari Kementerian Keuangan)," jelas Luhut.

Sementara itu, dalam pemaparan Luhut menegaskan bahwa Indonesia sedang membangun ekosistem energi hijau, termasuk kendaraan listrik. Ia bahkan menyebut Indonesia bisa memproduksi new energy batteryyang ekuivalen dengan 3 juta electric vehicle(EV) di masa mendatang.

[Gambas:Video CNN]